Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan…

Article 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG PENGHARGAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA KRITERIA PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAM I. KANTOR IMIGRASI a. Aksesibilitas dan Ketersediaan Fasilitas (Pemohon) No Kriteria Ketersediaan Data Pendukung Ada Proses Tidak 1 Maklumat pelayanan 2 Ruang/loket/kotak Pengaduan/nomor telepon pengaduan 3 Toilet khusus penyandang disabilitas 4 Lantai pemandu (guiding block) 5 Informasi pelayanan publik 6 Ruang laktasi/menyusui 7 Ruang bermain anak 8 Rambu-rambu kelompok rentan 9 Alat bantu kelompok rentan 10 Jalan landai (ramp) 11 Loket/layanan khusus bagi lanjut usia, anak, ibu hamil dan penyandang disabilitas 12 Tempat ibadah 13 Pusat informasi pelayanan/helpdesk b. Ketersediaan Petugas yang Siaga No Kriteria Ketersediaan Data Pendukung Ada Tidak 1 Ketersediaan petugas yang siaga melayani kelompok rentan c. Kepatuhan Pejabat. Pegawai dan Pelaksana terhadap Standar Pelayanan No Kriteria Patuh Cukup Patuh Kurang patuh Data Pendukung 1 Antrian pelayanan pasport 2 Proses penerbitan pasport baru 3 Proses penerbitan pasport penggantian 4 Perpanjangan ijin tinggal kunjungan II. LEMBAGA PEMASYARAKATAN a. Aksesibilitas dan Ketersediaan Fasilitas (Pengunjung) No Kriteria Ketersediaan Data Pendukung Ada Proses Tidak 1 Maklumat pelayanan 2 Ruang/loket/kotak pengaduan 3 Toilet khusus penyandang disabilitas 4 Lantai pemandu (guiding block) 5 Informasi pelayanan publik 6 Ruang laktasi /menyusui 7 Ruang bermain anak 8 Rambu-rambu kelompok rentan 9 Alat bantu kelompok rentan 10 Jalan landai (ramp) 11 Loket/layanan khusus bagi lanjut usia, anak, ibu hamil dan penyandang disabilitas b. Aksesibilitas dan Ketersediaan Fasilitas (Warga Binaan Pemasyarakatan/WBP) No Kriteria Ketersediaan Data Pendukung Ada Proses Tidak 1 Ruang/loket/kotak pengaduan 2 Toilet khusus bagi WBP penyandang disabilitas 3 Lantai pemandu (guiding block) 4 Informasi pelayanan publik 5 Ruang laktasi/menyusui * 6 Ruang bermain anak * 7 Rambu-rambu kelompok rentan 8 Alat bantu kelompok rentan 9 Jalan landai (ramp) 10 Layanan khusus bagi WBP lanjut usia, anak, ibu hamil dan penyandang disabilitas 11 Tempat ibadah 12 Sarana olahraga dan rekreasi 13 Pelayanan kesehatan 14 Persediaan air bersih 15 Persediaan makanan dan minuman yang layak 16 Alat kebersihan 17 Sarana komunikasi dan informasi 18 Pemisahan blok 19 Ruang kunjungan 20 Akomodasi 1. Ventilasi dan penerangan 2. Instalasi sanitasi 3. Instalasi mandi (toilet dan air) 4. Sarana tidur yang layak 21 Layanan perpustakaan 22 Kerja sama dengan instansi terkait dalam pemberian program 23 Buku registrasi 24 Prosedur/sarana pengaduan bagi WBP 25 Pemberian program pembinaan Keterangan: *) hanya untuk Lapas Perempuan atau Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) c. Ketersediaan Petugas yang Siaga No Kriteria Ketersediaan Data Pendukung Ada Tidak 1 Ketersediaan petugas yang siaga melayani kelompok rentan 2 Ketersediaan tenaga kesehatan/psikolog d. Kepatuhan Pejabat, Pegawai dan Pelaksana terhadap Standar Pelayanan No Kriteria Patuh Cukup Patuh Kurang patuh Data Pendukung 1 Layanan asimilasi tindak pidana (khusus dan umum) 2 Layanan bimbingan kerja 3 Layanan bimbingan rohani 4 Layanan cuti 1. Bersyarat tindak pidana tertentu 2. Bersyarat tindak pidana umum 3. Menjelang bebas tindak pidana tertentu dan umum 4. Mengunjungi keluarga 5 Layanan fasilitas bantuan hukum 6 Layanan izin luar biasa 7 Layanan kegiatan kesenian dan olahraga 8 Layanan penyuluhan hukum 9 Layanan pembebasan bersyarat tindak pidana tertentu dan tindak pidana umum 10 Layanan pemindahan atas permintaan sendiri/keluarga/kuasa hukum 11 Layanan pendidikan dan penyediaan bahan bacaan 12 Layanan kunjungan warga binaan pemasyarakatan 13 Layanan pengaduan 14 Layanan kesehatan 15 Layanan rehabilitasi sosial bagi pengguna napza 16 