PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

PERMEN Nomor 23 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENANGANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT

Article 3

Correction

(1) Panitia RANHAM melaksanakan Yankomas yang meliputi: a. Komunikasi yang dikomunikasikan; dan b. Komunikasi yang tidak/belum dikomunikasikan. (2) Yankomas yang tidak/belum dikomunikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat kasuistis dan mendesak.

Article 4

Correction

(1) Panitia RANHAM dalam melaksanakan penanganan Yankomas yang dikomunikasikan menyelenggarakan fungsi: a. menerima dan menindaklanjuti Komunikasi; b. menelaah dugaan pelanggaran hak asasi manusia; dan c. melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi. (2) Panitia RANHAM dalam melaksanakan penanganan Yankomas yang tidak/belum dikomunikasikan menyelenggarakan fungsi: a. melakukan identifikasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia; b. menelaah dugaan pelanggaran hak asasi manusia; dan c. melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi.

Article 5

Komunikasi yang dapat dikomunikasikan harus memenuhi syarat: www.djpp.kemenkumham.go.id a. memiliki identitas Penyampai Komunikasi yang jelas; b. mempunyai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; c. memuat hak asasi manusia yang diduga telah dilanggar; d. memuat tujuan pengajuan Komunikasi, fakta, dan data; e. tidak memiliki motivasi politik; dan f. tidak menggunakan bahasa yang kasar atau berisi kata-kata yang menghina negara termasuk simbol negara.

Article 6

(1) Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat disampaikan kepada Panitia RANHAM secara: a. langsung; dan b. tidak langsung. (2) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara langsung oleh Penyampai Komunikasi kepada sekretariat Panitia RANHAM, dengan mengisi formulir Komunikasi dan melampirkan dokumen pendukung. (3) Penyampaian Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan sendiri oleh korban atau pihak lain yang mengetahui baik secara langsung maupun tidak langsung tentang terjadinya dugaan pelanggaran hak asasi manusia. (4) Penyampaian Komunikasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dengan menggunakan: a. surat; b. faksimile; atau c. surat elektronik, kepada sekretariat Panitia RANHAM dengan melampirkan dokumen pendukung. (5) Format formulir Komunikasi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 7

(1) Panitia RANHAM memeriksa Komunikasi beserta kelengkapan dokumen pendukung. (2) Dalam hal masih terdapat kekurangan dokumen pendukung, Panitia RANHAM memberitahukan secara tertulis kepada Penyampai Komunikasi untuk melengkapi dokumen pendukung dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan disampaikan. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Apabila Penyampai Komunikasi tidak melengkapi kekurangan dokumen pendukung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyampai Komunikasi dianggap mencabut Komunikasinya.

Article 8

(1) Komunikasi yang telah diperiksa oleh Panitia RANHAM dilakukan penelaahan. (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan: a. para pihak; b. waktu, tempat, dan kronologis terjadinya dugaan pelanggaran hak asasi manusia; c. hak asasi manusia yang dilanggar; dan d. instansi/lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan aspek hukum dan hak asasi manusia. (4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat saran dan tindak lanjut penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia.

Article 9

(1) Sekretariat Panitia RANHAM melakukan identifikasi dugaan permasalahan hak asasi manusia yang tidak/belum dikomunikasikan. (2) Identifikasi dugaan permasalahan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan data/informasi yang berasal dari: a. media cetak dan elektronik; b. instansi/lembaga pemerintah, organisasi, atau anggota masyarakat; dan/atau c. pengamatan secara langsung ke lokasi terjadinya dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Article 10

(1) Hasil identifikasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak/belum dikomunikasikan dilakukan penelaahan. (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan: a. para pihak; www.djpp.kemenkumham.go.id b. waktu, tempat, dan kronologis terjadinya dugaan pelanggaran hak asasi manusia; c. hak asasi manusia yang dilanggar; dan d. instansi/lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan aspek hukum dan hak asasi manusia. (4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat saran dan tindak lanjut penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia.

Article 11

(1) Panitia RANHAM menyusun Surat Koordinasi berdasarkan hasil telaahan Komunikasi, untuk mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia. (2) Surat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Ketua Panitia RANHAM atau pejabat yang ditunjuk untuk menangani Yankomas. (3) Surat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada instansi/lembaga pemerintah yang diduga melanggar hak asasi manusia dengan tembusan kepada Penyampai Komunikasi.

Article 12

Surat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling sedikit memuat: a. dugaan pelanggaran hak asasi manusia; b. nama jabatan dan/atau nama instansi/lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan pelindungan dan pemenuhan hak asasi manusia; c. masukan bagi instansi/lembaga pemerintah; dan d. permintaan informasi penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Article 13

(1) Panitia RANHAM melakukan pemantauan Surat Koordinasi yang telah disampaikan kepada instansi/lembaga pemerintah. (2) Dalam hal instansi/lembaga pemerintah tidak menindaklanjuti Surat Koordinasi yang telah disampaikan oleh Panitia RANHAM, Panitia RANHAM menyampaikan Surat Koordinasi susulan I dan susulan II. (3) Surat Koordinasi susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala setiap 2 (dua) bulan atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 14

(1) Dalam hal instansi/lembaga pemerintah tidak menindaklanjuti Surat Koordinasi sampai dengan Surat Koordinasi susulan II, Panitia RANHAM menyampaikan Surat Rekomendasi. (2) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada atasan instansi/lembaga pemerintah.

Article 15

(1) Surat Rekomendasi disusun oleh Ketua Panitia RANHAM atau pejabat yang ditunjuk untuk menangani Yankomas. (2) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. dugaan pelanggaran hak asasi manusia; b. nama jabatan dan/atau nama instansi/lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan pelindungan dan pemenuhan hak asasi manusia; c. masukan bagi atasan instansi/lembaga pemerintah; dan d. permintaan informasi penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Article 16

(1) Panitia RANHAM melakukan monitoring Surat Rekomendasi yang telah disampaikan kepada atasan instansi/lembaga pemerintah yang bersangkutan. (2) Dalam hal atasan instansi/lembaga pemerintah tidak menindaklanjuti Surat Rekomendasi yang telah disampaikan oleh Panitia RANHAM, Panitia RANHAM menyampaikan Surat Rekomendasi susulan I dan susulan II. (3) Surat Rekomendasi susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala setiap 2 (dua) bulan atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.

Article 17

(1) Dalam hal atasan instansi/lembaga pemerintah tidak menindaklanjuti Surat Rekomendasi sampai dengan Surat Rekomendasi susulan II, Panitia RANHAM Provinsi dan Panitia RANHAM Kabupaten/Kota melaporkan kepada Panitia RANHAM Nasional. (2) Panitia RANHAM Nasional menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi/lembaga pemerintah pada tingkat pusat. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada penyelesaian, Panitia RANHAM Nasional melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia kepada PRESIDEN.

Article 18

Mekanisme atau alur penanganan Yankomas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Yankomas yang dikomunikasikan

Article 5

Correction

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Ketiga

Yankomas yang Tidak/Belum Dikomunikasikan

Article 9

Correction

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Mekanisme atau alur penanganan Yankomas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Kesatu

Article 3

Article 4

BAB Kedua

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Ketiga

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB III

Article 19

Article 20

BAB IV

Article 21