Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2022 tentang KLASIFIKASI ...

Article 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2022 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KLASIFIKASI ARSIP A. KODE UNIT UTAMA M.HH = Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia WMH = Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia SEK = Sekretariat Jenderal PPE = Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan AHU = Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum PAS = Direktorat Jenderal Pemasyarakatan IMI = Direktorat Jenderal Imigrasi HKI = Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual HAM = Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia ITJ = Inspektorat Jenderal PHN = Badan Pembinaan Hukum Nasional PPH = Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia SDM = Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia SAM = Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia B. KODE UNIT KERJA 1. SEKRETARIAT JENDERAL (SEK) SEK.1 = Biro Perencanaan SEK.2 = Biro Kepegawaian SEK.3 = Biro Keuangan SEK.4 = Biro Pengelolaan Barang Milik Negara SEK.5 = Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama SEK.6 = Biro Umum SEK.7 = Pusat Data dan Teknologi Informasi 2. DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (PPE) PPE.1 = Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- Undangan PPE.2 = Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan PPE.3 = Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I PPE.4 = Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II PPE.5 = Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan PPE.6 = Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan PPE.7 = Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan 3. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM (AHU) AHU.1 = Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum AHU.2 = Direktorat Perdata AHU.3 = Direktorat Pidana AHU.4 = Direktorat Tata Negara AHU.5 = Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional AHU.6 = Direktorat Teknologi Informasi 4. DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN (PAS) PAS.1 = Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan PAS.2 = Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara PAS.3 = Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi PAS.4 = Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak PAS.5 = Direktorat Keamanan dan Ketertiban PAS.6 = Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi PAS.7 = Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama 5. DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI (IMI) IMI.1 = Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi IMI.2 = Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian IMI.3 = Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian IMI.4 = Direktorat Intelijen Keimigrasian IMI.5 = Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian IMI.6 = Direktorat Kerja Sama Keimigrasian IMI.7 = Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian 6. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI) HKI.1 = Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual HKI.2 = Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri HKI.3 = Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang HKI.4 = Direktorat Merek dan Indikasi Geografis HKI.5 = Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual HKI.6 = Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual HKI.7 = Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa 7. DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA (HAM) HAM.1 = Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia HAM.2 = Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat HAM.3 = Direktorat Kerja Sama Hak Asasi Manusia HAM.4 = Direktorat Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia HAM.5 = Direktorat Instrumen Hak Asasi Manusia HAM.6 = Direktorat Fasilitasi dan Informasi Hak Asasi Manusia 8. INSPEKTORAT JENDERAL (ITJ) ITJ.1 = Sekretariat Inspektorat Jenderal ITJ.2 = Inspektorat Wilayah I ITJ.3 = Inspektorat Wilayah II ITJ.4 = Inspektorat Wilayah III ITJ.5 = Inspektorat Wilayah IV ITJ.6 = Inspektorat Wilayah V ITJ.7 = Inspektorat Wilayah VI 9. BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (PHN) PHN.1 = Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional PHN.2 = Pusat Perencanaan Hukum Nasional PHN.3 = Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional PHN.4 = Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional PHN.5 = Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum 10. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PPH) PPH.1 = Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia PPH.2 = Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum PPH.3 = Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia PPH.4 = Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan PPH.5 = Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia 11. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (SDM) SDM.1 = Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia SDM.2 = Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan SDM.3 = Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia SDM.4 = Pusat Penilaian Kompetensi SDM.5 = Politeknik Ilmu Pemasyarakatan SDM.6 = Politeknik Ilmu Imigrasi C. KODE UNIT KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA W.1 Aceh W.2 Sumatera Utara W.3 Sumatera Barat W.4 Riau W.5 Jambi W.6 Sumatera Selatan W.7 Kepulauan Bangka Belitung W.8 Bengkulu W.9 Lampung W.10 DKI Jakarta W.11 Jawa Barat W.12 Banten W.13 Jawa Tengah W.14 D.I Yogyakarta W.15 Jawa Timur W.16 Kalimantan Barat W.17 Kalimantan Tengah W.18 Kalimantan Timur W.19 Kalimantan Selatan W.20 Bali W.21 Nusa Tenggara Barat W.22 Nusa Tenggara Timur W.23 Sulawesi Selatan W.24 Sulawesi Tengah W.25 Sulawesi Utara W.26 Gorontalo W.27 Sulawesi Tenggara W.28 Maluku W.29 Maluku Utara W.30 Papua W.31 Papua Barat W.32 Kepulauan Riau W.33 Sulawesi Barat D. KODE MASALAH FASILITATIF PR = Perencanaan OT = Organisasi dan Tata Laksana KP = Kepegawaian KU = Keuangan PB = Penatausahaan Barang Milik Negara HH = Kehumasan dan Hukum UM = Umum PW = Pengawasan TI = Teknologi dan Informasi E. KODE MASALAH SUBSTANTIF PP = Peraturan Perundang-undangan AH = Administrasi Hukum Umum PK = Pemasyarakatan GR = Keimigrasian KI = Kekayaan Intelektual HA = Hak Asasi Manusia HN = Pembinaan Hukum Nasional SM = Sumber Daya Manusia LT = Penelitian dan Pengembangan MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP PR PERENCANAAN PR 01 Program dan Anggaran 01.01 Rencana Strategis Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rencana Strategis (Renstra), dimulai dari pengumpulan data, pengolahan sampai dengan penetapan 01.02 Trilateral Meeting Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Trilateral Meeting 01.03 Rencana Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana kerja 01.04 Rencana Kerja dan Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L), yang di dalamnya berisi pagu indikatif dan pagu definitif PR 02 Evaluasi 02.01 Unit Utama Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi program dan kinerja pada kementerian dan unit utama 02.02 Kantor Wilayah Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi program dan kinerja pada kantor wilayah KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP PR 03 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) PR 04 Pelaporan 04.01 Laporan Bulanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan Bulanan 04.02 Laporan Triwulan Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan Triwulan 04.03 Laporan Semester Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan semester 04.04 Laporan Tahunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan Tahunan 04.05 Insidentil Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan insidentil PR 05 Rapat Kerja 05.01 Dengan DPR Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan bahan rapat kerja dengan DPR 05.02 Tingkat Kementerian Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan bahan rapat kerja tingkat kementerian 05.03 Tingkat Unit Utama (RAKERNIS) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan bahan rapat kerja tingkat unit utama 05.04 Tingkat Kantor Wilayah Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan bahan rapat kerja tingkat kantor wilayah 05.05 Rapat Pimpinan dan Rapat Staf Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan bahan rapat pimpinan dan rapat staf PR 06 Sidang Kabinet 06.01 Sidang Kabinet Terbatas Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan bahan sidang kabinet terbatas 06.02 Sidang Kabinet Paripurna KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan bahan sidang kabinet paripurna OT ORGANISASI DAN TATA LAKSANA OT.01 Organisasi dan Tata Kerja 01.01 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Naskah-naskah yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja kementerian 01.02 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Naskah-naskah yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja kantor wilayah 01.03 Organisasi dan Tata Kerja UPT Naskah-naskah yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis 01.04 Evaluasi Kelembagaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi kelembagaan OT.02 Ketatalaksanaan 02.01 Standarisasi Sarana Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan standarisasi sarana kerja 02.02 Sistem, Prosedur dan Metoda Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan rancangan peraturan menteri 02.03 Analisa dan Uraian Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisa dan uraian jabatan OT.03 Reformasi Birokrasi 03.01 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 03.02 Zona Integritas (ZI) KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP Naskah-naskah yang berkaitan dengan Zona Integritas (ZI) 03.03 Evaluasi Reformasi Birokrasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi reformasi birokrasi OT.04 Instruksi Menteri KP KEPEGAWAIAN KP 01 Formasi Pegawai 01.01 Inventarisasi Jabatan/Peta Jabatan 01.02 Evaluasi Jabatan 01.03 Usulan Formasi 01.04 Alokasi Formasi KP 02 Penerimaan/Pengadaan Pegawai 02.01 Proses Penerimaan Pegawai - Seleksi Pegawai - Penetapan Kelulusan - Pengumuman Kelulusan 02.02 Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima 02.03 Surat Keputusan CPNS/PNS Kolektif 02.04 Penerimaan Pegawai dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan AIM 02.05 Ujian Dinas dan Ujian Penyusaian Ijazah KP 03 Pengangkatan Pegawai 03.01 Pengangkatan CPNS 03.02 Pengangkatan PNS 03.03 Pengangkatan Jabatan Struktural 03.04 Pengangkatan Jabatan Fungsional KP 04 Mutasi Pegawai 04.01 Alih Tugas/Diperbantukan/Dipekerjakan/Pelaksana 04.02 Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas 04.03 Pencantuman gelar Akadmik 04.04 Kenaikan Gaji Berkala (KGB) 04.05 Kenaikan Pangkat/Golongan KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP 04.06 Peninjauan Masa Kerja 04.07 Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) 04.08 Pengaktifan Kembali dari CLTN dan Hukuman Disiplin KP 05 Pembinaan Pegawai 05.01 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai ( PPKP ) - Sasaran Kerja Pegawai - Prestasi Kerja Pegawai 05.02 Pembinaan Disiplin dan Kode Etik 05.03 Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa KP 06 Pengembangan Pegawai 06.01 Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Adminstrasi 06.02 Pengembangan Kompetensi Fungsional 06.03 Pengiriman Peserta Diklat 06.04 Bea Siswa KP 07 Hukuman Disiplin 07.01 Tingkat Ringan (Pernyataatnn Tidak Puas, Teguran Lisan, Teguran Tertulis) 07.02 Tingkat Sedang (Penundaan KGB, KP dan Penurunan Gaji) 07.03 Tingkat Berat (Penurunan Pangkat, Pembebasan Jabatan, Pemberhentian Dengan Hormat/Tidak Dengan Hormat) KP 08 Tata Usaha Kepegawaian 08.01 Data Pegawai 08.02 Identitas Pegawai (Karpeg, Karsu, Karis) 08.03 Izin Kepegawaian (Izin Belajar, Tugas Belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri) 08.04 Keanggotaan Pegawai Dalam Organisasi Sosial 08.05 Daftar Hadir/Absensi Pegawai KP 09 Kesejahteraan Pegawai 09.01 Kesehatan 09.02 Perumahan (TAPERUM, Biaya Uang Muka) 09.03 Taspen 09.04 Cuti KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP 09.05 Uang Duka Tewas 09.06 Pembekalan Purnabakti 09.07 Mutasi Keluarga - Nikah - Anak - Cerai - Kematian - Kartu Suami - Kartu Istri 09.08 Laporan Kekayaan (LP2P dan LHKPN) KP 10 Pembinaan Jabatan Fungsional 10.01 Jabatan Fungsional Umum 10.02 Jabatan Fungsional Tertentu KP 11 Pemberhentian Pegawai 11.01 Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri 11.02 Pemberhentian Karena Batas Usia Pensiun 11.03 Pemberhentian Karena Keuzuran/Kondisi Jasmani dan Rohani 11.04 Pemberhentian Karena Hilang 11.05 Pemberhentian Sementara 11.06 Pensiun Janda/Duda dan Anak KP 12 Berkas PNS/ASN - Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya - Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN - Hasil Pengujian Kesehatan - SK. Pengangkatan CPNS - SK. Pengangkatan PNS - SK. Peninjauan Masa Kerja - SK. Kenaikan Pangkat - SK. Pengangkatan Dalam atau Pemberhentian Dari Jabatan Struktural/Fungsional - SK. Perpindahan Wilayah Kerja - SK. Perpindahan Antar Instansi - SK. Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP - SK. Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS - SK. Perbantuan/Dipekerjakan di Luar Instansi Induk - SK. Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan - SK. Pemberian Uang Tunggu - SK. Pembebasan dari Jabatan Organik Karena Diangkat sebagai Pejabat Negara - SK. Pengalihan PNS - SK. Pemberhentian Sebagai PNS - SK. Pemberhentian Sementara - SK. Pengangkatan/Pemberhentian sebagai Pejabat Negara - SK. Penempatan/Penarikan Pegawai - SK. Pengangkatan pada Jabatan di Luar Instansi Induk - SK. Pengaktifan Kembali Sebagai PNS - SK. Pensiun - SK. Penggantian Nama - Surat Keterangan Pernyataan Hilang - Surat Keterangan Kembalinya PNS Yang Dinyatakan Hilang - Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran - Akta Nikah/Cerai - Akta Kelahiran - Isian Formulir Pendataan Ulang PNS (PUPNS) - Berita Acara Pemeriksaan (termasuk Keputusan/ Rekomendasi Majelis Kode Etik) - Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan - Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Pelantikan. - Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol - Surat Keterangan Mutasi Keluarga - Surat Keterangan Meninggal Dunia - Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan - Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP - Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala - Surat Tugas/Izin Belajar Dalam/Luar Negeri - Surat Izin Berpergian Keluar Negeri - Surat Pertimbangan Status PNS - Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena Dicalonkan Sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah - Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional - Ijazah/Sertifikat - Pengembangan Karir Pegawai KP 13 Berkas Perseorangan Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Negara lainnya KP 14 Organisasi Non Kedinasan 14.01 KORPRI 14.02 Dharma Wanita 14.03 Koperasi KU KEUANGAN KU 01 Pelaksanaan Anggaran 01.01 Pedoman, Petunjuk, dan Administrasi Pelaksanaan Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pedoman, Petunjuk, dan Administrasi Pelaksanaan Anggaran seperti Langkah-langkah awal tahun, akhir tahun, capaian dan evaluasi pelaksanaan anggaran per triwulan, semester dan tahunan 01.02 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) seperti Surat Pengesahan, Surat Usulan Revisi,Surat Persetujuan dan Pernyataan, Surat Pengantar usulan revisi 01.03 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP pengelolaan perbendaharaan dalam rangka PNBP, baik berupa penerimaan Non Pajak seperti Surat Usulan Target PNBP, Surat Perubahan Target, Surat Usulan Perubahan Jenis dan Tarif PNBP, Surat Laporan Realisasi PNBP, Surat Pengantar Ijin Penggunaan PNBP KU 02 Tata Usaha Keuangan 02.01 Pedoman dan Petunjuk Administrasi Keuangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pedoman dan Petunjuk Pengelolaan Keuangan seperti Tata Cara Pengelolaan Hibah, Tata Cara Pengelolaan Rekening Pemerintah, Tata Cara Penetapan Pejabat Perbendaharaan, Fungsi dan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran, SOP Penyelesaian Kerugian Negara, SOP Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, SOP Revisi Kuasa Pengguna Anggaran, SOP Laporan Hibah, SOP Daftar Piutang Negara, SOP Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi Negara, SOP Pengajuan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persedian Nihil (SPM –GUP Nihil) /Tambahan Uang Persediaan Nihil (TUP Nihil), SOP Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, SOP Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan, SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat Kementerian, dll. 02.02 Penatausahaan Hibah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan hibah seperti hibah luar negeri dan dalam negeri, rekonsiliasi hibah, tindak lanjut hasil rekonsiliasi hibah, Pembinaan dan Monitoring hibah. 02.03 Pejabat Perbendaharaan Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan, seperti SK Pengangkatan KPA, PPK, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP Pengeluaran Pembantu, Pembinaan dan Monitoring Pejabat Perbendaharaan Negara. 02.04 Penyelesaian Kerugian Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyelesaian Kerugian Negara berupa Tuntutan Ganti Rugi seperti Piutang Negara, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, rekonsiliasi Tuntutan Ganti Rugi, rekonsiliasi Tuntutan Perbendaharaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK/Itjen, Pembinaan dan Monitoring Penyelesaian Kerugian Negara. 02.05 Penatausahaan Rekening Pemerintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan rekening pemerintah seperti Pembukaan dan penutupan rekening, restrukturisasi rekening, rekonsiliasi rekening, tindak lanjut hasil rekonsiliasi rekening. KU 03 Perbendaharaan 03.01 Dokumen Pertanggungjawaban Belanja Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pertanggungjawaban belanja di lingkungan Sekretariat Jenderal seperti Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar, Kuitansi, Pengeluaran Real, SPD, 03.02 Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pencatatan penerimaan dan pengeluaran permintaan belanja dari BPP di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 03.03 LPJ Bendahara Pengeluaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pertanggungjawaban belanja bendahara pengeluaran dan BPP di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 03.04 LPJ Bendahara Penerimaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pertanggungjawaban pendapatan bendahara penerimaan KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP 03.05 Penerimaan Negara Pajak KU 04 Akuntansi dan Pelaporan 04.01 Laporan Keuangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaporan komponen Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), dan Representasi Manajemen. 04.02 Rekonsiliasi dan Data Laporan Keuangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Rekonsiliasi (pencocokan data) komponen Laporan Keuangan secara intra (dengan pihak internal) maupun extra (dengan pihak eksternal) berupa Berita Acara Rekonsiliasi, laporan kegiatan; serta naskah-naskah yang berkaitan dengan Analisa Data; Pembinaan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan 04.03 Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat Jenderal. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat Jenderal, berupa Action Plan, surat, nota dinas, laporan kegiatan, dan dokumen pelaksanaan rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan PB PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PB 01 Perencanaan Barang Milik Negara 01.01 Usulan Rencana Kebutuhan BMN 01.02 Rencana Kebutuhan BMN Kementerian 01.03 Hasil Analisis Kebutuhan BMN 01.04 Rencana Kebutuhan Aset Berwujud 01.05 Rencana Kebutuhan Aset tak Berwujud PB 02 Pengadaan Barang Milik Negara (Layanan Pengadaan) 02.01 Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP a. Pengadaan Barang Persediaan (habis pakai) b. Pengadaan Barang Bukan Persediaan c. Pengadaan Jasa Lainnya d. Pengadaan Jasa Konsultasi e. Pengadaan Teknis Aset Tetap (Tanah) f. Pengadaan Aset Tidak Berwujud (Software) g. Pengadaan Sewa h. Pengadaan Modal Peralatan dan Mesin i. Pekerjaan Konstruksi (Bangunan) 02.02 Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan data informasi pengadaan barang/jasa 02.03 Pembinaan, Bimbingan, Pendampingan, dan Konsultasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa 02.04 Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan 02.05 Laporan Pengadaan Barang/Jasa 02.06 Telaahan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa 02.07 Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) - Sekretariat Pusat UKPBJ - Sekretariat Perwakilan UKPBJ Unit Eselon I - Sekretariat Perwakilan UKPBJ Kantor Wilayah 02.08 Pendistribusian Barang Milik Negara PB 03 Penetapan Status dan Pengamanan Barang Milik Negara (BMN) 03.01 Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) a. Berkas Permohonan Status Penggunaan Barang Milik Negara atau Status Penggunaan Barang Milik Negara untuk dioperasionalkan oleh Pihak Lain b. SK Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara atau Status Penggunaan Barang Milik Negara untuk dioperasionalkan oleh Pihak Lain c. Berkas Penggunaan Sementara Barang Milik Negara (permohonan, SK dan tindak lanjut) d. Berkas Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara (permohonan, SK dan tindak lanjut) KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP e. Berkas Pengalihan Penggunaan Barang Milik Negara (permohonan, SK dan tindak lanjut) f. Berkas Alih Fungsi Barang Milik Negara (permohonan, SK dan tindak lanjut) 03.02 Pemanfaatan Barang Milik Negara Berkas permohonan, SK dan tindak lanjut Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangunan Guna Serah (BGS), Bangunan Serah Guna (BSG), dan Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur (KSPI) 03.03 Pengamanan dan Pemeliharaan a. Dokumen Permasalahan Barang Milik Negara b. Berkas Pengamanan dan Pemeliharaan (SK Tim dan Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah) c. Laporan Data Tanah 03.04 Rumah Negara a. Berkas Permohonan Penetapan Status Penggolongan Rumah Negara b. SK Penetapan Status Penggolongan Rumah Negara c. Surat Pembatalan Ijin Penghunian Rumah Negara d. Surat Ijin Penghunian Rumah Negara PB 04 Penatausahaan Barang Milik Negara 04.01 Pencatataan Barang Milik Negara 04.02 Inventarisasi 04.03 Opname fisik 04.04 Rekonsiliasi data Barang Milik Negara 04.05 Pengawasan dan Pengedalian BMN 04.06 Laporan Barang Milik Negara PB 05 Pemindahtanganan dan Penghapusan 05.01 Penjualan 05.02 Tukar Menukar 05.03 Hibah 05.04 Pemusnahan 05.05 Penghapusan KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP HH KEHUMASAN DAN HUKUM HH 01 Informasi dan Komunikasi 01.01 Media Massa (Cetak, Elektronik, Media Sosial) 01.02 Sosialisasi dan Diseminasi 01.03 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 01.04 Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) 01.05 Peliputan 01.06 Konferensi Pers 01.07 Siaran Pers HH 02 Dokumentasi 02.01 Produk Informasi (Media Cetak, Elektronik, Media Sosial) - Film, Foto - Video Grafis - Narasi Tunggal Media Massa Elektronik - Info Grafis (Poster, Banner) - Surat Penyerahan (Bingkai Foto, dll) - Konten Video Revolusi Media Digital - Konten Media Sosial (You tube, Twitter, IG) 02.02 Rekapitulasi Pemberitaan HH 03 Kepustakaan 03.01 Akusisi - Pembelian Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelian/pengadaan bahan pustaka mulai dari seleksi, proses pengadaan, hingga penyerahan hasil pengadaan ke bagian pengolahan bahan pustaka. - Hadiah Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian hadiah bahan pustaka mulai dari seleksi, proses hadiah, hingga penyerahan hasil hadiah ke bagian pengolahan bahan pustaka. - Hibah Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian hibah bahan pustaka mulai dari seleksi, proses hibah, KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP hingga penyerahan hasil hibah ke bagian pengolahan bahan pustaka. - Tukar Menukar Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan tukar menukar bahan pustaka mulai dari seleksi, proses tukar menukar, hingga penyerahan hasil tukar menukar bahan pustaka ke bagian pengolahan bahan pustaka. - Pendistribusian Bahan Pustaka Surplus Naskah yang berkaitan dengan pendistribusian bahan pustaka surplus mulai dari seleksi, proses pendistribusian, hingga penyerahan bahan pustaka surplus ke pihak penerima. - Inventarisasi Bahan Pustaka (Buku Induk) Naskah yang berkaitan dengan pencatatan penerimaan bahan pustaka dalam buku induk 03.02 Pengolahan Bahan Pustaka Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengolahan yang meliputi pelaksanaan katalogisasi, klasifikasi, pasca katalogisasi, verifikasi bahan pustaka, pemasukan data ke pangkalan data, penyusunan, pengendalian dan pengembangan tajuk nama pengarang, badan korporasi dan subjek, serta penyiapan akses layanan informasi ke pemustaka. - Klasifikasi dan Tajuk Subyek - Katalogisasi - Abstrak Bahan Pustaka 03.03 Pangkalan Data Koleksi Naskah yang berkaitan dengan data koleksi perpustakaan 03.04 Layanan Perpustakaan - Keanggotaan Naskah yang berkaitan dengan data keanggotaan perpustakaan. - Sirkulasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan peminjaman, KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP pengembalian, statistik, dan laporan bahan pustaka. - Referensi Naskah yang berkaitan dengan layanan koleksi referensi. - Alih Bahasa Naskah yang berkaitan dengan kegiatan alih bahasa. - Kerja Sama Perpustakaan Naskah yang berkaitan dengan implementasi perjanjian kerja sama antar lembaga maupun keanggotaan dan partisipasi dalam organisasi profesi. - Pengembangan TI Perpustakaan Naskah yang berkaitan dengan pengembangan website perpustakaan, kemas ulang informasi dalam format multimedia, pengembangan aplikasi perpustakaan, dan pengembangan pangkalan data digital - Penyiangan Bahan Pustaka 03.05 Preservasi Bahan Pustaka - Perawatan Bahan Pustaka Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan teknis konservasi dalam perawatan dan pengawetan bahan pustaka. - Perbaikan Bahan Pustaka Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan teknis konservasi dalam perbaikan bahan pustaka. - Penjilidan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan teknis konservasi dalam penjilidan bahan pustaka. - Reproduksi Foto Naskah yang berkaitan dengan kegiatan reproduksi foto ke dalam bentuk digital serta pemeliharaan dan penyimpanannya. 03.06 Pengembangan Perpustakaan - Standar Nasional Perpustakaan KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP Naskah yang berkaitan dengan penyusunan standar nasional perpustakaan khusus. - Pedoman Perpustakaan Naskah yang berkaitan dengan penyusunan pedoman perpustakaan khusus. - Akreditasi Perpustakaan Naskah yang berkaitan dengan kelengkapan permintaan atau pemberian akreditasi perpustakaan. - Pengkajian Perpustakaan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian perpustakaan, mulai dari rapat persiapan, studi referensi, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/survei, analisis data, pembahasan hasil survei, penyusunan draft awal, ekspose, penyusunan draft akhir, hingga pencetakan hasil kajian. - Promosi Perpustakaan (publikasi, pameran, dsb) Naskah yang berkaitan dengan promosi perpustakaan. 03.07 Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Naskah yang berkaitan dengan analisa/perencanaan kebutuhan penyelenggaraan diklat serta kerja sama dengan instansi lain. 03.08 Tenaga Perpustakaan - Sertifikasi Tenaga Perpustakaan Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi kompetensi pustakawan. - Pembinaan Tenaga Perpustakaan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis tenaga perpustakaan, bimbingan teknis tim penilai pustakawan, dan pengembangan profesi pustakawan (seminar, workshop, dsb). - Penilaian Jabatan Fungsional Pustakawan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian pustakawan. KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP HH 04 Kerja Sama/Hubungan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan 04.01 Lembaga Tinggi Negara (dalam negeri dan luar negeri) Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan dengan Lembaga Tinggi Negara, baik dalam negeri, maupun luar negeri, seperti DPR/MPR, MA, BPK 04.02 Lembaga Pemerintah (dalam negeri dan luar negeri) Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan dengan Lembaga Pemerintah, baik dalam negeri, seperti Kementerian/Lembaga, maupun perwakilan pemerintah negara sahabat (bilateral, regional, dan multilateral), dan Organisasi Internasional. 04.03 Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swasta (dalam negeri dan luar negeri) Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan/lembaga swasta, baik dalam negeri, maupun Organisasi Internasional Non Pemerintah. 04.04 Perguruan Tinggi/Sekolah (dalam negeri dan luar negeri) Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan kerja sama/berhubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah 04.05 Penyusunan Dokumen Kerja Sama (dalam negeri dan luar negeri) Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan proses penyusunan suatu perjanjian kerja sama, mulai dari penjajakan, perundingan, perumusan, hingga penandatanganan. - Pembahasan Naskah Kerja Sama (dalam negeri dan luar negeri) Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan proses penyusunan kerja sama. - Produk kerja sama (dalam negeri dan luar negeri) Naskah/dokumen berupa produk hukum perjanjian kerja sama yang dihasilkan melalui proses penyusunan. 04.06 Permintaan dan Pengelolaan Data Kerja Sama (dalam KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP negeri dan luar negeri) Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan dengan permintaan dan pengelolaan data kerja sama, baik dalam negeri maupun luar negeri. 04.07 Audiensi/Kunjungan (Kementerian/Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swasta, Organisasi Internasional/Organisasi Internasional Non Pemerintah) Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan fasilitasi audiensi/kunjungan dari dan/kepada Kementerian/ Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swasta, Organisasi Internasional/Organisasi Internasional Non Pemerintah. 04.08 Pemantauan dan Evaluasi Naskah/dokumen yang substansinya berkaitan kegiatan pemantuan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama, baik dalam negeri, maupun luar negeri. 04.09 Administrasi Kerja Sama - Pajak, Hibah, Izin Tenaga Asing Naskah/dokumen yang memuat tentang permohonan izin tenaga asing, fasilitasi perpajakan dalam kerangka kerja sama teknik, serta pengelolaan data hibah sebagai pertanggungjawaban dari suatu perjanjian kerja sama. HH 05 Layanan Advokasi Hukum 05.01 Advokasi Hukum Litigasi Naskah-naskah terkait administrasi persidangan (Surat Dinas, Nota Dinas) serta dokumen/naskah yang dibuat dalam rangka proses beracara (Relaas Panggilan, Gugatan, Eksepsi dan Jawaban, Replik, Duplik, Daftar Bukti, Kesimpulan, dll) 05.02 Advokasi Hukum Non Litigasi Naskah/Dokumen yang memuat tentang administrasi perkara-perkara Non Litigasi (Surat Dinas, Nota Dinas) 05.03 Pengaduan Hukum Naskah/Dokumen yang memuat tentang tanggapan/ KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP respon terhadap Pengaduan Hukum (Nota Dinas, Surat Dinas) 05.04 Bantuan Hukum Naskah/Dokumen yang memuat tentang surat jawaban terhadap permohonan bantuan hukum yang diajukan (Nota Dinas, Surat Dinas) 05.05 Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Naskah/Dokumen yang memuat tentang Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) (Nota Dinas, Surat Dinas) 05.06 Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Naskah/ Dokumen yang memuat tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik (Nota Dinas, Surat Dinas) UM UMUM UM 01 Ketatausahaan 01.01 Persuratan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan/pengelolaan surat masuk dan surat keluar, seperti kegiatan penomoran surat, pengarahan, pencatatan, dan pendistribusian surat, penggunaan cap/stempel dan pengiriman surat/barang cetakan. 01.02 Ucapan Terima Kasih/Ucapan Selamat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian ucapan Terima Kasih/Ucapan selamat di lingkungan Internal dan Eksternal Kementerian Hukum dan HAM UM 02 Kearsipan 02.01 Pemindahan Arsip - Berita Acara Pemindahan - Daftar Arsip Yang Dipindahkan 02.02 Pemusnahan Arsip - SK Tim Pemusnahan - Berita Acara Pemusnahan KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP - Daftar Arsip Yang Dimusnahkan - Rekomendasi/Pertimbangan - Surat Keputusan Pemusnahan 02.03 Penyerahan - SK Tim Penyerahan - Berita Acara Penyerahan - Daftar Arsip Yang Diserahkan UM 03 Kerumahtanggaan 03.01 Penggunaan Ruang dan Peralatan Kantor Naskah-naskah yang berkaitan dengan peminjaman dan penggunaan ruang dan peralatan kantor 03.02 Penggunaan dan Penghunian Rumah Negara serta Wisma Pengayoman Naskah-naskah yang berkaitan dengan peminjaman, penggunaan, dan penghunian rumah negara serta Wisma Pengayoman 03.03 Penggunaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Naskah-naskah yang berkaitan dengan peminjaman, penggunaan, dan pemeliharaan kendaraan dinas 03.04 Penggunaan dan Pemeliharaan Barang Elektronik serta Mesin Naskah-naskah yang berkaitan dengan peminjaman, penggunaan, dan pemeliharaan barang elektronik serta mesin 03.05 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta Area Kantor Naskah-naskah yang berkaitan dengan penggunaan gedung dan bangunan serta area kantor 03.06 Pemeliharaan Alat Kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemeliharaan alat kesehatan 03.07 Perjalanan Dinas (Dalam Negeri/Luar Negeri) Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan perjalanan dinas 03.08 Penghematan Energi dan air KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP Naskah-naskah yang berkaitan dengan penghematan energi dan air UM 04 Keprotokolan 04.01 Penyelenggaraan Upacara Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelanggaran kegiatan Upacara Nasional 04.02 Pelayanan Tamu, Acara Kedinasan, Jamuan, dan Ramah Tamah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan tamu, acara kedinasan, jamuan, dan ramah tamah 04.03 Daftar Nama Pejabat dan Alamat Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyampaian informasi terkait dengan daftar nama pejabat dan alamat UM 05 Pengamanan 05.01 Pengamanan Personil (VVIP/VIP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengamanan personil VVIP/VIP 05.02 Pengamanan Lingkungan, Fisik dan Instalasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengamanan lingkungan, fisik, dan instalasi 05.03 Pengamanan Dokumen dan Informasi Rahasia Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengamanan dokumen dan informasi rahasia 05.04 Laporan Keamanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan pengamanan di lingkungan unit kerja 05.05 Laporan Kejadian Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan kejadian di lingkungan unit kerja 05.06 Bantuan Pengamanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan permintaan dan bantuan pengamanan KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP UM 06 Pembinaan Sikap Mental dan Layanan Kesehatan 06.01 Layanan Keagamaan dan Sosial Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan permintaan rohaniawan, undangan kegiatan ceramah keagamaan, permohonan narasumber ceramah keagamaan, himbauan Zakat, himbauan Qurban, undangan Shalat Idul Fitri dan Idul Adha serta kegiatan keagamaan lainnya. 06.02 Layanan Kesehatan Jasmani Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kesehatan jasmani seperti pelaksanaan senam pagi, permintaan instruktur senam pagi, SK Intrukstur Senam. 06.03 Pelayanan Kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan medis poli gigi, poli umum, dan poli mata. PW PENGAWASAN PW 01 Perencanaan 01.01 Kebijakan Pengawasan 01.02 Perjanjian Kinerja 01.03 Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 01.04 Program Kerja Administrasi Umum (PKAU) 01.05 Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS) 01.06 Ikhtisar Hasil Pengawasan PW 02 Pelaksanaan Pengawasan 02.01 Audit Kinerja & Informasi, Reviu dan Evaluasi 02.02 Audit Tujuan Tertentu/Khusus 02.03 Pemantauan/Monitoring - Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA (BPK RI) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik INDONESIA (BPKP RI) - Ombudsman Republik INDONESIA (ORI) - Inspektorat Jenderal KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP 02.04 Pengawasan lainnya, Pendampingan, Sosialisasi, RDK, PKS dll PW 03 Pelaporan 03.01 Laporan Hasil Audit Kinerja (LHA/LHP), Informasi Data Pendukung Pemeriksaan - Dalam Negeri - Luar Negeri 03.02 Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu (Audit Khusus) 03.03 Pemantauan/Monitoring Badan Pemeriksan Keuangan (BPK RI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP RI),Ombudsman Republik INDONESIA (ORI), Inspektorat Jenderal 03.04 Pengawasan lainnya, Pendampingan, Sosialisasi, RDK, PKS dll 03.05 Ombudsman Republik INDONESIA (ORI) (Dikonsultasikan terlebih dahulu) 03.06 Inspektorat Jenderal PW 04 Tindak Lanjut 04.01 Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja 04.02 Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus 04.03 Tindak Lanjut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik INDONESIA (BPKP RI), BPK RI, ITJEN PW 05 Reviu dan Tindak Lanjut Reviu 05.01 Reviu 05.02 Tindak Lanjut Reviu PW 06 Tindak Lanjut Pengaduan 06.01 Whistle Blowing System (WBS) 06.02 Gratifikasi 06.03 Pengaduan Tertulis - SMS Gateway - PO BOX 3489 - Email ITJEN 06.05 Pengaduan melalui aplikasi LAPOR (Layanan Pengaduan KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP Secara Online Rakyat) 06.06 Pengaduan Ombusman PW 07 Tindak Lanjut Atensi dan Telaahan 07.01 Tanggapan/Telaahan Hukuman Disiplin yang Tidak Ditindaklanjuti 07.02 Tanggapan/Telaahan Hukuman Disiplin yang Ditindaklanjuti 07.03 Daftar nama pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang dikenakan sanksi hukuman disiplin/kartu cela TI TEKNOLOGI DAN INFORMASI TI 01 Pengamanan Data - Kuesioner - Data Pendukung - Analisis TI 02 Pengamanan Jaringan - Pemeliharaan Jaringan - Audit Jaringan - Laporan Hasil Audit TI 03 Standarisasi 03.01 Standarisasi Teknologi dan Informasi Penyusunan Regulasi Standarisasi Teknologi dan Informasi yang berkaitan dengan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Standar Operasional Prosedur 03.02 Implementasi Aplikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Perencanaan Komite TIK, Aplikasi Sada, Digital Signature, Sertifikat Elektronik 03.03 Implementasi Situs Internet, Portal Internet dan Surat Elektronik Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Implementasi Situs internet, Portal Internet dan Surat Elektronik KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP 03.04 Uji Coba Infrastruktur TI 04 Kerjasama 04.01 Kerjasama Internal - Kerjasama Pengelolaan Data Pusat Data dan Teknologi Informasi dengan unit eselon 1 - Pengelolaan Data Center Kementerian Hukum dan HAM 04.02 Kerjasama Eksternal - MOU dengan BSSN - Kerjasama dengan LPSE dan LKPP TI 05 Perencanaan Pengembangan Teknologi Informasi 05.01 Penyusunan Program Perencanaan Teknologi dan Informasi - Perencanan server - Perencanaan jaringan 05.02 Pengembangan Infrastruktur Teknologi dan Informasi - Pengembangan Data Center Kementerian Hukum dan HAM - Pengembangan Server 05.03 Pengembangan Aplikasi - Pengembangan Simpeg - Pengembangan Website 05.04 Pengembangan Database, Situs Internet, dan Surat Elektronik Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pengembangan database, situs internet, dan surat elektronik TI 06 Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi 06.01 Pengelolaan Jaringan 06.02 Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi 06.03 Pengelolaan Database 06.04 Pengelolaan Situs Internet, Portal Internet, dan Surat Elektronik 06.05 Pengelolaan Aplikasi 06.06 Pengelolaan Alat Pendukung KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP TI 07 Layanan Sistem Teknologi dan Informasi 07.01 Layanan Keluhan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Naskah-naskah yang berkaitan dengan keluhan LPSE 07.02 Tindak Lanjut Keluhan 07.03 Monitoring/Pemantauan Layanan Keluhan - Keluhan tentang semua bidang - Komputer rusak - Printer rusak - Wifi tidak aktif 07.04 Evaluasi - Hasil evaluasi TI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KLASIFIKASI ARSIP SUBSTANTIF KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP PP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PP 01 Perancangan Peraturan Perundang-undangan 01.01 Perencanaan dan Penyiapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan 01.02 Penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG, dan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH 01.03 Penyusunan Rancangan Peraturan PRESIDEN dan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 01.04 Pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG 01.05 Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga PP 02 Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I 02.01 Harmonisasi Bidang Politik dan Pemerintahan 02.02 Harmonisasi Bidang Pertahanan dan Keamanan 02.03 Harmonisasi Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) 02.04 Harmonisasi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Kelembagaan dan Kesejahteraan Rakyat PP 03 Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II 03.01 Harmonisasi Bidang Moneter, Jasa Keuangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Penanaman Modal 03.02 Harmonisasi Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Fiskal 03.03 Harmonisasi Bidang Sumber Daya Alam (SDA), Lingkungan hidup, Kehutanan, Prasarana, Agraria dan Tata Ruang KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP 03.04 Harmonisasi Bidang Perindustrian, Perdagangan, Riset dan Teknologi PP 04 Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan 04.01 Perencanaan, Penyusunan Kebijakan Teknis dan Akreditasi 04.02 Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah 04.03 Standardisasi dan Bimbingan Perancang Peraturan Perundang-undangan 04.04 Sistem Informasi, Manajemen dan Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan PP 05 Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan 05.01 Pengundangan Peraturan Perundang-undangan 05.02 Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan 05.03 Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan 05.04 Publikasi, Dokumentasi, dan Perpustakaan PP 06 Litigasi Peraturan Perundang-undangan 06.01 Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan 06.02 Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Kesejahteraan Rakyat 06.03 Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Perekonomian AH ADMINISTRASI HUKUM UMUM AH 01 Badan Hukum 01.01 Pendaftaran Pendirian Perseroan Terbatas 01.02 Pendaftaran Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar 01.03 Pendaftaran Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Persero 01.04 Pendirian Yayasan 01.05 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan 01.06 Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Perubahan Data 01.07 Pendirian Perkumpulan KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP 01.08 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan 01.09 Penggabungan, Pengambilalihan, Pemisahan PT 01.10 Pembubaran Perseroan Terbatas 01.11 Likuidasi / Berakhirnya Status Badan Hukum PT 01.12 Pembubaran Yayasan 01.13 Pembubaran Perkumpulan 01.14 Pendaftaran Persekutuan Komanditer 01.15 Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Komanditer 01.16 Perubahan Persekutuan Komanditer 01.17 Pencatatan Perubahan Persekutuan Komanditer 01.18 Pendaftaran Firma 01.19 Pencatatan Pendaftaran Firma 01.20 Perubahan Firma 01.21 Pencatatan Perubahan Firma 01.22 Pendaftaran Persekutuan Perdata 01.23 Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Perdata 01.24 Perubahan Persekutuan Perdata 01.25 Pencatatan Perubahan Persekutuan Perdata 01.26 Pembubaran Persekutuan Komanditer 01.27 Pembubaran Firma 01.28 Pembubaran Persekutuan Perdata 01.29 Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi 01.30 Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan 01.31 Pendaftaran Perubahan Perseroan Perorangan 01.32 Pembubaran Perseroan Perorangan 01.33 Pendaftaran Pendirian BUM Desa 01.34 Pendaftaran Perubahan BUM Desa 01.35 Pendaftaran Pendirian BUM Desa Bersama 01.36 Pendaftaran Perubahan BUM Desa Bersama 01.37 Pencabutan Status Badan Hukum Perseroan Perorangan 01.38 Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi 01.39 Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Koperasi 01.40 Pemberitahuan Pembubaran Koperasi 01.41 Pencabutan/Pembatalan Status Badan Hukum PT KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP 01.42 Pencabutan/Pembatalan Status Badan Hukum Yayasan 01.43 Pencabutan/Pembatalan Status Badan Hukum Perkumpulan 01.44 Pencabutan/Pembatalan Status Badan Hukum Koperasi 01.45 Pencabutan/Pembatalan Status Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata 01.46 Penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar BUM Desa 01.47 Penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar BUM Desa Bersama AH 02 Notariat 02.01 Pengangkatan Notaris 02.02 Perpindahan Notaris 02.03 Perpanjangan Masa Jabatan Notaris 02.04 Pemberhentian Notaris 02.05 Surat Keputusan Cuti 02.06 Penunjukan Pemegang Protokol 02.07 Majelis Pengawas Pusat Notaris 02.07.01 Surat Umum 02.07.02 Cuti Notaris 02.07.03 Konduite Notaris 02.07.04 Rekomendasi Notaris 02.07.05 Putusan MPPN 02.08 Sertifikat Ujian Pengangkatan Notaris 02.09 Majelis Kehormatan Notaris Pusat AH 03 Hukum Perdata Umum 03.01 Legalisasi Spesimen Tanda Tangan Pejabat 03.02 Surat Keputusan Ganti Nama 03.03 Advokat Asing 03.03.01 Surat Keputusan Persetujuan Mempekerjakan Advokat Asing 03.03.02 Surat Keputusan Persetujuan Perpanjangan Mempekerjakan Advokat Asing 03.04 Pendapat Hukum (Legal Opinion) yang diminta oleh Pemerintah KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP 03.05 Pendapat Hukum (Legal Opinion) yang diminta oleh Masyarakat 03.06 Formulir Permohonan Legalisir 03.07 Pengangkatan Penerjemah Tersumpah 03.08 Pemberhentian Penerjemah Tersumpah 03.09 Advokasi Keperdataan Dokumen advokasi keperdataan adalah dokumen yang terkait dengan penanganan perkara sehubungan adanya gugatan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal AHU cq. Direktorat Perdata 03.10 Database AH 04 Wasiat 04.01 Penerbitan Surat Keterangan Wasiat 04.02 Pelaporan Wasiat 04.03 Laporan Bulanan Wasiat 04.04 Perubahan Permohonan/Perbaikan Surat Keterangan Wasiat 04.05 Pendaftaran Kurator dan Pengurus 04.06 Perpanjangan Tanda Terdaftar Kurator dan Pengurus 04.07 Perpanjangan Sementara Kurator dan Pengurus 04.08 Izin Jual Boedel, Persetujuan, Penelitian dan Penelaahan 04.09 Daftar harta peninggalan/boedel of wezig AH 05 Pendaftaran Fidusia 05.01 Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia 05.02 Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia 05.03 Penghapusan/Pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia AH 06 Harta Peninggalan 06.01 Pendaftaran Wasiat 06.02 Perwalian Pengawas 06.03 Pengampu Pengawas 06.04 Pengampu Anak Dalam Kandungan 06.05 Pengampu Harta Peninggalan yang tidak ada kuasanya (Onbeheerde Nalatenschap) 06.06 Kurator Dalam Kepailitan 06.07 Wali Sementara KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP 06.08 Pengurus Harta Kekayaan Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir (afwijzig) 06.09 Surat Keterangan Hak Waris 06.10 Transfer Dana AH 07 Pelayanan Hukum Pidana dan Grasi 07.01 Pendapat Hukum tentang Pelayanan Pidana 07.02 Pendapat Hukum tentang Grasi 07.03 Pendapat Hukum tentang Saksi Ahli 07.04 Kajian dan Telaah tentang Pemantauan dan Evaluasi Hukum Pidana AH 08 Sidik Jari/Daktiloskopi 08.01 Sidik Jari 08.01.01 Slip Sidik Jari 08.01.02 Hasil Rumusan Identifikasi/Sidik Jari 08.02 Data dan Informasi Sidik Jari AH 09 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 09.01 Seleksi Administrasi Calon PPNS 09.02 Pengangkatan PPNS 09.03 Pengangkatan Kembali PPNS 09.04 Pelantikan PPNS 09.05 Mutasi PPNS 09.06 Pemberhentian Non Teknis Operasional 09.07 Pemberhentian Sebagai PPNS 09.08 Pemberhentian atas Permintaan Sendiri 09.09 Perpanjangan KTP 09.10 Penerbitan KTP yang Hilang/Rusak AH 10 Hukum Tata Negara 10.01 Kewarganegaraan 10.01.01 Proses Pengurusan Kewarganegaraan 10.01.02 Bukti Kewarganegaraan Termasuk KEPPRES dan Berita Acara Sumpah 10.01.03 Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan 10.01.04 Surat Keterangan Status Kewarganegaraan 10.01.05 Surat Keputusan Kewarganegaraan RI Bagi Anak KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP Berkewarganegaraan Ganda 10.01.06 Surat Keputusan Permohonan Tetap Menjadi WNI 10.01.07 Surat Keputusan Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI 10.01.08 Surat Keterangan Kehilangan Warga Negara RI atas Kemauan Sendiri 10.01.09 Surat Pengantar Kepada PRESIDEN RI Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan RI 10.01.10 Dokumen Laporan Kehilangan Kewarganegaraan RI dari Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri 10.01.11 SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik INDONESIA) 10.01.12 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Penegasan Status Kewarganegaraan RI bagi WNI Keturunan Asing yang tidak Memiliki Dokumen Kewarganegaraan 10.02 Pewarganegaraan 10.02.01 Permohonan Pewarganegaraan melalui Perkawinan Berdasarkan Pasal 19 UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2006 10.02.02 Permohonan Karena Jasa Terhadap Negara INDONESIA Berdasarkan Pasal 20 UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2006 10.02.03 Permohonan Naturalisasi Murni berdasarkan Pasal 8 UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2006 AH 11 Partai Politik 11.01 Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Badan Hukum Partai Politik dan salinan akta notaris 11.02 Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Kepengurusan Partai Politik dan salinan akta notaris 11.03 Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan AD/ART Partai Politik dan salinan akta notaris 11.04 Dokumen Persyaratan Pendirian Badan Hukum Partai Politik kecuali salinan akta notaris KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP 11.05 Dokumen Persyaratan Pengesahan Kepengurusan Partai Politik kecuali salinan akta notaris 11.06 Dokumen Persyaratan Pengesahan AD/ART Partai Politik kecuali salinan akta notaris 11.07 Dokumen Advokasi Partai Politik 11.08 Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pembubaran Partai Politik AH 12 Otoritas Pusat dan Hukum Internasional 12.01 Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana 12.02 Surat Rekomendasi Penanganan Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana 12.03 Perjanjian Ekstradisi dan Pemindahan Narapidana 12.04 Surat Rekomendasi Penanganan Ekstradisi dan Pemindahan Narapidana 12.05 Hukum Ekonomi dan Lembaga Internasional 12.05.01 Sertifikat Apostille 12.06 Hukum Perdata Internasional 12.07 Hukum Laut, Udara, Angkasa dan Lingkungan 12.08 Hukum Humaniter 12.09 Produk yang diterbitkan Atase Hukum AH 13 Teknologi Informasi 13.01 Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi 13.02 Pembangunan Aplikasi 13.03 Implementasi dan Perubahan Sistem Teknologi Informasi 13.04 Layanan Sistem Teknologi Informasi 13.05 Pengelolaan dan Pemeliharaan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 13.06 Monitoring dan Evaluasi PK PEMASYARAKATAN PK 01 Pelayanan Pemasyarakatan 01.01 Registrasi Tahanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan : KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP a. pemeriksaan kelengkapan dokumen serta berkas Tahanan yang diberikan oleh Kejaksaan dan Kepolisian. b. pencatatan penerimaan Tahanan di Rutan yang terdiri dari pembuatan surat perintah atau surat penetapan tahanan, pembuatan biodata diri, data barang bawaan Tahanan. c. Pemeriksaan kesehatan d. pembuatan pas photo e. pembuatan sidik jari/dokumentasi sidik jari f. pembuatan berita acara serah terima tahanan 01.02 Registrasi Narapidana Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendataan Narapidana yang baru masuk ke Lapas: a. pemeriksaan kelengkapan dokumen serta berkas Narapidana yang diberikan oleh Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, dan Rutan. b. pencatatan penerimaan Narapidana di Lapas yang terdiri dari pembuatan surat perintah atau surat penetapan Narapidana, pembuatan biodata diri, data barang bawaan Narapidana c. pemeriksaan kesehatan d. pembuatan pas photo e. pembuatan sidik jari/dokumentasi sidik jari f. pembuatan berita acara serah terima Narapidana 01.03 Registrasi Anak Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pendataan Anak/Anak Binaan: a. pemeriksaan kelengkapan dokumen serta berkas Anak/Anak Binaan b. pencatatan penerimaan Anak/Anak Binaan c. pemeriksaan kesehatan d. pembuatan pas photo e. pembuatan sidik jari/dokumentasi sidik jari f. pembuatan berita acara serah terima Anak/Anak Binaan 01.04 Registrasi Klien Pemasyarakatan KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan : a. pemeriksaan kelengkapan dokumen serta berkas Klien Pemasyarakatan b. pencatatan penerimaan Klien Pemasyarakatan di Bapas c. pemeriksaan kesehatan d. pembuatan pas photo e. pembuatan sidik jari / dokumentasi sidik jari f. pembuatan berita acara serah terima Klien Pemasyarakatan 01.05 Registrasi Titipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan : a. pemeriksaan kelengkapan dokumen serta berkas Titipan b. pencatatan penerimaan Registrasi c. Pemeriksaan kesehatan. d. pembuatan pas photo e. pembuatan sidik jari/dokumentasi sidik jari. f. pembuatan berita acara serah terima titipan 01.06 Admisi Orientasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Admisi Orientasi bagi Tahanan, Narapidana, dan Anak/Anak Binaan PK 02 Assesment dan Klasifikasi 02.01 Tahanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan assessment dan klasifikasi terhadap Tahanan. 02.02 Narapidana dan Anak Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan assessment dan Klasifikasi terhadap Narapidana dan Anak. 02.03 Anak Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan assessment dan klasifikasi terhadap Anak dan Anak Binaan 02.04 Klien Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan assessment dan Klasifikasi terhadap Klien KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP Bapas PK 03 Statistik Pelayanan Pemasyarakatan 03.01 Tahanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan data Statistik Tahanan 03.02 Narapidana Naskah-naskah yang berkaitan dengan data Statistik Narapidana 03.03 Anak Naskah-naskah yang berkaitan dengan data Statistik Anak dan Anak Binaan 03.04 Klien Pemasyarakatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan data Statistik Klien Pemasyarakatan 03.05 Titipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan data Statistik WBP yang dititipkan di UPT lain dalam rangka untuk pembinaan atau perawatan 03.06 Benda Sitaan/Barang Rampasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan data Statistik Benda Sitaan/Barang Rampasan PK 04 Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak 04.01 Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk warga binaan yang akan bebas bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, asimilasi, dan pembinaan dalam/mutasi; serta untuk pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum. 04.02 Pidana Bersyarat (PiB) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan Pidana Bersyarat 04.03 Diversi KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan diversi (pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana) yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada setiap tingkat pemeriksaan (Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan) 04.04 Pembimbingan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan Kepribadian Klien, Bimbingan Kemandirian, Bimbingan Klien/Home Visit, Bimbingan Penyuluhan/Konseling, dan Keluarga Asuh/Anak Asuh 04.05 Pembimbingan Lanjutan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan Lanjutan PK 05 Pelayanan Tahanan, Pembinaan Narapidana/Anak dan Latihan Kerja Produksi 05.01 Pembinaan Kepribadian dan Pendidikan Narapidana dan Anak Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan kepribadian narapidana dan anak seperti Keagamaan, Pendidikan Umum/ Kejuruan, Pendidikan Tinggi, Kepramukaan, Kesenian, Olahraga, Program Deradikalisasi Napiter, dan Program NKRI Napiter. 05.02 Bimbingan Kepribadian dan Keterampilan Tahanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan kepribadian dan keterampilan Tahanan. 05.03 Pelatihan Keterampilan Narapidana dan Anak Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan keterampilan bersertifikat (agribisnis, manufaktur, dan jasa), pendidikan vokasi bidang agribisnis, manufaktur, dan jasa, kerja sama dengan mitra terkait latihan keterampilan di Lapas/LPKA untuk Narapidana dan Anak. 05.04 Remisi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP Narapidana dan Anak yang berkonflik dengan hukum. 05.05 Pemindahan/Mutasi WBP Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan WBP untuk kepentingan pembinaan, keamanan dan ketertiban, dan lainnya yang dianggap perlu 05.06 Peminjaman/Bon Tahanan, Narapidana dan Anak Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peminjaman tahanan, narapidana dan anak untuk kepentingan penyidikan, pemindahan sementara untuk kepentingan berobat, menghadiri sidang PK dan lainnya yang dianggap perlu dan sifatnya sementara 05.07 Ijin Keluar Lapas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan keluar lapas izin berobat, izin luar biasa, dan izin dalam rangka pembinaan. 05.08 Kegiatan Kerja dan Tenaga Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerja dan produksi di UPT Penasyarakatan dan PNBP - Pengembangan Kewirausahaan (Keterampilan/Minat Bakat) - Tenaga Kerja Napi - Kerja sama/Kemitraan - Upah/Premi 05.09 Integrasi Narapidana dan Anak Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan - Pemberian Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) dan Asimilasi Pidana Umum dan Pidana Khusus - Surat Keputusan Pemberian Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) dan Asimilasi Pidana Umum dan Pidana Khusus KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP 05.10 Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sidang tim pengamat pemasyarakatan 05.11 Bantuan/Penyuluhan Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pelayanan Bantuan/Penyuluhan Hukum terhadap Tahanan, Narapidana dan Anak yang berkonflik dengan hukum. 05.12 Pengeluaran WBP Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengeluaran WBP seperti Bebas Murni, Bebas Demi Hukum, dan pengeluaran lainnya. PK 06 Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi 06.01 Penyuluhan dan Pencegahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyuluhan dan Pencegahan, KIE 06.02 Perawatan Dasar dan Kelompok Rentan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Manula, Disabilitas, Kelompok Rentan di UPT Pemasyarakatan 06.03 Perawatan Mental dan Paliatif Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Perawatan Mental, Kegiatan Paliatif, Laporan Kematian, Kesehatan Jiwa 06.04 Rujukan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Telaah Medis Rujukan, Telaah Izin Berobat, dan Laporan JKN 06.05 Rehabilitasi Ketergantungan Napza Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Rehabilitasi NAPZA 06.06 Perawatan HIV/AIDS Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Perawatan HIV/AIDS 06.07 Perawatan Pencegahan Penyakit Menular Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyakit Menular, Covid-19 06.08 Pelayanan Makanan dan Gizi KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyelengaraan Makanan, Status Gizi 06.09 Pelayanan Dasar Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Sanitasi, Kesehatan Lingkungan PK 07 Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan 07.01 Registrasi Benda Sitaan/Rampasan Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan registrasi, penerimaan, pendaftaran, penyimpanan dan pengeluaran benda sitaan/barang rampasan negara 07.02 Penilaian dan Klasifikasi Benda Sitaan/Barang Rampasan Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penilaian dan klasifikasi Benda Sitaan (Basan)/Barang Rampasan Negara. 07.03 Pemeliharaan dan Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Rampasan Negara Naskah-Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan dan pemusnahan Benda Sitaan/Barang Rampasan Negara 07.04 Keamanan dan Pengawasan Benda Sitaan/Barang Rampasan Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan : - Pengamanan, Penjagaan Benda Sitaan/Barang Rampasan Negara - Laporan Pencurian, Penggelapan dan Penghilangan Benda Sitaan/Barang Rampasan Negara 07.05 Klarifikasi dan Mutasi Benda Sitaan/Barang Rampasan Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Klarifikasi dan Mutasi Benda Sitaan/Barang Rampasan Negara PK 08 Keamanan dan Ketertiban 08.01 Keamanan dan Kepatuhan Internal Kode Etik KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP Naskah-naskah yang berkaitan dengan: - prosedur dan kebutuhan wewenang oleh petugas pemasyarakatan; - kegiatan upaya penegakan kode etik dan pengawasan internal terhadap petugas pemasyarakatan, misalnya petugas yang terlibat narkoba, dll - memeriksa dan melaksanakan sidang kode etik kepada pegawai yang melanggar kode etik profesi. 08.02 Layanan Pengaduan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan: - verifikasi terhadap substansi pengaduan dan klarifikasi atas laporan pengaduan kepada pihak pengadu; - investigasi terhadap laporan pengaduan; - Tindak lanjut terkait untuk merespon pengaduan, perbaikan pelayanan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan. 08.03 Intelijen Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan: - Pemetaan UPT Pemasyarakatan Rawan Gangguan Kamtib - Deteksi Dini UPT - Penggalangan UPT - Pelatihan internal, dan Pelatihan dengan NGO 08.04 Pembinaan dan Penyelenggaraan Layanan Intelijen Naskah-naskah yang berkaitan dengan Layanan Intelijen, Laporan analisis gangguan kamtib, laporan atensi intelijen, profil, diseminasi gangguan, dan lap triwulan 08.05 Pencegahan dan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan : - Strategi Pencegahan UPT Pemasyarakatan terhadap gangguan keamanan dan pemetaan kerawanan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban; - Tata tertib dalam Lapas/Rutan; - Pencegahan keamanan dengan penggunaan sarana keamanan; KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP - Penggeledahan dan tes urine di seluruh UPT Pemasyarakatan; - Pemeliharaan Keamanan dengan sarana dan prasarana keamanan. 08.06 Penindakan dan Penanggulangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan : - Pembentukan, dan pelaksanaan tugas dan fungsi satopspatnal baik ditingkat pusat, wilayah, dan UPT; - Penindakan dengan keadaan tertentu seperti pemberontakan, kebakaran, bencana alam atau penyerangan dari luar UPT; - pembentukan tim tanggap darurat di UPT dan termasuk pelatihan yang diberikan terhadap personilnya; - Berbagai kasus gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di UPT, serta berbagai upaya penindakan dalam rangka menanggulangi gangguan kamtib yang pelaporannya dilakukan secara berjenjang baik rutin maupun insidentil. - Penegakan keamanan dan tata tertib yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana, anak, tahanan baik berupa tindakan disiplin ataupun hukuman disiplin yang setiap pelaksanaannya dilaporkan baik rutin maupun insidentil; - Pemulihan seperti rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi setelah terjadinya gangguan keamanan dalam keadaan tertentu. GR KEIMIGRASIAN GR 01 Lalu Lintas Keimigrasian 01.01 Kebijakan Imigrasi meliputi kebijakan di bidang: Lalu Lintas Keimigrasian, Izin Tinggal Orang Asing dan Status Keimigrasian, Penindakan Keimigrasian dan Pendetensian, Kerjasama Keimigrasian, Pembinaan bidang Keimigrasian, Intelijen Keimigrasian, Lintas Informasi Keimigrasian, dan KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP Data Elektronik Personal Keimigrasian Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kebijakan Imigrasi meliputi kebijakan di bidang: Lalu Lintas Keimigrasian, Izin Tinggal Orang Asing dan Status Keimigrasian, Penindakan Keimigrasian dan Pendetensian, Kerjasama Keimigrasian, Pembinaan bidang Keimigrasian, Intelijen Keimigrasian, Lintas Informasi Keimigrasian, dan Data Elektronik Personal Keimigrasian 01.02 Dokumen Perjalanan Republik INDONESIA (DPRI) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Dokumen Perjalanan Republik INDONESIA (fotocopy KTP, Kartu Keluarga, Akte Lahir, Ijazah, Surat Pernyataan, Perdim 11) dan Surat Pejalanan Laksana Paspor (SPLP) Warga Negara INDONESIA 01.03 Pas Lintas Batas Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pas Lintas Batas, Pax List dan Crew List 01.04 Surat Pejalanan Laksana Paspor (SPLP) Warga Negara Asing Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pas Lintas Batas Warga Negara Asing (WNA) - Visa (Visa Transit, Visa Kunjungan Saat Kedatangan/Visa on Arrival (VOA), Visa Kunjungan Wisata, Visa Kunjungan Sosial Budaya, Visa Kunjungan Usaha dan Visa Kunjungan Tinggal Terbatas - Daftar Penumpang (Pax List) dan Daftar Awak Kapal/Pesawat (Crew List) 01.05 Fasilitas Keimigrasian antara lain ABTC (Asia Pacific Economic Corporation Business Travel Card) dan Smart Card Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kartu ABTC (Asia Pacific Economic Corporation Business Travel Card) dan Smart Card 01.06 Persetujuan Visa Naskah-naskah yang berkaitan dengan Persetujuan Visa (Visa Kunjungan, Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK), Visa Tinggal Terbatas) KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP 01.07 Bebas Visa Kunjungan (BVK) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Bebas Visa Kunjungan 01.08 Tanda Masuk dan Tanda Keluar Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tanda Masuk Dan Keluar 01.09 Rekomendasi Untuk Mendapatkan Work and Holiday Visa Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rekomendasi Untuk Mendapatkan Work and Holiday Visa 01.10 Pengelolaan Dokumen Blangko DPRI, Visa, dan Perdim Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Dokumen Blangko DPRI, Visa, dan Perdim GR 02 Izin Tinggal Keimigrasian 02.01 Izin Tinggal Kunjungan (ITK) Naskah-naskah Yang Berkaitan Dengan Izin Tinggal Kunjungan 02.02 Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Naskah-naskah Yang Berkaitan Dengan Izin Tinggal Terbatas 02.03 Izin Tinggal Tetap (ITAP) Naskah-naskah Yang Berkaitan Dengan Izin Tinggal Tetap 02.04 Alih Status (Konversi) Izin Tinggal Termasuk Penolakannya Naskah-naskah Yang Berkaitan Dengan Alih Status (Konversi) Izin Tinggal dan Penolakannya 02.05 Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) Naskah-naskah Yang Berkaitan Dengan Surat Izin Keterangan Keimigrasian 02.06 Skip Alur Pengambilan Data Biometrik Naskah-naskah Yang Berkaitan Dengan Skip Alur Pengambilan Data Biometrik 02.07 Penelaahan Status Keimigrasian Naskah-naskah Yang Berkaitan Dengan Penelaah Status Keimigrasian termasuk Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas, Kawin Campur 02.08 Pengelolaan Dokumen Izin Tinggal Keimigrasian KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP Naskah-naskah Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Naskah- naskah Izin Tinggal Keimigrasian 02.09 Permohonan Exit Permit Only (EPO) Naskah-naskah Yang Berkaitan Dengan Exit Permit Only (EPO) 02.10 Permohonan Izin Masuk Kembali (IMK) Naskah-naskah Yang Berkaitan Dengan Izin Masuk Kembali GR 03 Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (WASDAKIM) 03.01 Penyelidikan dan Penyidikan Keimigrasian Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyelidikan dan Penyidikan Keimigrasian (Pemantauan, Penyidikan, termasuk Surat Perintah dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Laporan Kejadian / Pengaduan, Surat Perintah Tugas, Surat Perinytah Penyidikan, Surat Perintah Penggeledaan 03.02 Pencegahan dan Penangkalan Naskah-naskah Yang Berkaitan dengan Pencegahan dan Penagkalan 03.03 Imigran Ilegal Naskah-naskah Yang Berkaitan dengan Imigran Ilegal 03.04 Pencabutan, Pembatalan, Penahanan Doklan dan DOKIM termasuk Siar Paspor Yang Dibatalkan Naskah-naskah Yang Berkaitan dengan Pencabutan, Pembatalan, Penahanan Doklan dan DOKIM Termasuk Siar Paspor yang Dibtalkan 03.05 Pengawasan Terhadap WNI Naskah-naskah Yang Berkaitan dengan Pengawasan Terhadap WNI 03.06 Pengawasan Terhadap WNA Naskah-naskah Yang Berkaitan dengan Pengawasan Terhadap WNA 03.07 Kepatuhan Internal Naskah-naskah Yang Berkaitan dengan Kepatuhan Internal 03.08 Pendeportasian Naskah-naskah Yang Berkaitan dengan Pendeportasian KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP 03.09 Tindakan Administratif Keimigrasian Naskah-naskah Yang Berkaitan dengan Pelanggaran dan Penindakan Tindakan Administratif Keimigrasian 03.10 Daftar Pencarian Orang (DPO) Naskah-naskah Yang Berkaitan dengan Daftar Pencarian Orang (DPO) 03.11 Pendetensian Naskah-naskah Yang Berkaitan dengan Pendetensian GR 04 Intelijen Keimigrasian 04.01 Penyelidikan dan Operasi Intelijen Keimigrasian Naskah-naskah Yang Berkaitan dengan Penyelidikan dan Operasi Intelijen Keimigrasian diantaranya (Pengumpulan Bahan Keterangan/Pulbaket; Operasi Kewilayahan; Penggalangan) 04.02 Pengamanan Keimigrasian Naskah-naskah Yang Berkaitan dengan Pengamanan Keimigrasian diantaranya (pengamanan perizinan keimigrasian; Pengamanan Personil, Material dan Dokumen; Pengamanan Kantor dan Instalasi Vital) 04.03 Kerjasama Intelijen Keimigrasian Naskah-naskah Yang Berkaitan dengan Kerjasama Intelijen Keimigrasian Lembaga dan Non Lembaga 04.04 Produk Intelijen Keimigrasian Naskah-naskah Yang Berkaitan dengan Produk Intelijen Keimigrasian GR 05 Kerjasama Keimigrasian 05.01 Kerja Sama Antar Lembaga (Dalam Negeri) Naskah-naskah Yang Berkaitan dengan Kerja Sama Antar Lembaga (Dalam Negeri) 05.02 Kerja Sama Antar negara Naskah-naskah Yang Berkaitan dengan Kerja Sama Antar Negara (Bilateral dan Multilateral) 05.03 Kerja Sama dengan Organisasi Internasional Naskah-naskah Yang Berkaitan dengan Kerja Sama dengan KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP Organisasi Internasional 05.04 Pembinaan Perwakilan RI di Luar Negeri Naskah-naskah Yang Berkaitan dengan Pembinaan Perwakilan RI di Luar Negeri GR 06 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian 06.01 Lintas Informasi Internal termasuk Tukar Menukar Informasi dan Pelaporan Kegiatan Keimigrasian Naskah-naskah Yang Berkaitan dengan Lintas Informasi Internal termasuk Tukar Menukar Informasi dan Pelaporan Kegiatan Keimigrasian 06.02 Lintas Informasi External termasuk Pertukaran Informasi dengan Institusi di Luar Imigrasi Naskah-naskah Yang Berkaitan dengan Lintas Informasi External termasuk Pertukaran Informasi dengan Institusi di Luar Imigrasi 06.03 Data Keimigrasian Naskah-naskah Yang Berkaitan dengan Data Data Keimigrasian 06.04 Permohonan Data Keimigrasian Naskah-naskah Yang Berkaitan dengan Permohonan Data Data Keimigrasian 06.05 Perubahan Data Status Keimigrasian WNA Naskah-naskah yang berkaitan dengan lapor kematian, lapor lahir, perubahan alamat, pergantian kewarganegaraan 06.06 Data Permohonan Ditolak Sistem Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas pembatalan permohonan karena ditolak sistem GR 07 Dokumen Keimigrasian Perwakilan Luar Negeri 07.01 Warga Negara INDONESIA Naskah-naskah Keimigrasian yang Berkaitan dengan Perwakilan Luar Negeri Warga INDONESIA 07.02 Warga Negara Asing Naskah-naskah Keimigrasian yang Berkaitan dengan Perwakilan Luar Negeri Warga Negara Asing KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KI KEKAYAAN INTELEKTUAL KI 01 Hak Cipta 01.01 Proses Penyelesaian Permohonan Pencatatan Ciptaan 01.01.01 Pemberitahuan Kekurangan Kelengkapan Permohonan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan permintaan dokumen kelengkapan atas kekurangan persyaratan permohonan kepada pemohon hak cipta 01.01.02 Tarik Kembali Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan putusan akhir berupa putusan dianggap ditarik kembali dari proses penyelesaian permohonan hak cipta 01.01.03 Tidak Dapat Dicatatkan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan putusan akhir berupa putusan tidak dapat dicatatatkan dari proses penyelesaian pemohonan hak cipla 01.02 Pasca Pencatatan Ciptaan 01.02.01 Pemberitahuan Kekurangan Kelengkapan Permohonan Pasca Pencatatan Ciptaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan permintaan dokumen kelengkapan atas kekurangan persyaratan permohonan pasca pencatatan ciptaan kepada pemegang ciptaan 01.02.02 Perubahan Nama dan/atau Alamat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan permohonan Perubahan Nama dan/atau Alamat pencipta atas ciptaan yang telah dicatatkan dalam daftar umum ciptaan 01.02.03 Koreksi Surat Pencatatan Ciptaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP permohonan koreksi surat pencatatan ciptaan atas ciptaan yang telah dicatatkan dalam daftar umum ciptaan 01.02.04 Pencatatan Pengalihan Hak Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan permohonan pencatatan pengalihan hak atas ciptaan yang telah dicatatkan dalam daftar umum ciptaan 01.02.05 Pencatatan Perjanjian Lisensi Berdasarkan Surat Pencatatan Ciptaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan permohonan pencatatan perjanjian lisensi atas ciptaan yang telah dibatalkan dalam daftar umum ciptaan 01.02.06 Pencatatan Perjanjian Lisensi Tidak Berdasarkan Surat Pencatatan Ciptaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan permohonan pencatatan perjanjian lisensi atas ciptaan yang tidak dicatatakan dalam daftar umum ciptaan 01.02.07 Petikan Resmi Surat Pencatatan Ciptaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan permohonan petikan resmi surat pencatatan ciptaan atas ciptaan yang telah dicatatkan dalam daftar umum ciptaan 01.02.08 Salinan Surat Pencatatan Ciptaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan permohonan salinan surat pencatatan ciptaan atas ciptaan yang telah dicatatkan dalam daftar umum ciptaan 01.02.09 Pembatalan Ciptaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan permohonan pembalalan ciptaan atas ciptaan yang telah dicatatkan dalam daftar umum KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP ciptaan 01.02.10 Penghapusan Ciptaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan permohonan penghapusan ciptaan atas ciptaan yang telah dicatatkan dalam daftar umum ciptaan 01.03 Pelayanan Hukum/Pendapat Hukum 01.03.01 Pertimbangan/Pendapat Hukum Hak Cipta Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pertimbangan/pendapat hukum hak cipta 01.03.02 Keputusan Penghapusan Hak Cipta atas Permohonan Pemegang Hak Cipta Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penghapusan hak cipta atas permohonan pemegang hak cipta 01.03.03 Keputusan Pembatalan Hak Cipta atas Putusan Pengadilan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembatalan hak cipta atas putusan pengadilan 01.03.04 Tanggapan atas Permohonan Keterangan Tertulis Hak Cipta Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tanggapan atas permohonan keterangan tertulis hak cipta 01.03.05 Ahli perkara Pidana Hak Cipta Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan permohonan ahli perkara pidana hak cipta 01.03.06 Saksi ahli Hak Cipta di Pengadilan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan permohonan saksi ahli hak cipta di pengadilan 01.03.07 Kuasa Khusus Pengadilan atas perkara Hak Cipta Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP permohonan kuasa khusus pengadilan atas perkara hak cipta 01.04 Lembaga Manajemen Kolektif 01.04.01 Rekomendasi Ijin Operasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan keputusan rekomendasi atas perolehan ijin operasional lembaga manajemen kolektif 01.04.02 Pemberitahuan Verifikasi Ijin Operasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberitahuan akan dilakukan verifikasi ijin operasional kepada lembaga manajemen kolektif 01.04.03 Pemberitahuan Hasil Verifikasi Operasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberitahuan atas hasil verifikasi ijin operasional lembaga manajemen kolektif 01.04.04 Evaluasi LMK Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan poses evaluasi LMK KI 02 Desain Industri 02.01 Proses Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Desain Industri 02.01.01 Pemberitahuan Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Formalitas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan permintaan dokumen kelengkapan atas kekurangan persyaratan formalitas kepada pemohon desain industri 02.01.02 Perpanjangan Waktu Pemenuhan Kelengkapan Persyaratan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemenuhan permohonan atas permintaan perpanjangan waktu untuk melengkapi kelengkapan persyaratan permohonan desain industri KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP 02.01.03 Pemberitahuan Kekurangan Biaya Permohonan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberitahuan kekurangan biaya permohonan desain industri 02.01.04 Pemberitahuan Perubahan Data Permohonan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemenuhan permohonan atas permintaan perubahan data permohonan desain industri 02.01.05 Pemberitahuan Perubahan Data Konsultan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemenuhan permohonan atas permintaan perubahan data konsultan 02.01.06 Penarikan Kembali Permohonan Atas Permintaan Pemohon Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan putusan akhir berupa putusan penarikan kembali permohonan atas permintaan pemohon 02.01.07 Keputusan Dianggap Ditarik Kembali (Formalitas) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan putusan akhir berupa putusan dianggap ditarik kembali (formalitas) dari proses penyelesaian permohonan desain industri 02.01.08 Penundaan Pengumuman Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemenuhan permohonan penundaan pengumuman yang dilakukan oleh pemohon desain industri 02.01.09 Keberatan atas Pengumuman Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyampaian tentang adanya keberatan dari masyarakat atas desain industri yang sedang diumumkan DJKI dalam Berita Resmi Desain Industri kepada pemohon desain industri 02.01.10 Pemberitahuan Kekurangan Kelengkapan KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP Persyaratan Pemeriksaan Substansi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan permintaan dokumen kelengkapan atas kekurangan persyaratan substantif kepada pemohon desain industri 02.01.11 Keputusan Dianggap Ditarik Kembali (Substantif) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan putusan akhir berupa putusan dianggap ditarik kembali (substantif) dari proses penyelesaian permohonan desain industri 02.01.12 Keputusan Tolak Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan putusan akhir berupa putusan ditolak dari proses penyelesaian permohonan desain industri 02.02 Bukti Prioritas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan atas permohonan bukti prioritas dari pemohon desain industri dalam negeri untuk proses pendaftaran desain industri mereka di luar negeri 02.03 Pasca Pendaftaran Desain Industri 02.03.01 Pemberitahuan Kekurangan Kelengkapan Permohonan Pasca Pendaftaran Desain Industri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan permintaan dokumen kelengkapan atas kekurangan persyaratan permohonan pasca pendaftaran desain industri kepada pemegang hak desain industri 02.03.02 Perubahan Nama dan/atau Alamat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan permohonan Perubahan Nama dan/atau Alamat pemegang hak desain industri atas desain industri yang telah didaftar 02.03.03 Koreksi Sertifikat Desain Industri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP permohonan koreksi sertifikat desain industri atas desain industri yang telah didaftar 02.03.04 Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan permohonan pencatatan pengalihan hak desain industri atas desain industri yang telah didaftar 02.03.05 Pencatatan Perjanjian Lisensi Desain Industri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan permohonan pencatatan perjanjian lisensi desain industri atas desain industri yang telah didaftar 02.03.06 Petikan Resmi Sertifikat Desain Industri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan permohonan petikan resmi desain industri atas desain industri yang telah didaftar 02.03.07 Salinan Sertifikat Desain Industri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan permohonan salinan sertifikat desain industri atas desain industri yang telah didaftar 02.03.08 Pembatalan Desain Industri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan permohonan pembatalan desain industri atas desain industri yang telah didaftar 02.03.09 Penghapusan Desain Industri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan permohonan penghapusan desain industri atas desain industri yang telah didaftar 02.04 Pelayanan Hukum/Pendapat Hukum 02.04.01 Pertimbangan/Pendapat Hukum Desain Industri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pertimbangan/pendapat hukum desain industri 02.04.02 Keputusan Pembatalan Desain Industri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan keputusan pembatalan desain industri 02.04.03 Tanggapan atas Permohonan Keterangan Tertulis KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP Desain Industri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan tanggapan atas permohonan keterangan tertulis desain industri 02.04.04 Ahli perkara Pidana Desain Industri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan permohonan ahli perkara pidana desaini Industri 02.04.05 Saksi ahli Desain Industri di Pengadilan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan permohonan saksi ahli desain industri di pengadilan 02.04.06 Kuasa Khusus Pengadilan atas perkara Desain Industri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan permohonan kuasa khusus pengadilan atas perkara desain industri 02.05 Komisi Banding Desain Industri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan permohonan banding desain industri 02.06 Pendaftaran Desain Industri Internasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan permohonan pendaftaran desain industri internasional 02.07 Proses Penyelesaian Permohonan Pencatatan Desain Industri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses penyelesaian permohonan pencatatan desain industri KI 03 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) 03.01 Proses Penyelesaian Permohonan Pendaftaran 03.01.01 Pemeriksaan Administrasi/Formalitas 03.01.02 Perbaikan Data Permohonan 03.01.03 Publikasi/Pengumuman/Berita Resmi 03.01.04 Penarikan (Atas Permintaan Sendiri atau Kekurangan Formalitas Tidak Terpenuhi) 03.01.05 Pemberitahuan Penolakan 03.01.06 Ralat/Perbaikan Permohonan dan Sertifikat KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP 03.01.07 Pengalihan Hak 03.01.08 Perubahan Nama dan Alamat 03.01.09 Penghapusan 03.01.10 Pembatalan 03.02 Sertifikat/Kutipan 03.02.01 Pemberitahuan Koreksi sertifikat DTLST 03.02.02 Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Koreksi Sertifikat DTLST 03.02.03 Petikan Daftar Umum DTLST 03.02.04 Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Petikan Daftar Umum DTLST 03.03 Bukti Prioritas 03.04 Keterangan Status Permohonan Pendaftaran 03.05 Permohonan Petikan Resmi 03.06 Lisensi 03.06.01 Pemberitahuan Pencatatan Lisensi DTLST 03.06.02 Kekurangan Persyaratan Pencatatan Lisensi DTLST 03.06.03 Pemberitahuan Pencatatan Lisensi Paten 03.06.04 Kekurangan Persyaratan Pencatatan Lisensi Paten 03.07 Pelanggaran/Penegakan Hukum 03.08 Pendapat Hukum/Saksi Ahli KI 04 Rahasia Dagang 04.01 Pencatatan Lisensi Rahasia Dagang 04.01.01 Pemberitahuan Pencatatan Lisensi Rahasia Dagang 04.01.02 Kekurangan Persyaratan Pencatatan Lisensi Rahasia Dagang 04.02 Pengalihan Hak 04.03 Pendapat Hukum/Saksi Ahli KI 05 Paten 05.01 Proses Penyelesaian Permohonan Pendaftaran 05.01.01 Pemeriksaan Administrasi/Formalitas KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP - Pemberitahuan kekurangan Persyaratan formalitas Permohonan Paten - Pemberitahuan Persyaratan formalitas Permohonan Paten telah dipenuhi - Pemberitahuan Perubahan Data Permohonan Paten telah diproses - Pemberitahuan Perubahan data Permohonan Paten belum dapat diproses - Surat tanggapan permohonan Penarikan Kembali Oleh permohon - Dianggap ditarik kembali - Pencabutan Surat dianggap ditarik kembali - Tanggapan atas surat permohonan peninjauan kembali - Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Formalitas Permohonan PCT-ID - Pemberitahuan Persyaratan Formalitas PCT-ID Telah Dipenuhi - Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Formalitas Permohonan ASPEC - Pemberitahuan Persyaratan Formalitas ASPEC Telah Dipenuhi - Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Formalitas Permohonan PPH - Pemberitahuan Persyaratan Formalitas PPH Telah Dipenuhi - Pemberitahuan permohonan paten belum dapat diproses - Pencatatan pengalihan permohonan paten 05.01.02 Perbaikan Data Permohonan 05.01.03 Klasifikasi 05.01.04 Publikasi - Pemberitahuan keberatan atas permohonan paten KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP - Pemberitahuan permohonan paten telah diumumkan - Pemberitahuan permohonan paten tidak diumumkan 05.01.05 Oposisi 05.01.06 Penarikan Kembali 05.01.07 Pemberitahuan Penolakan 05.01.08 Pemeriksaan Substantif - Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Awal - Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjut - Penarikan Kembali Substantif - Dianggap Ditarik Kembali Substantif - Pemberitahuan Dapat Diberi Paten - Pemberitahuan Dapat Diberi Paten Sederhana - Pemberitahuan Penolakan Paten - Pemberitahuan Penolakan Paten Sederhana - Keputusan Peninjauan 05.01.09 Ralat/Perbaikan 05.01.10 Pengalihan Hak 05.01.11 Perubahan Nama dan Alamat 05.01.12 Penghapusan 05.01.13 Pembatalan 05.02 Sertifikat 05.02.01 Pemberitahuan Koreksi sertifikat Paten 05.02.02 Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Koreksi Sertifikat Paten 05.02.03 Pemberitahuan Pengambilan Sertifikat/Jasa Cetak Sertifikat Paten 05.03 Bukti Prioritas 05.04 Pemeliharaan Paten 05.04.01 Pemberitahuan Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Biaya Pemeliharaan KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP 05.04.02 Pemberitahuan Paten Dihapuskan (Ada Hutang) 05.04.03 Pemberitahuan Paten Dihapuskan (Tidak Ada Hutang) 05.04.04 Pemberitahuan Penghapusan Atas Permintaan Pemegang Paten (PAPS) Ada Hutang 05.04.05 Pemberitahuan Penghapusan Atas Permintaan Pemegang Paten (PAPS) Tidak Ada Hutang 05.04.06 Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Penghapusan Atas Permintaan Pemegang Paten (PAPS) 6 05.04.07 Pemberitahuan Ralat PAPS dengan Piutang 05.04.08 Pemberitahuan Ralat PAPS dengan tanpa Piutang 05.04.09 Pemberitahuan Penundaan Pembayaran Pemeliharaan Paten diterima 05.04.10 Pemberitahuan Penundaan Pembayaran Pemeliharaan Paten ditolak 05.04.11 Pemberitahuan Penghapusan Sebagian Klaim 05.04.12 Pemberitahuan Pencabutan Surat 05.04.13 Pemeliharaan Lainnya 05.04.14 Permohonan penundaan pelaksanaan paten pasal 20 05.05 Penelusuran 05.05.01 Penelusuran subjek matter terakses 05.05.02 Penelusuran subjek matter tidak dapat terakses 05.05.03 Penelusuran paten family terakses 05.05.04 Penelusuran paten family tidak dapat terakses 05.05.05 Penelusuran senyawa (original, garam, kristal) terakses 05.05.06 Penelusuran senyawa (original, garam, kristal) tidak dapat terakses 05.05.07 Penelusuran senyawa kombinasi terakses 05.05.08 Penelusuran senyawa kombinasi tidak dapat terakses 05.05.09 Penelusuran komposisi/formulasi terakses KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP 05.05.10 Penelusuran komposisi/formulasi tidak dapat terakses 05.06 Keterangan Status Permohonan Pendaftaran 05.07 Petikan Daftar Umum Paten 05.07.01 Permohonan Petikan Daftar Umum Paten 05.07.02 Kekurangan Persyaratan Petikan Resmi Daftar Umum Paten 05.07.03 Salinan Dokumen Paten 05.07.04 Permohonan Salinan Dokumen Paten 05.07.05 Kekurangan Persyaratan Salinan Dokumen Paten 05.08 Lisensi 05.08.01 Pemberitahuan Pencatatan Lisensi Paten 05.08.02 Kekurangan Persyaratan Pencatatan Lisensi Paten 05.09 Pelanggaran/Penegakan Hukum di Bidang Paten 05.10 Pendapat Hukum/Saksi Ahli 05.11 Komisi Banding 05.11.01 Pemberitahuan Kekurangan Kelengkapan 05.11.02 Pemanggilan Para Pihak (Hearing) 05.11.03 Surat penyampaian salinan 05.11.04 Putusan 05.12 Pengalihan 05.12.01 Pencatatan Pengalihan Paten 05.12.02 Kekurangan Persyaratan Pencatatan Pengalihan Paten 05.12.03 Pengalihan Hak Tidak Dapat Diterima/Diproses 05.12.04 Perubahan Data Bibliografi 05.12.05 Kekurangan Persyaratan Perubahan Data Bibliografi 05.12.06 Perubahan Data Bibliografi Tidak Dapat Diterima/Diproses 05.13 Perbaikan 05.13.01 Perbaikan Sertifikat Paten 05.13.02 Kekurangan Persyaratan Perbaikan Sertifikat KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP Paten 05.13.03 Perbaikan Sertifikat DTLST 05.13.04 Kekurangan Persyaratan Perbaikan Sertifikat DTLST KI 06 Merek 06.01 Proses Penyelesaian Permohonan Pendaftaran 06.01.01 Pemeriksaan Administrasi/Formalitas 06.01.02 Perbaikan Data Permohonan 06.01.03 Dianggap Ditarik Kembali Formalitas 06.01.04 Surat Eksekusi Formalitas 06.01.05 Klasifikasi 06.01.06 Publikasi/Pengumuman/Berita Resmi Merek 06.01.07 Keberatan/Oposisi 06.01.08 Penarikan Kembali 06.01.09 Pemeriksaan Substantif 06.01.10 Pemberitahuan Usul Penolakan 06.01.11 Pemberitahuan Usul Daftar 06.01.12 Pemberitahuan Penilaian Keberatan (UU Lama) 06.01.13 Pemberitahuan Pemeriksaan Keberatan (UU Baru) 06.01.14 Pemberitahuan Tanggapan Diterima 06.01.15 Pemberitahuan Penolakan Definitif 06.01.16 Ralat/Perbaikan 06.01.17 Pengalihan Hak 06.01.18 Perubahan Nama dan Alamat 06.01.19 Penghapusan 06.01.20 Pembatalan 06.02 Sertifikat/Kutipan 06.02.01 Legalisir Sertifikat untuk Pengadilan 06.03 Bukti Prioritas 06.04 Keterangan Status Permohonan Pendaftaran 06.05 Permohonan Petikan Resmi 06.06 Lisensi 06.07 Penyelesaian/Pertimbangan Hukum atas Merek KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP 06.07.01 Surat Tugas Persidangan 06.07.02 Kekurangan Persyaratan Pembatalan Merek/ Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung 06.07.03 Pembatalan Merek 06.07.04 Penjelasan Terkait Permohonan Klarifikasi Status Hukum Merek/Pengaktifan Kembali 06.07.05 Kekurangan Persyaratan Penghapusan Atas Prakarsa Menteri 06.07.06 Penghapusan atas Prakarsa Menteri 06.08 Pendapat Hukum/Tanggapan/Analisa Hukum 06.08.01 Penjelasan Hukum atas Merek 06.08.02 Surat Perintah Saksi Ahli 06.09 Perpanjangan Merek 06.09.01 Pemberitahuan Perpanjangan Merek Tidak Dapat Dilaksanakan 06.09.02 Surat Keterangan Perpanjangan 06.09.03 Surat Penarikan Pemberitahuan Perpanjangan Merek 06.10 Monitoring Merek Terdaftar 06.11 Keterangan Tertulis 06.12 Komisi Banding Merek 06.13 Banding terhadap Penolakan Perpanjangan Merek 06.14 Penghapusan Merek Terdaftar atas Prakarsa Menteri 06.15 Pengadilan 06.16 Keputusan Ketua Komisi Banding Merek 06.16.01 Penunjukan Majelis Banding Merek 06.16.02 Penunjukan Tim Pemeriksa Penghapusan Merek Terdaftar 06.17 Banding Indikasi Geografis 06.17.01 Pelanggaran/Tanggapan/Analisa Hukum Indikasi Geografis 06.17.01 Pendapat Hukum/Saksi Ahli Indikasi Geografis 06.18 Pendaftaran Merek Internasional 06.19 Statement of Grant Protection KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP 06.20 Provisional Refusal 06.21 Statement of Grant Protection Following Provisional Refusal 06.22 Final Refusal 06.23 Notifikasi Transformasi 06.24 Notifikasi Penggantian KI 07 Indikasi Geografis 07.01 Proses Penyelesaian Permohonan Pendaftaran 07.01.01 Pemeriksaan Administrasi/Formalitas 07.01.02 Perbaikan Data Permohonan 07.01.03 Publikasi/Pengumuman/Berita Resmi Merek 07.01.04 Keberatan/Oposisi 07.01.05 Penarikan Kembali 07.01.06 Pemeriksaan Substantif 07.01.07 Pemberitahuan Usul Penolakan 07.01.08 Pemberitahuan Penolakan Definitif 07.01.09 Ralat/Perbaikan 07.01.10 Pengalihan Hak 07.01.11 Perubahan Nama dan Alamat 07.01.12 Penghapusan 07.01.13 Pembatalan 07.02 Sertifikat/Kutipan 07.03 Keterangan Status Permohonan Pendaftaran 07.04 Permohonan Petikan Resmi 07.05 Pengawasan Indikasi Geografis Terdaftar 07.06 Keterangan Tertulis Indikasi Geografis 07.07 Pemakai Indikasi Geografis Terdaftar 07.08 Pertimbangan/Rekomendasi Tim Ahli Indikasi Geografis KI 08 Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa 08.01 Pemberkasan 08.01.01 Laporan Kejadian/Pengaduan 08.01.02 Surat Perintah Tugas 08.01.03 Surat Perintah Penyidikan 08.01.04 Surat Perintah Penyitaan 08.01.05 Surat Perintah Penggeledahan KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP 08.01.06 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) 08.01.07 Surat Panggilan 08.01.08 Surat Permintaan Ahli 08.01.09 Surat Permintaan Bantuan Penggeledahan/ Penyitaan 08.01.10 Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti 08.01.11 Surat Pengembalian Barang Bukti 08.01.12 Surat Penetapan (Khusus/Persetujuan) Penyitaan Kepada Ketua Pengadilan 08.01.13 Surat Penetapan (Khusus/Persetujuan) Penggeledahan Kepada Ketua Pengadilan 08.01.14 Surat Pengiriman Berkas Perkara 08.01.15 Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti 08.01.16 Surat Tanda Terima Laporan 08.01.17 Surat Permohonan Koordinasi (POLRI dan Kanwil) 08.01.18 Surat SP3 08.01.19 Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan 08.01.20 Surat Permohonan Ijin Khusus Pemusnahan BB 08.01.21 Surat Perintah Pengambilan Barang Sitaan 08.01.22 Surat Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikan Perkara (SP2HP) 08.01.23 Surat Perintah Penyegelan 08.01.24 Surat Tugas Pengawasan dan Pengamatan (WASMAT) 08.01.25 Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan 08.01.26 Surat Undangan Wawancara 08.01.27 Surat Perintah Penghentian Pengawasan dan Pengamatan 08.01.28 Surat Penutupan Situs 08.01.29 Surat Perintah Penitipan Barang/Titip Rawat Barang Bukti 08.01.30 Gelar Perkara Naik Status Saksi Jadi Tersangka KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP 08.01.31 Surat Pemberitahuan Hasil Wasmat/Penyelidikan 08.02 Pemantauan - Surat Perintah Tugas 08.03 Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Alternatif - Surat Perintah Tugas - Surat Panggilan - Berita Acara Mediasi 08.04 Seleksi Administrasi Calon PPNS Kekayaan Intelektual 08.05 Pengangkatan PPNS Kekayaan Intelektual 08.06 Pengangkatan Kembali PPNS Kekayaan Intelektual 08.07 Pelantikan PPNS Kekayaan Intelektual 08.08 Mutasi PPNS Kekayaan Intelektual 08.09 Pemberhentian PPNS Non Teknis Operasional Kekayaan Intelektual 08.10 Pemberhentian PPNS Atas Permintaan Sendiri Kekayaan Intelektual 08.11 Perpanjangan Kartu Tanda Penyidik Kekayaan Intelektual 08.12 Penerbitan Kartu Tanda Penyidik yang Hilang/Rusak PPNS Kekayaan Intelektual KI 09 Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual 09.01 Konsultan Kekayaan Intelektual 09.02 Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) - Permohonan Pencatatatan KIK - Formulir Kekayaan Intelektual Komunal - Kelengkapan Administrasi - Surat Pemberitahuan Kekurangan Kelengkapan - Permohonan Data Dukung - Pengusulan Penetapan Hasil Inventarisasi - Tanda Terima Surat Penyerahan - Surat Pencatatan KIK/Sertifikat KIK 09.03 Pendampingan Inventarisasi KIK 09.04 Studi Lapangan 09.05 Pertukaran Data 09.06 Mediasi KIK KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP 09.07 Keberatan 09.08 Mengubah Data KIK 09.09 Menghapus Data KIK 09.10 Pendokumentasian/Pengarsipan KIK HA HAK ASASI MANUSIA HA 01 Pelayanan Komunikasi Masyarakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) dari keseluruhan proses penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelayanan komunikasi masyarakat terkait penanganan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang diadukan di bidang hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya 01.01 Telaahan/Analisis Dugaan Pelanggaran HAM Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan ringkasan singkat dugaan pelanggaran HAM dengan memuat data dan informasi, dasar hukum dan peraturan perundang-undangan terkait analisis, serta kesimpulan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran HAM 01.02 Klarifikasi/Koordinasi/Konsultasi Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan permohonan klarifikasi, koordinasi dan konsultasi untuk meminta/ mencari data dan informasi tentang dugaan pelanggara HAM serta upaya yang telah dan akan dilaksanakan oleh instansi terkait untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM dimaksud 01.03 Informasi/Pemberitahuan/Ucapan Terima Kasih Naskah dinas yang berkaitan dengan informasi/ pemberitahuan atas tindak lanjut klarifikasi/koordinasi/ konsultasi kepada pengadu serta ucapan terima kasih kepada instansi terkait yang telah menindaklanjuti saran dan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP 01.04 Rekomendasi Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan kesimpulan dan upaya penyelesaian atas hasil pemeriksaan pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Pihak Terkait yang wajib dilaksanakan dan ditindaklanjuti dalam rangka penyelesaian pelanggaran HAM 01.05 HAM Aktual/Penanganan Pemulihan Korban Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Secara Nonyudisial Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran HAM yang mendapat perhatian nasional dan internasional - Telaahan/Analisis dugaan pelanggaran HAM Aktual/Penanganan Pemulihan Korban Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Secara Nonyudisial - Klarifikasi/Koordinasi/Konsultasi/FGD HAM Aktual/ Penanganan Pemulihan Korban Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Secara Nonyudisial - Informasi/Pemberitahuan/Ucapan Terima Kasih terkait HAM Aktual/Penanganan Pemulihan Korban Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Secara Nonyudisial - Rekomendasi HAM Aktual/Penanganan Pemulihan Korban Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Secara Nonyudisial - Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan HAM Aktual /Penanganan Pemulihan Korban Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Secara Nonyudisial 01.06 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Yankomas Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Yankomas HA 02 Kerja Sama Hak Asasi Manusia KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP Naskah-naskah yang berkaitan Kerja Sama Hak Asasi Manusia dari keseluruhan proses penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama hak asasi manusia dengan mitra dalam negeri dan luar negeri 02.01 Kerja Sama Dalam Negeri Dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 02.01.01 Kerja sama HAM Antar Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota) - Pejajakan - Fasilitasi - Tim - Dialog/FGD, konsultasi - Rapat Koordinasi - Seminar - Perjanjian Kerja Sama 02.01.02 Kerja sama HAM dengan Mitra Pemerintah - Pejajakan - Fasilitasi - Tim - Dialog /FGD, konsultasi - Rapat Koordinasi - Seminar - Kesepakatan Bersama - Perjanjian Kerja Sama 02.01.03 Kerja sama HAM dengan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM dan Korporasi - Pejajakan - Fasilitasi - Tim - Dialog /FGD, konsultasi - Rapat Koordinasi KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP - Seminar - Kesepakatan Bersama - Perjanjian Kerja Sama 02.01.04 Kerja Sama HAM dengan Lembaga Pedidikan - Pejajakan - Fasilitasi - Tim - Dialog /FGD, konsultasi - Lokakarya - Seminar - Perjanjian Kerja Sama - Konsultan 02.02 Kerja Sama Luar Negeri 02.02.01 Kerja sama HAM Bilateral - Pejajakan - Fasilitasi - Tim - Dialog /FGD, konsultasi - Rapat Koordinasi - Workshop - Bimbingan Teknis - Perjanjian Kerja Sama - Laporan Kunjungan 02.02.02 Kerja sama HAM Regional - Pejajakan - Fasilitasi - Tim - Dialog /FGD, konsultasi - Rapat Koordinasi - Lokakarya - Seminar - Perjanjian Kerja Sama - Simposium 02.02.03 Kerja sama HAM Organisasi Internasional KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP - Pejajakan - Fasilitasi - Dialog/Konsultasi - Workshop - Seminar - Perjanjian Kerja Sama 02.02.04 Kerja sama HAM Badan-Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa - Pejajakan - Fasilitasi - Dialog/Konsultasi - Workshop - Seminar - Perjanjian Kerja Sama 02.03 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan di bidang Kerja Sama Hak Asasi Manusia - Pelaporan Aksi HAM - Pelaporan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) HA 03 Diseminasi dan Penguatan HAM Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan di bidang diseminasi dan penguatan HAM dari keseluruhan proses dan mekanisme diseminasi dan penguatan hak asasi manusia dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, mitra pemerintah, korporasi, dan masyarakat 03.01 Perencanaan Teknis dan Pengembangan Tenaga Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia - Tenaga diseminasi dan penguatan hak asasi manusia - Analisis kebutuhan bahan diseminasi dan penguatan HAM - Penyusunan (Bahan, Koordinasi/Forum Group Discussion) - Pengkajian draft - Workshop KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP - Evaluasi dan validasi 03.02 Diseminasi dan Penguatan HAM bagi Aparatur - Koordinasi - Bimbingan Teknis HAM - Materi - Narasumber - Laporan hasil kegiatan Diseminasi dan Penguatan HAM 03.03 Diseminasi dan Penguatan HAM bagi Masyarakat - Koordinasi - Bimbingan Teknis HAM - Materi - Narasumber - Laporan hasil kegiatan Diseminasi dan Penguatan HAM 03.04 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia - Bahan Evaluasi - Analisis Evaluasi - Evaluasi dan Validasi HA 04 Instrumen HAM Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan Instrumen HAM dari keseluruhan proses dan mekanisme peningkatan hukum dan kelembagaan di tingkat nasional dan daerah dalam menerapkan kebijakan dan program pemajuan dan penegakan hak asasi manusia sesuai dengan hukum nasional terkait dan komitmen internasional HAM / instrumen hak asasi manusia (hak sipol, ekosob dan kelompok rentan) 04.01 Analisis Peraturan Perundang-undangan Berperspektif Hak Asasi Manusia 04.01.01 Analisis /Telaahan - Rapat Koordinasi - Forum Group Discussion (FGD) - Bimbingan Teknis KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP - Fasilitasi 04.01.02 Rekomendasi 04.02 Penyiapan dan Evaluasi Instrumen Hak Asasi Manusia/ Indikator Pembangunan Hak Asasi Manusia (Rancangan UNDANG-UNDANG (RUU), Rancangan Peraturan PRESIDEN/Instruksi dan Rancangan Peraturan Menteri) Rapat Koordinasi - Forum Group Discussion /FGD - Finalisasi - Sosialisasi 04.03 Pemantauan dan Pelaporan Implementasi Instrumen Hak Asasi Manusia. Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan pelaporan analisis implementasi instrumen internasional HAM yang telah diterima INDONESIA yang berasal dari Kovenan, Konvensi, dan Protokol Opsional - Rapat Koordinasi - Forum Group Discussion /FGD - Finalisasi HA 05 Fasilitasi dan Informasi Hak Asasi Manusia Naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi dan informasi hak asasi manusia 05.01 Fasilitasi dan Informasi HAM Ekosob Penyusunan profil Pembangunan HAM bidang Ekosob Pengumpul bahan - Pendokumentasi bahan - Pengolahan bahan - Analisis - Perumusan 05.02 Fasilitasi dan Informasi HAM Sipol KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP Penyusunan profil Pembangunan HAM bidang Sipol Pengumpul bahan - Pendokumentasi bahan - Pengolahan bahan - Analisis - Perumusan 05.03 Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, serta profil Pembangunan Hak Asasi Manusia. HN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL HN 01 Analisis dan Evaluasi 01.01 Dokumen Analisis dan Evaluasi Hukum Naskah Dinas yang dihasilkan: - Surat Undangan Rapat - Nota Dinas - SK Kegiatan - SK Tim - SK Narasumber - Surat Perintah 01.02 Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Naskah Dinas yang dihasilkan: - Surat Undangan Rapat - Nota Dinas - SK Kegiatan - SK Tim - SK Narasumber - Surat Perintah 01.03 Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Naskah Dinas yang dihasilkan: - Surat Undangan Rapat - Nota Dinas - SK Kegiatan - SK Tim KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP - SK Narasumber - Surat Perintah 01.04 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Naskah Dinas yang dihasilkan: - Surat Undangan Rapat - Nota Dinas - SK Kegiatan - SK Tim - SK Narasumber - Surat Perintah 01.05 Jurnal Analisis dan Evaluasi Hukum Naskah Dinas yang dihasilkan: - Surat Undangan Rapat - Nota Dinas - SK Kegiatan - SK Tim - SK Mitra Bestari - Surat Perintah 01.06 Penyusunan Pedoman Audit Hukum Naskah Dinas yang dihasilkan: - Surat Undangan Rapat - Nota Dinas - SK Kegiatan - SK Tim - SK Narasumber - Surat Perintah HN 02 Perencanaan Hukum Nasional 02.01 Program Legislasi Nasional Naskah Dinas yang dihasilkan : - Surat Undangan Rapat - Nota Dinas - SK Narasumber 02.02 Program Legislasi Daerah KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP Naskah Dinas yang dihasilkan : - Surat Undangan Rapat - Nota Dinas - SK Narasumber 02.03 Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Naskah Dinas yang dihasilkan : - Surat Undangan Rapat - Nota Dinas - SK Tim Penyusunan 02.04 Penyelarasan Naskah Akademik Naskah Dinas yang dihasilkan : - Surat Undangan Rapat - Nota Dinas - SK Tim Penyelarasan - Surat Keterangan HN 03 Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum 03.01 Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan dan Bahan Hukum Lainnya Naskah Dinas yang dihasilkan: - Surat Undangan Rapat - Nota Dinas 03.02 Pengolahan Peraturan Perundang-undangan - Katalogisasi Peraturan Perundang-undangan - Abstraksi Peraturan Perundang-undangan - Katalogisasi Monografi Hukum - Klasifikasi Monografi Hukum Naskah Dinas yang dihasilkan: - Surat Undangan Rapat - Nota Dinas 03.03 Pengolahan Peraturan Perundang-undangan dan Bahan Hukum Lainnya Bentuk Offline dan Online - Bahan Perundang-undangan (Row Data) - Hasil Entry Data - Back Up KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP - Database Naskah Dinas yang dihasilkan : - Surat Undangan Rapat - Nota Dinas 03.04 Sosialisasi/Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan dan Bahan Hukum Lainnya Naskah Dinas yang dihasilkan: - Surat Undangan Rapat - Nota Dinas - Konsinyering - SK Kegiatan - Surat Perintah 03.05 Evaluasi dan Pemantauan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Naskah Dinas yang dihasilkan : - Surat Undangan Rapat - Nota Dinas - Surat Perintah/Penugasan 03.06 Publikasi Hasil Kegiatan Badan Pembinaan Hukum Nasional Naskah Dinas yang dihasilkan : - Surat Undangan Rapat - Nota Dinas - SK Tim 03.07 Bimbingan Teknis Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Naskah Dinas yang dihasilkan: - Surat Undangan Rapat - Nota Dinas - SK Kegiatan - SK Narasumber - Surat Perintah 03.08 Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Naskah Dinas yang dihasilkan: KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP - Surat Undangan Rapat - Nota Dinas - SK Kegiatan - SK Narasumber - Surat Perintah HN 04 Penyuluhan dan Bantuan Hukum 04.01 Penyusunan Kebijakan Teknis Pembentukan Tenaga Fungsional Penyuluh Hukum Naskah Dinas yang dihasilkan: - Surat Undangan Rapat - Nota Dinas - Konsinyering - Surat Perintah - SK Kegiatan - SK Narasumber 04.02 Penyuluhan Hukum Melalui Media Elektronik dan Cetak Naskah Dinas yang dihasilkan: - Surat Undangan Rapat - Nota Dinas - Surat Perintah - SK Kegiatan 04.03 Konsultasi dan Bantuan Hukum Naskah Dinas yang dihasilkan: - Surat Undangan Rapat - Nota Dinas - Konsinyering - Surat Perintah - SK Kegiatan - SK Narasumber 04.04 Pengelolaan dan Pengembangan Keluarga Sadar Hukum Naskah Dinas yang dihasilkan: - Surat Undangan Rapat - Nota Dinas - Konsinyering KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP - Surat Perintah - SK Kegiatan - SK Narasumber 04.05 Forum Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Seluruh INDONESIA Naskah Dinas yang dihasilkan: - Surat Undangan Rapat - Nota Dinas - Surat Perintah - Konsinyering - SK Kegiatan SM SUMBER DAYA MANUSIA SM 01 Diklat Kepemimpinan 01.01 Perencanaan Program Diklat - Agenda Rapat Perencanaan Program Pelatihan Kepemimpinan - Undangan Rapat Koordinasi Pelatihan Kepemimpinan - Permohonan Izin dan Fasilitator/Penceramah Pelatihan Kepemimpinan - Penyampaian Notula Rapat Koordinasi Pelatihan Kepemimpinan 01.02 Kurikulum, Metode Standar/Mutu dan Pedoman Diklat - Undangan Rapat Penyusunan Modul, Bahan Ajar, dan Bahan Tayang Pelatihan Kepemimpinan - Penyampaian Notula Rapat Penyusunan Modul, Bahan Ajar, dan Bahan Tayang Pelatihan Kepemimpinan - Undangan Rapat Koordinasi Penyusunan Modul Pelatihan Kepemimpinan - Rapat Koordinasi Optimalisasi Kegiatan Penyusunan Modul Pelatihan Kepemimpinan - Penyusunan Modul Pelatihan Kepemimpinan - Telaahan Pelatihan Kepemimpinan 01.03 Penyelenggaraan KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP - Pemberitahuan Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan - Surat Permintaan Peserta Pelatihan Kepemimpinan ke Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM - SK Penetapan Peserta Pelatihan Kepemimpinan - Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan - Permohonan Pembukaan dan Penceramah Pelatihan Kepemimpinan - Undangan Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan - Permohonan Tenaga Pengajar Pelatihan Kepemimpinan - Permohonan Narasumber Pelatihan Kepemimpinan - Permohonan Ijin Kunjungan Lapangan Pelatihan Kepemimpinan - Permintaan Kode Registrasi Alumni (KRA) Pelatihan Kepemimpinan - Permintaan Nomor Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) Pelatihan Kepemimpinan - Permohonan Penutupan Pelatihan Kepemimpinan - Undangan Penutupan Pelatihan Kepemimpinan - Permintaan Nomor dan Tanda Tangan Piagam Penghargaan Pelatihan Kepemimpinan - Permohonan Pengiriman Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) Pelatihan Kepemimpinan 01.04 Evaluasi - Pedoman Coach dan Mentor Pelatihan Kepemimpinan - Permohonan sebagai Mentor Peserta Pelatihan Kepemimpinan - Permohonan sebagai Penguji Seminar Aksi Perubahan Kinerja Organisasi Pelatihan Kepemimpinan - Permohonan sebagai Coach Seminar aksi Perubahan Kinerja Organisasi Pelatihan Kepemimpinan - Undangan Rapat Simulasi Persiapan Seminar Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan - Undangan Penyamaan Persepsi Penguji, Coach dan Mentor Seminar Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP - Undangan Rapat Persiapan Seminar Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan - Undangan Seminar Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan - Undangan Rapat Persiapan Seminar Implementasi Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan - Undangan Seminar Implementasi Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan - Undangan Rapat Evaluasi Pelatihan Kepemimpinan - Laporan Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan SM 02 Diklat Teknis 02.01 Perencanaan Program Diklat - Agenda Rapat Perencanaan Program Pelatihan Teknis - Undangan Rapat Koordinasi Pelatihan Teknis - Permintaan Data Peserta Pelatihan Teknis - Permohonan Izin dan Fasilitator/Penceramah Pelatihan Teknis - Penyampaian Notula Rapat Koordinasi Pelatihan Teknis 02.02 Kurikulum, Metode Standar/Mutu dan Pedoman Diklat - Undangan Rapat Penyusunan Modul, Bahan Ajar, dan Bahan Tayang Pelatihan Teknis - Penyampaian Notula Rapat Penyusunan Modul, Bahan Ajar, dan Bahan Tayang Pelatihan Teknis - Undangan Rapat Koordinasi Penyusunan Modul Pelatihan Teknis - Rapat Koordinasi Optimalisasi Kegiatan Penyusunan Modul Pelatihan Teknis - Penyusunan Modul Pelatihan Teknis - Telaahan Pelatihan Teknis 02.03 Penyelenggaraan - Pemberitahuan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis - Surat Permintaan Peserta Pelatihan Teknis ke Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM - SK Penetapan Peserta Pelatihan Teknis KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP - Pemanggilan Peserta Pelatihan Teknis - Permohonan Pembukaan dan Penceramah Pelatihan Teknis - Undangan Pembukaan Pelatihan Teknis - Permohonan Tenaga Pengajar Pelatihan Teknis - Permohonan Ijin Kunjungan Lapangan Pelatihan Teknis - Permintaan Kode Registrasi Alumni (KRA) Pelatihan Teknis - Permintaan Nomor Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) Pelatihan Teknis - Permohonan Penutupan Pelatihan Teknis - Undangan Penutupan Pelatihan Teknis - Permohonan Pengiriman Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) Pelatihan Teknis 02.04 Evaluasi - Pedoman Coach dan Mentor Pelatihan Teknis - Permohonan sebagai Mentor Peserta Pelatihan Teknis - Permohonan sebagai Penguji Seminar Aksi Perubahan Kinerja Organisasi Pelatihan Teknis - Permohonan sebagai Coach Seminar aksi Perubahan Kinerja Organisasi Pelatihan Teknis - Undangan Rapat Simulasi Persiapan Seminar Aksi Perubahan Pelatihan Teknis - Undangan Penyamaan Persepsi Penguji, Coach dan Mentor Seminar Aksi Perubahan Pelatihan Teknis - Undangan Rapat Persiapan Seminar Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Teknis - Undangan Seminar Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Teknis - Undangan Rapat Evaluasi Pelatihan Teknis - Laporan Pelaksanaan Pelatihan Teknis SM 03 Diklat Fungsional dan HAM 03.01 Perencanaan Program Diklat - Agenda Rapat Perencanaan Program Pelatihan Fungsional dan HAM KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP - Undangan Rapat Koordinasi Pelatihan Fungsional dan HAM - Permintaan Data Peserta Pelatihan Fungsional dan HAM - Permohonan Izin dan Fasilitator/Penceramah Pelatihan Fungsional dan HAM - Penyampaian Notula Rapat Koordinasi Pelatihan Fungsional dan HAM 03.02 Kurikulum, Metode Standar/Mutu dan Pedoman Diklat - Undangan Rapat Penyusunan Modul, Bahan Ajar, dan Bahan Tayang Pelatihan Fungsional dan HAM - Penyampaian Notula Rapat Penyusunan Modul, Bahan Ajar, dan Bahan Tayang Pelatihan Fungsional dan HAM - Undangan Rapat Koordinasi Penyusunan Modul Pelatihan Fungsional dan HAM - Rapat Koordinasi Optimalisasi Kegiatan Penyusunan Modul Pelatihan Fungsional dan HAM - Penyusunan Modul Pelatihan Fungsional dan HAM - Telaahan Pelatihan Fungsional dan HAM 03.03 Penyelenggaraan - Pemberitahuan Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional dan HAM - Surat Keputusan Peserta Pelatihan - Surat Keputusan Permohonan Tenaga Pengajar - Permohonan Tenaga Pengajar Pelatihan Fungsional dan HAM - Pemanggilan Peserta Pelatihan Fungsional dan HAM - Registrasi Peserta Pelatihan - Permohonan Pembukaan dan Penceramah Pelatihan Fungsional dan HAM - Undangan Pembukaan Pelatihan Fungsional dan HAM - Permohonan Ijin Kunjungan Lapangan Pelatihan Fungsional dan HAM - Permintaan Kode Registrasi Alumni (KRA) Pelatihan Fungsional dan HAM KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP - Permintaan Nomor Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) Pelatihan Fungsional dan HAM - Permohonan Penutupan Pelatihan Fungsional dan HAM - Undangan Penutupan Pelatihan Fungsional dan HAM - Permohonan Pengiriman Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) Pelatihan Fungsional dan HAM 03.04 Evaluasi - Permohonan sebagai Penguji Seminar Aksi Perubahan Kinerja Organisasi Pelatihan Fungsional dan HAM - Undangan Rapat Evaluasi Pelatihan Fungsional dan HAM - Laporan Pelaksanaan Pelatihan Fungsional dan HAM - Pedoman Magang Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang undangan - Undangan Rapat Persiapan Magang Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang undangan - Permohonan Pembimbing Magang Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang undangan - Permohonan Narasumber Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang undangan - Permohonan Penguji Seminar pada Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum - Permohonan Penguji Seminar Hasil Penelitian Kemasyarakatan pada Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan - Pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan - Laporan Tahunan Kegiatan Pusbang Diklat Fungham - LAKIP Pusbang Diklat Fungham SM 04 Bimbingan Teknis/Fokus Grup Diskusi (FGD) 04.01 Fasilitatif - Bimbingan Teknis/Fokus Grup Diskusi (FGD)/Workshop Program dan Kerjasama - Bimbingan Teknis/Fokus Grup Diskusi (FGD)/Workshop Kepegawaian - Bimbingan Teknis/Fokus Grup Diskusi (FGD)/Workshop KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP Keuangan - Bimbingan Teknis/Fokus Grup Diskusi (FGD)/Workshop BMN, Humas dan Umum 04.02 Substantif - Penyusunan Kurikulum dan Modul Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM - Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Kepemimpinan - Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Teknis - Penyusunan Pedoman dan/atau Instrumen Evaluasi - Penyusunan Standar Sistematika Laporan Pelatihan - Penyusunan Pedoman Sistematika Laporan Aktualisasi Latsar CPNS, Laporan Aksi Perubahan PKP, Laporan Aksi Perubahan PKA, Laporan Proyek Perubahan PKN dan Laporan Rencana Tindak Lanjut SPPA - Penyusunan Standar Penilaian Kompetensi SM 05 Pertemuan Ilmiah 05.01 Seminar 05.02 Lokakarya 05.03 Diskusi 05.04 Simposium 05.05 Temu Karya 05.06 Bedah Buku SM 06 Penilaian Kompetensi 06.01 Penyusunan Program - Permohonan Persetujuan Usulan Standar Operasional Prosedur Penilaian Kompetensi - Usulan Indikator dan Target Kinerja Penilaian Kompetensi - Undangan Rapat Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Target Kinerja Tahun Anggaran Berjalan - Permohonan Usulan Kegiatan Tahun Depan - Penyusunan Perencanaan Anggaran - Peningkatan Kapasitas Asessor dalam pemberian feedback - Penulisan Laporan Individu Assesment Center KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP 06.02 Standarisasi Kompetensi - Undangan Rapat Koordinasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Manajemen Penilaian Kompetensi - Undangan Rapat Pembahasan Soal Kegiatan Penilaian Kompetensi - Undangan Rapat Koordinasi Instrumen Situasional Judgement Test - Matrik Metode dan Alat Ukur Penilaian Kompetensi - Permohonan Penginputan Data Peserta Dalam Sistem CBT - Penyusunan Instrumen Test Potensi 06.03 Penilaian Kompetensi - Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Penilaian Kompetensi - Pemanggilan Peserta Kegiatan Penilaian Kompetensi - Undangan Pembukaan Kegiatan Penilaian Kompetensi - Undangan Penilaian Pelatihan Petugas Aplikasi Situational Judgement Test (JST) - Jadwal Pelaksanaan Penilaian Kompetensi - Panduan Wawancara Penguji Teknis Uji Kompetensi - Permohonan sebagai Penguji Teknis Kegiatan Penilaian Kompetensi - Permohonan sebagai Narasumber Kegiatan Penilaian Kompetensi - Permohonan Tenaga Bantuan Giat Kegiatan Penilaian Kompetensi - Permohonan Tenaga Assessor - Permohoan Bantuan Teknis - Penunjukan Kegiatan - Permohonan Nomor Sertifikat - Undangan Rapat Uji Kompetensi Kegiatan Penilaian Kompetensi - Penyampaian Hasil Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan 06.04 Evaluasi KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP - Rencana Rapat Evaluasi Hasil Penilaian Kompetensi Peserta Pelatihan - Undangan Rapat Evaluasi Hasil Penilaian Kompetensi - Penyempurnaan Survei Evaluasi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi - Permohonan Data Hasil Penilaian Kompetensi Peserta Pelatihan - Penginputan Data Hasil Penilaian Kompetensi - Penyampaian Hasil Kegiatan Uji Kompetensi SM 07 Kerjasama Pengembangan SDM 07.01 Internasional Perjanjian Kerjasama Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Institusi/Lembaga Internasional 07.02 Institusi/Lembaga Perjanjian Kerjasama Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Insitusi/Lembaga 07.03 Universitas/Perguruan Tinggi Perjanjian Kerjasama Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Universitas/Perguruan Tinggi SM 08 Data dan Informasi Pengembangan SDM 08.01 Pengelolaan Data - Permohonan Pendaftaran Nama Domain Rumah Belajar - Percepatan Data Dosier Pegawai pada SIMPEG - Data Peserta Workshop Penggunaan Aplikasi CBHRIS dan e-Learning - Undangan Rapat Pembahasan Sertifikat Elektronik - Penyampaian Surat Keputusan Pimpinan tentang Penetapan Tim Penyusun Aplikasi Sertifikat Berbasis Elektronik dan SOP e-Sertifikat - Pembangunan Aplikasi Test Potensi - Pengembangan Aplikasi Rumah Belajar 08.02 Pengelolaan Jaringan - Permohonan Dukungan Infrastruktur Teknologi Informasi KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP - Permohonan Dukungan Infrastruktur dan Jaringan - Daftar Aplikasi pada Unit Kerja - Perbaikan Kabel Fiber Optic (FO) - Evaluasi Kelayakan Infastruktur Jaringan SM 09 Akademi/Politeknik Ilmu Pemasyarakatan 09.01 Perencanaan Program Perkuliahan - Agenda Rapat Perencanaan Program Perkuliahan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan - Undangan Rapat Koordinasi Perkuliahan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan - Permintaan Data Peserta Perkuliahan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan - Permohonan Izin dan Fasilitator/Penceramah Perkuliahan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan - Penyampaian Notula Rapat Koordinasi Perkuliahan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan 09.02 Kurikulum, Metode Standar/Mutu dan Pedoman Perkuliahan - Undangan Rapat Penyusunan Modul, Bahan Ajar, dan Bahan Tayang Perkuliahan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan - Penyampaian Notula Rapat Penyusunan Modul, Bahan Ajar, dan Bahan Tayang Perkuliahan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan - Undangan Rapat Koordinasi Penyusunan Modul Perkuliahan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan - Rapat Koordinasi Optimalisasi Kegiatan Penyusunan Modul Perkuliahan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan - Penyusunan Modul Perkuliahan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan - Telaahan Perkuliahan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan 09.03 Penyelenggaraan - Pemberitahuan Penyelenggaraan Perkuliahan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan - Pemanggilan Peserta Perkuliahan Politeknik Ilmu KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP Pemasyarakatan - Permohonan Pembukaan dan Penceramah Perkuliahan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan - Undangan Pembukaan Perkuliahan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan - Permohonan Tenaga Pengajar Perkuliahan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan - Permohonan Ijin Kunjungan Lapangan Perkuliahan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan - Permintaan Kode Registrasi Alumni (KRA) Perkuliahan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan - Permintaan Nomor Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) Perkuliahan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan - Permohonan Penutupan Perkuliahan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan - Undangan Penutupan Perkuliahan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan - Permohonan Pengiriman Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) Perkuliahan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan 09.04 Evaluasi - Pedoman Coach dan Mentor Perkuliahan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan - Permohonan sebagai Mentor Peserta Perkuliahan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan - Permohonan sebagai Penguji Seminar Aksi Perubahan Kinerja Organisasi Perkuliahan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan - Permohonan sebagai Coach Seminar aksi Perubahan Kinerja Organisasi Perkuliahan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan - Undangan Rapat Simulasi Persiapan Seminar Aksi Perubahan Perkuliahan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan - Undangan Penyamaan Persepsi Penguji, Coach dan Mentor Seminar Aksi Perubahan Perkuliahan Politeknik Ilmu KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP Pemasyarakatan - Undangan Rapat Persiapan Seminar Rancangan Proyek Perubahan Perkuliahan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan - Undangan Seminar Rancangan Proyek Perubahan Perkuliahan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan - Undangan Rapat Evaluasi Perkuliahan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan - Laporan Pelaksanaan Perkuliahan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan SM 10 Akademi/Politeknik Imigrasi 10.01 Perencanaan Program Perkuliahan - Agenda Rapat Perencanaan Program Perkuliahan Politeknik Ilmu Imigrasi - Undangan Rapat Koordinasi Perkuliahan Politeknik Ilmu Imigrasi - Permintaan Data Peserta Perkuliahan Politeknik Ilmu Imigrasi - Permohonan Izin dan Fasilitator/Penceramah Perkuliahan Politeknik Ilmu Imigrasi - Penyampaian Notula Rapat Koordinasi Perkuliahan Politeknik Ilmu Imigrasi 10.02 Kurikulum, Metode Standar/Mutu dan Pedoman Perkuliahan - Undangan Rapat Penyusunan Modul, Bahan Ajar, dan Bahan Tayang Perkuliahan Politeknik Ilmu Imigrasi - Penyampaian Notula Rapat Penyusunan Modul, Bahan Ajar, dan Bahan Tayang Perkuliahan Politeknik Ilmu Imigrasi - Undangan Rapat Koordinasi Penyusunan Modul Perkuliahan Politeknik Ilmu Imigrasi - Rapat Koordinasi Optimalisasi Kegiatan Penyusunan Modul Perkuliahan Politeknik Ilmu Imigrasi - Penyusunan Modul Perkuliahan Politeknik Ilmu Imigrasi - Telaahan Perkuliahan Politeknik Ilmu Imigrasi 10.03 Penyelenggaraan KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP - Pemberitahuan Penyelenggaraan Perkuliahan Politeknik Ilmu Imigrasi - Pemanggilan Peserta Perkuliahan Politeknik Ilmu Imigrasi - Permohonan Pembukaan dan Penceramah Perkuliahan Politeknik Ilmu Imigrasi - Undangan Pembukaan Perkuliahan Politeknik Ilmu Imigrasi - Permohonan Tenaga Pengajar Perkuliahan Politeknik Ilmu Imigrasi - Permohonan Ijin Kunjungan Lapangan Perkuliahan Politeknik Ilmu Imigrasi - Permintaan Kode Registrasi Alumni (KRA) Perkuliahan Politeknik Ilmu Imigrasi - Permintaan Nomor Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) Perkuliahan Politeknik Ilmu Imigrasi - Permohonan Penutupan Perkuliahan Politeknik Ilmu Imigrasi - Undangan Penutupan Perkuliahan Politeknik Ilmu Imigrasi - Permohonan Pengiriman Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) Perkuliahan Politeknik Imigrasi 10.04 Evaluasi - Pedoman Coach dan Mentor Perkuliahan Politeknik Ilmu Imigrasi - Permohonan sebagai Mentor Peserta Perkuliahan Politeknik Ilmu Imigrasi - Permohonan sebagai Penguji Seminar Aksi Perubahan Kinerja Organisasi Perkuliahan Politeknik Ilmu Imigrasi - Permohonan sebagai Coach Seminar aksi Perubahan Kinerja Organisasi Perkuliahan Politeknik Ilmu Imigrasi - Undangan Rapat Simulasi Persiapan Seminar Aksi Perubahan Perkuliahan Politeknik Ilmu Imigrasi - Undangan Penyamaan Persepsi Penguji, Coach dan Mentor Seminar Aksi Perubahan Perkuliahan Politeknik Ilmu Imigrasi KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP - Undangan Rapat Persiapan Seminar Rancangan Proyek Perubahan Perkuliahan Politeknik Ilmu Imigrasi - Undangan Seminar Rancangan Proyek Perubahan Perkuliahan Politeknik Ilmu Imigrasi - Undangan Rapat Evaluasi Perkuliahan Politeknik Ilmu Imigrasi - Laporan Pelaksanaan Perkuliahan Politeknik Ilmu Imigrasi LT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LT 01 Penelitian dan Pengembangan Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penelitian dan Pengembangan Hukum dari keseluruhan proses penyusunan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pembentukan regulasi, penegakan hukum, dan pelayanan hukum; pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembentukan regulasi, penegakan hukum, dan pelayanan hukum; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembentukan regulasi, penegakan hukum, dan pelayanan hukum; dan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang pembentukan regulasi, penegakan hukum, dan pelayanan hukum. 01.01 Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan Pembentukan Regulasi Naskah-naskah dinas berkaitan dengan penyusunan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pelaksanaan koordinasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang pembentukan regulasi. 01.02 Kelompok Substansi Penelitian Dan Pengembangan Penegakan Hukum Naskah-naskah dinas berkaitan dengan penyusunan KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pelaksanaan koordinasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang penegakkan hukum. 01.03 Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Hukum Naskah-naskah dinas berkaitan dengan penyusunan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pelaksanaan koordinasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang pelayanan hukum. LT 02 Penelitian dan Pengembangan HAM Naskah-naskah dinas berkaitan dengan penyusunan perumusan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sipil dan politik, ekonomi, sosial dan budaya, resolusi konflik dan pembentukan regulasi; pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sipil dan politik, ekonomi, sosial dan budaya, resolusi konflik dan pembentukan regulasi; pelaksanaan koordinasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang sipil dan politik, ekonomi, sosial dan budaya, resolusi konflik dan pembentukan regulasi; dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sipil dan politik, ekonomi, sosial dan budaya, resolusi konflik dan pembentukan regulasi. 02.01 Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan Sipil, Politik, dan Pembentukan Regulasi. Naskah-naskah dinas berkaitan dengan penyusunan perumusan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP penelitian dan pengembangan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sipil dan politik dan pembentukan regulasi. 02.02 Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Pembentukan Regulasi. Naskah-naskah dinas berkaitan dengan penyusunan perumusan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pembentukan regulasi. 02.03 Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan Resolusi Konflik dan Pembentukan Regulasi. Naskah-naskah dinas berkaitan dengan penyusunan perumusan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang resolusi konflik dan pembentukan regulasi. LT 03 Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Naskah-naskah dinas berkaitan dengan penyusunan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang administrasi fasilitatif, sumber daya manusia, dan pengawasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang administrasi fasilitatif, sumber daya manusia, dan pengawasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; pelaksanaan koordinasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang administrasi fasilitatif, sumber daya manusia, dan pengawasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan pemantauan, evaluasi, dan KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang administrasi fasilitatif, sumber daya manusia, dan pengawasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 03.01 Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan Administrasi Fasilitatif Naskah-naskah dinas berkaitan dengan penyusunan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan kebijakan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang administrasi fasilitatif. 03.02 Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Naskah-naskah dinas berkaitan dengan penyusunan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan kebijakan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya manusia. 03.03 Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan Pengawasan. Naskah-naskah dinas berkaitan dengan penyusunan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan kebijakan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pengawasan. KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP LT 04 Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia Naskah-naskah dinas berkaitan dengan penyusunan perumusan kebijakan teknis, program dan anggaran meta analisis data dan informasi pengembangan teknologi dan sistem informasi, serta pengelolaan publikasi ilmiah hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia; pelaksanaan analisis data dan informasi pengembangan teknologi dan sistem informasi, serta pengelolaan publikasi ilmiah hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis data dan informasi pengembangan teknologi dan sistem informasi, serta pengelolaan publikasi ilmiah hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia; pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang meta analisis data dan informasi pengembangan teknologi dan sistem informasi, serta pengelolaan publikasi ilmiah hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia. 04.01 Kelompok Substansi Analisis Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia Naskah-naskah dinas berkaitan dengan penyusunan perumusan kebijakan teknis, program dan anggaran, pelaksanaan analisis data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dibidang analisis data dan informasi. 04.02 Kelompok Substansi Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia Naskah-naskah dinas berkaitan dengan penyusunan perumusan kebijakan teknis, program dan anggaran, pelaksanaan analisis data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dibidang teknologi dan sistem informasi. KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP 04.03 Kelompok Substansi Pengelolaan Publikasi Ilmiah Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia Naskah-naskah dinas berkaitan dengan penyusunan perumusan kebijakan teknis, program dan anggaran, pelaksanaan analisis data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang publikasi ilmiah. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2022 tentang KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8