PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2021 tentang KONSULTAN KEIMIGRASIAN

PERMEN Nomor 35 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah INDONESIA serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. 2. Wilayah Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Wilayah INDONESIA adalah seluruh wilayah INDONESIA serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan UNDANG-UNDANG. 3. Layanan Keimigrasian adalah layanan pemerintah di bidang Keimigrasian yang meliputi layanan Visa, Paspor, Izin Tinggal, dan Dokumen Keimigrasian lain. 4. Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik INDONESIA dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri. 5. Paspor Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA kepada warga negara INDONESIA untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. 6. Visa Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke Wilayah INDONESIA dan menjadi dasar untuk pemberian lzin Tinggal. 7. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri baik secara manual maupun elektronik untuk berada di Wilayah INDONESIA. 8. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara INDONESIA. 9. Penjamin adalah perorangan atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah INDONESIA. 10. Konsultan Keimigrasian adalah orang yang memberi pelayanan jasa keimigrasian yang telah mengikuti pelatihan pelaksana jasa keimigrasian dan dinyatakan lulus. 11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi. 14. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan UNDANG-UNDANG mengenai Keimigrasian. 15. Kementerian adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 16. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 17. Kantor Imigrasi adalah kantor imigrasi di daerah kabupaten, kota atau kecamatan. 18. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENETAPAN KANTOR KONSULTAN KEIMIGRASIAN

Article 5

Correction

(1) Pendaftaran kantor Konsultan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5) diajukan baik secara elektronik atau nonelektronik kepada Direktur Jenderal dengan mengisi data dan melampirkan: a. surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal yang ditandatangani pimpinan perusahaan; b. kartu tanda penduduk dan nomor pokok wajib pajak pimpinan perusahaan; c. rekening koran atau buku tabungan 3 (tiga) bulan terakhir sebesar: 1. Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) bagi pendaftaran kantor Konsultan Keimigrasian yang memiliki wilayah kerja meliputi seluruh Wilayah INDONESIA; 2. Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bagi pendaftaran kantor Konsultan Keimigrasian yang memiliki wilayah kerja dalam 1 (satu) provinsi; atau 3. Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) bagi pendaftaran kantor Konsultan Keimigrasian yang memiliki wilayah kerja dalam 1 (satu) provinsi dan luar negeri; dalam satu rekening atau dalam beberapa rekening yang diakumulasi jumlah totalnya; d. Nomor Induk Berusaha; e. bukti kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerja sama kantor; f. surat keterangan mempekerjakan Konsultan Keimigrasian yang telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus; g. sertifikat pelatihan Konsultan Keimigrasian dari tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf f; dan h. akta perusahaan terbaru. (2) Bagi calon kantor Konsultan Keimigrasian yang berbentuk perusahaan penempatan pekerja migran INDONESIA, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melampirkan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran INDONESIA. (3) Bagi calon kantor Konsultan Keimigrasian yang berbentuk biro perjalanan wisata, biro perjalanan ibadah umroh dan haji khusus, agen perjalanan wisata, agen perjalanan ibadah umroh dan haji khusus, serta biro perjalanan lainnya, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melampirkan sertifikat usaha pariwisata.

Article 6

(1) Bagi calon kantor Konsultan Keimigrasian yang memiliki wilayah kerja meliputi Wilayah INDONESIA harus melampirkan daftar kantor cabang perusahaan pada masing-masing provinsi. (2) Dalam hal pendaftaran diajukan untuk Konsultan Keimigrasian yang memiliki wilayah kerja dalam 1 (satu) Provinsi dan luar negeri, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus melampirkan surat keterangan memiliki pengalaman melakukan pengurusan Layanan Keimigrasian di luar negeri yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri.

