Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 tentang TATA CARA P…

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik INDONESIA melalui permohonan. 2. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Republik INDONESIA. 3. Pemohon adalah setiap Orang Asing yang menyampaikan permohonan Pewarganegaraan. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 5. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah kewarganegaraan Republik INDONESIA. 6. Hari adalah hari kerja.

Article 1

Article 3

Correction

(1) Setiap permohonan Pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat. (2) Pemeriksaan permohonan Pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pemeriksaan administratif; dan b. pemeriksaan substantif.

Article 4

Correction

(1) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dokumen permohonan Pewarganegaraan. (2) Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan Pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan format kelengkapan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan kelengkapan dokumen, permohonan Pewarganegaraan tidak diproses dan dikembalikan kepada Pemohon beserta alasannya serta Pemohon dapat mengajukan permohonan Pewarganegaraan kembali. (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Pejabat melakukan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan Pewarganegaraan dinyatakan lengkap.

Article 5

(1) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) paling sedikit berupa kegiatan: a. pemeriksaan kebenaran dokumen permohonan Pewarganegaraan; dan b. wawancara. (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan format materi muatan wawancara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan substansif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan substantif, Pejabat mengembalikan dokumen permohonan Pewarganegaraan kepada Pemohon beserta alasannya serta Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan Pewarganegaraan. (4) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah memenuhi persyaratan substantif, Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pemohon meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Article 6

Pejabat meneruskan permohonan Pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) disampaikan secara elektronik dan nonelektronik.

Article 7

(1) Penyampaian secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak pemeriksaan substantif dinyatakan telah memenuhi persyaratan. (2) Penyampaian secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen persyaratan permohonan Pewarganegaraan melalui aplikasi pada laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (3) Dokumen persyaratan permohonan Pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa: a. dokumen administrasi permohonan Pewarganegaraan; b. surat pengantar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai domisili Pemohon tentang pengiriman berkas permohonan; dan c. berita acara pemeriksaan dari tim terpadu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai domisili Pemohon yang disahkan oleh Pejabat.

Article 8

(1) Penyampaian secara nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal penyampaian secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterima. (2) Penyampaian secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertulis dengan melampirkan dokumen fisik persyaratan permohonan Pewarganegaraan yang disampaikan secara langsung kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. (3) Dokumen persyaratan permohonan Pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa: a. dokumen administrasi permohonan Pewarganegaraan; b. surat pengantar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai domisili Pemohon tentang pengiriman berkas permohonan; dan c. berita acara pemeriksaan dari tim terpadu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai domisili Pemohon yang disahkan oleh Pejabat.

Article 9

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan Pewarganegaraan paling lama 45 (empat puluh lima) Hari terhitung sejak permohonan diterima dari Pejabat. (2) Dalam melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan Pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait. (3) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan substantif, Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum mengembalikan permohonan tersebut beserta alasannya kepada Pemohon melalui Pejabat serta Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan Pewarganegaraan. (4) Dalam hal pemeriksaan substantif dinyatakan telah memenuhi persyaratan substantif, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum menyampaikan permohonan Pewarganegaraan kepada Menteri.

Article 10

(1) Menteri meneruskan permohonan Pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) disertai dengan pertimbangan kepada PRESIDEN. (2) Tata cara penyampaian permohonan kepada PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 11

Permohonan Pewarganegaraan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (3), dan Pasal 9 ayat (3) dapat diajukan kembali tanpa dikenakan tarif atas penerimaan negara bukan pajak.

Article 12

Correction

(1) Permohonan Pewarganegaraan yang telah dikabulkan, ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN disampaikan kepada Pejabat untuk diteruskan kepada Pemohon dan salinannya disampaikan kepada: a. Menteri; b. Pejabat; dan c. perwakilan negara asal Pemohon. (2) Berdasarkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat memanggil secara tertulis kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan petikan Keputusan PRESIDEN dikirim kepada Pemohon. (3) Dalam hal Pemohon memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. (4) Dalam hal Pemohon tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alasan yang sah, pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dapat dilakukan dihadapan Pejabat dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dalam 4 (empat) rangkap dengan rincian: a. rangkap pertama untuk Pemohon; b. rangkap kedua disampaikan kepada Menteri; c. rangkap ketiga disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan d. rangkap keempat disimpan oleh Pejabat. (6) Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat berdasarkan format berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disampaikan kepada Pemohon paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia. (8) Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disampaikan kepada Menteri melalui aplikasi pada laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan secara nonelektronik dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

Article 13

(1) Dalam hal Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Keputusan PRESIDEN batal demi hukum. (2) Pejabat melaporkan Keputusan PRESIDEN yang batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Article 14

(1) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia sebagai akibat kelalaian Pejabat, Pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri. (2) Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal menerima laporan mengenai kelalaian Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjuk pejabat lain untuk mengambil sumpah atau pernyataan janji setia Pemohon. (3) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memanggil Pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal penunjukannya.

