PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2012 tentang TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

PERMEN Nomor 3 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PERENCANAAN

Article 4

Correction

Perencanaan pembangunan Taman Kehati dilaksanakan melalui tahapan: a. penetapan tapak; b. penetapan tumbuhan lokal; dan c. membuat desain dasar, yang meliputi: 1. desain vegetasi; dan 2. desain infrastruktur.

Article 5

Correction

Tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi kriteria: a. berada di luar kawasan hutan; b. lahan tidak berstatus sengketa; c. kepastian peruntukan lahan melalui penetapan; d. diutamakan berada pada ketinggian antara 400–600 meter di atas permukaan laut; e. diutamakan dekat dengan sumber air; dan f. memiliki luas tertentu sesuai dengan tipe Taman Kehati sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 6

(1) Penetapan tumbuhan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui tahapan: a. inventarisasi terhadap tumbuhan lokal yang meliputi spesies suksesi puncak dari kawasan yang paling terdegradasi, endemik, dan langka; b. pemilihan terhadap spesies tumbuhan yang diperlukan untuk kelestarian satwa penyerbuk, pemencar biji, dan pengendali hama yang mengganggu spesies tumbuhan yang diselamatkan; c. penetapan spesies tumbuhan yang akan ditanam; dan d. validasi terhadap penetapan spesies tumbuhan yang akan ditanam dilakukan oleh institusi yang ditunjuk pemerintah sebagai otoritas ilmiah (2) Inventarisasi, pemilihan, dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemrakarsa dengan bantuan tenaga ahli.

Article 7

(1) Desain vegetasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 1 harus memenuhi kriteria: a. pada setiap hektar, ditanam spesies tumbuhan lokal dengan populasi setiap spesiesnya berasal dari induk berbeda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratuan Menteri ini; dan b. pengelompokan spesies yang ditanam memperhatikan aspek perawakan/habitus antar spesies tumbuhan dan persyaratan tumbuh. (2) Desain infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 2 harus memenuhi kriteria: a. rancangan infrastruktur memperhatikan fungsi ekosistem, lansekap, dan estetika; b. pengalokasian tapak terdiri atas: 1. tapak koleksi tumbuhan dengan luasan paling sedikit 90% (sembilanpuluh perseratus) dari luas lahan; dan 2. tapak infrastruktur dengan luasan maksimal 10% (sepuluh perseratus) yang meliputi jalan setapak, pos pemantau, drainase, dan penampungan air. (3) Desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan oleh pemrakarsa atau menggunakan jasa tenaga ahli. (4) Taman Kehati harus memiliki sarana dan prasarana paling sedikit terdiri atas: a. papan petunjuk, berupa: 1. nama Taman Kehati; 2. denah; 3. spesies tumbuhan; dan 4. satwa. b. persemaian; c. label setiap pohon, berupa: 1. nomor individu; dan 2. nama spesies lokal dan ilmiah;

BAB IV

PELAKSANAAN

Article 10

Correction

(1) Pelaksanaan Program Taman Kehati dilakukan oleh Unit Pengelola Taman Kehati. (2) Gubernur atau bupati/walikota membentuk Unit Pengelola Taman Kehati sesuai kewenangannya. (3) Unit pengelola Taman Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyusun dokumen perencanaan dan program pengelolaan; b. melaksanakan pengembangan Taman Kehati; c. melaksanakan pemeliharaan; d. mengembangkan pangkalan data Taman Kehati; dan e. melaksanakan pemantauan dan pelaporan. (4) Dokumen perencanaan dan program pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat: a. sumber daya manusia yang dibutuhkan, meliputi: 1. pimpinan; 2. staf yang menangani koleksi; dan 3. petugas lapangan; b. pembangunan sarana dan prasarana; c. penetapan spesies prioritas yang akan dikoleksi, tempat dan waktu pengambilan koleksi; d. tempat dan waktu penanaman; e. pemeliharaan yang meliputi pemupukan serta pembersihan gulma, hama, dan penyakit; f. observasi waktu berbunga dan berbuah; g. pengembangan database; dan h. pendanaan. (5) Dokumen rencana dan program pengelolaan Taman Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuat untuk jangka waktu satu tahunan dan lima tahunan.

Article 11

(1) Unit Pengelola Taman Kehati melaksanakan pengelolaan Taman Kehati berdasarkan perencanaan dan program pengelolaan Taman Kehati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (2) Pengelolaan Taman Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Article 12

(1) Dalam rangka pelaksanaan Program Taman Kehati, Unit Pengelola Taman Kehati membentuk dan mengelola pangkalan data. (2) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 13

(1) Unit Pengelola Taman Kehati membuat laporan pelaksanaan pengelolaan Taman Kehati setiap akhir tahun. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. Menteri, untuk Taman Kehati provinsi; b. gubernur, untuk Taman Kehati kabupaten/kota; dan c. bupati/Walikota, untuk Taman Kehati perseorangan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat implementasi perencanaan dan program pengelolaan Taman Kehati.

