PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2013 tentang PENGELOLAAN NAMA DOMAIN

PERMEN Nomor 23 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. 2. Registri Nama Domain adalah penyelenggara yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan Penyelenggaraan Sistem Elektronik Nama Domain. 3. Registrar Nama Domain adalah Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang menyediakan jasa pendaftaran Nama Domain. 4. Pengguna Nama Domain adalah Orang, Instansi Penyelenggara Negara, Badan Usaha, atau masyarakat yang mengajukan pendaftaran untuk penggunaan Nama Domain kepada Registrar Nama Domain. 5. Nama Domain INDONESIA adalah Nama Domain yang Registrinya berada dan terdaftar di INDONESIA. 6. Nama Domain Tingkat Tinggi Generik adalah Nama Domain tingkat tinggi yang terdiri atas tiga atau lebih karakter dalam hierarki sistem penamaan domain selain domain tingkat tinggi Negara (country code Top Level Domain). www.djpp.kemenkumham.go.id 7. Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA adalah Nama Domain tingkat tinggi dalam hierarki sistem penamaan domain yang menunjukkan kode INDONESIA (.id) sesuai daftar kode negara dalam ISO 3166-1 yang dikeluarkan oleh Internet Assigned Numbers Authority (IANA). 8. Nama Domain INDONESIA Tingkat Kedua adalah turunan pertama Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA. 9. Nama Domain INDONESIA Tingkat Turunan adalah Nama Domain turunan selanjutnya dari Nama Domain INDONESIA Tingkat Kedua. 10. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara INDONESIA, warga negara asing, maupun badan hukum. 11. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 12. Instansi Penyelenggara Negara adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. 13. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh PRESIDEN. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Aplikasi Informatika.

BAB 2

Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Generik

Article 9

Correction

(1) Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Generik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a melaksanakan pengelolaan Nama Domain Tingkat Tinggi Generik. (2) Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Generik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan pengelolaan Nama Domain Internasional serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 10

Correction

Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Generik memiliki tugas: a. merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan Nama Domain Tingkat Tinggi Generik; b. menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara infrastruktur yang dibutuhkan serta menyediakan sistem elektronik untuk pengelolaan Nama Domain Tingkat Tinggi Generik; dan c. menyelenggarakan pendaftaran Nama Domain Tingkat Tinggi Generik sesuai dengan ketentuan pengelolaan Nama Domain Internasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 11

Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Generik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan penyelenggaraan sistem elektronik Nama Domain Tingkat Tinggi Generik yang berdomisili di INDONESIA.

Article 12

(1) Nama Domain Tingkat Tinggi Generik yang akan didaftarkan dengan menggunakan nama wilayah, geografis, budaya, dan/atau situs www.djpp.kemenkumham.go.id nasional INDONESIA serta bersifat unik harus mendapat persetujuan Menteri. (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Article 13

Registri Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pengelolaan Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA.

Article 14

Registri Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA memiliki tugas: a. merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA paling sedikit memuat: 1) ketentuan Nama Domain yang dipublikasikan; dan 2) daftar Nama Domain yang dibatasi, atas pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, dan iktikad baik. b. menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara infrastruktur yang dibutuhkan serta menyediakan sistem elektronik untuk pengelolaan Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA; c. menyelenggarakan pendaftaran Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, dan prinsip kehati-hatian; d. melaksanakan seleksi Registrar Nama Domain; e. memberikan peringatan kepada Registrar Nama Domain jika terindikasi melakukan pelanggaran; f. mencabut hak operasional Registrar Nama Domain jika terbukti melakukan pelanggaran; dan g. melakukan pengawasan operasional dan teknis Registrar Nama Domain.

