PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris

PERMEN Nomor 61 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sanksi Administratif adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada Notaris karena melakukan pelanggaran yang diwajibkan atau memenuhi ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang- undangan. 2. Terlapor adalah Notaris yang dilaporkan karena telah melakukan pelanggaran yang diwajibkan atau memenuhi ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang- undangan. 3. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG. 4. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. 5. Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. 6. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya”. 7. Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari Akta dan pada bagian bawah kutipan Akta tercantum frase “diberikan sebagai KUTIPAN”. 8. Grosse Akta adalah salah satu salinan Akta untuk pengakuan utang dengan kepala Akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial. 9. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 11. UNDANG-UNDANG adalah UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 12. Hari adalah hari kerja.

BAB II

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Article 4

Correction

(1) Dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor atau berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Pengawas Daerah memanggil Notaris yang bersangkutan. (2) Majelis Pengawas Daerah membuat berita acara pemeriksaan terhadap Terlapor dan berita acara temuan hasil pemeriksaan protokol Notaris. (3) Majelis Pengawas Daerah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Majelis Pengawas Wilayah. (4) Majelis Pengawas Wilayah melakukan pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Article 5

(1) Majelis Pengawas Wilayah dapat menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada Notaris dalam hal Notaris: a. tidak menjalankan jabatan secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah serta tidak menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasai Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UNDANG-UNDANG; b. tidak melakukan kewajibannya dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l UNDANG-UNDANG; c. melakukan larangan dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UNDANG-UNDANG; d. mempunyai alamat kantor lebih dari satu, tempat kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar tempat kedudukan Notaris dan menjalankan jabatannya secara berturut-turut diluar tempat kedudukannya sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UNDANG-UNDANG; e. menjalankan cuti namun tidak menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti, Notaris Pengganti tidak menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir dan tidak membuat berita acara serah terima Protokol Notaris sesuai dengan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UNDANG-UNDANG; f. tidak memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) UNDANG-UNDANG; g. memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta kepada orang yang tidak berkepentingan langsung pada pembuatan Akta sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) UNDANG-UNDANG; h. tidak melakukan pembuatan, penyimpanan, dan penyerahan Protokol Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 UNDANG-UNDANG. (2) Notaris yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi tertulis pertama. (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) Hari setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis, Notaris belum juga menyelesaikan masalahnya atau melakukan kesalahan selain kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi peringatan tertulis kedua. (4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) Hari setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis kedua, Notaris belum juga menyelesaikan masalahnya atau melakukan kesalahan selain kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sanksi peringatan tertulis ketiga. (5) Bentuk keputusan pejabat yang berwenang tentang penjatuhan sanksi berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 6

(1) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) tidak dipenuhi dalam waktu yang ditetapkan atau melakukan kesalahan lain, Majelis Pengawas Wilayah Notaris dapat mengajukan usulan pemberhentian sementara kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris. (2) Majelis Pengawas Pusat Notaris melakukan pemeriksaan berdasarkan usulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Majelis Pengawas Pusat Notaris berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada Notaris. (4) Bentuk Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tentang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini .

Article 7

(1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dijatuhkan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan. (2) Dalam keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Pengawas Pusat Notaris MENETAPKAN kewajiban yang harus dipenuhi Notaris selama menjalani masa pemberhentian sementara. (3) Dalam masa pemberhentian sementara telah berakhir dan Notaris belum juga melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Majelis Pengawas Pusat Notaris dapat mengusulkan kepada Menteri berupa: a. pemberhentian dengan hormat; atau b. pemberhentian dengan tidak hormat. (4) Berdasarkan usulan Majelis Pengawas Pusat Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat memberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat.

Article 8

(1) Notaris yang sedang menjalani masa pemberhentian sementara harus menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris lain sebagai pemegang protokol. (2) Penunjukan Notaris Pemegang Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atas penunjukan Majelis Pengawas Daerah. (3) Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara.

