PERMEN

Peraturan Menteri Nomor m-03-pw-03-10 Tahun 2007 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN HUKUMAN DISIPLIN

PERMEN Nomor m-03-pw-03-10 Tahun 2007

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Yang dimaksud dengan hukuman disiplin dalam Peraturan ini adalah hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Article 2

Article 17

(1) Sebelum dibawa dalam rapat BAPERHUKDIS, usul penjatuhan jenis hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) harus diberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan dan jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan. (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Inspektur Jenderal melalui: a. Pimpinan Unit Eselon I bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi bawahannya; atau b. Kepala Pusat dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi bawahannya dan Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungan wilayah kerjanya. (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diajukan secara tertulis dengan mengemukakan alasan-alasannya dan disampaikan kepada Inspektur Jenderal melalui Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan menerima pemberitahuan secara tertulis. (5) Pejabat yang menerima pengajuan keberatan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari harus menyampaikan keberatan tersebut dengan disertai pendapat dan saran kepada Inspektur Jenderal. (6) Apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengajukan keberatan, maka yang bersangkutan dianggap menerima hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepadanya dan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dimaksud pada ayat (4) tidak mengajukan keberatan, maka yang bersangkutan dianggap menerima hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepadanya dan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari memberitahukan secara tertulis hal tersebut kepada Inspektur Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor m-03-pw-03-10 Tahun 2007 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN HUKUMAN DISIPLIN

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB IV

Article 14

Article 15

BAB V

Article 16

Article 17

Article 18

BAB VI

Article 19

Article 20

BAB VII

Article 21

Article 22

BAB VIII

Article 23

Article 24