Article 15

Registri Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA wajib: a. menjamin sistem elektronik Registri Nama Domain INDONESIA beroperasi dengan baik, stabil, aman didukung dengan layanan yang dapat diandalkan; www.djpp.kemenkumham.go.id b. menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah INDONESIA; c. melakukan pengawasan terhadap Registrar Nama Domain; d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan Nama Domain INDONESIA; e. melaporkan daftar Registrar Nama Domain kepada Menteri; f. mengikuti ketentuan pengelolaan Nama Domain internasional dan peraturan perundang-undangan di INDONESIA; dan g. menyampaikan laporan berkala kepada Menteri sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Article 16

Registri Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA berwenang: a. menolak pendaftaran Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA apabila Nama Domain tersebut tidak memenuhi persyaratan; b. menonaktifkan sementara penggunaan Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA; dan c. menghapus Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA apabila pengguna Nama Domain tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang undangan setelah ada putusan pengadilan dan/atau lembaga arbitrase yang berkekuatan hukum tetap.

Article 17

Registri Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan penyelenggaraan sistem elektronik Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA.

Article 18

Dalam hal Registri Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA bermaksud menghentikan kegiatannya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penghentian kegiatannya wajib menyerahkan seluruh pengelolaan Nama Domain yang dikelolanya kepada Menteri dengan memperhatikan kelangsungan Nama Domain INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB 3

Registri Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA

Article 13

Correction

Registri Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pengelolaan Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA.

Article 14

Correction

Registri Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA memiliki tugas: a. merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA paling sedikit memuat: 1) ketentuan Nama Domain yang dipublikasikan; dan 2) daftar Nama Domain yang dibatasi, atas pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, dan iktikad baik. b. menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara infrastruktur yang dibutuhkan serta menyediakan sistem elektronik untuk pengelolaan Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA; c. menyelenggarakan pendaftaran Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, dan prinsip kehati-hatian; d. melaksanakan seleksi Registrar Nama Domain; e. memberikan peringatan kepada Registrar Nama Domain jika terindikasi melakukan pelanggaran; f. mencabut hak operasional Registrar Nama Domain jika terbukti melakukan pelanggaran; dan g. melakukan pengawasan operasional dan teknis Registrar Nama Domain.

Article 15

Registri Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA wajib: a. menjamin sistem elektronik Registri Nama Domain INDONESIA beroperasi dengan baik, stabil, aman didukung dengan layanan yang dapat diandalkan; www.djpp.kemenkumham.go.id b. menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah INDONESIA; c. melakukan pengawasan terhadap Registrar Nama Domain; d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan Nama Domain INDONESIA; e. melaporkan daftar Registrar Nama Domain kepada Menteri; f. mengikuti ketentuan pengelolaan Nama Domain internasional dan peraturan perundang-undangan di INDONESIA; dan g. menyampaikan laporan berkala kepada Menteri sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Article 16

Registri Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA berwenang: a. menolak pendaftaran Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA apabila Nama Domain tersebut tidak memenuhi persyaratan; b. menonaktifkan sementara penggunaan Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA; dan c. menghapus Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA apabila pengguna Nama Domain tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang undangan setelah ada putusan pengadilan dan/atau lembaga arbitrase yang berkekuatan hukum tetap.

Article 17

Registri Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan penyelenggaraan sistem elektronik Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA.

Article 18

Dalam hal Registri Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA bermaksud menghentikan kegiatannya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penghentian kegiatannya wajib menyerahkan seluruh pengelolaan Nama Domain yang dikelolanya kepada Menteri dengan memperhatikan kelangsungan Nama Domain INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB 2

Registrar Nama Domain Instansi

Article 21

Correction

(1) Registrar Nama Domain Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a melaksanakan pendaftaran Nama Domain untuk kebutuhan Instansi Penyelenggara Negara. (2) Nama Domain untuk kebutuhan Instansi Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Nama Domain .go.id dan .mil.id. (3) Registrar Nama Domain Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Registrar Nama Domain Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur secara terpisah dalam peraturan menteri tersendiri.

Article 22

(1) Registrar Nama Domain Selain Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b melakukan pendaftaran Nama Domain Tingkat Kedua dan Nama Domain Tingkat Turunan untuk pengguna komersial dan nonkomersial. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Registrar Nama Domain Selain Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Registrar Nama Domain dengan Registri di INDONESIA; dan b. Registrar Nama Domain dengan Registri di luar INDONESIA.

Article 23

Registrar Nama Domain dengan Registri di INDONESIA menyediakan jasa pendaftaran Nama Domain yang dikelola oleh Registri Nama Domain yang berdomisili di INDONESIA.

