PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2023 tentang TATA CARA PENETAPAN INDEKS ZONA DAN INDEKS LEMBAGA PENYIARAN DALAM PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENYELENGGARAAN PENYIARAN

PERMEN Nomor 7 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

TATA CARA PENETAPAN INDEKS ZONA

Article 3

Correction

Penetapan indeks zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tahunan dengan mempertimbangkan: a. potensi ekonomi wilayah zona; dan b. kategorisasi wilayah layanan berdasarkan zona wilayah ekonomi maju dan kurang maju.

Article 4

Correction

(1) Potensi ekonomi wilayah zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibedakan menurut kategorisasi wilayah layanan berdasarkan zona wilayah ekonomi maju dan kurang maju. (2) Zona wilayah ekonomi maju dan kurang maju ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (3) Penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penetapan daerah tertinggal.

Article 5

Kategorisasi wilayah layanan berdasarkan zona wilayah ekonomi maju dan kurang maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Penyiaran berkaitan dengan daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju.

Article 6

(1) Penyesuaian indeks zona merupakan perubahan indeks zona pada tahun ke N karena adanya perubahan zona wilayah ekonomi maju dan kurang maju sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyesuaian indeks zona ditentukan dengan mempertimbangkan: a. faktor koreksi indeks zona; dan b. indeks zona tahun sebelumnya. (3) Faktor koreksi indeks zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan kategorisasi wilayah layanan berdasarkan zona wilayah ekonomi maju dan kurang maju sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyesuaian indeks zona dihitung berdasarkan faktor koreksi indeks zona dikalikan indeks zona tahun sebelumnya.

Article 7

(1) Indeks zona untuk seluruh jenis penyelenggaraan Penyiaran pada wilayah layanan siaran yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenakan ketentuan sebagai berikut: a. dikalikan 0% (nol persen) yang diberlakukan selama 5 (lima) tahun; dan b. dikalikan 50% (lima puluh persen) yang diberlakukan pada tahun keenam dan seterusnya. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), indeks zona bagi Lembaga Penyiaran publik Radio Republik INDONESIA dan Lembaga Penyiaran publik Televisi Republik INDONESIA untuk Layanan Program Siaran diberlakukan 1 (satu) IPP secara nasional dengan merujuk pada indeks zona tertinggi.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN INDEKS LEMBAGA PENYIARAN

Article 8

Correction

(1) Indeks Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tahunan dengan mempertimbangkan: a. pertumbuhan indeks harga konsumen; dan b. pertumbuhan jumlah Lembaga Penyiaran. (2) Penentuan pertumbuhan indeks harga konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan data indeks harga konsumen yang diterbitkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan tersedia pada saat penentuan indeks Lembaga Penyiaran. (3) Pertumbuhan indeks harga konsumen ditentukan berdasarkan formula sebagai berikut: 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑛 = 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑁 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑁−1 (4) Indeks harga konsumen N dalam formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan data indeks harga konsumen tahunan yang ditetapkan pada tahun penghitungan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (5) Indeks harga konsumen N-1 dalam formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan data indeks harga konsumen tahunan yang ditetapkan pada tahun penghitungan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (6) Hasil penghitungan pertumbuhan indeks harga konsumen dalam formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibulatkan ke atas menjadi sebanyak 5 (lima) angka di belakang koma.

Article 9

(1) Pertumbuhan jumlah Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan perubahan jumlah dan komposisi setiap jenis Lembaga Penyiaran setiap tahun. (2) Jenis Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. lembaga penyiaran publik Radio Republik INDONESIA; b. lembaga penyiaran publik Televisi Republik INDONESIA; c. lembaga penyiaran publik lokal: 1. jasa penyiaran radio; dan 2. jasa penyiaran televisi. d. lembaga penyiaran swasta: 1. jasa penyiaran radio; dan 2. jasa penyiaran televisi: a) Layanan Program Siaran; b) Layanan Multipleksing; dan c) Layanan Tambahan. e. lembaga penyiaran komunitas: 1. jasa penyiaran radio; dan 2. jasa penyiaran televisi; f. lembaga penyiaran berlangganan jasa penyiaran televisi: 1. melalui satelit; 2. melalui kabel; dan 3. melalui terestrial. (3) Pertumbuhan jumlah dan komposisi Lembaga Penyiaran ditentukan berdasarkan evaluasi terhadap setiap jenis Lembaga Penyiaran setiap tahun. (4) Jumlah dan komposisi Lembaga Penyiaran yang menjadi acuan dalam indeks Lembaga Penyiaran merupakan jumlah dan komposisi Lembaga Penyiaran tahun periode 1 (satu) tahun sebelum tahun penghitungan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Article 10

(1) Penyesuaian indeks Lembaga Penyiaran merupakan perubahan indeks Lembaga penyiaran pada tahun ke N. (2) Penyesuaian indeks Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan: a. faktor koreksi indeks Lembaga Penyiaran berdasarkan jumlah dan komposisi Lembaga Penyiaran dan pertumbuhan indeks harga konsumen; dan b. indeks Lembaga Penyiaran tahun sebelumnya. (3) Faktor koreksi indeks Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan jumlah dan komposisi Lembaga Penyiaran dikalikan pertumbuhan indeks harga konsumen. (4) Penyesuaian indeks Lembaga Penyiaran dihitung berdasarkan faktor koreksi Indeks Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikalikan indeks Lembaga Penyiaran tahun sebelumnya.

Article 11

Indeks Lembaga Penyiaran bagi Lembaga Penyiaran komunitas yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi Layanan Program Siaran dan/atau jasa penyiaran radio, ditetapkan sebesar 0 (nol).

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2023 tentang TATA CARA PENETAPAN INDEKS ZONA DAN INDEKS LEMBAGA PENYIARAN DALAM PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENYELENGGARAAN PENYIARAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB IV

Article 12

Article 13

Article 14

BAB V

Article 15