Layanan makan dan air bersih 17 Layanan pemberian pakaian perlengkapan makan, mandi, cuci dan tidur III. RUMAH TAHANAN a. Aksesibilitas dan Ketersediaan Fasilitas (Pengunjung) No Kriteria Ketersediaan Data Pendukung Ada Proses Tidak 1 Maklumat pelayanan 2 Ruang/loket/kotak pengaduan 3 Toilet khusus penyandang disabilitas 4 Lantai pemandu (guiding block) 5 Informasi pelayanan publik 6 Ruang laktasi /menyusui 7 Ruang bermain anak 8 Rambu-rambu kelompok rentan 9 Alat bantu kelompok rentan 10 Jalan landai (ramp) 11 Loket/layanan khusus bagi lanjut usia, anak, ibu hamil dan penyandang disabilitas b. Aksesibilitas dan Ketersediaan Fasilitas (Warga Binaan Pemasyarakatan/WBP) No Kriteria Ketersediaan Data Pendukung Ada Proses Tidak 1 Ruang/loket/kotak pengaduan 2 Toilet khusus bagi WBP penyandang disabilitas 3 Lantai pemandu (guiding block) 4 Informasi pelayanan publik 5 Ruang laktasi/menyusui * 6 Ruang bermain anak * 7 Rambu-rambu kelompok rentan 8 Alat bantu kelompok rentan 9 Jalan landai (ramp) 10 Layanan khusus bagi WBP lanjut usia, anak, ibu hamil dan penyandang disabilitas 11 Tempat Ibadah 12 Sarana olahraga dan rekreasi 13 Pelayanan kesehatan 14 Persediaan air bersih 15 Persediaan makanan dan minuman yang layak 16 Alat kebersihan 17 Sarana komunikasi dan informasi 18 Pemisahan blok 19 Ruang kunjungan 20 Akomodasi 1. Ventilasi dan penerangan 2. Instalasi sanitasi 3. Instalasi mandi (toilet dan air) 4. Sarana tidur yang layak 21 Layanan perpustakaan 22 Kerja sama dengan instansi terkait dalam pemberian program 23 Buku registrasi 24 Prosedur/sarana pengaduan bagi WBP 25 Pemberian program pembinaan Keterangan: *) hanya untuk Rutan Perempuan atau Lembaga Penitipan Anak Sementara (LPAS) c. Ketersediaan Petugas yang Siaga No Kriteria Ketersediaan Data Pendukung Ada Tidak 1 Ketersediaan petugas yang siaga melayani kelompok rentan. 2 Ketersediaan tenaga kesehatan/psikolog d. Kepatuhan Pejabat, Pegawai dan Pelaksana terhadap Standar Pelayanan No Kriteria Patuh Cukup Patuh Kurang patuh Data Pendukung 1 Layanan bimbingan kegiatan 2 Layanan bimbingan rohani 3 Layanan fasilitas bantuan hukum 4 Layanan izin luar biasa 5 Layanan kegiatan kesenian dan olahraga 6 Layanan konsultasi hukum 7 Layanan pendidikan dan penyediaan bahan bacaan 8 Layanan kunjungan tahanan 9 Layanan pengaduan 10 Layanan kesehatan 11 Layanan rehabilitasi sosial bagi pengguna napza 12 Layanan makan dan air bersih 13 Layanan pemberian pakaian perlengkapan makan, mandi, cuci dan tidur IV. BALAI PEMASYARAKATAN a. Aksesibilitas dan Ketersediaan Fasilitas (Klien) No Kriteria Ketersediaan Data Pendukung Ada Proses Tidak 1 Maklumat pelayanan 2 Ruang/loket/kotak pengaduan 3 Toilet khusus bagi klien penyandang disabilitas 4 Lantai pemandu (guiding block) 5 Informasi pelayanan publik 6 Ruang laktasi /menyusui 7 Ruang bermain anak 8 Rambu-rambu kelompok rentan 9 Alat bantu kelompok rentan 10 Jalan landai (ramp) 11 Loket/layanan khusus bagi klien lanjut usia, anak-anak, ibu hamil dan penyandang disabilitas 12 Layanan konsultasi 13 Program pembimbingan 14 Informasi prosedur/alur pengaduan 15 Ruang tunggu b. Ketersediaan Petugas yang Siaga No Kriteria Ketersediaan Data Pendukung Ada Tidak 1 Ketersediaan petugas yang siaga melayani kelompok rentan. 2 Ketersediaan petugas yang profesional/tersertifikasi (Jabatan Fungsional PK) c. Kepatuhan Pejabat, Pegawai dan Pelaksana terhadap Standar Pelayanan No Kriteria Patuh Cukup Patuh Kurang Patuh Data Pendukung 1 Layanan bimbingan klien dewasa 2 Layanan pemberian izin ke luar kota bagi klien 3 Layanan pelimpahan bimbingan klien 4 Layanan izin ke luar negeri bagi klien 5 Layanan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum 6 Layanan konseling klien dewasa 7 Layanan konseling anak 8 Layanan bimbingan klien anak 9 Layanan penelitian kemasyarakatan anak 10 Layanan penelitian kemasyarakatan dewasa V. BALAI HARTA PENINGGALAN a. Aksesibilitas dan Ketersediaan