Article 9

(1) Notaris yang telah selesai menjalani masa pemberhentian sementara dan telah menyelesaikan kewajibannya, wajib melakukan serah terima protokol Notaris dari Notaris Pemegang Protokol kepada Notaris yang bersangkutan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari dengan penandatanganan berita acara serah terima protokol. (2) Setelah serah terima protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris menyampaikan laporan kepada Menteri dengan ditembuskan kepada: c. Majelis Pengawas Pusat Notaris; d. Majelis Pengawas Wilayah Notaris; e. Majelis Pengawas Daerah Notaris; dan f. Pengurus Pusat Ikatan Notaris INDONESIA. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak serah terima dilakukan.

Article 10

(1) Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat. (2) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. Notaris tidak menjalankan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Notaris sampai masa pemberhentian sementara telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); atau b. Notaris yang sedang menjalani masa pemberhentian sementara dan ternyata di kemudian hari ditemukan melakukan pelanggaran lainnya yang diancam sanksi yang sama; atau c. Notaris mendapat 3 (tiga) kali sanksi pemberhentian sementara selama periode 12 (dua belas) bulan. (3) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Majelis Pengawas Pusat. (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat.

Article 11

Dalam hal menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Menteri dapat menerima dan mempertimbangkan saran atau pendapat dari Majelis Pengawas Notaris.

Article 12

(1) Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat harus menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris lain sebagai pemegang protokol. (2) Notaris Pemegang Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan penunjukan Majelis Pengawas Daerah Notaris. (3) Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan pemberhentian dengan tidak hormat diterima.

Article 13

Dalam hal Notaris melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan telah diputus bersalah oleh pengadilan serta memperoleh kekuatan hukum tetap, Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

