PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS KEIMIGRASIAN

PERMEN Nomor 22 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah INDONESIA serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. 2. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 3. Pendidikan Khusus Keimigrasian yang selanjutnya disebut Diksuskim adalah pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk memenuhi kompetensi pelaksanaan tugas dan kewenangan fungsi Keimigrasian yang meliputi urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. 4. Politeknik Imigrasi yang selanjutnya disebut Poltekim adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang keimigrasian. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II

PERSYARATAN MENJADI PESERTA DIKSUSKIM

Article 3

Correction

Peserta Diksuskim berasal dari: a. lulusan Program Studi Diploma IV Poltekim; atau b. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Article 4

Correction

(1) Untuk dapat menjadi peserta Diksuskim yang berasal dari lulusan Program Studi Diploma IV Poltekim, calon harus memenuhi persyaratan: a. telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil; b. tidak sedang mengikuti tugas belajar atau izin belajar lain; c. tidak dalam proses pengusulan hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan d. berbadan sehat dan bebas narkoba. (2) Untuk dapat menjadi peserta Diksuskim yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, calon harus memenuhi persyaratan: a. lulus jenjang pendidikan sarjana; b. memiliki pengalaman kerja di bidang keimigrasian paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut; c. tidak sedang mengikuti tugas belajar atau izin belajar lain; d. tidak dalam proses pengusulan hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; e. tidak sedang hamil selama mengikuti pendidikan bagi calon peserta wanita; f. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; g. berbadan sehat dan bebas narkoba; h. tidak berstatus pejabat fungsional tertentu kecuali untuk jabatan fungsional di bidang Keimigrasian; i. bersedia melepaskan jabatan administrasi yang dijabatnya; j. memiliki penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik; k. mendapatkan persetujuan dari atasan langsung setingkat pimpinan tinggi pratama di unit teknisnya; dan l. memiliki kemampuan berbahasa Inggris.

Article 5

(1) Calon peserta Diksuskim yang berasal dari lulusan Program Studi Diploma IV Poltekim, harus melampirkan dokumen pendukung, berupa: a. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang; b. surat keterangan tidak sedang mengikuti tugas belajar atau izin belajar lain dari pejabat pembina kepegawaian; c. surat keterangan tidak dalam proses pengusulan hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan d. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah. (2) Calon peserta Diksuskim yang berasal dari pegawai negeri sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus melampirkan dokumen pendukung, berupa: a. fotokopi ijazah sarjana yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang; b. surat keterangan pengalaman kerja di bidang keimigrasian paling singkat 2 (dua) tahun berturut- turut yang ditandatangani oleh pimpinan tinggi pratama di bidang kepegawaian; c. surat keterangan tidak sedang mengikuti tugas belajar atau izin belajar dari pimpinan tinggi pratama di bidang kepegawaian; d. surat keterangan tidak sedang dalam proses dan/atau dikenakan hukuman disiplin dari pimpinan tinggi pratama di bidang kepegawaian; e. surat keterangan tidak sedang hamil dari dokter rumah sakit pemerintah; f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah; g. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah; h. surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan administrasi yang dijabatnya; i. Fotokopi penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil 2 (dua) tahun terakhir j. fotokopi sertifikat: 1) Educational Testing Service Test of English for International Communication (ETS TOEIC) dengan skor paling rendah 400 (empat ratus); 2) Internet Based Test of English as a Foreign Language (IBT TOEFL) dengan skor paling rendah 30 (tiga puluh); atau 3) International English Language Testing System (IELTS) dengan skor paling rendah 4 (empat).

BAB III

TATA CARA SELEKSI DAN PENETAPAN PESERTA DIKSUSKIM

Article 6

Correction

(1) Seleksi calon peserta Diksuskim dilaksanakan melalui tahapan: a. pengumuman penerimaan; b. pendaftaran; c. pemeriksaan dokumen pendukung; d. pemanggilan calon peserta; e. uji kompetensi dan kesamaptaan; f. penetapan peserta; dan g. pengumuman hasil kelulusan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf g dikecualikan bagi calon peserta Diksuskim yang berasal dari lulusan Program Studi Diploma IV Poltekim. (3) Calon peserta Diksuskim yang berasal dari lulusan Program Studi Diploma IV Poltekim diusulkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (4) Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia MENETAPKAN calon peserta Diksuskim berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah memenuhi persyaratan. (5) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia MENETAPKAN dan melakukan pemanggilan peserta Diksuskim yang telah ditetapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Article 7

(1) Seleksi calon peserta Diksuskim yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diselenggarakan oleh panitia penerimaan calon peserta Diksuskim. (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Article 8

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mengumumkan rencana dan tahapan seleksi melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Article 9

(1) Pendaftaran calon peserta Diksuskim yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan secara elektronik melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Article 10

(1) Panitia penerimaan calon peserta Diksuskim memeriksa permohonan pendaftaran beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (2) Dalam hal berkas pendaftaran tidak lengkap, panitia MENETAPKAN calon peserta tidak memenuhi syarat.

Article 11

(1) Dalam hal berkas pendaftaran lengkap panitia MENETAPKAN calon peserta memenuhi syarat, untuk dilakukan pemanggilan kepada calon peserta untuk mengikuti uji kompetensi dan kesamaptaan. (2) Pemanggilan calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Article 12

(1) Uji kompetensi dan kesamaptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh panitia penerimaan calon peserta Diksuskim. (2) Uji kompetensi sebagaimana dmaksud pada ayat (1) meliputi: a. tes kompetensi dasar; b. tes kompetensi bidang; dan c. psikotes.

Article 13

Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan oleh panitia penerimaan calon peserta Diksuskim kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk ditetapkan menjadi peserta Diksuskim.

Article 14

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengumumkan hasil kelulusan peserta Diksuskim secara elektronik dalam laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS KEIMIGRASIAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB IV

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB V

Article 19

BAB VI

Article 20

BAB VII

Article 21

Article 22