Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manu…

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 392) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article I

Article 25

Correction

(1) Pengisian Format Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap. (3) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus mengunggah akta perubahan anggaran dasar Perseroan dan neraca serta laporan laba rugi dari tahun buku bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit. (4) Dokumen perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan Notaris, yang meliputi: a. akta tentang perubahan anggaran dasar yang dibuat Notaris; b. notula RUPS perubahan anggaran dasar atau keputusan pemegang saham di luar RUPS; c. akta tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan yang dibuat Notaris, jika perubahan anggaran dasar dalam rangka penggabungan, dengan melampirkan: 1. akta tentang persetujuan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan dari Perseroan; 2. fotokopi laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan; dan 3. bukti pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan. d. bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA; e. bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan, neraca Perseroan tahun buku berjalan, atau bukti setor dalam bentuk lain, jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal setor Perseroan; f. fotokopi dokumen pendukung dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diketahui Notaris sesuai dengan aslinya; g. fotokopi neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit; dan h. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Perseroan. (5) Ketentuan mengenai surat pemberitahuan tahunan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h tidak berlaku bagi Perseroan yang melakukan perubahan anggaran dasar di bawah 1 (satu) tahun setelah nomor pokok wajib pajak diterbitkan. 3. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 26

Correction

Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16, berlaku secara mutatis mutandis untuk tata cara permohonan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan. 4. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 28

Correction

(1) Pengisian Format Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan data Perseroan yang telah lengkap. (3) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus mengunggah akta perubahan data Perseroan dan neraca serta laporan laba rugi dari tahun buku bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit. (4) Dokumen perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan Notaris, untuk: a. perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki, berupa: 1. akta tentang perubahan susunan pemegang saham yang meliputi nama dan jumlah saham yang dimiliki; dan/atau 2. akta pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. b. perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama, berupa: 1. akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham di luar RUPS, atau dokumen lainnya tentang ganti nama pemegang saham; dan 2. keputusan instansi terkait mengenai perubahan nama pemegang saham badan hukum atau orang perseorangan. c. perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris berupa akta tentang RUPS atau akta keputusan pemegang saham di luar RUPS tentang perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris; d. fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung, instansi yang berwenang, atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh direksi Perseroan; e. penggabungan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar berupa: 1. salinan akta penggabungan Perseroan; 2. akta RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS tentang persetujuan rancangan penggabungan dari Perseroan yang akan menggabungkan diri maupun yang menerima penggabungan Perseroan; 3. fotokopi laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan penggabungan; dan 4. pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan Perseroan. f. pembubaran Perseroan berupa: 1. akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham di luar RUPS, atau dokumen lainnya yang menyetujui pembubaran Perseroan dan bukti pengumuman pembubaran dalam surat kabar, jika pembubaran Perseroan berdasarkan keputusan RUPS atau jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; 2. akta mengenai pernyataan likuidator tentang pembubaran Perseroan berdasarkan penetapan pengadilan, dilampiri fotokopi penetapan pengadilan, jika Perseroan bubar berdasarkan penetapan pengadilan, dilampiri fotokopi putusan pengadilan yang sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh pengadilan; 3. akta mengenai pernyataan likuidator tentang pembubaran perseroan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan dilampiri fotokopi putusan pengadilan niaga yang sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh pengadilan niaga; 4. akta mengenai pernyataan Kurator tentang pembubaran Perseroan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit dalam keadaan insolvensi, dilampiri fotokopi putusan pengadilan niaga yang sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh pengadilan niaga; atau 5. akta mengenai pernyataan direksi tentang pembubaran Perseroan berdasarkan surat pencabutan izin usaha perbankan dan perasuransian dari instansi pemberi izin usaha, dilampiri fotokopi surat pencabutan izin tersebut yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya. g. telah berakhirnya Perseroan berupa: 1. surat pemberitahuan dari likuidator atau kurator mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses likuidasi dan pengumuman dalam surat kabar mengenai pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau kurator dan akta mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses likuidasi yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya; dan 2. pengumuman dalam surat kabar mengenai hasil penggabungan, peleburan atau pemisahan. h. fotokopi neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit; dan i. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Perseroan. (4) Ketentuan mengenai surat pemberitahuan tahunan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i tidak berlaku bagi Perseroan yang melakukan perubahan anggaran dasar dan perubahan data di bawah 1 (satu) tahun setelah nomor pokok wajib pajak diterbitkan. (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan huruf g selain disimpan pada Notaris juga harus disampaikan secara langsung kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 29

Correction

Article II

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Article I

Article 13

Article I

Article 13

Article 25

Article 26

Article 28

Article 29

Article II