PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2013 tentang KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

PERMEN Nomor 7 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

KODE ETIK

Article 3

Correction

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan sehari-hari, Pegawai wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 4

Correction

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta bersikap kehidupan sehari- hari, setiap Pegawai wajib berpedoman pada etika: a. bernegara; b. berorganisasi; c. bermasyarakat; d. pelayanan pada masyarakat; e. diri sendiri; dan f. sesama Pegawai.

Article 5

Etika bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945; b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara; c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA; d. menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas; e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah; g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar; dan i. menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Article 6

Etika berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menjaga informasi yang bersifat rahasia; c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; www.djpp.kemenkumham.go.id d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi; e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan; f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas; g. patuh dan taat terhadap standar operasional prosedur dan sasaran kerja Pegawai; h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja; j. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas; k. tidak melakukan yang dapat mencemarkan atau menurunkan citra instansi; l. melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab; dan m. menjaga kebersihan lingkungan kerja.

Article 7

Etika bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi: a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan; b. mewujudkan pola hidup sederhana; c. tanggap terhadap lingkungan masyarakat; d. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas; dan e. tidak melakukan perbuatan asusila atau tercela dan memasuki tempat- tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat Pegawai.

Article 8

Etika pelayanan pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi: a. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan; b. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif; c. mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan; d. tidak mencari keuntungan pribadi dalam bentuk apapun; www.djpp.kemenkumham.go.id e. memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas; g. memberikan pelayanan yang profesional, responsif, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan, dan adil serta tidak diskriminatif; dan h. terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan, dan pengawasan masyarakat.

Article 9

Etika diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi: a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar. b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan; c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan; d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap; e. memiliki daya juang yang tinggi; f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani; g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; h. berpenampilan rapih dan sopan serta model/potongan rambut yang patut sebagai Pegawai; i. melakukan penghematan dalam penggunaan sumber daya listrik dan air; j. mengutamakan penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan; k. tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme; l. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika, dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; m. Menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman, dan nyaman serta peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja; n. tidak merokok di lingkungan kantor, kecuali di tempat yang telah disediakan; o. memberikan senyuman, sapaan dan salam yang ramah, p. bertingkah laku dan bertindak dengan memperhatikan rasa kepatutan dan kepantasan; q. memberikan motivasi bagi seluruh pegawai dalam meningkatkan prestasi sehingga hasil pekerjaan yang dilakukan dapat optimal. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 10

Etika sesama Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: a. menghormati sesama Pegawai yang memeluk agama atau kepercayaan yang berbeda; b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai; c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; d. menghargai perbedaan pendapat; e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai; f. menjalin kerja sama antar sesama Pegawai; g. mewujudkan solidaritas dan soliditas semua Pegawai dengan berhimpun dalam satu wadah korps.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2013 tentang KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB III

Article 11

BAB IV

Article 12

Article 13

Article 14

BAB V

Article 15

BAB VI

Article 16