PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2012 tentang PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PERMEN Nomor 25 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB II

LAPORAN PENGADUAN

Article 2

(1) Pegawai atau masyarakat dapat menyampaikan Laporan Pengaduan. (2) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi adanya dugaan: a. pelanggaran kode etik Pegawai; b. pelanggaran disiplin Pegawai; dan c. tindak pidana, yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Article 3

(1) Setiap Pegawai yang melihat atau mengetahui dugaan pelanggaran kode etik Pegawai, pelanggaran disiplin Pegawai, dan/atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib menyampaikan Laporan Pengaduan. (2) Masyarakat yang melihat atau mengetahui dugaan pelanggaran kode etik Pegawai, pelanggaran disiplin Pegawai, dan/atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat menyampaikan Laporan Pengaduan. (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak menyampaikan Laporan Pengaduan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Article 4

(1) Menteri membentuk Unit Layanan Pengaduan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Inspektorat Jenderal. (2) Pada setiap unit eselon I, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis harus dibentuk Unit Layanan Pengaduan yang ditetapkan oleh kepala satuan kerja.

Article 5

Unit Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas: a. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Laporan Pengaduan; b. mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pelapor; c. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pelapor; d. melakukan telaahan Laporan Pengaduan; dan e. menyiapkan laporan hasil telaahan untuk disampaikan kepada Inspektur Jenderal atau kepala satuan kerja.

Article 6

(1) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan secara: a. langsung; dan/atau b. tidak langsung. (2) Laporan Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Unit Layanan Pengaduan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Unit Layanan Pengaduan pada setiap satuan kerja. (3) Laporan Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui: a. website resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. surat elektronik dengan alamat itjen@kemenkumham.go.id; c. PO Box 3489; dan/atau d. saluran telepon pengaduan pada nomor 08170003489.

Article 7

(1) Laporan Pengaduan paling sedikit memuat: a. tempat kejadian; b. waktu kejadian; c. pihak yang terlibat; dan d. kronologis kejadian. (2) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebaiknya dilengkapi dengan dokumen atau bukti pendukung lainnya.

Article 8

Laporan Pengaduan, termasuk yang tidak memuat dan tidak melampirkan identitas Pelapor, wajib ditindaklanjuti oleh Unit Layanan Pengaduan.

Article 9

(1) Dalam hal identitas Pelapor diketahui, Unit Layanan Pengaduan dan/atau Pegawai wajib merahasiakan identitas Pelapor. (2) Anggota Unit Layanan Pengaduan dan/atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban merahasiakan identitas Pelapor dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMERIKSAAN LAPORAN PENGADUAN

Article 10

(1) Unit Layanan Pengaduan melakukan telaahan Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Telaahan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Laporan Pengaduan. (3) Dalam hal Laporan Pengaduan disampaikan melalui Unit Layanan Pengaduan pada satuan kerja, hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Inspektorat Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya telaahan Laporan Pengaduan.

Article 11

Hasil telaahan Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 12

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa: a. pelanggaran kode etik Pegawai; b. pelanggaran disiplin Pegawai; c. dugaan tindak pidana; d. bukan pelanggaran kode etik Pegawai; atau e. bukan pelanggaran disiplin Pegawai.

Article 13

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan merupakan pelanggaran kode etik Pegawai atau pelanggaran disiplin Pegawai, pemeriksa pada Inspektorat Jenderal atau pemeriksa pada satuan kerja memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk: a. menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. memerintahkan mengembalikan uang negara. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat dugaan tindak pidana, hasil pemeriksaan disampaikan kepada instansi yang berwenang.

Article 14

Dalam hal hasil pemeriksaan merupakan bukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dan huruf e, atau bukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Inspektur Jenderal merekomendasikan pemulihan nama baik terlapor.

Article 15

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang telah diputuskan oleh pejabat yang berwenang disampaikan kepada Inspektur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan tersebut ditetapkan.

Article 16

Inspektur Jenderal menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan kepada Menteri dalam bentuk laporan pelaksanaan pemeriksaan.

Article 17

Inspektur Jenderal melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14.

Article 18

Pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan Laporan Pengaduan dari Unit Layanan Pengaduan sesuai dengan tempat Laporan Pengaduan disampaikan.