Article 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP NOTARIS KOP SURAT MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS ..........., ................. 20.. Nomor : Lampiran : Perihal : Peringatan Tertulis PERTAMA Kepada Yth Nama Notaris.... Notaris Kota/Kabupaten.... di-....... Sehubungan dengan pelanggaran pelaksanaan jabatan yang dilakukan oleh Saudara (i) .............. Notaris Kota/Kabupaten............. maka berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor.... Tahun.... tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris, Saudara (i) telah memenuhi syarat untuk penjatuhan sanksi administrasi berupa PERINGATAN TERTULIS PERTAMA kepada: Nama : No. SK Pengangkatan Notaris : Tempat Kedudukan Notaris : Alamat Kantor Notaris : Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat PERINGATAN TERTULIS PERTAMA ini Saudara wajib melakukan..... Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara (i) tidak menyelesaikan kewajiban, maka kami menjatuhkan sanksi administratif berupa PERINGATAN TERTULIS KEDUA. Demikian untuk dilaksanakan. Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi ..................... Ketua Nama NIP................ Tembusan Kepada Yth: 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Dirjen Administrasi Hukum Umum. 3. Majelis Pengawas Pusat Notaris. 4. Majelis Pengawas Daerah Notaris Kab/Kab ....... 5. Pengurus Pusat Ikatan Notaris INDONESIA. 6. Pengurus Wilayah INI ........ 7. Pengurus Daerah INI ......... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP NOTARIS KOP SURAT MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS ..........., ................. 20.. Nomor : Lampiran : Perihal : Peringatan Tertulis KEDUA Kepada Yth Nama Notaris.... Notaris Kota/Kabupaten.... di-....... Berdasarkan surat kami Nomor...... tanggal..... Saudara (i) telah dijatuhi sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis PERTAMA, dan ternyata sampai saat ini Saudara (i) belum juga memenuhi kewajiban sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam surat tersebut, dan atau Saudara (i) telah melakukan pelanggaran berupa.......*) oleh karena itu Saudara (i) telah memenuhi syarat berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor.... Tahun.... tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris, untuk dijatuhi sanksi administratif berupa PERINGATAN TERTULIS KEDUA kepada: Nama : No. SK Pengangkatan Notaris : Tempat Kedudukan Notaris : Alamat Kantor Notaris : Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat PERINGATAN TERTULIS KEDUA ini Saudara wajib melakukan..... Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara (i) tidak menyelesaikan kewajiban, maka kami menjatuhkan sanksi administratif berupa PERINGATAN TERTULIS KETIGA. Demikian untuk dilaksanakan. Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi ..................... Ketua Nama NIP................ Tembusan Kepada Yth: 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Dirjen Administrasi Hukum Umum. 3. Majelis Pengawas Pusat Notaris. 4. Majelis Pengawas Daerah Notaris Kab/Kab ....... 5. Pengurus Pusat Ikatan Notaris INDONESIA. 6. Pengurus Wilayah INI ........ 7. Pengurus Daerah INI ......... *)Pilih sesuai pelanggaran yang dilakukan MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP NOTARIS KOP SURAT Nomor : Lampiran : Perihal : Peringatan Tertulis KETIGA Kepada Yth Nama Notaris.... Notaris Kota/Kabupaten.... di-....... Berdasarkan surat kami Nomor...... tanggal..... Saudara telah dijatuhi sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis KEDUA, dan ternyata samapai saat ini Saudara belum juga memenuhi kewajiban sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam surat tersebut, dan atau Saudara melakukan pelanggaran berupa.......*) oleh karena itu Saudara telah memenuhi syarat berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor.... Tahun.... tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris, untuk dijatuhi sanksi administratif berupa PERINGATAN TERTULIS KETIGA kepada: Nama : No. SK Pengangkatan Notaris : Tempat Kedudukan Notaris : Alamat Kantor Notaris : Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat PERINGATAN TERTULIS KEDUA ini Saudara wajib melakukan..... Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara (i) tidak menyelesaikan kewajiban, maka kami menjatuhkan sanksi administratif berupa USULAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA ATAS SELURUH PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS KEPADA MAJELIS PENGAWAS PUSAT. Demikian untuk dilaksanakan. Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi ..................... Ketua Nama NIP................ Tembusan Kepada Yth: 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Dirjen Administrasi Hukum Umum. 3. Majelis Pengawas Pusat Notaris. 4. Majelis Pengawas Daerah Notaris Kab/Kab ....... 5. Pengurus Pusat Ikatan Notaris INDONESIA. 6. Pengurus Wilayah INI ........ 7. Pengurus Daerah INI ......... *)Pilih sesuai pelanggaran yang dilakukan MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP NOTARIS KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS NOMOR : ..................... TENTANG PENJATUHAN SANKSI PEMBERHENTIAN SEMENTARA NOTARIS DAN PENUNJUKAN PEMEGANG PROTOKOL NOTARIS KETUA MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS, Memimba ng : Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor .................... tanggal ..........., yang amar putusannya berbunyi : ................................................................................................. ........... Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5491); 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris; 3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA Nomor M-39.PW.07.02 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Notaris; 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA Nomor .............. tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris. M E M U T U S K A N : Menetapka n : PERTAMA : Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada ....................... Notaris Kota/Kabupaten ...................... selama ............ (masa penjatuhan sanksi) bulan. KEDUA : Menunjuk ......................... Notaris Kota/Kabupaten ................ sebagai pemegang Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan ............. Notaris Kota/Kabupaten ................. tersebut. KETIGA : Melakukan serah terima protokol Notaris dari ................Notaris .................... kepada .................. Notaris ..................... di hadapan Majelis Pengawas Daerah Notaris ...................... dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan ini ditetapkan. KEEMPAT : Setelah serah terima dilakukan, Notaris / (Notaris Pemegang Protokol Notaris) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari melaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan ditembuskan kepada Majelis Pengawas Notaris. KELIMA : Penjatuhan sanksi ini berlaku sejak putusan ini ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal .................. Majelis Pengawas Pusat Notaris Ketua, .................................. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Menteri Hukum dan HAM. 2. Gubernur Provinsi................. 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.............. 4. Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi ........................ 5. Direktur Pendaftaran Hak Atas Tanah, Badan Pertanahan Nasional. 6. Ketua Balai Harta Peninggalan ...................... 7. Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris ......................... 8. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris INDONESIA. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY

Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14