PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2014 tentang UNIT LAYANAN PENGADAAN DI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

PERMEN Nomor 13 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

KEDUDUKAN

Article 3

Correction

ULP KLH berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup.

Article 4

Correction

(1) ULP KLH terdiri atas : a. Kepala; b. Sekretariat; dan c. Kelompok Kerja (2) ULP KLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 5

(1) Kepala ULP KLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga pada Biro Umum, Sekretariat Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup. (2) Kepala ULP KLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap sebagai anggota Pokja ULP KLH. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 6

(1) Sekretariat ULP KLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dipimpin oleh seorang sekretaris. (2) Sekretaris ULP KLH sebagaimana dumaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala Sub Bagian Pengadaan dan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara pada Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, Biro Umum, Sekretariat Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup. (3) Sekretaris ULP KLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 3 (tiga) orang staf yang mempunyai tugas untuk: a. surat-menyurat dan aplikasi; b. kehumasan; dan c. keuangan. (4) Sekretaris ULP KLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap sebagai anggota Pokja ULP KLH. (5) Susunan Keanggotaan ULP KLH ditetapkan oleh Menteri.

Article 7

(1) Pokja ULP KLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dipimpin oleh seorang Ketua merangkap Anggota. (2) Pokja ULP KLH bertanggung jawab kepada kepala ULP KLH. (3) Keanggotaan masing-masing Pokja ULP KLH berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang yang dipimpin oleh seorang Ketua merangkap Anggota. (4) Keanggotaan Pokja ULP KLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan: a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami pekerjaan yang akan dilakukan; c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP KLH; d. memahami isi dokumen, metode, dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah; e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan penjabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP KLH; f. memiliki sertifikat keahlian pegadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan g. menandatangani pakta integritas. www.djpp.kemenkumham.go.id (5) Susunan Keanggotaan Pokja ULP KLH ditetapkan oleh Menteri. (6) Pokja ULP KLH bertanggungjawab kepada kepala ULP KLH.

BAB II

TUGAS, WEWENANG DAN LARANGAN

Article 8

Correction

ULP KLH mempunyai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Article 9

Correction

ULP KLH mempunyai tugas: a. mengkaji ulang rencana umum pengadaan barang/jasa bersama PPK; b. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; c. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Kementerian Lingkungan Hidup dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke LPSE KLH untuk diumumkan pada Portal Pengadaan Nasional; d. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; e. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk; f. menjawab sanggahan; g. menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK; h. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa; i. mengusulkan perubahan HPS, kerangka acuan kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK; j. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri; k. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA; www.djpp.kemenkumham.go.id l. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa di lingkungan ULP KLH; m. melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunkan sistem pengadaan secara elektronik di LPSE KLH; n. melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan; dan o. mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia.

Article 10

Kepala ULP KLH mempunyai tugas: a. memimpin, dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP KLH; b. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa ULP KLH; c. menyusun program kerja dan anggaran ULP KLH; d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP KLH dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup; f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia ULP KLH; g. menugaskan anggota Pokja ULP KLH sesuai dengan beban kerja masing-masing; h. mengusulkan, penempatan, pemindahan, pemberhentian anggota Pokja ULP KLH kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup; dan i. mengusulkan staf pendukung ULP KLH sesuai kebutuhan.

Article 11

Sekretariat ULP KLH mempunyai tugas: a. mengoordinasikan dan memfasilitasi pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja ULP KLH; b. mengadministrasikan dan menyampaikan hasil penetapan pemenang dari Pokja ULP KLH kepada Kepala ULP; www.djpp.kemenkumham.go.id c. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk masyarkat serta menyampaikan ke LPSE KLH untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; d. membuat laporan secara periodik atas hasil pelaksanaan pengadaan yang dilaksanakan oleh ULP KLH; dan e. menyusun program kerja dan anggaran ULP KLH.

Article 12

(1) Pokja ULP KLH mempunyai tugas: a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; b. MENETAPKAN besaran nominal jaminan penawaran; c. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; d. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; dan e. MENETAPKAN penyedia barang/jasa. (2) Pokja ULP KLH melakukan pemilihan penyedia barang /jasa untuk pengadaan barang, pengadaan pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultasi, dan pengadaan jasa lainnya. (3) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pokja ULP KLH dapat mengusulkan kepada PPK mengenai perubahan: a. HPS; dan/atau b. spesifikasi teknis pekerjaan.

Article 13

ULP KLH mempunyai wewenang: a. MENETAPKAN dokumen pengadaan; b. MENETAPKAN besaran nominal jaminan penawaran; c. MENETAPKAN pemenang penyedia barang/jasa yang terdiri atas: 1. pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan/barang/pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus milliar rupiah); atau 2. seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milliar rupiah). www.djpp.kemenkumham.go.id d. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA untuk penyedia barang/pekerja konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP KLH; e. mengusulkan kepada PA/KPA agar penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam; dan f. memberikan sanksi administratif kepada penyedia barang/jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Peraturan PRESIDEN Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan PRESIDEN Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Article 14

Anggota ULP KLH dilarang merangkap sebagai: a. PPK; b. Pengelola Keuangan; dan c. Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2014 tentang UNIT LAYANAN PENGADAAN DI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB Kesatu

Article 1

BAB Kedua

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB II

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 8

BAB Kedua

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Ketiga

Article 13

BAB Keempat

Article 14

BAB III

Article 15

BAB IV

Article 16

BAB V

Article 17

BAB VI

Article 18