PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 16-per-m-kukm-xii-2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017

PERMEN Nomor 16-per-m-kukm-xii-2016 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pasar Rakyat adalah tempat usaha sebagai sarana jual beli barang melalui tawar menawar yang dapat berupa toko, kios dan los. 2. Revitalisasi Pasar Rakyat adalah kegiatan untuk membangun dan/atau memperbaiki sarana pasar rakyat yang kondisi fisiknya belum permanen dan belum layak yang berada di daerah kabupaten/kota/pedesaan, daerah perbatasan/daerah tertinggal/daerah pasca bencana. 3. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 4. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah INDONESIA dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan. 5. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingan dengan daerah lain dalam skala nasional. 6. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik INDONESIA. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten, atau daerah kota dan/atau desa, serta dari pemerintah daerah kabupaten, atau daerah kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 10. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. 11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. 13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian/lembaga yang bersangkutan. 14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 15. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan penerbitan surat perintah membayar. 16. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan apbn pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga. 17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu gubernur/bupati/wali kota dalam bentuk dinas yang menyelenggarakan urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah ditingkat daerah provinsi/kabupaten/kota dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pembantuan lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/wali kota.

BAB XI

PENUTUP

Article 14

Correction

Peraturan Menteri mengenai Pedoman Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku untuk pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2016;

Article 15

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2016 MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH ttd AAGN. PUSPAYOGA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 /PER/M.KUMKM/XII/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REVITALISASI PASAR RAKYAT MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2017 A. ALOKASI REVITALISASI PASAR RAKYAT DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN DAN PASCA BENCANA TAHUN ANGGARAN 2017 No Provinsi/DI Kab/Kota Anggaran (Rp.) 1 Aceh Aceh Selatan 950.000.000,- 2 Sumatera Barat Solok Selatan 950.000.000,- 3 Sumatera Selatan Ogan Komering Ilir 950.000.000,- 4 Riau Kepulauan Meranti 950.000.000,- 5 Riau Indragiri Hilir 950.000.000,- 6 Kalimantan Barat Sintang 950.000.000,- 7 Kalimantan Utara Nunukan 950.000.000,- 8 Gorontalo Pahuwato 950.000.000,- 9 Sulawesi Tengah Donggala 950.000.000,- 10 Papua Mimika 950.000.000,- 11 Papua Pegunungan Bintang 950.000.000,- B. ALOKASI REVITALISASI PASAR RAKYAT DI DAERAH REGULER TAHUN ANGGARAN 2017 No Provinsi/DI Kab/Kota Anggaran (Rp.) 1 Aceh Kota Banda Aceh 950.000.000,- 2 Sumatera Utara Humbang Hasudutan 950.000.000,- 3 Sumatera Utara Nias Utara 950.000.000,- 4 Sumatera Selatan Pematang Abab Lematang Ilir 950.000.000,- 5 Sumatera Selatan Musi Rawas 950.000.000,- 6 Sumatera Selatan Ogan Komering Ulu Timur 950.000.000,- 7 Jambi Batang Hari 950.000.000,- 8 Jambi Bungo 950.000.000,- 9 Bengkulu Seluma 950.000.000,- 10 Lampung Lampung Timur 950.000.000,- 11 Banten Serang 950.000.000,- 12 Jawa Barat Karawang 950.000.000,- 13 Jawa Barat Ciamis 950.000.000,- 14 Jawa Barat Kuningan 950.000.000,- 15 Jawa Tengah Grobogan 950.000.000,- 16 Jawa Tengah Salatiga 950.000.000,- 17 Jawa Tengah Brebes 950.000.000,- 18 Jawa Tengah Boyolali 950.000.000,- 19 Jawa Tengah Demak 950.000.000,- 20 Jawa Tengah Karang Anyar 950.000.000,- 21 Jawa Tengah Cilacap 950.000.000,- 22 D.I Yogyakarta Kulon Progo 950.000.000,- 23 D.I Yogyakarta Gunung Kidul 950.000.000,- 24 Jawa Timur Malang 950.000.000,- 25 Jawa Timur Pacitan 950.000.000,- 26 Jawa Timur Bondowoso 950.000.000,- Jawa Timur Situbondo 950.000.000,- 28 Jawa Timur Sidoarjo 950.000.000,- 29 Jawa Timur Pamekasan 950.000.000,- 30 Jawa Timur Tulung Agung 950.000.000,- 31 Bali Bangli 950.000.000,- 32 Bali Jembrana 950.000.000,- 33 Nusa Tenggara Barat Dompu 950.000.000,- 34 Kalimantan Timur Kota Samarinda 950.000.000,- 35 Kalimantan Utara Bulungan 950.000.000,- 36 Kalimantan Tengah Pulang Pisau 950.000.000,- 37 Gorontalo Kabupaten Gorontalo 950.000.000,- 38 Sulawesi Selatan Bantaeng 950.000.000,- 39 Sulawesi Selatan Selayar 950.000.000,- 40 Sulawesi Utara Minahasa Tenggara 950.000.000,- MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH ttd AAGN. PUSPAYOGA

Peraturan Menteri Nomor 16-per-m-kukm-xii-2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

BAB IV

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB V

Article 8

BAB VI

Article 9

BAB VII

Article 10

BAB VIII

Article 11

BAB IX

Article 12

BAB X

Article 13

BAB XI

Article 14

Article 15