Fasilitas (Pengunjung) No Kriteria Ketersediaan Data Pendukung Ada Proses Tidak 1 Maklumat pelayanan 2 Ruang/loket/kotak pengaduan/nomor telepon pengaduan 3 Toilet khusus penyandang disabilitas 4 Lantai pemandu (guiding block) 5 Informasi pelayanan publik 6 Ruang laktasi/menyusui 7 Ruang bermain anak 8 Rambu-rambu kelompok rentan 9 Alat bantu kelompok rentan 10 Jalan landai (ramp) 11 Loket/layanan khusus bagi lanjut usia, anak-anak, ibu hamil dan penyandang disabilitas 12 Tempat ibadah b. Ketersediaan Petugas yang Siaga No Kriteria Ketersediaan Data Pendukung Ada Tidak 1 Ketersediaan petugas yang siaga melayani kelompok rentan c.Kepatuhan Pejabat, Pegawai dan Pelaksana terhadap Standar Pelayanan No Kriteria Patuh Cukup Patuh Kurang patuh Data Pendukung 1 Pelayanan pengurusan harta kekayaan 2 Tidak hadir (Afwezighead) 3 Pelayanan pengurusan harta peninggalan tidak ada 4 Kuasanya (Onbeheerde Nalatenchappen) 5 Pelayanan kepailitan 6 Pelayanan pengampu pengawas 7 Pelayanan wasiat tertutup 8 Pelayanan perwalian 9 Pelayanan program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG PENGHARGAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (KANTOR WILAYAH) Jalan .................................................................................... Telepon ............................. Faksimili ............................ Laman : .............................. Email ............................... BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI NOMOR : ........................... Pada hari ini, .............., tanggal ............., bulan........, tahun......., kami masing-masing : 1. ......... (nama pejabat Ketua Tim Verifikasi), ....., (NIP dan jabatan), selanjutnya disebut Pihak Pertama, dan 2. ......... (nama Kepala UPT) ........... , selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah melaksanakan verifikasi : 1. ................................................... 2. ................................................... 3. dan seterusnya. Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan................... Dibuat di.................... PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA, (Tanda Tangan) (Tanda Tangan) Nama Lengkap Nama lengkap LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG PENGHARGAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA FORMAT BERITA ACARA PENGUJIAN DAN PENILAIAN PENGHARGAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Jalan .................................................................................... Telepon ............................. Faksimili ............................ Laman : .............................. Email ............................... BERITA ACARA HASIL PENGUJIAN DAN PENILAIAN NOMOR : ........................... Pada hari ini .............. tanggal ..............bulan........tahun......., Tim Penguji dan Penilai yang terdiri dari : 1. Nama : ..................................selaku.................................... 2. Nama : ..................................selaku................................... 3. Nama :...................................selaku................................... 4. dan seterusnya..................... Telah melakukan pengujian dan penilaian terhadap hasil verifikasi pada : Nama UPT : ................................... Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya berdasarkan............. dan ditanda tangani di ...................pada hari dan tanggal tersebut diatas. TIM PENGUJI DAN PENILAI 1. KETUA TIM Nama Lengkap NIP.................. 2. WAKIL KETUA Nama Lengkap NIP.................. 3. SEKRETARIS Nama Lengkap NIP.................. 4. ANGGOTA Nama Lengkap NIP................... PENUTUP Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penilaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan Pelayanan Publik untuk masyarakat berdasarkan Prinsip HAM. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15