Article 14

Pemantauan dilakukan untuk mengetahui capaian pelaksanaan pengelolaan Taman Kehati dibandingkan dengan rencana dan program yang telah ditetapkan oleh Unit Pengelola Taman Kehati.

Article 15

(1) Menteri melaksanakan pemantauan terhadap pemerintah provinsi dalam pengelolaan Taman Kehati. (2) Gubernur melaksanakan pemantauan terhadap pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan Taman Kehati. (3) Bupati/walikota melaksanakan pemantauan terhadap setiap orang dalam pengelolaan Taman Kehati.

Article 16

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan cara: a. observasi langsung di lapangan; dan b. mengevaluasi laporan tahunan. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu kali dalam satu tahun.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Article 20

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2012 MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, BALTHASAR KAMBUAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI TIPE TAMAN KEHATI I. Luas Taman Kehati Kota TIPE LUASAN (ha) JUMLAH JENIS UTAMA A 3,0 – 4,9 jari-jari 97,7 - 124,9 meter 6 spesies lokal dengan populasi setiap spesiesnya terdiri atas paling sedikit 5 (lima individu yang berasal dari induk berbeda B 5 – 9,9 6 spesies lokal dengan populasi setiap spesiesnya terdiri atas paling sedikit 15 (lima belas) individu yang berasal dari induk berbeda C 10 – 24,9 Min 12 spesies lokal dengan populasi setiap spesiesnya terdiri atas paling sedikit 15 (lima belas) individu yang berasal dari induk berbeda D ≥ 25 Min 18 spesies lokal dengan populasi setiap spesiesnya terdiri atas paling sedikit 15 (lima belas) individu yang berasal dari induk berbeda II. Luas Taman Kehati Kabupaten TIPE LUASAN (ha) JUMLAH JENIS UTAMA A 10 - 14,9 Minimal 8 spesies lokal dengan populasi setiap spesiesnya paling sedikit 15 (lima belas individu yang berasal dari induk berbeda B 15 – 24,9 Min 12 spesies lokal dengan populasi setiap spesiesnya terdiri atas paling sedikit 15 (lima belas) individu yang berasal dari induk berbeda C 25 – 49,9 Min 24 spesies lokal dengan populasi setiap spesiesnya terdiri atas paling sedikit 30 (tiga puluh) individu yang berasal dari induk berbeda D ≥ 50 Min 36 spesies lokal dengan populasi setiap spesiesnya terdiri atas paling sedikit 60 (enam puluh) individu yang berasal dari induk berbeda MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, BALTHASAR KAMBUAYA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI PANGKALAN DATA TAMAN KEHATI Pangkalan data keanekaragaman hayati memuat: a. gambar yang meliputi foto koleksi berupa bentuk keseluruhan tumbuhan, daun, bunga, dan buah; b. nama lokal yang meliputi nama lokal yang dipakai di daerah tersebut dan nama umum INDONESIA; c. nama ilmiah yang meliputi nama ilmiah yang baku (valid) (genus, spesies, author); d. klasifikasi baku yang dipakai dengan menyebut sumber publikasinya; e. ciri-ciri morfologi berupa pertelaan terhadap bentuk pohon, daun, bunga, buah. Kapan berbunga dan berbuahnya di alam dan jika ada di taman kehati; f. geolokasi yaitu pemberian data lokasi tempat koleksi dari setiap individu yang ditanam, meliputi: 1. koordinat; 2. ketinggian; dan 3. nomor koleksi; g. asal usul koleksi tanaman yang meliputi: 1. nama kampung; 2. desa; 3. kecamatan; 4. kabupaten; 5. provinsi; 6. koordinat; dan 7. ketinggian; h. sebaran tumbuhan koleksi secara global dan informasi koleksi tersebut endemik, dengan menyebutkan referensi publikasinya; i. data habitat alami tumbuhan koleksi dengan referensi publikasinya; j. metode untuk memperbanyak tumbuhan koleksi; k. manfaat Taman Kehati bagi masyarakat setempat, lingkungan hayati dan non hayati, serta potensi manfaat yang dapat dikembangkan lebih lanjut; dan l. tanggal penanaman koleksi berupa informasi kapan dikumpulkan, ditanam untuk mengetahui umur koleksi. MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, BALTHASAR KAMBUAYA

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2012 tentang TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Kesatu

Article 10

Article 11

BAB Kedua

Article 12

BAB Ketiga

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB V

Article 17

BAB VI

Article 18

BAB VI

Article 19

BAB VII

Article 20