PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 11-per-m-kukm-xii-2013 Tahun 2014 tentang NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA PENYELENGGARAAN INKUBATOR WIRAUSAHA

PERMEN Nomor 11-per-m-kukm-xii-2013 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Article 3

Sasaran penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan inkubator wirausaha adalah untuk meningkatkan: a. kapasitas penyelenggaraan inkubator wirausaha; dan b. iklim kondusif dalam penyelenggaraan inkubator wirausaha. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB Kesatu

Tujuan Penetapan norma,

BAB kedua

BAB III

NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA PENYELENGGARAAN INKUBATOR WIRAUSAHA

Article 4

Correction

Penyelenggaraan inkubator wirausaha mengikuti norma sebagai berikut: a. profesionalitas, terbuka, jujur, adil dan tidak diskriminatif; b. mandiri dan independen; c. penumbuhkembangan wirausaha baru; d. penguatan kapasitas wirausaha pemula; dan e. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Article 5

Correction

Inkubator wirausaha dalam penyelenggaraan program inkubasi dapat bekerjasama dengan pihak lain mengikuti norma sebagai berikut: a. saling membutuhkan; b. mempercayai; c. memperkuat; dan d. saling menguntungkan.

Article 6

Inkubator wirausaha dalam penyelenggaraan program inkubasi dapat memperoleh pendanaan dengan mengikuti norma sebagai berikut: a. akuntabilitas; b. sesuai dengan tujuan inkubator wirausaha; c. teraudit, dan membuat laporan keuangan; dan d. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 8

Penyelenggaraan inkubator wirausaha harus memiliki standar kualifikasi sumberdaya manusia sekurang kurangnya: a. profesional; dan b. tidak cacat hukum.

Article 9

Penyelenggaraan inkubator wirausaha harus memiliki standar prasarana dan sarana sekurang-kurangnya: a. ruang kerja tenant; b. ruang konsultasi; c. ruang kantor; dan d. memiliki sistem informasi yang didukung oleh jaringan internet yang memadai.

Article 10

Penyelenggaraan inkubator wirausaha harus memiliki standar kerjasama dengan tenant dan pihak ketiga lainnya dalam bentuk perjanjian tertulis yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Article 11

Bidang usaha tenant yang akan diinkubasi oleh inkubator wirausaha, sekurang-kurangnya usaha: a. produktif; b. prospektif; c. berbasis teknologi; dan d. berwawasan lingkungan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 12

Penyelenggaraan inkubator wirausaha yang memperoleh pendanaan dari tenant dan pihak ketiga lainnya harus memiliki standar sebagai berikut: a didasarkan pada perjanjian tertulis yang memuat sekurang kurangnya: 1) hak dan kewajiban para pihak; 2) keuntungan; 3) risiko; 4) jangka waktu; 5) penyelesaian perselisihan. b. besar pendanaan dari pemerintah dan pemerintah daerah paling banyak 90% dari jumlah pendanaan yang dibutuhkan oleh inkubator wirausaha.

Article 13

Penyelenggaraan inkubator wirausaha harus memenuhi prosedur sebagai berikut : a. mengikuti tahapan penyelenggaraan inkubator wirausaha; dan b. mengadministrasikan proses penyelenggaraan secara jelas.

Article 14

Tahapan penyelenggaraan inkubator wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sekurang kurangnya terdiri dari : a. pra-inkubasi; b. inkubasi; dan c. paska inkubasi.

Article 15

Tahapan pra-inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sekurang–kurangnya terdiri dari: a. rekruitmen calon tenant; b. pelatihan dasar untuk menjaring calon tenant; dan c. mematangkan gagasan teknologi dan ide yang akan dikomersialisasikan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 16

Tahapan inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sekurang – kurangnya terdiri dari : a. pembuatan kontrak tertulis dengan tenant; b. pelatihan dan pengembangan ketrampilan; c. bimbingan; d. konsultasi dan konsultansi; e. pendampingan; f. proses produksi; g. uji produksi; h. pemasaran; i. pameran; j. temu bisnis; dan k. pengadministrasian bisnis.

