PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

PERMEN Nomor 13 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Article 3

Correction

(1) Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pendanaannya dibiayai dari bagian anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Dana Dekonsentrasi. (2) Besaran alokasi Dana Dekonsentrasi pada masing- masing daerah provinsi/daerah istimewa sebagaimana DIPA Petikan masing-masing Perangkat Daerah Provinsi. (3) Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan untuk: a. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pendataan, dan keuangan; b. memfasilitasi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan daerah provinsi/daerah istimewa/kabupaten/kota; c. memfasilitasi Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu daerah provinsi/daerah istimewa/ kabupaten/kota; d. memfasilitasi ruang promosi (display) di Gedung smesco INDONESIA; e. memfasilitasi Satuan Tugas Pengawasan Koperasi; dan f. pelaksanaan kegiatan lain yang dilakukan untuk menunjang tercapainya fokus prioritas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Article 4

Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tidak dapat digunakan untuk: a. perjalanan dinas luar negeri, studi banding ke luar negeri, dan pameran luar negeri; b. perawatan bangunan kantor milik Pemerintah Daerah; c. kegiatan yang menimbulkan aset dan dicatat dalam neraca Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan d. lain-lain yang bersifat rutinitas kantor yang pembiayaannya harus disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Article 5

(1) Dalam menyelenggarakan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), gubernur wajib: a. melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan menjamin terlaksananya kegiatan Dekonsentrasi secara efektif dan efisien; b. menyiapkan Perangkat Daerah Provinsi yang akan melaksanakan program dan kegiatan Dekonsentrasi; c. menjamin pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang disusun oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan d. melakukan koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelaksanaan anggaran Dekonsentrasi pada masing- masing daerah provinsi/daerah istimewa diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Article 6

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dibentuk pejabat pengelola keuangan di daerah yang meliputi: a. kuasa pengguna anggaran; b. pejabat pembuat komitmen; c. pejabat penanda tangan surat perintah membayar; dan d. bendahara pengeluaran. (2) Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh gubernur dengan keputusan gubernur. (3) Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi. (4) Pejabat yang dapat ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi.

Article 7

Gubernur dapat mendelegasikan penunjukan dan penetapan pejabat pembuat komitmen, pejabat penanda tangan surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

Article 8

(1) Bendahara pengguna anggaran dan pejabat pembuat perikatan/komitmen ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kemampuan di bidangnya, dan diutamakan yang mempunyai sertifikat di bidangnya. (2) Penetapan kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, dan pejabat penanda tangan surat perintah membayar dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang- undangan dengan memperhatikan aspek kemampuan, kejujuran, pengabdian dan loyalitas.

Article 9

Sebelum melaksanakan pencairan anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran atau Bendahara Pengguna Anggaran melakukan persiapan sebagai berikut: a. mempelajari DIPA; b. membuat petunjuk operasional kegiatan; c. membuat surat keputusan penetapan para pelaksana anggaran; d. membuat spesimen ke bank dan Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara; e. mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak; f. menyiapkan buku kas umum, untuk membukukan transaksi baik penerimaan dan pengeluaran bendahara pengguna anggaran; g. menyiapkan buku pembantu pengawasan pelaksanaan mata anggaran kegiatan; h. menyiapkan buku pembantu bank; dan i. menyiapkan buku pembantu pajak.

Article 10

(1) Penyusunan dan penelaahan DIPA/RKA-KL mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. (2) Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Perikatan/Komitmen, Bendahara Pengeluaran, dan/atau Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, hanya berlaku 1 (satu) Tahun Anggaran, dan usul penggantian harus dilakukan dalam Tahun Anggaran berjalan, dengan mengemukakan alasannya.

Article 11

(1) Dalam hal Perangkat Daerah Provinsi akan melakukan perubahan atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi harus mendapatkan persetujuan dari Unit Eselon I/badan layanan umum terkait. (2) Perubahan dan/atau revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Article 12

(1) Administrasi keuangan sebagai pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi di daerah, dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan lainnya. (2) Pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan anggaran Dekonsentrasi diadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih dari penerimaan terhadap pengeluaran dana Dekonsentrasi, maka sisa anggaran lebih tersebut disetor ke kas negara. (4) Dalam menerapkan tertib administrasi pelaksanaan anggaran Dekonsentrasi perlu dilaksanakan pembinaan yang berkesinambungan.

