PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing

PERMEN Nomor 50 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI TIM PORA

Article 8

Tim Pora beranggotakan perwakilan dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Article 9

Struktur organisasi Tim Pora tingkat pusat terdiri atas: a. penasehat; b. ketua; c. sekretaris; dan d. anggota.

Article 10

Struktur organisasi Tim Pora tingkat daerah terdiri atas: a. Tim Pora tingkat provinsi: 1. penasehat; 2. ketua; 3. sekretaris; dan 4. anggota. b. Tim Pora tingkat kabupaten/kota: 1. penasehat; 2. ketua; 3. sekretaris; dan 4. anggota. c. Tim Pora tingkat kecamatan: 1. ketua; 2. sekretaris; dan 3. anggota.

Article 11

Anggota Tim Pora tingkat pusat paling sedikit terdiri dari unsur: a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. Kementerian Dalam Negeri; c. Kementerian Luar Negeri; d. Kementerian Pariwisata; e. Tentara Nasional INDONESIA; f. Kepolisian Republik INDONESIA; g. Kejaksaan Agung; h. Kementerian Keuangan; i. Kementerian Kesehatan; j. Kementerian Ketenagakerjaan; k. Kementerian Agama; l. Kementerian Kelautan dan Perikanan; m. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2016, No. n. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi; o. Kementerian Sosial; p. Kementerian Perhubungan; q. Kementerian Pemuda dan Olahraga; r. Kementerian Sekretariat Negara; s. Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA; t. Badan Intelijen Negara; u. Badan Narkotika Nasional; v. Badan Intelijen Strategis TNI; w. Badan Keamanan Laut; dan x. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Article 12

Anggota Tim Pora tingkat provinsi paling sedikit terdiri dari unsur: a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. Kepolisian Daerah; c. Pemerintah Daerah Provinsi; d. Badan Narkotika Nasional Provinsi; e. Badan Intelijen Negara Daerah; f. Komando Daerah Militer/Komando Resor Militer; g. Pangkalan Udara Utama Angkatan Udara; h. Komando Pangkalan Utama Angkatan Laut; i. Kejaksaan Tinggi; dan j. Kantor Wilayah Pajak.

Article 13

Anggota Tim Pora tingkat kabupaten/kota paling sedikit terdiri dari unsur: a. Kantor Imigrasi; b. Kepolisian Resor Kota/Kepolisian Resor; c. Kejaksaan Negeri; d. Pemerintah Daerah kabupaten/kota; e. Badan Narkotika Nasional kabupaten/kota; f. Badan Intelijen Negara Daerah; g. Komando Distrik Militer; h. Pangkalan Angkatan Laut/Pos Angkatan Laut; dan i. Pangkalan Udara Angkatan Udara.

Article 14

Anggota Tim Pora tingkat kecamatan paling sedikit terdiri dari unsur: a. Kantor Imigrasi; b. Kepolisian Sektor; c. Komando Rayon Militer d. Pemerintah Kecamatan; dan e. Kelurahan atau Pemerintah Desa.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI TIM PORA

Article 15

(1) Anggota Tim Pora mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pora mempunyai fungsi: a. koordinasi dan pertukaran data dan informasi; b. pengumpulan informasi dan data keberadaan Orang Asing secara berjenjang dari tingkat desa atau kelurahan sampai dengan provinsi; c. analisa dan evaluasi terhadap data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengawasan Orang Asing serta membuat peta Pengawasan Orang Asing d. penyelesaian permasalahan keberadaan dan kegiatan Orang Asing; e. pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta kerja sama dalam rangka Pengawasan Orang Asing; f. penyusunan rencana operasi gabungan yang bersifat khusus atau insidental termasuk rencana operasi mandiri setiap instansi anggota Tim Pora; dan 2016, No. g. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pora berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing.

Article 16

(1) Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Tim Pora juga dapat melakukan operasi gabungan jika diperlukan. (2) Operasi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. operasi gabungan yang bersifat khusus; atau b. operasi gabungan yang bersifat insidental. (3) Operasi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan rencana operasi.

Article 17

(1) Operasi gabungan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a merupakan operasi yang dilakukan pada waktu atau kegiatan tertentu. (2) Operasi gabungan yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b merupakan operasi yang dilakukan sewaktu-waktu dalam hal adanya laporan: a. masyarakat; dan/atau b. anggota Tim Pora

Article 18

(1) Operasi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, berdasarkan hasil rapat kerja Tim Pora dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. (2) Dalam pelaksanaan operasi gabungan, setiap anggota Tim Pora mengirimkan anggota dengan jumlah sesuai dengan kesepakatan dalam rapat kerja Tim Pora. (3) Operasi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh pejabat imigrasi yang ditunjuk. (4) Dalam hal hasil operasi gabungan menemukan Orang Asing yang melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan, Tim Pora menyerahkan Orang Asing tersebut kepada instansi yang berwenang

Article 19

(1) Hasil operasi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaporkan secara tertulis. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. dasar pelaksanaan; b. personel; c. waktu dan tempat pelaksanaan; d. kronologis pelaksanaan; e. hasil yang dicapai; dan f. kesimpulan dan saran. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Tim Pora paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak operasi gabungan dilaksanakan. (4) Ketua Tim Pora menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada: a. Direktur Jenderal untuk Tim Pora pusat; atau b. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Tim Pora daerah.

Article 20

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi Tim Pora, Ketua Tim Pora dapat membentuk sekretariat.