PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2014 tentang KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERNAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2014

PERMEN Nomor 33 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Kebijakan Pengawasan Internal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 dimaksudkan sebagai: a. acuan dalam menentukan arah dan fokus kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada tahun 2014; dan b. media untuk menerjemahkan kebijakan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014 di bidang pengawasan.

Article 2

Article 7

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2014, dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, TIFATUL SEMBIRING Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERNAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2014 KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERNAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2014 A. PENDAHULUAN Kebijakan Pengawasan Internal merupakan arah pokok pengawasan dan media untuk menerjemahkan strategi pengawasan yang tercantum dalam Renstra Pengawasan Internal Tahun 2010-2014 menuju pencapaian Indikator Kinerja Inspektorat Jenderal (IKU) Tahun 2014 yang telah ditetapkan. Kebijakan Pengawasan Internal ini juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun kerangka acuan pengawasan (KAP) yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal di tahun 2014. B. KEBIJAKAN PENGAWASAN Untuk meningkatkan peran Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang mampu menjadi katalisator handal dalam mewujudkan good governance dan clean government di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Inspektorat Jenderal perlu melaksanakan reformasi birokrasi dengan melakukan transformasi budaya organisasi yang memiliki karakteristik : 1. Structure follows function, dimana organisasi harus bersifat dinamis dan berorientasi pada hasil dengan perencanaan yang jelas, terarah, serta terkendali. 2. Human Resources Management follows function, dimana seluruh pimpinan unit kerja harus memetakan kemampuan SDM, melakukan pembinaan serta melakukan supervisi penugasan. 3. Methodology follows function, dimana organisasi memiliki tata hubungan dan komunikasi yang sehat, jelas, tegas serta dilaksanakan secara konsisten; disamping itu juga harus diterapkan prinsip reward and punishment dengan kriteria yang jelas. 4. Money follows function, dimana terdapat sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran dengan mengatur porsi alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas-prioritas yang akan dilaksanakan. Kebijakan pengawasan internal Kementerian Komunikasi dan Informatika 2014 ini ditetapkan untuk memberikan arah dan acuan bagi Inspektorat Jenderal dalam melakukan pengawasan secara efektif dan efisien. Adapun kebijakan internal tersebut diuraikan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Transformasi Pengawasan Transformasi pengawasan dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Internal Audit Internasional baik untuk kegiatan assurance maupun konsultansi. Transformasi pengawasan ditandai dengan perubahan proses bisnis yang mengedepankan pendekatan risk based audit, yang meliputi: a. penyusunan tema pengawasan unggulan melalui tahapan pemahaman bisnis auditi, pengidentifikasian symptoms, pemilihan tema pengawasan potensial, dan selanjutnya berdasarkan tema pengawasan potensial dilakukan pemilihan tema pengawasan unggulan; b. pembahasan tema pengawasan unggulan bersama pimpinan unit eselon I dengan memperhatikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi; c. penyusunan Rencana Audit Tematik untuk masing-masing tema pengawasan unggulan yang kemudian dikompilasi menjadi Program Kerja Pengawasan Tahunan; d. pelaksanaan pengawasan lebih mengutamakan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masing-masing unit eselon I; e. penugasan auditor yang mengarah kepada spesialisasi kegiatan (penunjukan Person in Charge); dan f. pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang lebih ditekankan pada kegiatan surveillance, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas unit eselon I. 2. Pengawalan Reformasi Birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Dalam rangka mengawal reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan melalui: a. pemetaan hasil survei dari lembaga-lembaga yang menilai kinerja layanan publik Kementerian Komunikasi dan Informatika; b. penetapan kegiatan/program yang di monitor didahului dengan penilaian risiko kegiatan oleh Inspektorat Jenderal bersama Tim Reformasi Birokrasi Unit Eselon I; c. pelaksanaan pengawalan reformasi birokrasi akan dilaksanakan oleh masing-masing Inspektorat dikoordinasikan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal; d. pemantauan/monitoring pelaksanaan rencana tindakan (action plan) hasil monitoring dari auditi. Pendekatan pengawalan reformasi birokrasi dapat dilakukan melalui monitoring, evaluasi, reviu, audit, atau kajian, dengan prioritas pada program Standard Operating Procedures terkait pelayanan publik. 3. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Dalam rangka pemenuhan kontrak kinerja Menteri Komunikasi dan Informatika dengan PRESIDEN untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Kementerian, maka dilaksanakan program peningkatan kualitas laporan keuangan melalui kegiatan pengawasan sebagai berikut: a. pemantauan/monitoring dan asistensi penyusunan laporan keuangan; b. reviu laporan keuangan; c. pendampingan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; pemantauan/monitoring tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan; dan d. pengujian Sistem Akuntansi Instansi pada satuan kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang dilakukan oleh masing-masing Inspektorat pada saat penugasan. Selain itu, pengawasan juga diarahkan agar secara cepat dapat merespon masalah aktual (current issue) yang berkembang. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap citra dan kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika serta memberikan masukan yang cepat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika terhadap suatu permasalahan yang berkembang. Sejalan dengan kebijakan pengawasan tersebut di atas, perlu dioptimalkan alokasi sumber daya Inspektorat Jenderal untuk pelaksanaan pengawasan tahun 2014 sebagai berikut: 1. Untuk tema pengawasan unggulan: a. Tematik dan pengawalan reformasi birokrasi sebesar 30% - 40%. b. Peningkatan kualitas laporan keuangan sebesar 30% - 40%. c. Kegiatan dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI sebesar 20% – 30%. 2. Untuk pengawasan selain yang tersebut dalam butir 1 di atas (audit kepatuhan, investigasi, dan current issue) sebesar 5% - 10%. 3. Perubahan alokasi sumber daya sebagaimana tersebut diatas dapat dilakukan oleh Inspektur Jenderal jika dipandang perlu. C. TEMA PENGAWASAN UNGGULAN Dalam rangka menjalankan kebijakan pengawasan internal Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2014 ditetapkan tema pengawasan unggulan, yaitu berupa kegiatan tertentu pada unit eselon I yang berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian bersama Inspektorat Jenderal memerlukan perhatian dan harus segera diperbaiki dan/atau ditingkatkan kinerjanya. Tema pengawasan unggulan tersebut terdiri dari: 1. Pengawasan Tematik a. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 1) Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tujuan pengawasan adalah membantu dan mendorong Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika untuk: a) memastikan pencatatan dan pelaporan penerimaan Negara bukan pajak telah dilakukan secara tertib dan berkesinambungan; dan b) memastikan saldo piutang yang disajikan dalam Neraca pada akhir tahun anggaran telah didukung dengan dokumen yang valid dan cut-off-nya telah sesuai aturan yang berlaku. c) memberikan solusi alternatif berupa kebijakan terkait dengan piutang yang tidak ada dokumen pendukungnya dan belum teridentifikasi sumber penerimaannya. 2) Efektivitas Penagihan Tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tujuan pengawasan adalah membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan penagihan piutang penerimaan Negara bukan pajak. 3) Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Pengguna Frekuensi Radio dan Optimalisasi PNBP Tujuan pengawasan adalah membantu Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika untuk meningkatkan kinerja Kantor Balai Monitor, Loka Monitor, Pos Monitor dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengguna frekuensi di wilayah kerjanya dan mengoptimalkan PNBP dengan mendorong pengguna yang illegal untuk memenuhi kewajibannya, dengan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit). 4) Sistem Pengelolaan Frekuensi Radio (SPFR) Tujuan pengawasan adalah untuk membantu Direktur Jenderal SDPPI untuk : a) Memastikan bahwa kegiatan pembangunan SPFR telah terlaksana sesuai dengan kontrak. b) Memantau pemanfaatan SPFR dalam rangka memantau kepatuhan pengguna frekuensi radio. b. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika 1) Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (BHP Telekomunikasi dan KPU/USO) Tujuan pengawasan adalah membantu Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika serta BP3TI untuk: a) memastikan pencatatan dan pelaporan penerimaan Negara bukan pajak telah dilakukan secara tertib dan berkesinambungan; dan b) memastikan saldo piutang yang disajikan dalam Neraca pada akhir tahun anggaran telah didukung dengan dokumen yang valid dan cut-off-nya telah sesuai aturan yang berlaku. c) mencarikan solusi alternatif berupa kebijakan terkait dengan piutang yang tidak ada dokumen pendukungnya dan belum teridentifikasi sumber penerimaannya. 2) Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tujuan pengawasan adalah membantu Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika serta BP3TI untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit Tim Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Tim OPN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. 3) Hutang Pihak Ketiga Tujuan pengawasan adalah membantu Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika serta Badan Layanan Umum (BLU) BPPPTI untuk memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku dalam hal pencatatan dan pelaporan hutang kepada pihak ketiga khususnya di BLU BPPPTI. c. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 1) Evaluasi Community Access Point (CAP) / Mobile-Community Access Point (M-CAP) Tujuan pengawasan adalah membantu Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika untuk : a) Memenuhi salah satu syarat proses hibah. b) Melakukan evaluasi pemanfaatan CAP/MCAP 2) Evaluasi Information and Communication Technology Utilization For Educational Quality Enhancement Program ( ICT EQEP) Tujuan pengawasan adalah membantu Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika untuk : a) Mendorong penyelesaian pekerjaan ICT Yogyakarta. b) Melakukan evaluasi dan memberi rekomendasi untuk perbaikan pekerjaan sejenis dimasa mendatang. c) Mengawal proses hibah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika ke Disdikpora Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 3) Evaluasi Transformasi Electronic Usaha Kecil Menengah (E-UKM) Tujuan pengawasan adalah membantu Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika untuk : a) Mendorong transformasi UKM menjadi E-UKM b) Memantau pemanfaatan kegiatan fokus kementerian oleh masyarakat d. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik 1) Evaluasi Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tujuan pengawasan adalah membantu Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik untuk melakukan evaluasi atas konsep dan pengembangan kelembagaan komunikasi sosial khususnya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). 2) Evaluasi Media Center Tujuan pengawasan adalah membantu Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik untuk : a) Memenuhi salah satu syarat proses hibah. b) Melakukan evaluasi atas konsep dan pemanfaatan media center. 3) Evaluasi Verifikasi Public Service Obligation (PSO) Perum LKBN ANTARA Tujuan pengawasan adalah membantu Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik dalam menyusun perangkat aturan bagi implementasi PSO. e. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1) Beasiswa Dalam dan Luar Negeri Tujuan pengawasan adalah mendorong Badan Litbang SDM untuk : a) mengoptimalkan SDM lulusan beasiswa untuk mengaplikasikan ilmunya bagi kepentingan Kementerian Komunikasi dan Informatika. b) Untuk mengukur pencapaian kualitas Sumber Daya Manusia yang bersaing yang dapat menghasilkan tenaga kerja dan industri informatika. 2) Kegiatan Penelitian Yang Berbasis Informatika Tujuan pengawasan adalah mendorong Badan Litbang SDM untuk: a) Melaksanakan penelitian secara optimal untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap akses informasi yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. b) Untuk mengetahui hasil penelitian sejauhmana dimanfaatkan bagi pengambil keputusan dan masyarakat untuk menyikapi pentingnya penguasaan dibidang informatika. f. Sekretariat Jenderal 1) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Semester I dan Semester II Tahun Anggaran 2014 Tujuan pengawasan adalah memastikan akun-akun pada Laporan Keuangan telah disajikan sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah dan didukung oleh data yang akurat sesuai dokumen sumber. 2) Pemanfaatan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara Tujuan pengawasan adalah: a) memastikan pemanfaatan hasil inventarisasi penilaian oleh satuan kerja; b) menguji ketaatan satuan kerja dalam melaksanakan rekonsiliasi. 3) Penghapusan Barang Milik Negara Tujuan pengawasan adalah mendorong percepatan proses penghapusan Barang Milik Negara. 4) Efektivitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan Dalam Rangka Optimalisasi Pemanfaatan Aset serta Penatausahaan Barang Milik Negara Tujuan pengawasan adalah memanfaatkan aset secara optimal dan pengurangan pengadaan-pengadaan yang tidak diperlukan. 5) Peningkatan Pengendalian Kegiatan Kerja Sama Diklat Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Tujuan pengawasan adalah terkendalinya penyelenggaraan kerja sama diklat Pusat Pendidikan dan Pelatihan. g. Inspektorat Jenderal 1) Program Penerapan Manajemen Risiko Tujuan pengawasan adalah: a) memastikan semua eselon I mempunyai peta risiko; dan b) meningkatkan awareness seluruh unit eselon I Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap risiko yang akan menghambat pencapaian tujuan. 