Correct Article 7
PERMEN Nomor 6 Tahun 2025 | Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2025 tentang TATA CARA PENEGASAN STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Current Text
Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Menteri melalui Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan.
Your Correction