PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang PEDOMAN DAN TATA CARA SERTIFIKASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON PEJABAT FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

PERMEN Nomor 22 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENILAIAN KELEMBAGAAN DIKLAT FUNGSIONAL

Article 4

Correction

Penilaian terhadap dasar hukum pendirian Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi keabsahan: a. peraturan perundang-undangan yang mendasari pendirian Lembaga Diklat; dan b. keputusan yang mendasari penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang.

Article 5

Correction

Penilaian terhadap administrasi penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi: a. kejelasan tugas dan tanggung jawab penyelenggara Diklat Fungsional Calon Perancang; dan b. ketepatan, kelengkapan, dan keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan Diklat Fungsional Calon Perancang.

Article 6

(1) Penilaian terhadap sarana Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi ketersediaan dan kesesuaian sarana dengan mata Diklat Fungsional Calon Perancang. (2) Sarana Diklat Fungsional Calon Perancang paling sedikit terdiri atas: a. buku modul; b. papan tulis; c. flipchart; d. infocus; e. televisi dan video; f. audio pengeras suara; g. komputer/laptop; h. meja dan kursi; i. genset; dan j. teknologi multimedia.

Article 7

(1) Penilaian terhadap prasarana Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi ketersediaan dan kesesuaian prasarana dengan kebutuhan pelaksanaan Diklat Fungsional Calon Perancang. (2) Prasarana Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. ruang kelas; b. ruang diskusi; c. ruang seminar; d. perpustakaan; e. asrama; f. ruang kantor; g. ruang dan wisma tenaga pengajar; h. poliklinik; i. lapangan olahraga; dan j. kamar mandi/toilet.

Article 8

Penilaian terhadap pembiayaan Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi ketersediaan dana, sumber pendanaan, dan kesesuaian standar pendanaan.

Article 9

Penilaian terhadap lokasi dan lingkungan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f meliputi: a. aksesibilitas; b. kesesuaian kondisi lingkungan; dan c. keamanan dan ketertiban lingkungan.

Article 10

Penilaian terhadap kualitas penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g meliputi: a. Diklat yang pernah dilaksanakan; b. lulusan Diklat yang telah dihasilkan dan pemanfaatannya; dan c. laporan akhir penyelenggaraan Diklat.

Article 11

(1) Penilaian terhadap jumlah tenaga pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h meliputi keseimbangan antara jumlah tenaga pengajar yang tersedia dengan tenaga pengajar yang dipersyaratkan berdasarkan pengalaman mengajar pada Diklat Fungsional Calon Perancang. (2) Tenaga Pengajar yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari: a. widyaiswara; b. fungsional perancang; c. tenaga pengajar luar biasa; d. pakar/ahli; e. pejabat negara; f. pejabat karier; dan/atau g. dosen.

BAB III

PENILAIAN PROGRAM DIKLAT FUNGSIONAL CALON PERANCANG

Article 12

Correction

Penilaian terhadap kurikulum Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi: a. kesesuaian isi seluruh mata Diklat Fungsional Calon Perancang dengan tujuan dan sasaran program Diklat Fungsional Calon Perancang; b. kesesuaian tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus pada setiap mata pendidikan dan pelatihan dengan tujuan dan sasaran program Diklat Fungsional Calon Perancang; dan c. kesesuaian pokok bahasan setiap mata Diklat Fungsional Calon Perancang dengan tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus.

Article 13

(1) Penilaian terhadap bahan Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi: a. kesesuaian tujuan dan sasaran program Diklat Fungsional Calon Perancang; dan b. kesesuaian tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus setiap mata Diklat Fungsional Calon Perancang. (2) Bahan Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan ajar yang dituangkan dalam bentuk cetak atau noncetak.

Article 14

(1) Penilaian terhadap metode pembelajaran Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c sesuai dengan kurikulum Diklat Fungsional Calon Perancang. (2) Metode pembelajaran Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni keseluruhan cara dan teknik penyampaian materi dalam proses belajar mengajar yang berbentuk: a. ceramah; b. studi kasus; c. pelatihan penyusunan peraturan perundang- undangan; d. diskusi dan seminar; e. simulasi; f. presentasi; dan g. magang

Article 15

Penilaian terhadap jangka waktu Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi kesesuaian alokasi waktu dengan: a. program Diklat Fungsional Calon Perancang; b. ruang lingkup materi pembelajaran Diklat Fungsional Calon Perancang; dan c. metode Diklat Fungsional Calon Perancang.

Article 16

Penilaian terhadap peserta Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi kesesuaian dengan: a. persyaratan administratif dan akademis yang telah ditentukan untuk program Diklat Fungsional Calon Perancang; dan b. jumlah yang dipersyaratkan.

Article 17

Penilaian terhadap pedoman pelaksanaan Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaian dengan kebijakan, tujuan, dan sasaran program Diklat Fungsional Calon Perancang.

BAB VI

TIM SERTIFIKASI DAN PROSEDUR SERTIFIKASI

Article 24

Correction

(1) Sertifikasi dilakukan oleh Tim Sertifikasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (2) Tim Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; b. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan c. Perancang Peraturan Perundang-undangan di Instansi Pembina dengan jenjang jabatan paling rendah Perancang Madya. (3) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Sertifikasi dapat berasal dari unsur Lembaga Administrasi Negara dan/atau akademisi. (4) Jumlah keanggotaan Tim Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 7 (tujuh) orang. (5) Tim Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menilai: a. kelembagaan Diklat Fungsional; b. program Diklat Fungsional Calon Perancang; c. sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional Calon Perancang; dan d. tenaga pengajar.

Article 25

(1) Sertifikasi dilaksanakan berdasarkan permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pimpinan Lembaga Diklat kepada Direktur Jenderal. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Sertifikasi melakukan penilaian terhadap Lembaga Diklat yang mengajukan permohonan. (4) Penilaian terhadap Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 26

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. (2) Hasil penilaian Tim Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Sertifikasi kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan. (3) Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat kepada Lembaga Diklat yang mengajukan permohonan. (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Article 27

Apabila jangka waktu berlakunya sertifikat berakhir, Lembaga Diklat dapat mengajukan kembali permohonan Sertifikasi kepada Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang PEDOMAN DAN TATA CARA SERTIFIKASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON PEJABAT FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB III

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB IV

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB V

Article 23

BAB VI

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

BAB Kesatu

Article 24

BAB Kedua

Article 25

Article 26

Article 27

BAB VII

Article 28

BAB VIII

Article 29

BAB IX

Article 30