PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Penggabungan dan Pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan

PERMEN Nomor 18 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENGGABUNGAN YAYASAN

Article 4

Correction

(1) Dalam mengajukan permohonan Penggabungan Yayasan, Pemohon harus mengisi Format Isian. (2) Pengisian Format Isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.

Article 5

Correction

(1) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon tentang dokumen untuk Penggabungan yang telah lengkap. (2) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengunggah akta Penggabungan. (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rancangan akta Penggabungan; b. persetujuan rancangan akta Penggabungan dari pembina Yayasan yang akan melakukan Penggabungan; c. persetujuan rancangan akta Penggabungan dari pembina Yayasan yang akan menerima Penggabungan; d. akta Penggabungan; e. pengumuman surat kabar harian berbahasa INDONESIA mengenai hasil Penggabungan; f. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak Yayasan penerima Penggabungan dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan 2 (dua) tahun terakhir; dan g. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak Yayasan yang menggabungkan diri dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan 2 (dua) tahun terakhir. (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan dan menjadi tanggung jawab Pemohon. (5) Persetujuan terhadap rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c harus disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah Pembina yang tercatat terakhir dalam daftar Yayasan.

Article 6

(1) Pemohon wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan data isian Penggabungan dan keterangan mengenai dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan. (2) Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap data isian Penggabungan dan keterangan mengenai dokumen pendukung. (3) Dalam hal data isian Penggabungan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan, Menteri menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan Penggabungan secara elektronik.

Article 7

(1) Menteri menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan mengenai Penggabungan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan dari Menteri. (2) Surat penerimaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon secara elektronik. (3) Pemohon dapat langsung melakukan pencetakan sendiri surat penerimaan pemberitahuan mengenai Penggabungan, menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/Folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram. (4) Surat penerimaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Surat Penerimaan Pemberitahuan ini dicetak dari SABH”.

Article 8

Dalam hal data dalam Format Isian permohonan Penggabungan yang dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat penerimaan pemberitahuan Penggabungan dicabut.

Article 9

Format Isian permohonan Penggabungan dan tata cara pengisiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta surat pernyataan dan tata cara pengisiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 10

(1) Penggabungan Yayasan dapat diikuti dengan perubahan. (2) Penggabungan yang diikuti dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penggabungan yang diikuti perubahan angaran dasar tertentu yang harus mendapat persetujuan Menteri; dan/atau b. Penggabungan yang diikuti perubahan anggaran dasar dan perubahan data Yayasan yang tidak memerlukan persetujuan Menteri. (3) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Article 11

(1) Selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), untuk Penggabungan yang diikuti perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus menyampaikan dokumen pendukung berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen Penggabungan yang diikuti perubahan. (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pernyataan secara elektronik dari Pemohon tentang dokumen Penggabungan diikuti perubahan yang telah lengkap. (3) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon harus mengunggah akta perubahan Yayasan.

Article 12

Dalam hal Penggabungan diikuti perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus diajukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal akta perubahan.

Article 13

Ketentuan mengenai tata cara permohonan Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9, berlaku secara mutatis mutandis untuk tata cara permohonan Penggabungan yang diikuti perubahan.

BAB Kesatu

Penggabungan

Article 4

Correction

(1) Dalam mengajukan permohonan Penggabungan Yayasan, Pemohon harus mengisi Format Isian. (2) Pengisian Format Isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.

Article 5

Correction

(1) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon tentang dokumen untuk Penggabungan yang telah lengkap. (2) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengunggah akta Penggabungan. (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rancangan akta Penggabungan; b. persetujuan rancangan akta Penggabungan dari pembina Yayasan yang akan melakukan Penggabungan; c. persetujuan rancangan akta Penggabungan dari pembina Yayasan yang akan menerima Penggabungan; d. akta Penggabungan; e. pengumuman surat kabar harian berbahasa INDONESIA mengenai hasil Penggabungan; f. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak Yayasan penerima Penggabungan dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan 2 (dua) tahun terakhir; dan g. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak Yayasan yang menggabungkan diri dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan 2 (dua) tahun terakhir. (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan dan menjadi tanggung jawab Pemohon. (5) Persetujuan terhadap rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c harus disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah Pembina yang tercatat terakhir dalam daftar Yayasan.

Article 6

(1) Pemohon wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan data isian Penggabungan dan keterangan mengenai dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan. (2) Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap data isian Penggabungan dan keterangan mengenai dokumen pendukung. (3) Dalam hal data isian Penggabungan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan, Menteri menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan Penggabungan secara elektronik.

Article 7

(1) Menteri menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan mengenai Penggabungan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan dari Menteri. (2) Surat penerimaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon secara elektronik. (3) Pemohon dapat langsung melakukan pencetakan sendiri surat penerimaan pemberitahuan mengenai Penggabungan, menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/Folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram. (4) Surat penerimaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Surat Penerimaan Pemberitahuan ini dicetak dari SABH”.

Article 8

Dalam hal data dalam Format Isian permohonan Penggabungan yang dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat penerimaan pemberitahuan Penggabungan dicabut.

Article 9

Format Isian permohonan Penggabungan dan tata cara pengisiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta surat pernyataan dan tata cara pengisiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PEMBERITAHUAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM YAYASAN

Article 14

Correction

(1) Permohonan pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan diajukan dengan cara mengisi Format Isian Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan. (2) Pengisian Format Isian pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.

Article 15

Correction

(1) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan yang telah lengkap. (2) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengunggah akta Pembubaran Yayasan. (3) Dokumen pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. notulen rapat pembina tentang pembubaran Yayasan; b. pengumuman pembubaran pada surat kabar yang berbahasa INDONESIA paling lambat 5 (lima) Hari sejak ditunjuknya likuidator; dan c. pengumuman hasil likuidasi pada surat kabar yang berbahasa INDONESIA paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal proses likuidasi berakhir. (4) Selain dokumen Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon harus menyampaikan dokumen pendukung berupa: a. akta tentang rapat pembina yang menyetujui pembubaran Yayasan karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan telah berakhir atau tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; b. akta mengenai pernyataan likuidator tentang pembubaran Yayasan berdasarkan putusan pengadilan, dilampiri fotokopi putusan pengadilan yang sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh pengadilan; atau c. akta mengenai pernyataan kurator tentang pembubaran Yayasan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit dalam keadaan insolvensi, dilampiri fotokopi putusan pengadilan niaga yang sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh pengadilan niaga. (5) Dokumen pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disimpan dan menjadi tanggung jawab penuh Pemohon.

Article 16

Dalam hal data isian Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan, Menteri menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan tersebut secara elektronik.

Article 17

(1) Menteri menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan mengenai Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan dari Menteri. (2) Surat penerimaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon secara elektronik. (3) Pemohon dapat langsung melakukan pencetakan sendiri surat penerimaan pemberitahuan mengenai Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan, menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/Folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram. (4) Surat penerimaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Surat Penerimaan Pemberitahuan ini dicetak dari SABH”.

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Penggabungan dan Pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB Kesatu

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Kedua

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB III

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB IV

Article 18

BAB VII

Article 19

BAB VI

Article 20