PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian

PERMEN Nomor 14 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB II

PERSYARATAN MENJADI PESERTA DIKSUSKIM

Article 3

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari: a. lulusan Program D-IV (DIPLOMA-EMPAT) Poltekim; dan/atau b. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Article 4

BAB III

TATA CARA SELEKSI DAN PENETAPAN PESERTA DIKSUSKIM

Article 6

Correction

Seleksi calon peserta Diksuskim dilaksanakan melalui tahapan: a. pengumuman penerimaan; b. pendaftaran; c. pemeriksaan kelengkapan administrasi; d. pemanggilan calon peserta; e. seleksi dan uji kompetensi; dan f. penetapan dan pengumuman hasil kelulusan.

Article 7

Correction

(1) Seleksi calon peserta Diksuskim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan oleh panitia penerimaan calon peserta Diksuskim. (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Article 8

Panitia penerimaan calon peserta Diksuskim mengumumkan rencana dan tahapan seleksi melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Article 9

(1) Pendaftaran calon peserta Diksuskim dilakukan secara elektronik melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Calon peserta Diksuskim yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (3) Dalam hal berkas tidak lengkap, calon peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Article 10

Panitia penerimaan calon peserta Diksuskim memeriksa permohonan beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Article 11

Panitia penerimaan calon peserta Diksuskim melakukan pemanggilan secara elektronik kepada calon peserta Diksuskim yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian.

Article 12

(1) Seleksi dan uji kompetensi calon peserta Diksuskim meliputi: a. tes kompetensi dasar; b. tes kompetensi bidang; dan c. psikotes. (2) Tes kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pengetahuan umum; b. wawasan kebangsaan; c. bahasa INDONESIA; d. bahasa Inggris; dan e. integritas dan antikorupsi. (3) Tes kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bidang Keimigrasian.

Article 13

Panitia penerimaan calon peserta Diksuskim menyampaikan nama calon peserta Diksuskim kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai peserta Diksuskim.

Article 14

Calon peserta Diksuskim yang telah ditetapkan sebagai peserta Diksuskim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diumumkan secara elektronik dalam laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB IV

PENYELENGGARAAN DIKSUSKIM

Article 15

Correction

Diksuskim diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Article 16

Correction

Penyelenggaraan Diksuskim dilaksanakan dengan pendekatan: a. pengajaran; b. pelatihan; dan c. pengasuhan.

Article 17

Metode pembelajaran Diksuskim dilakukan melalui: a. ceramah; b. diskusi; c. simulasi; d. praktek; dan e. studi banding.

Article 18

Tenaga pengajar Diksuskim terdiri atas: a. akademisi; b. pakar/praktisi; c. pejabat negara; dan d. pejabat fungsional dan pejabat struktural sesuai dengan keahlian di bidangnya.

Article 19

Tenaga pengajar, pelatih, dan pengasuh Diksuskim ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri dengan memperhatikan profesionalisme, kompetensi, dan kualifikasi.

Article 20

(1) Diksuskim diselenggarakan selama 1.200 (seribu dua ratus) jam pelatihan berdasarkan kurikulum di bidang Keimigrasian. (2) Kurikulum di bidang Keimigrasian mengacu pada standar kompetensi Pejabat Imigrasi. (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. pendidikan dasar teknis substantif dan administratif fasilitatif Keimigrasian; b. bidang keahlian teknis Keimigrasian tertentu; c. kompetensi manajerial; dan d. kompetensi sosio kultural. (4) Kurikulum di bidang Keimigrasian disusun oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengikutsertakan: a. unit utama; b. instansi terkait; dan c. tenaga ahli. (5) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Article 21

(1) Diksuskim bagi lulusan Program D-IV (DIPLOMA-EMPAT) Poltekim diselenggarakan selama 300 (tiga ratus) jam pelatihan berdasarkan kurikulum di bidang Keimigrasian. (2) Kurikulum di bidang Keimigrasian mengacu pada standar kompetensi Pejabat Imigrasi. (3) Kurikulum pendidikan Diksuskim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. kompetensi manajerial; dan b. kompetensi sosio kultural. (4) Kurikulum di bidang Keimigrasian disusun oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengikutsertakan: a. unit utama; b. instansi terkait; dan c. tenaga ahli. (5) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Article 22

Penyelenggaraan Diksuskim bagi lulusan Program D-IV (DIPLOMA-EMPAT) Poltekim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara menggabungkan dengan penyelenggaran Diksuskim bagi peserta dari Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam 1 (satu) penyelenggaraan Diksuskim.

Article 23

(1) Peserta Diksuskim yang telah menyelesaikan Diksuskim dan dinyatakan lulus diberikan surat tanda tamat Diksuskim. (2) Surat tanda tamat Diksuskim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Article 24

Dalam hal peserta Diksuskim dinyatakan tidak lulus maka diberi kesempatan 1 (satu) kali untuk mengikuti Diksuskim kembali pada tahun berikutnya.

Article 25

Penyebutan lulusan penyelenggaraan Diksuskim sesuai dengan tahun kelulusan.

Article 26

Peserta Diksuskim yang telah lulus dan telah menerima surat tanda tamat Diksuskim diangkat sebagai Pejabat Imigrasi.

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian

BAB II

Article 3

Article 4

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB IV

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB Kesatu

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB Kedua

Article 20

BAB Ketiga

Article 21

Article 22

BAB Keempat

Article 23

Article 24

BAB Kelima

Article 25

BAB Keenam

Article 26

BAB V

Article 27

BAB VI

Article 28

BAB VII

Article 29

Article 30