Article 17

Tahapan paska inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c sekurang-kurangnya mencakup: a. penyelesaian kontrak inkubasi; b. membangun jejaring dengan tenant alumni; c. memonitor dan mengevaluasi perkembangan usaha tenant sekurang- kurangnya selama 2 (dua) tahun; dan d. pemberian konsultansi.

Article 18

Prosedur administrasi penyelenggaraan inkubator wirausaha meliputi : a. pendaftaran penyelenggaraan inkubator wirausaha oleh pemerintah; b. pendaftaran penyelenggaraan inkubator wirausaha oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan/atau masyarakat kepada Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) yang membidangi Koperasi dan UKM setempat; c. pendaftaran sebagaimana huruf a dan b dilaporkan kepada Menteri; d. tunduk dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 19

(1) Inkubator Wirausaha dapat diselenggarakan oleh : a. Pemerintah; b. Pemerintah daerah; c. dunia usaha; dan/atau d. masyarakat. (2) Penyelenggara inkubator wirausaha oleh pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dan Perguruan Tinggi milik Pemerintah; (3) Penyelenggara inkubator wirausaha oleh Pemerintah Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Perguruan Tinggi milik Pemerintah Daerah; (4) Penyelenggara inkubator wirausaha oleh dunia usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Koperasi, Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN); (5) Penyelenggara inkubator wirausaha oleh masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah perguruan tinggi milik swasta, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, asosiasi, kelompok masyarakat, dan usaha perorangan; dan (6) Penyelenggara inkubator wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan kerjasama/kemitraan antar penyelenggara inkubator wirausaha.

Article 20

Kriteria Sumberdaya Inkubator Wirausaha (1) Sumberdaya manusia pengelola Inkubator wirausaha harus memenuhi kriteria sebagai berikut : a. profesional dan kompeten; b. sanggup melaksanakan rencana strategis; dan c. sanggup bekerja penuh. (2) Penilaian atas kriteria pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri dan untuk penilaiannya dibentuk tim oleh Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Pedoman untuk penilaian kompetensi disusun oleh Deputi Menteri yang ditunjuk. (4) Sumberdaya pendanaan Inkubator wirausaha untuk dana operasional dan penguatan tenant dapat berupa : a. sumber yang berasal dari lembaga inkubator wirausaha sendiri; b. sumber yang berasal dari luar atau pihak ke tiga; dan c. sumber lain yang syah dan tidak mengikat berdasarkan UNDANG-UNDANG. (5) Sumberdaya sarana dan prasarana inkubator wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Article 21

a. Dalam rangka penyelenggaraan program inkubasi, inkubator wirausaha dapat bekerjasama dengan para pihak dari dalam negeri dan atau luar negeri; dan b. Kerjasama sebagaimana dimaksud huruf a adalah antar inkubator wirausaha dan atau inkubator wirausaha dengan non-inkubator wirausaha.

Article 22

Pendanaan penyelenggaraan inkubator wirausaha harus memenuhi kriteria sebagai berikut : a. berasal dari peserta inkubasi (tenant) berupa kewajiban sebagai peserta; b. berasal dari inkubator wirausaha yang bersangkutan berupa modal disetor dan akumulasi modal; dan c. berasal dari masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Peraturan Menteri Nomor 11-per-m-kukm-xii-2013 Tahun 2014 tentang NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA PENYELENGGARAAN INKUBATOR WIRAUSAHA

BAB II

Article 3

BAB Kesatu

BAB kedua

BAB II

Article 3

BAB Kesatu

BAB kedua

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB Kesatu

Article 4

Article 5

Article 6

BAB Kedua

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Ketiga

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Keempat

Article 19

BAB Kelima

Article 20

Article 21

BAB Keenam

Article 22

BAB IV

Article 23

BAB V

Article 24

BAB VI

Article 25

BAB VII

Article 26

Article 27