PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 13-per-m-kukm-xii-2011 Tahun 2012 tentang PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

PERMEN Nomor 13-per-m-kukm-xii-2011 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB II

PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT)

Article 4

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) terdiri dari : a. LPSE; b. PPK dan Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP; c. Penyedia barang/jasa

Article 5

LPSE mempunyai tugas dan tanggung jawab : a. mengoperasikan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement); b. melakukan registrasi dan verifikasi penyediaan barang/jasa untuk memastikan penyediaan barang/jasa memenuhi persyaratan yang berlaku.

Article 6

LPSE memberitahukan kepada PPK apabila ditemukan penyimpangan- penyimpangan prosedur atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) dengan tembusan kepada Inspektur Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Article 7

PPK mempunyai tugas dan tanggung jawab : a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa; b. MENETAPKAN paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan pengadaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, dan MENETAPKAN paket untuk swakelola; c. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) dimulai; d. MENETAPKAN dan mengesahkan dokumen pengadaan secara elektronik (e-procurement); e. MENETAPKAN dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan barang yang disusun panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan; f. MENETAPKAN dan mengesahkan hasil pengadaan yang dilakukan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya; g. menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa; h. menindaklanjuti temuan LPSE sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Article 8

Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP Barang/Jasa mempunyai tugas dan tanggung jawab : a. menyusun jadwal dan MENETAPKAN cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan; b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS); c. menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan berdasarkan acuan yang telah ditetapkan oleh LPSE d. mengumumkan pengadaan barang/jasa di web-site pengadaan nasional; e. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa; f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; g. mengusulkan calon pemenang; h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;

Article 9

(1) Penyedia barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. mendaftarkan diri kepada LPSE dan bersedia untuk dilakukan verifikasi secara asas nyata oleh LPSE atau yang diberi kuasa sebelum penyedia barang/jasa diberi kode akses untuk masuk ke dalam sistem pengadaan secara elektronik; b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa; c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa; d. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalankan sanksi pidana; e. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; f. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian surat pajak tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan foto copy surat setoran pajak (SSP) PPh; g. dalam kurang waktu 4 (empat) tahun terakhir pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; h. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa; i. tidak termasuk dalam daftar hitam; j. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; k. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai. (2) Penyedia barang/jasa orang perorangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf g. (3) Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa.

Article 10

(1) PPK, ULP Barang/Jasa, LPSE dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) harus mematuhi etika sebagaimana diatur dalam Peraturan PRESIDEN Nomor Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 35 Tahun 2011. (2) Selain mematuhi etika pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK, ULP Barang/Jasa, LPSE dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) wajib : a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses (used id dan password) para pihak; b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukan untuk umum; c. memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Article 11

PPK, ULP Barang/Jasa, LPSE dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) dilarang : a. mengadakan, mengacaukan dan/atau merusak sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement); b. mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) yang dapat mempengaruhi tujuan pengadaan.

BAB Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Para Pihak

Article 5

LPSE mempunyai tugas dan tanggung jawab : a. mengoperasikan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement); b. melakukan registrasi dan verifikasi penyediaan barang/jasa untuk memastikan penyediaan barang/jasa memenuhi persyaratan yang berlaku.

Article 6

LPSE memberitahukan kepada PPK apabila ditemukan penyimpangan- penyimpangan prosedur atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) dengan tembusan kepada Inspektur Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Article 7

PPK mempunyai tugas dan tanggung jawab : a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa; b. MENETAPKAN paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan pengadaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, dan MENETAPKAN paket untuk swakelola; c. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) dimulai; d. MENETAPKAN dan mengesahkan dokumen pengadaan secara elektronik (e-procurement); e. MENETAPKAN dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan barang yang disusun panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan; f. MENETAPKAN dan mengesahkan hasil pengadaan yang dilakukan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya; g. menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa; h. menindaklanjuti temuan LPSE sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Article 8

Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP Barang/Jasa mempunyai tugas dan tanggung jawab : a. menyusun jadwal dan MENETAPKAN cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan; b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS); c. menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan berdasarkan acuan yang telah ditetapkan oleh LPSE d. mengumumkan pengadaan barang/jasa di web-site pengadaan nasional; e. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa; f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; g. mengusulkan calon pemenang; h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;

Article 9

(1) Penyedia barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. mendaftarkan diri kepada LPSE dan bersedia untuk dilakukan verifikasi secara asas nyata oleh LPSE atau yang diberi kuasa sebelum penyedia barang/jasa diberi kode akses untuk masuk ke dalam sistem pengadaan secara elektronik; b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa; c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa; d. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalankan sanksi pidana; e. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; f. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian surat pajak tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan foto copy surat setoran pajak (SSP) PPh; g. dalam kurang waktu 4 (empat) tahun terakhir pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; h. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa; i. tidak termasuk dalam daftar hitam; j. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; k. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai. (2) Penyedia barang/jasa orang perorangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf g. (3) Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa.