PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2021 tentang PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

PERMEN Nomor 46 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

KEGIATAN YANG DINILAI DAN DIBERIKAN ANGKA KREDIT

BAB III

PENUTUP (2) Petunjuk

Article 4

Pengangkatan dalam jenjang JFPH ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang dimiliki berdasarkan penetapan pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit.

Article 5

Article 8

Correction

(1) Jumlah Angka Kredit kumulatif yang harus dipenuhi oleh Penyuluh Hukum untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat: a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang. (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyuluh Hukum harus memenuhi jumlah Angka Kredit unsur pengembangan profesi sebagai berikut: a. Penyuluh Hukum ahli pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Penyuluh Hukum ahli muda pangkat Penata, golongan ruang III/c, memiliki paling sedikit 2 (dua) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi; b. Penyuluh Hukum ahli muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, memiliki paling sedikit 4 (empat) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi; c. Penyuluh Hukum ahli muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Penyuluh Hukum ahli madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, memiliki paling sedikit 6 (enam) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi; d. Penyuluh Hukum ahli madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, memiliki paling sedikit 8 (delapan) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi; e. Penyuluh Hukum ahli madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi; f. Penyuluh Hukum ahli madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Penyuluh Hukum ahli utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, memiliki paling sedikit 12 (dua belas) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi; dan g. Penyuluh Hukum ahli utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e, memiliki paling sedikit14 (empat belas) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi.

Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2021 tentang PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

BAB I

BAB II

BAB III

Article 4

Article 5

BAB I

BAB II

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10