PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi

PERMEN Nomor 2 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB V

PERSIAPAN MEDIASI

Article 8

Correction

(1) Berkas permohonan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (2) dilakukan registrasi. (2) Salinan permohonan disampaikan kepada Pihak Terkait untuk diketahui melalui surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diregistrasi. (3) Dalam hal Pemohon menarik kembali permohonan dari register, petugas registrasi menerbitkan surat pencabutan permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon disertai surat keterangan penarikan kembali yang diserahkan kepada Pihak Terkait untuk diketahui.

Article 9

(1) Tim Pemeriksa Pendahuluan menyampaikan berkas permohonan yang telah diregistrasi kepada Direktur Jenderal untuk MENETAPKAN susunan Majelis Pemeriksa, Ahli, dan Tim Pendukung Mediasi dengan Surat Keputusan. (2) Majelis Pemeriksa terdiri 5 (lima) orang; 3 (tiga) orang berasal dari unsur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan 2 (dua) orang berasal dari unsur akademisi. (3) Direktur Jenderal menunjuk 1 (satu) orang dari Majelis Pemeriksa yang berasal dari unsur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Ketua Majelis Pemeriksa. (4) Majelis Pemeriksa ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal.

Article 10

(1) Ketua Majelis Pemeriksa MENETAPKAN tanggal pelaksanaan Mediasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diregistrasi. (2) Dalam hal tertentu, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.

Article 11

(1) Pemberitahuan tanggal pelaksanaan Mediasi kepada Pemohon dan Pihak Terkait dilakukan melalui penyampaian surat undangan yang ditandatangani Direktur Jenderal atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan tanggal Mediasi. (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan secara langsung dan/atau secara tidak langsung melalui media elektronik yang dibuktikan dengan tanda terima.

BAB 1

Kesepakatan Para Pihak

Article 15

Correction

(1) Dalam hal upaya Mediasi dinyatakan berhasil, Majelis Pemeriksa menuangkan Kesepakatan Para Pihak dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani Para Pihak di atas meterai cukup sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara pemeriksaan. (2) Kesepakatan pada ayat (1) mengikat dan berlaku bagi Para Pihak. (3) Berita acara kesepakatan dan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diserahkan kepada Para Pihak sebagai bukti tertulis. (4) Para Pihak wajib melaksanakan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender atau sesuai kesepakatan Para Pihak. (5) Direktur Jenderal menyusun laporan hasil Mediasi kepada Menteri berdasarkan berita acara kesepakatan dan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Apabila Pemohon dan/atau Pihak Terkait tidak melaksanakan kesepakatan dalam jangka waktu sebagaimana diatur pada ayat (3), Majelis Pemeriksa memberikan pertimbangan kepada Menteri untuk menyampaikan Rekomendasi kepada PRESIDEN.

Article 16

Dalam hal pokok permasalahan dan hal yang dimohonkan dalam sebuah permohonan adalah sama dengan permohonan yang telah diselesaikan dengan kesepakatan Para Pihak, tidak dapat lagi diajukan upaya penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui Mediasi ini, kecuali Para Pihak menyetujui untuk dilakukan perubahan kesepakatan.

Article 17

(1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan, Menteri menyusun Rekomendasi berdasarkan laporan hasil Mediasi. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Para Pihak untuk dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya Rekomendasi. (3) Dalam hal Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, Rekomendasi disampaikan kepada PRESIDEN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak jangka waktu pada ayat (2) berakhir.

Article 18

Rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 dipergunakan sebagai pertimbangan dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga Nonkementerian, Peraturan Lembaga Nonstruktural, dan peraturan perundang-undangan di daerah.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB Kesatu

Article 3

BAB Kedua

Article 4

BAB Ketiga

Article 5

Article 6

BAB IV

Article 7

BAB V

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kesatu

Article 8

BAB Kedua

Article 9

BAB Ketiga

Article 10

BAB Keempat

Article 11

BAB VI

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 12

Article 13

BAB Kedua

Article 14

Article 15

Article 16

BAB 1

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB 2

Article 17

Article 18

BAB VII

Article 19

BAB VIII

Article 20

Article 21