Peraturan Menteri Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penerapan M…

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian. 2. Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan berkesinambungan meliputi identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan pelaporan Risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola Risiko dan potensinya. 3. Profil Risiko adalah penjelasan tentang total paparan Risiko yang dinyatakan dengan tingkat Risiko dan perkembangannya. 4. Pemilik Risiko adalah pimpinan satuan kerja yang bertanggungjawab untuk melakukan monitoring atas Risiko dan melakukan respon dan pengendalian atas Risiko tersebut. 5. Proses Manajemen Risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola Risiko. 6. Peta Risiko adalah gambaran tentang seluruh Risiko yang dinyatakan dengan tingkat/level masing-masing Risiko. 7. Pegawai adalah aparatur sipil negara yang bekerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia. 9. Kementerian adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Article 1

Article 2

Correction

Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian, dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut: a. berorientasi pada perlindungan dan peningkatan nilai tambah; b. terintegrasi dengan proses organisasi secara keseluruhan; c. bagian dari pengambilan keputusan; d. mempertimbangkan unsur ketidakpastian; e. sistematis, terstruktur, dan tepat waktu; f. didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia; g. disesuaikan dengan keadaan organisasi; h. memperhatikan faktor manusia dan budaya; i. transparan dan inklusif; j. dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan; dan k. perbaikan terus menerus.

Article 3

Correction

(1) Untuk menerapkan Manajemen Risiko dibentuk Tim Penyelenggara Manajemen Risiko. (2) Tim Penyelenggara Manajemen Risiko terdiri atas: a. Menteri sebagai pengarah; b. Sekretaris Jenderal sebagai penanggung jawab penyelenggaraan; c. Inspektur Jenderal sebagai penanggung jawab pengawasan; dan d. Pimpinan Unit Utama, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis sebagai Unit Pemilik Risiko. (3) Menteri sebagai pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang MENETAPKAN arah kebijakan Manajemen Risiko Kementerian. (4) Sekretaris Jenderal sebagai penanggung jawab penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian. (5) Inspektur Jenderal sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan Manajemen Risiko di Kementerian. (6) Pimpinan Unit Utama, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis sebagai Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menerapkan Manajemen Risiko pada satuan kerja masing-masing.

Article 4

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan wewenang Tim Penyelenggara Manajemen Risiko, Menteri membentuk Satuan Tugas. (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas: a. Kepala Biro Perencanaan sebagai koordinator merangkap anggota; dan b. Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan sebagai anggota.

Article 5

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki tugas: a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian; b. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tahunan dalam upaya pencapaian visi dan misi Kementerian; c. melakukan kegiatan pengendalian Risiko di lingkungan Kementerian; d. melakukan pemantauan pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian; dan e. membuat laporan tahunan penerapan Manajemen Risiko Kementerian yang disampaikan kepada Menteri.

Article 6

Unit Pemilik Risiko sebagai penyelenggara Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas: a. unit Pemilik Risiko Unit Utama; b. unit Pemilik Risiko Kantor Wilayah; dan c. unit Pemilik Risiko Unit Pelaksana Teknis.

Article 7

(1) Unit Pemilik Risiko Unit Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas: a. Pimpinan Unit Utama sebagai penanggung jawab; b. Kepala Biro Perencanaan/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Kepala Badan sebagai ketua merangkap anggota; c. Pimpinan tinggi pratama pada Unit Utama sebagai anggota; dan d. Pejabat Administrator yang membidangi perencanaan/program pada Unit Utama sebagai sekretaris merangkap anggota. (2) Unit Pemilik Risiko Unit Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. menyusun strategi penerapan Manajemen Risiko di Unit Utama; b. menyusun rencana kerja pelaksanaan Manajemen Risiko di Unit Utama; c. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada unit Pemilik Risiko masing-masing; d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan e. menatausahakan proses Manajemen Risiko.

Article 8

(1) Unit Pemilik Risiko Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas: a. Kepala Kantor Wilayah sebagai penanggung jawab; b. Kepala Divisi Administrasi sebagai ketua merangkap anggota; c. Para Kepala Divisi sebagai anggota; dan d. Kepala Bagian Program dan Pelaporan atau pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota. (2) Unit Pemilik Risiko Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada unit Pemilik Risiko masing-masing; b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan c. menatausahakan proses Manajemen Risiko.

Article 9

(1) Unit Pemilik Risiko Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas: a. Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagai penanggung jawab; b. Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas/Pejabat Pelaksana yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota; c. Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas/Pejabat Pelaksana sebagai anggota; dan d. Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sub Bagian Tata Usaha/ Kepala Urusan Tata Usaha atau pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota. (2) Unit Pemilik Risiko Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada unit pemilik Risiko masing-masing; b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan c. menatausahakan proses Manajemen Risiko.

Article 10

Proses penerapan Manajemen Risiko meliputi: a. penetapan tujuan; b. identifikasi Risiko; c. analisis Risiko; d. evaluasi Risiko; e. penanganan Risiko; dan f. pemantauan dan reviu.