Article 13

(1) Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab kepada gubernur daerah provinsi/daerah istimewa atas pelaksanaan dan realisasi anggaran Dekonsentrasi. (2) Kuasa pengguna anggaran wajib menyampaikan laporan kepada gubernur daerah provinsi/daerah istimewa mengenai realisasi anggaran baik fisik maupun keuangan kegiatan Dekonsentrasi dengan menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah. (3) Gubernur daerah provinsi/daerah istimewa atau yang ditunjuk/diberi kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara periodik (bulanan, triwulan, semester dan tahunan) kepada Menteri. (4) Dengan menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah, sebagai laporan yang disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada: a. Menteri Keuangan C.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; b. Menteri Dalam Negeri C.q Direktur Jenderal Pemerintahan Umum; dan c. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Article 14

Apabila dianggap perlu dan berdasarkan pertimbangan khusus, Menteri dapat menghentikan pencairan anggaran dan memberikan tanda bintang (blokir) terhadap anggaran Dekonsentrasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terhadap daerah yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB Kesatu

Pelaksanaan

Article 3

Correction

(1) Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pendanaannya dibiayai dari bagian anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Dana Dekonsentrasi. (2) Besaran alokasi Dana Dekonsentrasi pada masing- masing daerah provinsi/daerah istimewa sebagaimana DIPA Petikan masing-masing Perangkat Daerah Provinsi. (3) Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan untuk: a. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pendataan, dan keuangan; b. memfasilitasi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan daerah provinsi/daerah istimewa/kabupaten/kota; c. memfasilitasi Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu daerah provinsi/daerah istimewa/ kabupaten/kota; d. memfasilitasi ruang promosi (display) di Gedung smesco INDONESIA; e. memfasilitasi Satuan Tugas Pengawasan Koperasi; dan f. pelaksanaan kegiatan lain yang dilakukan untuk menunjang tercapainya fokus prioritas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Article 4

Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tidak dapat digunakan untuk: a. perjalanan dinas luar negeri, studi banding ke luar negeri, dan pameran luar negeri; b. perawatan bangunan kantor milik Pemerintah Daerah; c. kegiatan yang menimbulkan aset dan dicatat dalam neraca Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan d. lain-lain yang bersifat rutinitas kantor yang pembiayaannya harus disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Article 5

(1) Dalam menyelenggarakan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), gubernur wajib: a. melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan menjamin terlaksananya kegiatan Dekonsentrasi secara efektif dan efisien; b. menyiapkan Perangkat Daerah Provinsi yang akan melaksanakan program dan kegiatan Dekonsentrasi; c. menjamin pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang disusun oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan d. melakukan koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelaksanaan anggaran Dekonsentrasi pada masing- masing daerah provinsi/daerah istimewa diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Article 6

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dibentuk pejabat pengelola keuangan di daerah yang meliputi: a. kuasa pengguna anggaran; b. pejabat pembuat komitmen; c. pejabat penanda tangan surat perintah membayar; dan d. bendahara pengeluaran. (2) Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh gubernur dengan keputusan gubernur. (3) Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi. (4) Pejabat yang dapat ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi.

Article 7

Gubernur dapat mendelegasikan penunjukan dan penetapan pejabat pembuat komitmen, pejabat penanda tangan surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

Article 8

(1) Bendahara pengguna anggaran dan pejabat pembuat perikatan/komitmen ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kemampuan di bidangnya, dan diutamakan yang mempunyai sertifikat di bidangnya. (2) Penetapan kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, dan pejabat penanda tangan surat perintah membayar dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang- undangan dengan memperhatikan aspek kemampuan, kejujuran, pengabdian dan loyalitas.

Article 9

Sebelum melaksanakan pencairan anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran atau Bendahara Pengguna Anggaran melakukan persiapan sebagai berikut: a. mempelajari DIPA; b. membuat petunjuk operasional kegiatan; c. membuat surat keputusan penetapan para pelaksana anggaran; d. membuat spesimen ke bank dan Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara; e. mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak; f. menyiapkan buku kas umum, untuk membukukan transaksi baik penerimaan dan pengeluaran bendahara pengguna anggaran; g. menyiapkan buku pembantu pengawasan pelaksanaan mata anggaran kegiatan; h. menyiapkan buku pembantu bank; dan i. menyiapkan buku pembantu pajak.

Article 10

(1) Penyusunan dan penelaahan DIPA/RKA-KL mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. (2) Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Perikatan/Komitmen, Bendahara Pengeluaran, dan/atau Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, hanya berlaku 1 (satu) Tahun Anggaran, dan usul penggantian harus dilakukan dalam Tahun Anggaran berjalan, dengan mengemukakan alasannya.

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kedua

Article 11

BAB Ketiga

Article 12

BAB Keempat

Article 13

Article 14

BAB IV

Article 15

Article 16

BAB Kesatu

Article 15

BAB Kedua

Article 16

BAB V

Article 17