Langsung ke konten utama
Skip to main content

Correct Article 27

PERMEN Nomor 33 Tahun 2025 | Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2025 tentang TATA CARA PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DALAM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Source PDF
100%
Pg. 1
Pg. 1
Current Text
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2025 MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Œ SUPRATMAN ANDI AGTAS Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DALAM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA Format Dokumen Elektronik Naskah Peraturan KETERANGAN: 1. Naskah peraturan perundang-undangan diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style, huruf 12 di atas kertas F4 dalam paper size dengan custom size: lebar (width) : 21 sentimeter panjang (height) : 33 sentimeter 2. Marjin atas (top) : 8 sentimeter (untuk halaman 1) 2.5 sentimeter (untuk halaman 2 dan seterusnya) bawah (bottom) : 2.5 sentimeter kiri (left) : 2.5 sentimeter kanan (right) : 2.5 sentimeter 3. Seluruh line spacing yang digunakan 1 (satu) dengan spasi: before : 0 pt after : 0 pt 4. Pencantuman nomor halaman 2 dan seterusnya pada peraturan perundang- undangan di bagian atas tengah dengan didahului dan diakhiri tanda baca (-), serta diberi jarak 1 (satu) spasi. 5. Ketentuan angka 4 berlaku secara mutatis mutandis untuk pencantuman nomor halaman pada penjelasan peraturan perundang-undangan. 6. Lampiran peraturan perundang-undangan yang berbentuk tabel/gambar/peta dibuat berupa image atau PDF. 7. Format Berita Negara Republik INDONESIA dan Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA berlaku secara mutatis mutandis terhadap Lembaran Negara Republik INDONESIA dan Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA. MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUPRATMAN ANDI AGTAS
Your Correction