Correct Article 32
PERMEN Nomor 37 Tahun 2025 | Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2025 tentang TATA CARA VERIFIKASI DAN AKREDITASI ORGANISASI PEMBERI BANTUAN HUKUM
Current Text
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2025
MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Œ
SUPRATMAN ANDI AGTAS
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM
NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA VERIFIKASI DAN AKREDITASI ORGANISASI PEMBERI BANTUAN HUKUM
FORMAT RENCANA PROGRAM ORGANISASI PEMBERI BANTUAN HUKUM
A. FORMULIR RENCANA PROGRAM LEMBAGA BANTUAN HUKUM ATAU ORGANISASI.
1. Nama Organisasi Bantuan Hukum :
2. Nama Pimpinan :
3. Alamat Organisasi Bantuan Hukum :
4. Tahun Berdiri Organisasi Bantuan Hukum :
5. Sumber Pendanaan
a. Hibah :
1) Sumber :
2) Jumlah :
b. Sumber Dana Lain
1) Sumber :
2) Jumlah :
c. Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Jumlah :
d. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jumlah :
6. Program/Kegiatan : Litigasi/Nonlitigasi (*)
a. Latar Belakang;
b. Penerima Manfaat;
c. Strategi pencapaian program;
1) Metode pelaksanaan; dan 2) Tahapan dan waktu pelaksanaan (dalam tabel)
d. Waktu pencapaian program;
e. Biaya yang diperlukan;
f. Rincian biaya (terlampir); dan
g. Matrik target program bantuan hukum (terlampir).
Penanggung Jawab,
(Nama Terang) (*) coret yang tidak perlu
B. MATRIK TARGET PROGRAM BANTUAN HUKUM
MATRIK TARGET PROGRAM BANTUAN HUKUM NAMA ORGANISASI BANTUAN HUKUM
No Program/Kegiatan Output Indikator Target Keterangan Tahun.... Tahun.... Tahun....
MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUPRATMAN ANDI AGTAS
Your Correction