PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 08-per-m-kukm-iii-2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

PERMEN Nomor 08-per-m-kukm-iii-2016 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah dalam bentuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran; 2. Wirausaha Pemula adalah orang perorang yang memiliki usaha dan/atau rintisan usaha yang berpotensi untuk dikembangkan kapasitas usahanya; 3. Pembekalan Kewirausahaan adalah suatu kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kewirausahaan yang dapat dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi/pemasyarakatan, workshop, seminar, magang, loka karya, dan inkubator wirausaha; 4. Penerima Bantuan Pemerintah adalah koperasi, usaha mikro, usaha kecil, wirausaha pemula, masyarakat dan lembaga pendidikan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan; 5. Inkubator Wirausaha adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta Inkubasi; 6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan; 7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya adalah disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Deputi selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 8. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Deputi selaku Kuasa Pengguna Anggaran; untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota dalam bentuk badan yang menyelenggarakan urusan koperasi, usaha mikro dan kecil di Provinsi/DI dan/atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota; 10. Deputi adalah Unit Eselon I yang menyelenggarakan program di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 11. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Peraturan Menteri Nomor 08-per-m-kukm-iii-2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

BAB Ketiga

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

BAB Kesatu

Article 6

Article 7

BAB IV

Article 8

BAB V

Article 9

Article 10

BAB Kesatu

Article 9

BAB Kedua

Article 10

BAB VI

Article 11

BAB VII

Article 12

BAB VIII

Article 13

Article 14