Article 11

Proses penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 12

Correction

Unit Pemilik Risiko wajib membuat laporan penerapan Manajemen Risiko setiap tahun.

Article 13

Correction

(1) Laporan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan oleh Pemilik Risiko secara berjenjang kepada Pemilik Risiko Unit Utama. (2) Laporan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikompilasi dan disampaikan oleh Unit Utama sebagai laporan Manajemen Risiko Unit Utama kepada Koordinator Satuan Tugas Manajemen Risiko Kementerian dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal. (3) Laporan Manajemen Risiko Unit Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikompilasi dan disampaikan oleh Koordinator Satuan Tugas Manajemen Risiko Kementerian sebagai laporan Manajemen Risiko. (4) Laporan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Koordinator Satuan Tugas Manajemen Risiko Kementerian kepada Menteri dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal. (5) Laporan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari. (6) Laporan Manajemen Risiko Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat tanggal 20 Januari.

Article 14

Format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 15

Correction

(1) Pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

Article 16

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2018XXXX TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROSES PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO A. Pendahuluan Pengendalian intern khususnya di sektor publik mengacu pada PERATURAN PEMERINTAH Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menggunakan kerangka kerja COSO I Tahun 1992 berupa Internal Control Integrated Framework (ICIF). The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission (COSO) merupakan organisasi yang dibentuk Tahun 1985 di Amerika Serikat dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian dengan menyusun suatu definisi umum untuk pengendalian, standar, dan kriteria internal yang dapat digunakan untuk menilai sistem pengendalian. Ruang lingkup pengendalian intern sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 60 Tahun 2008 meliputi seluruh kegiatan kepemerintahan. Komponen pengendalian intern terdiri dari unsur lingkungan pengendalian, penilaian Risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. SPIP berada pada level first line defense, Manajemen Risiko berada pada level second line defense yang mengelola Risiko lintas intern kementerian, serta Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawas intern kementerian bertindak sebagai third line defense. Sebagai third line defense, Inspektorat Jenderal sekurang-kurangnya harus memberi peringatan dini dan meningkatkanefektivitas Manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 huruf b PERATURAN PEMERINTAH Nomor 60 Tahun 2008.Oleh karena itu, pendekatan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian dikembangkan berdasarkan COSO II ERM yang dilengkapi dengan pendekatan standar Manajemen Risiko ISO 31000:2009 yang telah diadopsi oleh Badan Standardisasi Nasional SNI ISO 31000:2011. Hal ini diharapkan memudahkan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian karena berpijak pada konsep SPIP yang telah dilaksanakan dan terintegrasi dengan strategi manajemen sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b PERATURAN PEMERINTAH Nomor 60 Tahun 2008. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH 60 Tahun 2008, Penilaian Risiko meliputi dua kegiatan pokok yaitu (1) identifikasi dan (2) analisis Risiko. Proses penilaian Risiko, sesuai ayat (3), didahului dengan penetapan tujuan. Faktor yang menentukan keberhasilan penerapan Manajemen Risiko meliputi: 1. komitmen pimpinan terhadap kebijakan, proses, dan rencana tindakan; 2. pihak yang ditetapkan untuk secara langsung bertanggung jawab guna mengoordinasikan proses Manajemen Risiko; 3. kesadaran setiap pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Kementerian terhadap prinsip-prinsip Manajemen Risiko untuk menciptakan kultur/budaya yang tepat dan memahami manfaat yang dapat diperoleh dari Manajemen Risiko yang efektif; 4. kebijakan Manajemen Risiko yang merinci peranan dan tanggung jawab dari unsur pimpinan dan staf pada setiap unit kerja; 5. metodologi Manajemen Risiko yang menyeluruh; 6. pelatihan tentang Manajemen Risiko untuk tujuan kepedulian Risiko bagi seluruh pejabat dan/atau pegawai; dan 7. pemantauan yang terus menerus mengenai aktivitas pengendalian Risiko. A.1. Penetapan Tujuan Penetapan tujuan diperlukan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan. Tahap pelaksanaan penetapan tujuan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. lingkungan internal dan eksternal; b. tugas dan fungsi unit kerja; c. pihak-pihak yang berkepentingan; dan d. penentuan konteks dan kategori Risiko. Tujuan organisasi ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Renstra dan RKT tersebut hanya teroperasionalisasi melalui Unit Organisasi sehingga pelaksanaannya konsisten dengan tujuan dalam Renstra dan RKT.Tujuan dalam Manajemen Risiko dibagi menjadi empat tingkatan sesuai dengan konteksnya yaitu konteks strategis, konteks operasional, konteks pelaporan, dan konteks kepatuhan. Keempat konteks tersebut selanjutnya dijabarkan dalam kategori Risiko sebagai berikut: KONTEKS KRITERIA RISIKO

Peraturan Menteri Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB III

Article 12

Article 13

Article 14

BAB IV

Article 15

BAB V

Article 16