PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERGANTIAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

PERMEN Nomor 37 Tahun 2015

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara INDONESIA secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Badan Hukum Partai Politik adalah subjek hukum berupa organisasi Partai Politik yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA. 3. Pendaftaran Partai Politik adalah pendaftaran pendirian dan pembentukan Partai Politik untuk mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum Partai Politik. 4. Anggaran Dasar Partai Politik yang selanjutnya disebut AD Partai Politik adalah peraturan dasar Partai Politik. 5. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang selanjutnya disebut ART Partai Politik adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Partai Politik. 6. Pergantian Kepengurusan adalah pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II

PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PARTAI POLITIK

Article 2

Correction

(1) Partai Politik harus didaftarkan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk menjadi Badan Hukum Partai Politik. (2) Untuk dapat didaftarkan menjadi Badan Hukum Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus memenuhi persyaratan: a. akta notaris pendirian Partai Politik; b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan; d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; e. rekening atas nama Partai Politik; dan f. tanda bukti pembayaran biaya permohonan melalui bank persepsi.

Article 3

Article 4

(1) Petugas pendaftaran mencatatkan permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ke dalam register permohonan pendaftaran pendirian Badan Hukum Partai Politik. (2) Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama pemohon/kuasanya; b. waktu dan tanggal permohonan; c. nama Partai Politik; d. nama pengurus/pimpinan pusat Partai Politik; dan e. alamat tetap sekretariat Partai Politik.

Article 5

(1) Menteri melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap Partai Politik yang telah dicatat dalam register pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). (2) Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas: a. memeriksa dan meneliti, baik secara administrasi maupun substansi terhadap persyaratan permohonan Pendaftaran Partai Politik; dan b. memeriksa secara langsung untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pendaftaran. (4) Pemeriksaan langsung pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3).

Article 6

Penelitian dan/atau verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan Pendaftaran Partai Politik dicatatkan dalam register.

Article 7

Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dilakukan secara administratif dapat bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri berkaitan dengan penerbitan surat keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

Article 8

(1) Hasil penelitian dan/atau verifikasi disampaikan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penelitian dan/atau verifikasi selesai dilakukan. (2) Hasil penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat rekomendasi untuk mengesahkan atau menolak pengesahan Pendaftaran Partai Politik.

Article 9

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diserahkan kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan untuk MENETAPKAN pendirian Partai Politik menjadi Badan Hukum Partai Politik.

Article 10

Pendaftaran Partai Politik diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sebelum pemilihan umum diselenggarakan.

BAB Kedua

Tata Cara Pendaftaran Partai Politik

Article 3

Correction

(1) Permohonan Pendaftaran Partai Politik diajukan kepada Menteri oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan Partai Politik. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir yang paling sedikit memuat: a. nama pemohon/kuasanya; b. waktu dan tanggal permohonan; c. nama Partai Politik; d. nama pengurus/pimpinan pusat Partai Politik; dan e. alamat tetap sekretariat Partai Politik. (3) Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus melampirkan dokumen: a. akta Notaris pendirian Partai Politik yang bermaterai cukup; b. nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik sebanyak 2 (dua) rangkap asli dan 5 (lima) rangkap fotokopi; c. daftar kepengurusan pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; d. surat keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi dan surat keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten/kota yang menyatakan kepengurusan tersebut telah dilaporkan keberadaannya; e. surat keterangan domisili kantor Partai Politik baik yang berada di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa atau dengan nama lainnya; f. bukti sah status kantor berupa sertifikat, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam pakai, atau perjanjian lain yang berlaku sampai dengan tahapan pemilihan umum terakhir; g. surat pernyataan dari pendiri atau pengurus Partai Politik yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar sebagai pendiri atau pengurus Partai Politik dan tidak menjadi pendiri, pengurus, atau anggota dari Partai Politik lain; h. surat keterangan dari bank yang membuktikan rekening Partai Politik; dan i. bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak. (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik negara dan dikelola oleh Menteri serta diperlakukan secara rahasia. (5) Permohonan yang telah diajukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.

Article 4

BAB Ketiga

Tata Cara Pengesahan Badan Hukum Partai Politik

Article 5

Correction

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diserahkan kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan untuk MENETAPKAN pendirian Partai Politik menjadi Badan Hukum Partai Politik.

Article 10

Pendaftaran Partai Politik diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sebelum pemilihan umum diselenggarakan.

BAB III

PENDAFTARAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI POLITIK

Article 11

Correction

Pendaftaran perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik diajukan kepada Menteri secara tertulis berdasarkan permohonan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat Partai Politik.

Article 12

Correction

Permohonan pendaftaran perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi persyaratan: a. perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik dilakukan melalui forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD Partai Politik /ART Partai Politik dari masing-masing Partai Politik; b. perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dinyatakan dalam salinan akta Notaris; c. tidak sedang dalam perselisihan internal Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik; dan d. telah membayar biaya permohonan perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik melalui bank persepsi.

Article 13

(1) Permohonan pendaftaran perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat Partai Politik. (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan kelengkapan dokumen: a. akta Notaris mengenai perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik; b. daftar hadir peserta musyawarah nasional, kongres, muktamar, atau sebutan lainnya yang sejenis yang diketahui oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat Partai Politik; c. notula musyawarah nasional, kongres, muktamar, atau sebutan lainnya yang sejenis yang diketahui oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat Partai Politik; d. surat keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dari mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik; dan e. bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Article 14

(1) Permohonan dan dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan pemeriksaan administrasi oleh petugas pendaftaran. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Menteri MENETAPKAN perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik dengan Keputusan Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan administrasi selesai dilakukan.

Article 15

(1) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan. (2) Keputusan Menteri dibuat dalam 6 (enam) rangkap dengan ketentuan: a. 5 (lima) rangkap disampaikan kepada: 1. Percetakan Negara untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA; 2. Mahkamah Konstitusi; 3. Mahkamah Agung; 4. Komisi Pemilihan Umum; dan 5. Kementerian Dalam Negeri. b. 1 (satu) rangkap disimpan sebagai arsip.

BAB IV

PENDAFTARAN PERGANTIAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

Article 16

Correction

Permohonan pendaftaran pergantian kepengurusan Partai Politik diajukan secara tertulis kepada Menteri oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat Partai Politik.

Article 17

Correction

(1) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi persyaratan: a. pergantian kepengurusan dilakukan berdasarkan AD Partai Politik dan ART Partai Politik dari masing- masing Partai Politik yang dibuktikan dengan akta notaris; b. tidak sedang dalam perselisihan internal Partai Politik; dan c. telah membayar biaya permohonan pergantian kepengurusan melalui bank persepsi. (2) Besarnya biaya permohonan pergantian kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Article 18

(1) Permohonan pendaftaran pergantian kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat Partai Politik. (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan kelengkapan dokumen: a. akta notaris mengenai pergantian kepengurusan; b. surat keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dari mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik; dan c. bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Article 19

(1) Petugas memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Menteri mengesahkan pergantian kepengurusan Partai Politik yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan.

Article 20

(1) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan. (2) Salinan Keputusan Menteri dibuat 6 (enam) rangkap dengan ketentuan: a. 5 (lima) rangkap disampaikan kepada: 1. Percetakan Negara untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA; 2. Mahkamah Konstitusi; 3. Mahkamah Agung; 4. Komisi Pemilihan Umum; dan 5. Kementerian Dalam Negeri. b. 1 (satu) rangkap disimpan sebagai arsip.

Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERGANTIAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

Article 4

BAB Ketiga

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB III

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB IV

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB V

Article 21