PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2022 tentang TATA KELOLA KEBIJAKAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PERMEN Nomor 3 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB 2

Pengusulan

Article 8

Correction

(1) Dalam mengajukan usulan Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Kerja Pemangku Kepentingan berkoordinasi dengan Badan. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menilai: a. urgensitas usulan Kebijakan Publik; b. kesesuaian dan ketepatan usulan Kebijakan Publik dengan rencana kerja pemerintah, visi misi Kementerian, rencana strategis Kementerian, dan kemampuan keuangan negara; dan c. risiko atau dampak dari usulan Kebijakan Publik. (3) Untuk menilai usulan Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan: a. identifikasi dan validasi masalah; dan b. penyaringan dan konsultasi publik. (4) Identifikasi dan validasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan terhadap: a. sumber masalah kebijakan yang mendorong inisiatif tindak lanjut perumusan kebijakan; b. isu kebijakan yang merupakan bagian dari program prioritas nasional; c. masalah kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan sektor kepentingan umum dan/atau kelompok masyarakat rentan; dan d. masalah kebijakan yang menjadi perhatian khusus atau spesifik dari stakeholder. (5) Penyaringan dan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui: a. proses penyaringan masalah secara ilmiah dan demokratis; b. agenda kebijakan mendesak untuk mengatasi permasalahan aktual; c. pemetaan terhadap variabel permasalahan lainnya yang terkait.

Article 9

Dalam hal hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyepakati untuk dibentuk Kebijakan Publik, Unit Kerja Pemangku Kepentingan mengajukan konsep rancangan Kebijakan Publik kepada Badan.

Article 10

Berdasarkan konsep rancangan Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Unit Kerja Pemangku Kepentingan berkolaborasi dengan Badan melakukan: a. pembentukan tim; b. penyusunan naskah Prakebijakan; c. penentuan pilihan kebijakan; d. perumusan rancangan Kebijakan Publik berdasarkan penentuan pilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan e. penetapan kebijakan definitif.

Article 11

(1) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditetapkan oleh: a. Kepala Badan, untuk perumusan kebijakan tingkat Kementerian; atau b. Pimpinan Unit Kerja Pemangku Kepentingan, untuk perumusan kebijakan tingkat teknis. (2) Dalam hal diperlukan, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan unsur dari: a. kementerian/lembaga terkait; b. ahli; dan c. pihak lain yang terkait dengan substansi kebijakan publik.

Article 12

(1) Tim menyusun naskah Prakebijakan yang memuat dokumen pertimbangan akademik dan Draf Awal Kebijakan. (2) Dokumen pertimbangan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat latar belakang yang berisi urgensi permasalahan, landasan teori dan metodologi, serta tujuan dan sasaran dari kebijakan. (3) Draf Awal Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal ihwal yang akan diatur dalam kebijakan disertai konsekuensinya.

Article 13

(1) Tim menyusun pilihan kebijakan berdasarkan naskah Prakebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (2) Penyusunan pilihan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. tujuan dan sasaran kebijakan; b. karakteristik masyarakat yang terdampak; c. kaidah pengetahuan; dan d. prinsip otonom, keadilan, dan keseimbangan. (3) Pilihan kebijakan yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat prediksi realistis yang berkaitan dengan keuntungan dan resiko kerugian dari kebijakan tersebut. (4) Untuk menjamin tingkat akurasi dari pilihan kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (3), tim melakukan konsultasi publik untuk menerima masukan atau tanggapan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB 3

Perumusan

Article 10

Correction

Berdasarkan konsep rancangan Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Unit Kerja Pemangku Kepentingan berkolaborasi dengan Badan melakukan: a. pembentukan tim; b. penyusunan naskah Prakebijakan; c. penentuan pilihan kebijakan; d. perumusan rancangan Kebijakan Publik berdasarkan penentuan pilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan e. penetapan kebijakan definitif.

Article 11

Correction

(1) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditetapkan oleh: a. Kepala Badan, untuk perumusan kebijakan tingkat Kementerian; atau b. Pimpinan Unit Kerja Pemangku Kepentingan, untuk perumusan kebijakan tingkat teknis. (2) Dalam hal diperlukan, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan unsur dari: a. kementerian/lembaga terkait; b. ahli; dan c. pihak lain yang terkait dengan substansi kebijakan publik.

Article 12

(1) Tim menyusun naskah Prakebijakan yang memuat dokumen pertimbangan akademik dan Draf Awal Kebijakan. (2) Dokumen pertimbangan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat latar belakang yang berisi urgensi permasalahan, landasan teori dan metodologi, serta tujuan dan sasaran dari kebijakan. (3) Draf Awal Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal ihwal yang akan diatur dalam kebijakan disertai konsekuensinya.

Article 13

(1) Tim menyusun pilihan kebijakan berdasarkan naskah Prakebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (2) Penyusunan pilihan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. tujuan dan sasaran kebijakan; b. karakteristik masyarakat yang terdampak; c. kaidah pengetahuan; dan d. prinsip otonom, keadilan, dan keseimbangan. (3) Pilihan kebijakan yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat prediksi realistis yang berkaitan dengan keuntungan dan resiko kerugian dari kebijakan tersebut. (4) Untuk menjamin tingkat akurasi dari pilihan kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (3), tim melakukan konsultasi publik untuk menerima masukan atau tanggapan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Article 14

(1) Terhadap pilihan kebijakan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan analisis oleh tim. (2) Tim menyusun simpulan dan rekomendasi berdasarkan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tim menyusun rancangan Kebijakan Publik berdasarkan simpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Tim melakukan pendalaman dan penguatan terhadap rancangan Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui diskusi publik yang melibatkan unsur dari: a. kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; b. ahli; dan c. organisasi atau lembaga swadaya masyarakat.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2022 tentang TATA KELOLA KEBIJAKAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 16

BAB Kesatu

Article 4

Article 5

Article 6

BAB Kedua

Article 7

BAB 1

Article 7

Article 8

Article 9

BAB 2

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB 3

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB 4

Article 14

Article 15

BAB 4

Article 15

BAB Ketiga

Article 16

BAB III

Article 17

BAB IV

Article 18

Article 19