PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMBLOKIRAN DAN PEMBUKAAN PEMBLIKIRAN AKSES SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM YAYASAN DAN PERKUMPULAN

PERMEN Nomor 28 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB II

PEMBLOKIRAN AKSES YAYASAN DAN PERKUMPULAN

Article 3

Pemblokiran Akses Yayasan dapat diajukan oleh: a. pembina dengan jumlah paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah pembina yang dibuktikan dengan melampirkan dokumen berupa salinan akta notaris atau fotokopi salinan akta notaris yang telah dilegalisasi oleh Notaris yang terakhir tercatat dalam data SABH; b. organ Yayasan dan/atau para pihak yang berkepentingan terhadap Yayasan dengan melampirkan dokumen berupa bukti pendaftaran gugatan pada perkara Perdata dan/ atau Tata Usaha Negara, putusan provisi, penetapan pengadilan atau penetapan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menyatakan hal tersebut; atau c. instansi pemerintah terkait dan/atau pimpinan lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Article 4

Pemblokiran Akses Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan berdasarkan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Article 5

Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan Pemblokiran Akses Yayasan.

Article 6

Persetujuan atau penolakan Pemblokiran Akses Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Article 7

(1) Dalam hal tertentu Menteri dapat melakukan Pemblokiran Akses Yayasan tanpa adanya permohonan. (2) Alasan Pemblokiran Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pihak terkait.

Article 8

Permohonan Pemblokiran Akses Perkumpulan dapat diajukan oleh: a. organ Perkumpulan dan/atau para pihak yang berkepentingan terhadap Perkumpulan dengan melampirkan bukti pendaftaran gugatan pada perkara Perdata atau Tata Usaha Negara, putusan provisi, penetapan pengadilan atau penetapan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menyatakan hal tersebut; dan b. instansi pemerintah terkait dan/ atau pimpinan lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Article 9

Pemblokiran Akses Perkumpulan dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Article 10

Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan Pemblokiran Akses Perkumpulan.

Article 11

Persetujuan atau penolakan Pemblokiran Akses Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Article 12

(1) Dalam hal tertentu Menteri dapat melakukan Pemblokiran Akses Perkumpulan tanpa adanya permohonan. (2) Alasan Pemblokiran Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pihak terkait.

BAB III

PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN AKSES YAYASAN DAN PERKUMPULAN

Article 13

Pembukaan Pemblokiran Akses dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Article 14

Permohonan pembukaan Pemblokiran Akses Yayasan dapat diajukan oleh: a. pembina dengan jumlah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pembina yang dibuktikan dengan melampirkan salinan Akta Notaris atau fotokopi salinan Akta Notaris yang dilegalisasi oleh Notaris yang terakhir tercatat dalam data SABH; atau b. organ dan/atau para pihak yang berkepentingan terhadap Yayasan dengan melampirkan salinan resmi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, penetapan pengadilan atau penetapan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang menyatakan hal tersebut.

Article 15

Permohonan pembukaan Pemblokiran Akses Perkumpulan diajukan oleh organ dan atau para pihak berkepentingan terhadap Perkumpulan dengan melampirkan salinan resmi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, penetapan perdamaian yang dikeluarkan pengadilan, atau penetapan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menyatakan hal tersebut.

Article 16

Permohonan pembukaan Pemblokiran Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan Pasal 8 huruf b diajukan oleh pemohon pemblokiran.

Article 17

Permohonan pembukaan Pemblokiran Akses diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan menyebutkan alasan dan melampirkan dokumen terkait dengan alasan tersebut.

Article 18

Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan pembukaan Pemblokiran Akses.

Article 19

(1) Dalam hal tertentu, Menteri dapat melakukan pembukaan Pemblokiran Akses tanpa adanya permohonan. (2) Pembukaan Pemblokiran Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pihak terkait mengenai alasan pembukaan Pemblokiran Akses.

Article 20

Persetujuan atau penolakan pembukaan Pemblokiran Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.