PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA PADA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA

PERMEN Nomor 16 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENERIMAAN, REGISTRASI, PENGKLASIFIKASIAN DAN PENEMPATAN BASAN DAN BARAN

Article 3

Correction

(1) Penerimaan Basan di Rupbasan melalui tahapan: a. penelitian; b. penilaian; dan c. pendokumentasian. (2) Penerimaan Basan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meneliti: a. kelengkapan administrasi; dan b. kelengkapan fisik. (3) Penerimaan Basan dilaksanakan pada jam kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 4

Correction

Dalam hal Basan berasal dari instansi penyidik, penerimaan Basan dilengkapi dengan kelengkapan administrasi: a. surat pengantar penyerahan Basan dari instansi Penyidik yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis; b. data Basan yang diserahkan; c. surat izin penyitaan dari pengadilan; d. surat perintah penyerahan Basan dari instansi Penyidik; dan e. berita acara penyitaan.

Article 5

Dalam hal Basan berasal dari instansi penuntut umum, penerimaan Basan dilengkapi dengan kelengkapan administrasi: a. surat pengantar penyerahan Basan dari instansi penuntut umum yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis; b. data Basan yang diserahkan; c. surat izin penyitaan dari pengadilan; d. berita acara penyitaan; e. surat perintah penyerahan Basan dari instansi Penuntut Umum; dan f. surat pelimpahan perkara dari instansi Penyidik kepada instansi penuntut umum.

Article 6

Dalam hal Basan berasal dari pengadilan, penerimaan Basan dilengkapi dengan kelengkapan administrasi: a. surat pengantar penyerahan Basan dari instansi pengadilan yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis; b. data Basan yang diserahkan; c. surat izin penyitaan dari pengadilan; d. berita acara penyitaan; e. surat perintah penyerahan Basan dari pengadilan; dan f. surat pelimpahan perkara dari instansi penuntut umum kepada pengadilan.

Article 7

(1) Penerimaan Basan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan oleh: a. Tim Peneliti; dan b. Petugas Penilai. (2) Penerimaan Basan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh: a. Kepala Rupbasan; dan b. pejabat yang berwenang secara yuridis dari instansi yang menyerahkan Basan. (3) Dalam hal Rupbasan belum memiliki Petugas Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Rupbasan dapat menunjuk seseorang yang memiliki sertifikat keahlian untuk menaksir mutu dan nilai Basan.

Article 8

(1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a. memeriksa dan mencocokan kelengkapan administrasi penyerahan Basan; dan b. memeriksa, meneliti, dan mencocokan jumlah, sifat, dan jenis, serta MENETAPKAN kondisi fisik Basan. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menaksir nilai harga satuan Basan. (3) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara pengambilan gambar fisik Basan.

Article 9

Penerimaan Basan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibuat dalam berita acara penerimaan yang ditandatangani oleh: a. pejabat struktural Rupbasan yang menyelenggarakan urusan di bidang penerimaan; b. Ketua Tim Peneliti; c. Petugas Penilai; dan d. pejabat dari instansi yang bertanggung jawab secara yuridis, dengan diketahui oleh Kepala Rupbasan.

Article 10

Dalam hal penerimaan Basan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dinyatakan: a. cepat rusak; b. berbahaya; dan/atau c. menimbulkan biaya tinggi, Kepala Rupbasan dapat merekomendasikan kepada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis untuk melelang atau memusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 11

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan instansi yang bertanggung jawab secara yuridis dengan tembusan kepada: a. Direktur Jenderal Pemasyarakatan; dan b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.

Article 12

(1) Penerimaan Basan yang sudah dibuat dalam berita acara, dicatat dalam buku register. (2) Basan yang tercatat dalam buku register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi label dan disegel. (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. nomor register; b. jenis dan jumlah; c. tanggal penerimaan di Rupbasan; d. nama tersangka/terdakwa; dan e. instansi yang menyerahkan.

Article 13

(1) Dalam hal Basan ditetapkan untuk disimpan pada tempat lain, Kepala Rupbasan menerbitkan surat penetapan penempatan Basan ke tempat lain di luar Rupbasan. (2) Basan yang disimpan pada tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku register khusus.

Article 14

Pengklasifikasian dan Penempatan Basan pada Rupbasan, terdiri atas: a. Basan kategori umum, ditempatkan pada gudang umum; b. Basan kategori berharga, ditempatkan pada gudang berharga; c. Basan kategori berbahaya, ditempatkan pada gudang berbahaya; d. Basan kategori terbuka ditempatkan pada gudang terbuka; dan e. Basan kategori hewan ternak/tumbuhan, ditempatkan pada gudang hewan ternak/tumbuhan.

BAB Kesatu

Penerimaan

Article 3

Correction

(1) Penerimaan Basan di Rupbasan melalui tahapan: a. penelitian; b. penilaian; dan c. pendokumentasian. (2) Penerimaan Basan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meneliti: a. kelengkapan administrasi; dan b. kelengkapan fisik. (3) Penerimaan Basan dilaksanakan pada jam kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 4

Correction

Dalam hal Basan berasal dari instansi penyidik, penerimaan Basan dilengkapi dengan kelengkapan administrasi: a. surat pengantar penyerahan Basan dari instansi Penyidik yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis; b. data Basan yang diserahkan; c. surat izin penyitaan dari pengadilan; d. surat perintah penyerahan Basan dari instansi Penyidik; dan e. berita acara penyitaan.

