PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2015 tentang PENGELOLAAN NOMOR PROTOKOL INTERNET

PERMEN Nomor 32 Tahun 2015

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. 2. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseroan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara. 3. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang melakukan penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan telah memperoleh izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi. 4. Nomor Protokol Internet yang selanjutnya disebut Nomor PI adalah Alamat Protokol Internet (Internet Protocol Address) dan Nomor Sistem Otonom (autonomous system number). 5. Alamat Protokol Internet (Internet Protocol Address) adalah alamat identifikasi yang diberikan (assign) pada sebuah perangkat untuk terhubung ke jaringan internet dengan menggunakan protokol internet. 6. Nomor Sistem Otonom (autonomous system number) adalah nomor yang digunakan sebagai pengidentifikasi suatu kelompok yang terdiri dari satu atau lebih protokol internet yang terkoneksi ke kelompok lainnya dalam suatu kebijakan koneksi yang didefinisikan dengan jelas. 7. Pengelolaan Nomor PI adalah lingkup kegiatan pendistribusian, pengadministrasian, dan pengoperasian pemeliharaan sistem Nomor PI. 8. Pengelola Nomor PI Regional adalah Registri Nomor PI untuk kawasan Asia Pasifik. 9. Pengelola Nomor PI Nasional adalah Registri Nomor PI untuk INDONESIA. 10. Pengelola Nomor PI Lokal adalah organisasi atau institusi yang mendapatkan alokasi Nomor PI dari Pengelola Nomor PI Nasional dan mengalokasikan kembali sebagian Nomor PI tersebut kepada pelanggannya. 11. Pengguna Nomor PI adalah pihak-pihak yang menggunakan Nomor PI. 12. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara INDONESIA, warga negara asing, maupun badan hukum. 13. Instansi Penyelenggara Negara adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. 14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi. 15. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan telekomunikasi.

BAB III

TATA KELOLA NOMOR PI

Article 7

Correction

Struktur tata kelola Nomor PI terdiri atas: a. Forum Nasional Kebijakan Nomor PI; b. Pengelola Nomor PI Nasional; c. Pengelola Nomor PI Lokal; dan d. Pengguna Nomor PI.

Article 8

Correction

(1) Forum Nasional Kebijakan Nomor PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a membantu Menteri dalam merumuskan kebijakan dan melakukan kajian pengelolaan Nomor PI Nasional. (2) Forum Nasional Kebijakan Nomor PI beranggotakan paling banyak 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas: a. Direktur Jenderal secara ex officio sebagai ketua; b. Direktur Telekomunikasi secara ex officio sebagai wakil ketua; c. perwakilan dari Tentara Nasional INDONESIA 1 (satu) orang sebagai anggota; d. perwakilan dari Kepolisian 1 (satu) orang sebagai anggota; e. perwakilan Pengelola Nomor PI Nasional 2 (dua) orang sebagai anggota; f. perwakilan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dengan jumlah Nomor PI terbanyak 1 (satu) orang sebagai anggota; g. perwakilan institusi pendidikan dengan jumlah Nomor PI terbanyak 1 (satu) orang sebagai anggota; dan h. perwakilan institusi perbankan nasional dengan jumlah Nomor PI terbanyak 1 (satu) orang sebagai anggota. (3) Anggota Forum Nasional Kebijakan Nomor PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat untuk periode 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode. (4) Direktur Jenderal mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Anggota Forum Nasional Kebijakan Nomor PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri. (5) Menteri MENETAPKAN pengangkatan dan/atau pemberhentian Anggota Forum Nasional Kebijakan Nomor PI berdasarkan usulan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Article 9

(1) Menteri MENETAPKAN Pengelola Nomor PI Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b. (2) Menteri MENETAPKAN Pengelola Nomor PI Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut: a. berbentuk badan hukum INDONESIA; b. bersifat nirlaba; c. mendapatkan pendelegasian dari Pengelola Nomor PI Regional secara tertulis; dan d. mendapatkan rekomendasi dari Forum Nasional Kebijakan Nomor PI. (3) Susunan organisasi dan kepengurusan Pengelola Nomor PI Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.

Article 10

(1) Pengelola Nomor PI Nasional MENETAPKAN Pengelola Nomor PI Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c. (2) Pengelola Nomor PI Nasional MENETAPKAN Pengelola Nomor PI Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut: a. merupakan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi; dan b. pedoman teknis sebagai Pengelola Nomor PI Lokal. (3) Pengelola Nomor PI Lokal memberikan layanan pendistribusian Nomor PI kepada Pengguna Nomor PI. (4) Pendistribusian Nomor PI kepada Pengguna Nomor PI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan bundling maupun unbundling.

Article 11

Struktur tata kelola Nomor PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS

Article 12

Correction

(1) Forum Nasional Kebijakan Nomor PI mempunyai tugas: a. membantu merumuskan kebijakan pengelolaan Nomor PI di INDONESIA untuk ditetapkan oleh Menteri; b. membantu melakukan kajian berhubungan dengan arah kebijakan pengelolaan Nomor PI di INDONESIA; c. memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk penetapan Pengelola Nomor PI Nasional; d. mewakili INDONESIA dalam forum atau lembaga/organisasi internasional yang terkait dengan Nomor PI; e. melakukan mediasi penyelesaian perselisihan antara Pengelola Nomor PI Nasional dan/atau Pengelola Nomor PI Lokal dengan Pengguna Nomor PI; dan f. menyampaikan laporan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu- waktu jika diminta oleh Menteri. (2) Forum Nasional Kebijakan Nomor PI dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal. (4) Forum Nasional Kebijakan Nomor PI dapat merekomendasikan kepada Menteri untuk mencabut hak pengelolaan Pengelola Nomor PI Nasional apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internasional yang terkait dengan pengelolaan Nomor PI.

Article 13

(1) Pengelola Nomor PI Nasional wajib memberitahukan susunan dan tata kerjanya yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kepada Forum Nasional Kebijakan Nomor PI. (2) Pengelola Nomor PI Nasional mempunyai tugas: a. menyelenggarakan pendaftaran dan pendistribusian Nomor PI sesuai dengan ketentuan internasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara infrastruktur yang dibutuhkan serta menyediakan sistem untuk pengelolaan Nomor PI; c. melakukan verifikasi atas persyaratan permohonan Nomor PI; d. menyelenggarakan program edukasi dalam rangka meningkatkan perkembangan internet di INDONESIA; e. pengelolaan dan pendistribusian blok Nomor PI dari Pengelola Nomor PI Regional; f. MENETAPKAN pedoman teknis penyelenggaraan Nomor PI; g. MENETAPKAN Pengelola Nomor PI Lokal; h. melakukan proses administratif penyelenggaraan Nomor PI sesuai dengan standar internasional; i. menyediakan data dan informasi Nomor PI apabila terjadi perselisihan antara Pengelola Nomor PI Nasional dan/atau Pengelola Nomor PI Lokal dengan Pengguna Nomor PI; j. menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit setiap tahun ke Forum Nasional Kebijakan Nomor PI dan Rapat Kebijakan Terbuka Nomor PI yang diadakan oleh Pengelola Nomor PI Nasional; dan k. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Forum Nasional Kebijakan Nomor PI secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau jika diminta oleh Forum;

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2015 tentang PENGELOLAAN NOMOR PROTOKOL INTERNET

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB IV

Article 12

Article 13

BAB V

Article 14

Article 15

BAB VI

Article 16

BAB VII

Article 17

BAB VIII

Article 18

Article 19

BAB IX

Article 20

BAB X

Article 21