PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

PERMEN Nomor 10 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dekonsentrasi bidang lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut dekonsentrasi bidang LH, adalah pelimpahan sebagian wewenang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah instansi pada pemerintah provinsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH. 3. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 4. Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Renja KLH adalah dokumen perencanaan KLH untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis KLH. 5. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKA-KLH, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan KLH yang merupakan penjabaran dari RKP dan Renja KLH dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 6. Laporan manajerial dekonsentrasi bidang LH adalah laporan pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH yang memuat laporan perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. 7. Laporan akuntabilitas dekonsentrasi bidang LH adalah laporan pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH yang mencakup laporan keuangan dan laporan barang. 8. Laporan teknis kegiatan adalah laporan yang memuat kumpulan data dan informasi yang dikumpulkan, hasil analisis terhadap data dan informasi, serta intisari dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan dan disusun sesuai format yang telah ditentukan. www.djpp.kemenkumham.go.id 9. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB Kesatu

Definisi

Article 1

Correction

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dekonsentrasi bidang lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut dekonsentrasi bidang LH, adalah pelimpahan sebagian wewenang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah instansi pada pemerintah provinsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH. 3. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 4. Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Renja KLH adalah dokumen perencanaan KLH untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis KLH. 5. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKA-KLH, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan KLH yang merupakan penjabaran dari RKP dan Renja KLH dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 6. Laporan manajerial dekonsentrasi bidang LH adalah laporan pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH yang memuat laporan perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. 7. Laporan akuntabilitas dekonsentrasi bidang LH adalah laporan pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH yang mencakup laporan keuangan dan laporan barang. 8. Laporan teknis kegiatan adalah laporan yang memuat kumpulan data dan informasi yang dikumpulkan, hasil analisis terhadap data dan informasi, serta intisari dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan dan disusun sesuai format yang telah ditentukan. www.djpp.kemenkumham.go.id 9. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III

PERENCANAAN

Article 5

Correction

(1) Perencanaan dekonsentrasi bidang LH meliputi: a. penetapan target; b. penetapan indikator kinerja; dan c. penetapan alokasi anggaran. (2) Penetapan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. penurunan beban pencemaran lingkungan hidup sebesar 20% (dua puluh perseratus); b. penurunan tingkat kerusakan lingkungan hidup daerah aliran sungai prioritas, danau prioritas, sumber air strategis, hutan dan lahan serta keaneka ragaman hayati; dan c. peningkatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup kabupaten/kota. (3) Penetapan indikator kinerja dan penetapan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan Keputusan Menteri.

Article 6

Ketentuan mengenai rincian target capaian masing-masing indikator kinerja keluaran dan sub keluaran bagi masing-masing provinsi ditetapkan oleh Menteri.

Article 7

(1) Untuk melaksanakan kegiatan dekonsentrasi bidang LH, gubernur MENETAPKAN SKPD provinsi sebagai satuan kerja pelaksana. (2) Dalam melaksanakan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, SKPD harus menyelenggarakan administrasi kegiatan dekonsentrasi bidang LH. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Untuk menyelenggarakan administrasi kegiatan dekonsentrasi bidang LH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan, yang terdiri atas: a. kuasa pengguna anggaran; b. pejabat pembuat komitmen; c. pejabat penguji tagihan/penandatangan surat perintah membayar; dan d. bendahara pengeluaran. (4) Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a MENETAPKAN tim pelaksana kegiatan dekonsentrasi bidang LH. (5) Penyelenggaraan administrasi kegiatan dekonsentrasi bidang LH dan tata cara penetapan, persyaratan, dan tugas tim pelaksana kegiatan dekonsentrasi bidang LH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Tata Laksana Administrasi Umum dan Keuangan yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PELAKSANAAN

Article 9

Correction

(1) Pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. (2) Anggaran pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari anggaran kegiatan prioritas nasional program pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berada pada Kementerian Lingkungan Hidup. (3) Pemanfaatan anggaran dekonsentrasi bidang LH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Article 10

(1) Dekonsentrasi bidang LH dilaksanakan melalui program pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. (2) Dekonsentrasi bidang LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sub-sub bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); b. sub-sub bidang analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL); c. sub-sub bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air; d. sub-sub bidang pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara; e. sub-sub bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan; f. sub-sub bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa; g. sub-sub bidang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah bidang lingkungan hidup; h. sub-sub bidang penegakan hukum lingkungan; i. sub-sub bidang perubahan iklim dan perlindungan atmosfir; dan j. sub-sub bidang keanekaragaman hayati. (3) Dekonsentrasi bidang LH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Lingkup Pelaksanaan Dekonsentrasi www.djpp.kemenkumham.go.id Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Pengelompokan Keluaran yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 11

Pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH didasarkan pada: a. Renja KLH; b. RKP; dan c. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Article 12

(1) Pelaksanaan teknis setiap keluaran kegiatan dekonsentrasi bidang LH berpedoman pada petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh eselon I yang menjadi pembina kegiatan terkait sesuai dengan Tata Laksana Pengorganisasian Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. (2) Pelaksanaan teknis dekonsentrasi bidang LH dapat melalui kerja sama antar daerah dengan memperhatikan peraturan perundangan- undangan serta asas akuntabilitas pelaporan keuangan SKPD.

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB Kesatu

Article 1

BAB Kedua

Article 2

BAB Ketiga

Article 3

BAB II

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

BAB IV

Article 8

BAB V

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB VI

Article 13

BAB VII

Article 14

BAB VIII

Article 15

BAB IX

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB X

Article 20

Article 21