Article 5

Dalam hal Basan berasal dari instansi penuntut umum, penerimaan Basan dilengkapi dengan kelengkapan administrasi: a. surat pengantar penyerahan Basan dari instansi penuntut umum yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis; b. data Basan yang diserahkan; c. surat izin penyitaan dari pengadilan; d. berita acara penyitaan; e. surat perintah penyerahan Basan dari instansi Penuntut Umum; dan f. surat pelimpahan perkara dari instansi Penyidik kepada instansi penuntut umum.

Article 6

Dalam hal Basan berasal dari pengadilan, penerimaan Basan dilengkapi dengan kelengkapan administrasi: a. surat pengantar penyerahan Basan dari instansi pengadilan yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis; b. data Basan yang diserahkan; c. surat izin penyitaan dari pengadilan; d. berita acara penyitaan; e. surat perintah penyerahan Basan dari pengadilan; dan f. surat pelimpahan perkara dari instansi penuntut umum kepada pengadilan.

Article 7

(1) Penerimaan Basan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan oleh: a. Tim Peneliti; dan b. Petugas Penilai. (2) Penerimaan Basan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh: a. Kepala Rupbasan; dan b. pejabat yang berwenang secara yuridis dari instansi yang menyerahkan Basan. (3) Dalam hal Rupbasan belum memiliki Petugas Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Rupbasan dapat menunjuk seseorang yang memiliki sertifikat keahlian untuk menaksir mutu dan nilai Basan.

Article 8

(1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a. memeriksa dan mencocokan kelengkapan administrasi penyerahan Basan; dan b. memeriksa, meneliti, dan mencocokan jumlah, sifat, dan jenis, serta MENETAPKAN kondisi fisik Basan. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menaksir nilai harga satuan Basan. (3) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara pengambilan gambar fisik Basan.

Article 9

Penerimaan Basan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibuat dalam berita acara penerimaan yang ditandatangani oleh: a. pejabat struktural Rupbasan yang menyelenggarakan urusan di bidang penerimaan; b. Ketua Tim Peneliti; c. Petugas Penilai; dan d. pejabat dari instansi yang bertanggung jawab secara yuridis, dengan diketahui oleh Kepala Rupbasan.

Article 10

Dalam hal penerimaan Basan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dinyatakan: a. cepat rusak; b. berbahaya; dan/atau c. menimbulkan biaya tinggi, Kepala Rupbasan dapat merekomendasikan kepada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis untuk melelang atau memusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 11

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan instansi yang bertanggung jawab secara yuridis dengan tembusan kepada: a. Direktur Jenderal Pemasyarakatan; dan b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.

BAB III

PENGELOLAAN BASAN DAN BARAN

Article 15

Correction

Kepala Rupbasan wajib mengelola Basan dan Baran dengan cara melakukan: a. penyimpanan; b. pengamanan; c. pemeliharaan; dan d. penyelamatan.

Article 16

Correction

(1) Kepala Rupbasan wajib melakukan Penyimpanan terhadap Basan dan Baran yang diterima. (2) Penyimpanan Basan dan Baran dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi dan tingkat pemeriksaan perkara.

Article 17

(1) Kepala Rupbasan bertanggung jawab atas keamanan Basan dan Baran. (2) Pengamanan terhadap Basan dan Baran dilakukan dengan cara: a. mencegah terjadinya penjarahan dan pencurian; b. mencegah terjadinya perusakan; c. mencegah terjadinya penukaran; dan d. mencegah keluarnya Basan dan Baran secara illegal.

Article 18

Kepala Rupbasan dapat bekerjasama dengan instansi penegak hukum terkait dalam melaksanakan tugas pengamanan Basan dan Baran.

Article 19

(1) Kepala Rupbasan wajib melakukan pemeliharaan terhadap fisik Basan dan Baran secara rutin dan berkala serta dicatat dalam buku pemeliharaan. (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan standard yang ditetapkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Article 20

Dalam hal terjadi penyusutan dan kerusakan Basan dan Baran, Kepala Rupbasan wajib membuat berita acara dan menyampaikan laporan kepada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis.

Article 21

Kepala Rupbasan dapat merekomendasikan kepada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis untuk melakukan pelelangan atau pemusnahan terhadap Basan yang : a. berbahaya; b. mudah rusak; dan c. yang menimbulkan biaya pemeliharaan tinggi.

Article 22

Pemeliharaan Basan dan Baran di Rupbasan atau tempat lain dapat dilakukan kerjasama dengan instansi terkait dan/atau pihak lain jika Basan dan Baran membutuhkan pemeliharaan khusus.

Article 23

(1) Kepala Rupbasan dan petugas Rupbasan wajib menyelamatkan Basan dan Baran jika terjadi keadaan darurat. (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bencana alam; b. kebakaran; dan c. huru hara.

Article 24

Kepala Rupbasan dapat bekerjasama dengan instansi penegak hukum terkait dalam melaksanakan tugas penyelamatan Basan dan Baran.

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA PADA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kedua

Article 12

Article 13

BAB Ketiga

Article 14

BAB III

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB Kesatu

Article 15

BAB Kedua

Article 16

BAB Ketiga

Article 17

Article 18

BAB Keempat

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB Kelima

Article 23

Article 24

BAB IV

Article 25

Article 26

BAB V

Article 27

Article 28

Article 29

BAB VI

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

BAB VII

Article 34

Article 35

Article 36

Article 37

BAB VIII

Article 38

Article 39