PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 07-per-m-kukm-xii-2010 Tahun 2010 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

PERMEN Nomor 07-per-m-kukm-xii-2010 Tahun 2010

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Article 4

(1) Susunan Organisasi LLP-KUKM terdiri atas: a. Direktur Utama; b. Direktur Bisnis dan Pemasaran; c. Direktur Keuangan dan Umum;dan d. Satuan Pengawas Intern. (2) Struktur organisasi LLP-KUKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Article 5

Direktur Utama LLP-KUKM mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas LLP-KUKM sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berfungsi sebagai penanggung jawab umum terhadap pengelolaan aset dan keuangan serta pelaksanaan tugas layanan pemasaran dan layanan bisnis, bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Article 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Utama berkewajiban : a. menyiapkan rencana strategis layanan bisnis dan layanan pemasaran LLP- KUKM; b. menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan untuk rencana layanan bisnis,layanan pemasaran serta anggaran tahunan LLP-KUKM; c. mengusulkan calon pejabat Direktur Keuangan dan Umum dan Direktur Bisnis dan Pemasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. mengusulkan calon pejabat Pengelola Keuangan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. mengusulkan tarif layanan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; f. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) LLP-KUKM; g. merumuskan kebijakan intern dalam rangka peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi para pejabat LLP-KUKM; h. mengoordinasikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Satuan Pemeriksaan Intern (SPI); dan i. mengoordinasikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dari pemeriksa Eksternal.

Article 7

Direktur Bisnis dan Pemasaran mempunyai tugas menyusun perencanaan, kegiatan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang layanan bisnis dan layanan pemasaran koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Article 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Bisnis dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan perencanaan kegiatan teknis di bidang layanan bisnis dan layanan pemasaran koperasi dan usaha mikro,. kecil dan menengah, serta di bidang usaha pengembangan LLP-KUKM; b. pelaksanaan kegiatan teknis sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA); dan c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang layanan bisnis dan layanan pemasaran LLP-KUKM, serta pertanggungjawaban kinerja operasional dibidangnya.

Article 9

Direktur Bisnis dan Pemasaran terdiri atas : a. Divisi Bisnis; dan b. Divisi Pemasaran.

Article 10

Divisi Bisnis mempunyai tugas : a. pemberian layanan informasi pasar; b. pemberian layanan konsultasi pemasaran; c. pemberian layanan inkubasi pemasaran; d. pelaksanaan usaha rumah dagang dan usaha lainnya; dan e. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan layanan bisnis produk koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Article 11

Divisi Pemasaran mempunyai tugas : a. pemberian layanan sarana pemasaran; b. pemberian layanan promosi, produk, jaringan pemasaran dan distribusi produk KUKM; c. pemberian layanan peningkatan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran; dan d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang layanan pemasaran koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Article 12

Direktur Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, hukum, hubungan masyarakat, urusan umum dan pengelolaan sumber daya manusia.

Article 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktur Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi : a. pengoordinasian penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) LLP- KUKM; b. penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum (BLU) LLP-KUKM; c. pelaksanaan pengeloalaan pendapatan dan belanja LLP-KUKM; d. penyelenggaraan pengelolaan kas LLP-KUKM; e. pelaksanaan pengelolaan utang piutang LLP-KUKM; f. penyusunan kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi LLP- KUKM; g. penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan LLP-KUKM; h. penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan LLP- KUKM; i. pelaksanaan urusan hukum dan perundang-undangan; j. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan sumber daya manusia; k. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia; l. pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia; m. pelaksanaan urusan penata usahaan sarana dan prasarana; n. pelaksanaan informasi dan teknologi; dan o. pelaksanaan hubungan masyarakat dan urusan umum.

Article 14

Direktur Keuangan dan Umum terdiri atas : a. Divisi Keuangan; b. Divisi Umum; dan c. Divisi Sarana dan Prasarana.

Article 15

Divisi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Biaya Anggaran (RBA), dokumen pelaksana anggaran, pengelolaan pendapatan dan belanja, mengelola kas dan mengelola utang piutang, menyusun kebijakan pengelolaan barang aset tetap dan investasi, melaksanakan sistem informasi manajemen keuangan dan akuntansi, dan menyusun laporan keuangan.

Article 16

Divisi Umum mempunyai tugas melayani administrasi umum dan penatausahaan LLP-KUKM, pengurusan hukum dan perundang-undangan, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan sumber daya manusia, mengembangkan dan mengelola sumber daya manusia, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, pelaksanaan di bidang informasi dan teknologi.

Article 17

Divisi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas mengelola sarana dan prasarana, memelihara dan perawatan gedung, melaksanakan kegiatan pengelolaan perparkiran gedung, melaksanakan kegiatan pengelolaan pengamanan gedung, melaksanakan dan pengelolaan kegiatan mekanikal dan elektrikal gedung, dan mengoordinasikan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas kerja.