PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2012 tentang PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PERMEN Nomor 20 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Diklat LH adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Pembinaan Diklat LH adalah kegiatan yang dilakukan agar pelaksanaan Diklat LH dan capaian kinerja Diklat LH sesuai dengan standar kualitas dan sasaran yang ditetapkan. 3. Instansi Pembina Diklat LH adalah unit kerja di Kementerian Lingkungan Hidup yang secara fungsional bertanggung jawab dalam koordinasi, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Diklat LH. 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 43 tahun 1999. 5. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih pada lembaga Diklat LH pemerintah. 6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tujuan Diklat LH. 7. Analisis kebutuhan Diklat LH adalah suatu proses yang sistematis dalam mengidentifikasi ketimpangan antara sasaran dengan keadaan nyata atau diskrepansi antara kinerja standar dan kinerja nyata yang penyelesaiannya melalui Diklat LH. 8. Diklat LH teknis adalah Diklat LH untuk melengkapi pencapaian persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. 9. Diklat LH fungsional adalah Diklat LH untuk melengkapi persyaratan kompetensi jabatan fungsional yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. 10. Akreditasi adalah penilaian kelayakan lembaga pelaksana Diklat LH pemerintah dalam melaksanakan program Diklat LH tertentu yang ditetapkan dalam surat keputusan dan sertifikat akreditasi oleh instansi pembina Diklat LH. 11. Lembaga Pelaksana Diklat LH adalah lembaga yang memiliki program untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 12. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS dan non PNS di bidang lingkungan hidup berupa wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. 13. Pemerintah daerah adalah gubernur atau bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah.

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2012 tentang PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

BAB IV

Article 8

BAB V

Article 9

BAB VI

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB VII

Article 14

BAB VIII

Article 15

BAB IX

Article 16

BAB X

Article 17

BAB XI

Article 18

BAB XII

Article 19

BAB XIII

Article 20

BAB XIV

Article 21

BAB XV

Article 22

Article 23