Article 7

(1) Penetapan kantor Konsultan Keimigrasian dilaksanakan dengan tahapan yang meliputi: a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan; b. pembayaran biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian; c. profiling, verifikasi, pengecekan lapangan atau permintaan keterangan lain dan rekomendasi dari Direktorat Intelijen Keimigrasian; d. penerbitan Keputusan Direktur Jenderal. (2) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Direktur Jenderal dapat menunjuk Pejabat Imigrasi pada Kantor Wilayah atau Kantor Imigrasi. (3) Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku selama paling lama 5 (lima) tahun. (4) Penetapan kantor Konsultan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

BAB Kesatu

Pendaftaran

Article 5

Correction

Article 6

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Article 14

Correction

Sanksi administratif terdiri atas: a. teguran tertulis; b. pengenaan denda administratif; c. pembinaan Keimigrasian terhadap pimpinan Konsultan Keimigrasian; d. pembekuan sementara izin pelayanan pengurusan Layanan Keimigrasian selama 6 (enam) bulan; e. penyegelan izin pelayanan pengurusan selama 1 (satu) tahun; dan f. pencabutan penetapan Direktur Jenderal.

Article 15

Correction

(1) Kantor Konsultan Keimigrasian yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 13 dijatuhi sanksi administratif berupa teguran tertulis, dengan terlebih dahulu diberikan pemberitahuan bahwa kantor Konsultan Keimigrasian telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 13 dan apabila tidak diindahkan dan tidak mengajukan keberatan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja maka pengenaan sanksi dijatuhkan. (2) Kantor Konsultan Keimigrasian yang telah dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali selama 6 (enam) bulan dan/atau kantor Konsultan Keimigrasian yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sampai dengan huruf d dijatuhi sanksi administratif berupa: a. pengenaan denda administratif; b. pembinaan Keimigrasian terhadap pimpinan Konsultan Keimigrasian di Rumah Detensi Imigrasi atau di tempat lain yang ditentukan selama 7 (tujuh) hari; atau c. pembekuan sementara izin pelayanan pengurusan Layanan Keimigrasian selama 6 (enam) bulan, dengan terlebih dahulu diberikan pemberitahuan bahwa kantor Konsultan Keimigrasian telah melanggar Pasal 12 huruf b sampai dengan huruf d dan apabila tidak diindahkan dan tidak mengajukan keberatan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja maka pengenaan sanksi dijatuhkan. (3) Kantor Konsultan Keimigrasian yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan kantor Konsultan Keimigrasian yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c selama 2 kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir, dikenai sanksi administratif berupa: a. pengenaan denda administratif; atau b. penyegelan izin pelayanan pengurusan selama 1 (satu) tahun dengan terlebih dahulu diberikan pemberitahuan bahwa kantor Konsultan Keimigrasian telah melanggar Pasal 12 huruf e dan kantor Konsultan Keimigrasian yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c selama 2 kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir dan apabila tidak diindahkan dan tidak mengajukan keberatan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja maka pengenaan sanksi dijatuhkan. (4) Kantor Konsultan Keimigrasian yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c selama 2 kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir dijatuhi sanksi administratif berupa penyegelan izin pelayanan pengurusan selama 1 (satu) tahun atau denda administratif atau pembinaan di rumah detensi atau tempat lain yang ditunjuk selama 14 (empat belas) hari, dengan terlebih dahulu diberikan surat pemberitahuan dan apabila tidak diindahkan dan tidak mengajukan keberatan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja maka pengenaan sanksi dijatuhkan.

Article 16

(1) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan b dilakukan oleh: a. Direktur Jenderal; atau b. Pejabat Imigrasi pada Kantor Wilayah atau Kantor Imigrasi. (2) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c sampai dengan f dilakukan oleh Direktur Jenderal. (3) Penjatuhan sanksi administratif oleh Pejabat Imigrasi pada Kantor Wilayah atau Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Direktur Jenderal.

Article 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2021 tentang KONSULTAN KEIMIGRASIAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Kesatu

Article 5

Article 6

BAB Kedua

Article 7

BAB IV

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB V

Article 12

Article 13

BAB VI

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB VII

Article 18

BAB VIII

Article 19