Article 15

(1) Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, Pemohon wajib mengembalikan dokumen atau surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia. (2) Dalam hal anak Pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin ikut memperoleh status kewarganegaraan Pemohon, dokumen atau surat keimigrasian atas nama anak Pemohon wajib dikembalikan kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pemohon.

Article 16

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan dalam Berita Negara Republik INDONESIA. (2) Pelaksanaan mekanisme pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia diterima oleh Menteri.

Article 17

Correction

Ketentuan mengenai tata cara penyampaian berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyampaian pengucapan sumpah atau menyatakan janji setia bagi Orang Asing yang telah berjasa kepada negara Republik INDONESIA dan dengan alasan kepentingan negara.

Article 18

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2020 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN DAN PENYAMPAIAN BERITA ACARA SUMPAH PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN ADMINISTRASI PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN NO DOKUMEN ADA TIDAK ADA KETERANGAN 1 Formulir Permohonan Pewarganegaraan REPUBLIK INDONESIA yang ditandatangani oleh Pemohon dan bermaterai cukup (asli). 2 a. Kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon (mencantumkan tanggal, bulan, tahun, dan tempat lahir) disahkan oleh pejabat berwenang (fotokopi). b. Apabila berbahasa asing, diterjemahkan ke dalam Bahasa INDONESIA oleh penterjemah resmi tersumpah (terjemahan asli). 3 a. Kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian /surat talak/perceraian, atau kutipan akta kematian istri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (fotokopi). b. Apabila berbahasa asing, diterjemahkan ke dalam Bahasa INDONESIA oleh penterjemah resmi tersumpah (terjemahan asli). 4 Surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik INDONESIA paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut (asli). 5 Kartu Izin Tinggal Tetap yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (fotokopi). yang berlaku sesuai jangka waktu 6 Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah (minimal setingkat RSUD) (asli). Surat Keterangan terbaru (Medical check up) 7 Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik INDONESIA (asli). Masih berlaku sesuai jangka waktu 8 a. Surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik INDONESIA tidak menjadi berkewarganegaraan ganda (asli). b. Apabila berbahasa asing, diterjemahkan ke dalam Bahasa INDONESIA oleh penterjemah resmi tersumpah (terjemahan asli). 9 Surat keterangan dari camat bahwa pemohon memiliki alamat lengkap, pekerjaan tetap dan berpenghasilan tetap (nominal per bulan) (asli). Surat pernyataan yang menerangkan nama lengkap pemohon yang benar ditulis dengan tangan sendiri, ditandatangani oleh Pemohon dan bermaterai cukup (asli). 11 Surat pernyataan alasan pemohon untuk menjadi Warga Negara Republik INDONESIA ditulis dengan tangan sendiri, ditandatangani oleh Pemohon dan bermaterai cukup (asli). 12 Surat pernyataan Pemohon dapat berbahasa INDONESIA ditulis dengan tangan sendiri, ditandatangani oleh Pemohon dan bermaterai cukup (asli). 13 Surat pernyataan Pemohon mengakui dasar negara Republik INDONESIA yaitu Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 ditulis dengan tangan sendiri, ditandatangani oleh Pemohon dan bermaterai cukup (asli). 14 Surat pernyataan yang menerangkan kebenaran seluruh dokumen yang disampaikan menjadi tanggung jawab mutlak Pemohon ditulis dengan tangan sendiri, ditandatangani oleh Pemohon dan bermaterai cukup (asli). 15 Surat pernyataan akan melepaskan kewarganegaraan asal Pemohon jika memperoleh kewarganegaraan dan tidak menjadikan berkewarganegaraan ganda ditulis dengan tangan sendiri, ditandatangani oleh Pemohon dan bermaterai cukup (asli). Bukti pembayaran biaya Pewarganegaraan/naturalisasi sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan per permohonan (asli). 17 Pas foto pemohon terbaru berlatar warna merah ukuran 4X6 (empat kali enam) sebanyak 6 (enam) lembar. 18 Berkas permohonan yang dikirim sebanyak 1 (satu) asli dan 2 (dua) rangkap fotokopi. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020… TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN DAN PENYAMPAIAN BERITA ACARA SUMPAH PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA MATERI MUATAN WAWANCARA PADA PEMERIKSAAN SUBSTANTIF PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN NO MATERI MUATAN WAWANCARA 1 Apakah alasan Saudara/i ingin menjadi Warga Negara INDONESIA? Jelaskan! 2 Bagaimana kewajiban/kepatuhan Saudara/i terkait administrasi kependudukan di INDONESIA (Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing)? Jelaskan. 3 Apakah alamat tempat tinggal Saudara/i sesuai dengan dokumen yang diajukan? Jelaskan! 4 Apa pekerjaan dan jabatan Saudara/i saat ini serta berapa penghasilan nominal per bulan ? (lampirkan bukti dari Camat dan dari bagian sumber daya manusia pada perusahaan Saudara/i bekerja). 5 Bagaimana kepatuhan Saudara/i dalam melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak? (lampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan). 6 Apabila sudah menikah, jelaskan dimana Saudara/i menikah, dengan siapa, dan sudah berapa lama? (akte pernikahan/buku nikah dan foto pernikahan). 7 Sudah berapa lama Saudara/i tinggal di INDONESIA? (Kartu Izin Tinggal Tetap dan Surat Keterangan Keimigrasian). 8 Apakah Saudara/i mempunyai riwayat kejahatan yang dilakukan di INDONESIA atau luar negeri? (Surat Keterangan Catatan Kepolisian). 9 Menceritakan sejarah awal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. Menyebutkan: a. minimal 5 (lima) nama pahlawan Republik INDONESIA; b. lambang negara Republik INDONESIA; c. bendera negara Republik INDONESIA; d. ibukota negara Republik INDONESIA; e. tanggal kemerdekaan negara Republik INDONESIA; dan f. nama PRESIDEN dan wakil PRESIDEN negara Republik INDONESIA dari masa ke masa. 11 Praktek menulis menggunakan Bahasa INDONESIA. 12 Menyanyikan lagu INDONESIA Raya. 13 Sebutkan sila-sila dalam Pancasila. 14 Menyebutkan letak geografis negara Republik INDONESIA secara umum. 15 Sebutkan beberapa provinsi di wilayah negara Republik INDONESIA. 16 Sebutkan nama gubernur dan wakil gubernur di tempat Saudara/i berdomisili. 17 Sebutkan minimal 5 (lima) suku di wilayah negara Republik INDONESIA. 18 Sebutkan tradisi/upacara adat di INDONESIA yang menarik bagi Saudara/i dan sertakan alasannya. 19 Bagaimana hubungan Saudara/i dengan lingkungan sosial di tempat tinggal atau domisili Saudara/i? 20 Apa kontribusi yang akan Saudara/i berikan setelah menjadi Warga Negara INDONESIA? (Khususnya di tempat tinggal atau domisili Saudara/i). MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN DAN PENYAMPAIAN BERITA ACARA SUMPAH PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERITA ACARA SUMPAH ATAU PERNYATAAN JANJI SETIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH ... BERITA ACARA SUMPAH Nomor : Pada hari ini __________ tanggal __________________, datang menghadap kepada kami, (Nama Kepala Kantor Wilayah), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia _____________, seorang laki- laki/perempuan: Nama : Agama : Tempat/tanggal lahir : Pekerjaan : Alamat : yang dengan Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor:_________________ tanggal _____________, telah dikabulkan permohonannya untuk menjadi Warga Negara INDONESIA. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik INDONESIA jo. Pasal 7 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik INDONESIA, yang bersangkutan telah mengucapkan sumpah/pernyataan janji setia menurut agamanya sebagai berikut: “Demi Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik INDONESIA, Pancasila, dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara INDONESIA dengan tulus dan ikhlas.” Demikian Berita Acara Sumpah/Pernyataan janji setia ini dibuat dengan ditandatangani oleh kami, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ____________ dan yang mengucapkan sumpah/pernyataan janji setia tersebut diatas. Kepala Kantor Wilayah, (Tanda tangan dan cap jabatan) Nama lengkap NIP ................ Saksi-saksi: Yang mengucapkan sumpah, 1. (Tanda tangan) (Tanda tangan) Nama lengkap Nama lengkap yang mengucapkan sumpah NIP ..................... 2. (Tanda tangan) Nama lengkap NIP ........................ MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY Pas foto

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN DAN PENYAMPAIAN BERITA ACARA SUMPAH PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB III

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB IV

Article 17

BAB V

Article 18