PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 17-per-m-kukm-ix-2015 Tahun 2015 tentang PENGAWASAN KOPERASI

PERMEN Nomor 17-per-m-kukm-ix-2015 Tahun 2015

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Pengawasan dan pemeriksaanKoperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pemeriksaan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa Koperasi untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan. 4. Kelembagaan Koperasi adalahsuatu hubungan dan tatanan dalam organisasi Koperasi untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan. 5. Kegiatan Usaha Koperasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil berupa keuntungan, upah, laba usaha, atau SHU dalam Koperasi melalui pelayanan kepada anggota dan masyarakat. 6. Kepatuhan adalah ketaatan dalam melaksanakan norma-norma yang berlaku dalam Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 8. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945. 9. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 11. Deputi adalah Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, MANFAAT DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Article 2

Correction

Pengawasan Koperasi bertujuan : a. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan Koperasi oleh pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi; dan b. Meningkatkan kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Article 3

Correction

Sasaran pengawasan Koperasi adalah: a. terwujudnya peningkatan kepatuhan Koperasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; b. terbentuknya Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh; dan c. terwujudnya Koperasi yang akuntabel.

Article 4

Manfaat Pengawasan bagi Koperasi adalah untuk mendorong koperasi : a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. sebagai badan usaha yang kredibel berdasarkan prinsip Koperasi; c. dalam menjaga dan melindungi aset Koperasidari tindakanpenyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab; d. dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan; e. menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh; dan f. mencapai tujuannyasecara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomianggota.

Article 5

Ruang lingkup pengawasan koperasi meliputi aspek : a. penerapan kepatuhan; b. kelembagaan koperasi; c. usaha simpan pinjam; d. penilaian kesehatan usaha simpan pinjam; dan e. penerapan sanksi.

Article 6

(1) Aspek penerapan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi: a. kepatuhan legal; b. kepatuhan usaha dan keuangan; dan c. kepatuhan transaksi. (2) Aspek kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi: a. kelengkapan legalitas yang terdiri dari Akta Pendirian Koperasi, Anggaran Dasar, perubahan pengesahan Anggaran Dasar bagi Koperasi, surat izin usaha, surat izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas; dan b. kelengkapan organisasi Koperasi yang mencerminkan struktur tugas, rentang kendali, dan satuan pengendalian internal. (3) Aspek usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. penghimpunan dana bersumber dari anggota, calon anggota, Koperasi lain dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, dan sumber lain yang sah, serta modal penyertaan; b. mengontrol keseimbangan dana antara sumber dana dan penyaluran dana agar tidak terjadi over liquid dan unliquid; dan c. penyaluran dana untuk menyalurkan dana yang sifatnya menjadi aktiva produktif mengurangi kemacetan. (4) Aspek penilaian kesehatan usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan dengan melakukan penilaian melalui pendekatan kualitatif maupun kuantitatif terhadap aspek-aspek sebagai berikut: a. permodalan; b. kualitas aktiva produktif; c. manajemen; d. efisiensi; e. likuiditas; f. jatidiri Koperasi; g. pertumbuhan dan kemandirian; dan h. kepatuhan terhadap prinsip syariah untuk usaha simpan pinjam pola syariah. (5) Aspek penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi: a. sanksi administratif; b. pelimpahan perkara; c. pemantauan pelaksanaan sanksi; d. pemantauan keputusan hasil pelimpahan perkara; e. rehabilitasi kelembagaan; dan f. rehabilitasi usaha.

BAB Keempat

Ruang Lingkup

Article 5

Correction

Ruang lingkup pengawasan koperasi meliputi aspek : a. penerapan kepatuhan; b. kelembagaan koperasi; c. usaha simpan pinjam; d. penilaian kesehatan usaha simpan pinjam; dan e. penerapan sanksi.

Article 6

Correction

(1) Aspek penerapan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi: a. kepatuhan legal; b. kepatuhan usaha dan keuangan; dan c. kepatuhan transaksi. (2) Aspek kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi: a. kelengkapan legalitas yang terdiri dari Akta Pendirian Koperasi, Anggaran Dasar, perubahan pengesahan Anggaran Dasar bagi Koperasi, surat izin usaha, surat izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas; dan b. kelengkapan organisasi Koperasi yang mencerminkan struktur tugas, rentang kendali, dan satuan pengendalian internal. (3) Aspek usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. penghimpunan dana bersumber dari anggota, calon anggota, Koperasi lain dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, dan sumber lain yang sah, serta modal penyertaan; b. mengontrol keseimbangan dana antara sumber dana dan penyaluran dana agar tidak terjadi over liquid dan unliquid; dan c. penyaluran dana untuk menyalurkan dana yang sifatnya menjadi aktiva produktif mengurangi kemacetan. (4) Aspek penilaian kesehatan usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan dengan melakukan penilaian melalui pendekatan kualitatif maupun kuantitatif terhadap aspek-aspek sebagai berikut: a. permodalan; b. kualitas aktiva produktif; c. manajemen; d. efisiensi; e. likuiditas; f. jatidiri Koperasi; g. pertumbuhan dan kemandirian; dan h. kepatuhan terhadap prinsip syariah untuk usaha simpan pinjam pola syariah. (5) Aspek penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi: a. sanksi administratif; b. pelimpahan perkara; c. pemantauan pelaksanaan sanksi; d. pemantauan keputusan hasil pelimpahan perkara; e. rehabilitasi kelembagaan; dan f. rehabilitasi usaha.

BAB III

JENIS DAN PELAKSANAAN PENGAWASAN KOPERASI

Article 7

Correction

Jenis pengawasan Koperasi meliputi: a. pengawasan aktif dan pasif; b. pengawasan rutin dan sewaktu-waktu; dan c. pengawasan bersifat preventif dan represif.

Article 8

Correction

(1) Pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan pemeriksaan langsung terhadap Koperasi yang berpotensi mempunyai masalah. (2) Pengawasan pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan menganalisa laporan terhadap Koperasi yang sudah berjalan baik. (3) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan. (4) Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan sesuai sesuai dengan kebutuhan. (5) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dengan tujuan pembinaan dan pencegahan. (6) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dengan tujuan mencegah meluasnya permasalahan.

Article 9

Apabila hasil pengawasan berpotensi menimbulkan masalah hukum, Menteri dapat meminta bantuan akuntan publik untuk melakukan audit khusus.

Article 10

(1) Pelaksanaan pengawasan Koperasi menjadi tanggung jawab Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelaksanaan pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh : a. Deputi bidang pengawasan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas provinsi; b. gubernur untuk koperasi dengan wilayah keanggotaaannya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan c. bupati/walikota untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten/kota. (3) Dalam hal gubernur tidak mampu melakukan pengawasan maka pengawasan dilakukan oleh menteri. (4) Dalam hal bupati/walikota tidak mampu melakukan pengawasan maka pengawasan dilakukan oleh gubernur.

Article 11

Kriteria ketidakmampuan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan (4) diatur dalam Peraturan Deputi.

Peraturan Menteri Nomor 17-per-m-kukm-ix-2015 Tahun 2015 tentang PENGAWASAN KOPERASI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

BAB Ketiga

Article 4

BAB Keempat

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kesatu

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Kedua

Article 10

Article 11

BAB IV

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB V

Article 16

Article 17

Article 18

BAB VI

Article 19

BAB VII

Article 20

Article 21