2) Penerapan Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tujuan pengawasan adalah membantu Inspektorat Jenderal untuk: a) meningkatkan kualitas pengawasan/audit; dan b) membuat interpretasi untuk menyamakan persepsi atas penerapan Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 3) Program Modernisasi Manajemen Internal Audit Mengacu Arah PERATURAN PEMERINTAH Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tujuan pengawasan adalah: a) mengembangkan perangkat dan prosedur penilaian kinerja; b) mengembangkan Blue Print Penilaian Kinerja Pegawai sebagai panduan arah pengembangan kinerja pegawai Inspektorat Jenderal; c) melakukan perbaikan/standardisasi tata kerja audit dengan cara membuat satu pedoman metodologi kegiatan audit internal dalam rangka reorientasi peran Inspektorat Jenderal. 4) Pencegahan dan Penindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme a) Pencegahan Korupsi (Sosialisasi dan Survei Pencegahan Korupsi) Tujuan pengawasan adalah: (1) menumbuhkan sikap tidak korupsi; dan (2) meningkatkan kesadaran untuk berani melaporkan dugaan korupsi. b) Surveillance atas Penyimpangan dalam Pelayanan Publik dan Pengadaan Barang/Jasa Tujuan pengawasan adalah: (1) mengumpulkan data dan informasi terkait praktik penyimpangan kegiatan pelayanan publik dan pengadaan barang/jasa; (2) mengidentifikasi titik rawan penyimpangan dan para pihak yang diduga terlibat; (3) menyusun peta masalah dan profil pegawai/pejabat yang diduga terlibat; dan (4) sebagai dasar untuk dilakukan pemeriksaan mendadak dan/atau audit investigasi. 5) Audit Investigasi Atas Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Oleh Pegawai Kementerian Tujuan pengawasan adalah membuktikan adanya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian. 6) Audit Investigasi Atas Penyimpangan Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Unsur Kementerian Komunikasi Dan Informatika Tujuan pengawasan adalah membuktikan adanya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika. 7) Belanja Modal a) Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Belanja Modal Tujuan pengawasan adalah: (1) meminimalkan penyimpangan dalam Belanja Modal; dan (2) memastikan pemanfaatan hasil pengadaan belanja modal sesuai peruntukan dan kebutuhannya. b) Peningkatan Kehandalan Sistem E-Procurement Tujuan pengawasan adalah memastikan bahwa sistem e- procurement telah handal sesuai dengan best practice. 8) Pelaporan Gratifikasi dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Tujuan pengawasan adalah meningkatkan pengendalian dan pelaporan gratifikasi serta LHKPN sesuai peraturan. 2. Pengawalan Reformasi Birokrasi Tujuan pengawasan adalah : a) mendorong peningkatan mutu dan integritas pelayanan kepada masyarakat dengan fokus hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi, Transparency International INDONESIA, atau lainnya. b) mendorong pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). c) mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja (AKIP) Kementerian Komunikasi dan Informatika. 3. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Tujuan pengawasan adalah memastikan bahwa setiap satuan kerja Kementerian telah menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, disusun secara berjenjang, dan akun-akun khususnya akun Penerimaan Negara Bukan Pajak, Aset Tetap, Hutang dan Piutang Bukan Pajak disajikan dengan akurat dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. DUKUNGAN ADMINISTRATIF Pelaksanaan tugas-tugas pengawasan tersebut di atas untuk kelancarannya memerlukan dukungan administratif yang menjadi tugas dari Sekretariat Inspektorat Jenderal. Dukungan administratif dimaksud antara lain meliputi: 1. Pengajuan Dan Pelaksanaan Anggaran Yang Optimal. Sekretariat Inspektorat Jenderal mengajukan anggaran sesuai kebutuhan dan sasaran strategis tahun 2014 mengacu pada kaidah program, serta mengelola likuiditas dana untuk kebutuhan pengawasan. 2. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Reformasi Birokrasi. Sekretariat Inspektorat Jenderal memantau pelaksanaan penyelenggaraan SPIP dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika. 3. Sinkronisasi Penyusunan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019. 4. Penatausahaan Laporan Hasil-Hasil Pengawasan. Sekretariat Inspektorat Jenderal mengelola hasil-hasil pengawasan secara cermat sehingga dokumen hasil pengawasan setiap kali dapat dipantau perkembangan penindaklanjutannya. D. PENUTUP Demikian Kebijakan Pengawasan Internal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 ini ditetapkan agar dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal; dan seluruh Unit Eselon I harus mendukung terlaksananya kebijakan pengawasan internal ini. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, TIFATUL SEMBIRING

Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2014 tentang KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERNAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2014

Article 1

Article 2

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7