PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan

PERMEN Nomor 17 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN PERBAIKAN DATA

Article 5

Correction

Setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Article 6

Correction

(1) Permohonan perbaikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a hanya dapat diajukan untuk Data badan hukum Perseroan Terbatas yang berkaitan dengan: a. nomor pokok wajib pajak; b. tempat kedudukan dan/atau alamat; c. jangka waktu; d. status Perseroan Terbatas; e. jenis Perseroan Terbatas; f. nomor akta; g. tanggal akta; h. maksud dan tujuan; i. modal; j. saham; k. pemegang saham; dan/atau l. direksi dan dewan komisaris. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan cara mengisi format isian perbaikan data Perseroan Terbatas dengan melampirkan dokumen: a. surat pernyataan pemohon bahwa pemohon bertanggung jawab sepenuhnya atas kesalahan pengisian data badan hukum; b. surat pernyataan pemohon bahwa pemohon bertanggung jawab sepenuhnya atas pengajuan permohonan perbaikan data badan hukum; c. salinan akta pengesahan pendirian atau akta perubahan badan hukum; dan d. salinan surat keputusan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan badan hukum yang akan diperbaiki. (3) Selain penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib melampirkan dokumen pendukung berupa: a. akta pemindahan hak atas saham dalam hal perbaikan data terkait dengan pengalihan saham; dan b. bukti setor modal dalam hal perbaikan data perseroan berupa perubahan modal perseroan.

Article 7

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan.

Article 8

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal melakukan perbaikan data badan hukum Perseroan Terbatas. (2) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon secara elektronik untuk melengkapi dokumen. (3) Pemohon wajib melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan diterima. (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon telah melengkapi dokumen dan permohonan dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal melakukan perbaikan data badan hukum Perseroan.

Article 9

(1) Permohonan perbaikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b hanya dapat diajukan untuk data badan hukum Yayasan yang berkaitan dengan: a. nomor pokok wajib pajak; b. tempat kedudukan dan/atau alamat; c. nomor akta; d. tanggal akta; e. kekayaan; f. kegiatan; g. pendiri; dan/atau h. organ. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan cara mengisi format isian perbaikan Data Yayasan dengan melampirkan dokumen: a. surat pernyataan pemohon bahwa pemohon bertanggung jawab sepenuhnya atas kesalahan pengisian data badan hukum; b. surat pernyataan pemohon bahwa pemohon bertanggung jawab sepenuhnya atas permohonan perbaikan data badan hukum; c. salinan akta pengesahan pendirian atau akta perubahan badan hukum; dan d. salinan surat keputusan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan badan hukum yang akan diperbaiki.

Article 10

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen dan kesesuaian dengan data.

Article 11

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal melakukan perbaikan data badan hukum Yayasan. (2) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon secara elektronik untuk melengkapi dokumen. (3) Pemohon wajib melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan diterima. (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon telah melengkapi dokumen dan permohonan dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal melakukan perbaikan data badan hukum Yayasan.

Article 12

(1) Permohonan perbaikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c hanya dapat diajukan untuk data badan hukum Perkumpulan yang berkaitan dengan: a. nomor pokok wajib pajak; b. tempat kedudukan dan/atau alamat; c. nomor akta; d. tanggal akta; e. kegiatan; f. jenis rapat; dan/atau g. organ. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan cara mengisi format isian perbaikan Data Perkumpulan dengan melampirkan dokumen: a. surat pernyataan pemohon bahwa pemohon bertanggung jawab sepenuhnya atas kesalahan pengisian data badan hukum; b. surat pernyataan pemohon bahwa pemohon bertanggung jawab sepenuhnya atas pengajuan permohonan perbaikan data badan hukum; c. salinan akta pengesahan pendirian atau akta perubahan badan hukum; dan d. salinan surat keputusan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan badan hukum yang akan diperbaiki.

Article 13

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen dan kesesuaian dengan data.

Article 14

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal melakukan perbaikan data badan hukum Perkumpulan. (2) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon secara elektronik untuk melengkapi. (3) Pemohon wajib melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan diterima. (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemohon telah melengkapi dokumen persyaratan dan permohonan dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal melakukan perbaikan Data badan hukum Perkumpulan.

BAB Kedua

Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas

Article 6

Correction

(1) Permohonan perbaikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a hanya dapat diajukan untuk Data badan hukum Perseroan Terbatas yang berkaitan dengan: a. nomor pokok wajib pajak; b. tempat kedudukan dan/atau alamat; c. jangka waktu; d. status Perseroan Terbatas; e. jenis Perseroan Terbatas; f. nomor akta; g. tanggal akta; h. maksud dan tujuan; i. modal; j. saham; k. pemegang saham; dan/atau l. direksi dan dewan komisaris. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan cara mengisi format isian perbaikan data Perseroan Terbatas dengan melampirkan dokumen: a. surat pernyataan pemohon bahwa pemohon bertanggung jawab sepenuhnya atas kesalahan pengisian data badan hukum; b. surat pernyataan pemohon bahwa pemohon bertanggung jawab sepenuhnya atas pengajuan permohonan perbaikan data badan hukum; c. salinan akta pengesahan pendirian atau akta perubahan badan hukum; dan d. salinan surat keputusan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan badan hukum yang akan diperbaiki. (3) Selain penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib melampirkan dokumen pendukung berupa: a. akta pemindahan hak atas saham dalam hal perbaikan data terkait dengan pengalihan saham; dan b. bukti setor modal dalam hal perbaikan data perseroan berupa perubahan modal perseroan.

Article 7

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan.

Article 8

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal melakukan perbaikan data badan hukum Perseroan Terbatas. (2) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon secara elektronik untuk melengkapi dokumen. (3) Pemohon wajib melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan diterima. (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon telah melengkapi dokumen dan permohonan dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal melakukan perbaikan data badan hukum Perseroan.

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 5

BAB Kedua

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Ketiga

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Keempat

Article 12

Article 13

Article 14

BAB VI

Article 15

BAB VII

Article 16

BAB VIII

Article 17