PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian

PERMEN Nomor 4 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Article 68

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN KEIMIGRASIAN FORMAT TANDA BUKTI PENERIMAAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ... KANTOR IMIGRASI ... Jl. …………………………………………………………………… Telp. …………………………Fax…………………….. Laman : ………………, Email :…………… TANDA BUKTI PENERIMAAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN RECEIPT OF IMMIGRATION DOCUMENT Telah diterima dari Has received from N A M A : N A M E Kebangsaan : Nationality Jenis Dokumen : Type of Document No. Dokumen : Document No. Masa Berlaku Dokumen : Document Validity Alamat di INDONESIA : Address in INDONESIA Catatan : Note 1. Dokumen Keimigrasian diterima dalam rangka…………................. The Immigration Document received in order……………….......……… 2. Tanda terima ini berlaku sementara sebagai pengganti Dokumen Keimigrasian. This receipt valid temporarily as a substitute of the Immigration Document. Yang Menyerahkan, Handed by, Tanda tangan Signature of bearer ……………………., … Yang Menerima, Received by, Pejabat Imigrasi Immigration Officer Cap FORMAT SURAT PANGGILAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI Jl. …………………………………………………………………… Telp. …………………………Fax…………………….. Laman : ………………, Email :…………… SURAT PANGGILAN Nomor ... Menimbang : bahwa untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap orang asing yang dokumen keimigrasiannya telah dilakukan penyimpanan sementara, perlu dilakukan pemanggilan; D a s a r : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5216); 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5894); 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor... Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor...; MEMANGGIL: Nama : Tempat, Tanggal Lahir : Jenis Kelamin : Warga Negara : Nomor Dokim : Berlaku s/d : Sponsor : Alamat : U n t u k : Menghadap kepada Pejabat Imigrasi: Nama : Jabatan : Tempat : Ruang...Lantai... Kantor Imigrasi... Hari : Tanggal : Jam : Demikian untuk dilaksanakan. Jakarta, Direktur Pengawasan dan Penindakan, Nama Lengkap NIP. KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ... KANTOR IMIGRASI……. Jl. …………………………………………………………………… Telp. …………………………Fax…………………….. Laman : ………………, Email :…………… SURAT PANGGILAN Nomor ... Menimbang : bahwa untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap orang asing yang dokumen keimigrasiannya telah dilakukan penyimpanan sementara, perlu dilakukan pemanggilan; D a s a r : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5216); 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5894); 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor... Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor...; MEMANGGIL: Nama : Tempat, Tanggal Lahir : Jenis Kelamin : Warga Negara : Nomor Dokim : Berlaku s/d : Sponsor : Alamat : U n t u k : Menghadap kepada Pejabat Imigrasi: Nama : Jabatan : Tempat : Ruang...Lantai... Kantor Imigrasi... Hari : Tanggal : Jam : Demikian untuk dilaksanakan. ........, .......................... Kepala Kantor Imigrasi, Nama Lengkap NIP. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

BAB Kesatu

Article 5

Article 6

BAB 1

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB 2

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB 3

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB 4

Article 15

Article 16

BAB Kedua

Article 17

Article 18

Article 19

BAB 1

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

BAB 2

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

BAB 3

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

BAB IV

Article 57

Article 58