PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2014 tentang BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT

PERMEN Nomor 35 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Article 4

Correction

(1) Bakohumas berkedudukan di ibukota negara Republik INDONESIA. (2) Bakohumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Article 5

Correction

Bakohumas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi sumber daya antar anggota.

Article 6

Bakohumas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Humas sesuai kebutuhan masyarakat; b. pengelolaan informasi yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data, dan penyebaran informasi strategis baik sektoral maupun lintas sektoral antar pemerintah dengan pemangku kepentingan dan/atau sebaliknya; c. pencitraan positif dan penguatan legitimasi masyarakat; dan d. pelaksanaan evaluasi kegiatan Humas.

Article 7

Bakohumas dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c berkoordinasi dengan institusi terkait lainnya.

Article 8

Untuk kelancaran pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, anggota Bakohumas: a. yang merupakan instansi pemerintah harus memberdayakan Pejabat Fungsional Pranata Humas; dan b. yang bukan merupakan instansi pemerintah memberdayakan profesi Humas yang berlaku di institusi masing-masing.

Article 9

Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Humas, bagi profesi Humas: a. Pejabat Fungsional Pranata Humas diperlukan sertifikasi kompetensi yang merujuk pada: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya; 2. Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Sektor Komunikasi dan Informatika Bidang Humas; dan 3. ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. b. yang bukan merupakan Pejabat Fungsional Pranata Humas diperlukan sertifikasi kompetensi yang merujuk pada Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Sektor Komunikasi dan Informatika Bidang Humas, dan ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya.

Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2014 tentang BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

Article 11

BAB Kesatu

Article 10

BAB Kedua

Article 11

BAB V

Article 12

Article 13

BAB VI

Article 14

BAB VII

Article 15

Article 16