Correct Article 8

(1) Lokasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memiliki luasan lahan kosong paling sedikit 5.000 (lima ribu) meter persegi. (2) Dalam hal tidak terdapat luasan lahan kosong, Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota dapat mengusulkan lahan yang sudah terdapat bangunan. (3) Biaya perataan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota. (4) Lokasi lahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berada pada lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang terintegrasi dalam satu kawasan sentra/klaster dengan kriteria sebagai berikut: a. area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah- pindah; dan b. memiliki akses penyediaan bahan baku, proses produksi, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan, teknologi, dan pemasaran.