PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris

PERMEN Nomor 25 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN UJIAN

Article 9

(1) Untuk dapat menjadi Notaris, Calon Notaris wajib mengikuti Ujian. (2) Untuk mengikuti Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Notaris wajib mengajukan pendaftaran. (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Article 10

(1) Dalam mengajukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Calon Notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga Negara INDONESIA; b. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan; c. sudah melaksanakan program magang di kantor Notaris paling singkat 2 (dua) tahun di kantor Notaris yang mempunyai masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun dan telah menerbitkan paling sedikit 100 (seratus) akta; d. dalam program magang di kantor Notaris telah berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit pada 20 (dua puluh) akta; e. tidak berstatus tersangka maupun terdakwa atas tindak pidana; f. telah lulus ujian kode etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris; dan g. telah menentukan rencana wilayah tempat kedudukan pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi: a. kartu tanda penduduk; b. pas foto terbaru dengan latar belakang berwarna merah; c. ijazah sarjana hukum dan ijazah magister kenotariatan atau ijazah program pendidikan spesialis notariat bagi lulusan pendidikan sebelum berlakunya UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; d. surat keterangan/sertifikat magang dari Organisasi Notaris; e. sertifikat kelulusan kode etik yang diselenggarakan Organisasi Notaris; f. surat keterangan telah berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit pada 20 (dua puluh) akta dari satu kantor Notaris tempat Calon Notaris magang; dan g. surat pernyataan di atas materai dari Calon Notaris bahwa yang bersangkutan tidak berstatus tersangka maupun terdakwa atas tindak pidana. (3) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diunggah secara elektronik.

Article 11

(1) Setiap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib dilakukan pemeriksaan oleh panitia pelaksana teknis Ujian. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen diterima.

Article 12

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dokumen dinyatakan lengkap, Calon Notaris melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Notaris menerima: a. pilihan waktu dan tempat Ujian; b. nomor dan kartu peserta Ujian; dan c. informasi panduan mengikuti Ujian.

Article 13

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dokumen dinyatakan tidak lengkap, panitia pelaksana teknis Ujian memberitahukan kepada Calon Notaris untuk melengkapi kelengkapan dokumen secara elektronik.

Article 14

Dalam hal terdapat kesalahan administratif dalam pengisian formulir pendaftaran, menjadi tanggung jawab Calon Notaris.