Article 24

Registrar Nama Domain dengan Registri di INDONESIA wajib mengikuti ketentuan Nama Domain yang ditetapkan oleh Registri Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a.

Article 25

Registrar Nama Domain dengan Registri di INDONESIA berhak memperoleh pendapatan dengan memungut biaya pendaftaran dan/atau penggunaan Nama Domain dari Pengguna Nama Domain.

Article 26

Registrar Nama Domain dengan Registri di INDONESIA dalam memberikan layanannya tidak bertanggung jawab terhadap segala implikasi hukum yang berkenaan dengan Nama Domain, kecuali yang diakibatkan karena kelalaiannya.

Article 27

(1) Dalam hal Registrar Nama Domain bermaksud menghentikan kegiatannya dan/atau tidak bisa melanjutkan kegiatannya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penghentian kegiatan, Registrar Nama Domain wajib menginformasikan kepada Registri Nama Domain dimana registar dimaksud terdaftar dan Pengguna Nama Domain. (2) Dalam hal Registrar Nama Domain habis masa berlaku, dicabut haknya, atau dalam keadaan memaksa, maka Registri Nama Domain berhak mengalihkan seluruh pengelolaan Nama Domain kepada Registrar Nama Domain lain yang dipilih oleh Pengguna Nama Domain.

Article 28

(1) Registrar Nama Domain dengan Registri di luar INDONESIA menyediakan jasa pendaftaran Nama Domain yang dikelola oleh Registri Nama Domain yang berdomisili di luar INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Registrar Nama Domain dengan Registri di luar INDONESIA wajib mengikuti ketentuan Nama Domain yang ditetapkan oleh Registrinya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 29

Registrar Nama Domain dengan Registri di luar INDONESIA wajib mengikuti ketentuan sebagai pengelola Nama Domain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB 3

Registrar Nama Domain Selain Instansi

Article 22

Correction

(1) Registrar Nama Domain Selain Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b melakukan pendaftaran Nama Domain Tingkat Kedua dan Nama Domain Tingkat Turunan untuk pengguna komersial dan nonkomersial. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Registrar Nama Domain Selain Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Registrar Nama Domain dengan Registri di INDONESIA; dan b. Registrar Nama Domain dengan Registri di luar INDONESIA.

Article 23

Registrar Nama Domain dengan Registri di INDONESIA menyediakan jasa pendaftaran Nama Domain yang dikelola oleh Registri Nama Domain yang berdomisili di INDONESIA.

Article 24

Registrar Nama Domain dengan Registri di INDONESIA wajib mengikuti ketentuan Nama Domain yang ditetapkan oleh Registri Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a.

Article 25

Registrar Nama Domain dengan Registri di INDONESIA berhak memperoleh pendapatan dengan memungut biaya pendaftaran dan/atau penggunaan Nama Domain dari Pengguna Nama Domain.

Article 26

Registrar Nama Domain dengan Registri di INDONESIA dalam memberikan layanannya tidak bertanggung jawab terhadap segala implikasi hukum yang berkenaan dengan Nama Domain, kecuali yang diakibatkan karena kelalaiannya.

Article 27

(1) Dalam hal Registrar Nama Domain bermaksud menghentikan kegiatannya dan/atau tidak bisa melanjutkan kegiatannya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penghentian kegiatan, Registrar Nama Domain wajib menginformasikan kepada Registri Nama Domain dimana registar dimaksud terdaftar dan Pengguna Nama Domain. (2) Dalam hal Registrar Nama Domain habis masa berlaku, dicabut haknya, atau dalam keadaan memaksa, maka Registri Nama Domain berhak mengalihkan seluruh pengelolaan Nama Domain kepada Registrar Nama Domain lain yang dipilih oleh Pengguna Nama Domain.

Article 28

(1) Registrar Nama Domain dengan Registri di luar INDONESIA menyediakan jasa pendaftaran Nama Domain yang dikelola oleh Registri Nama Domain yang berdomisili di luar INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Registrar Nama Domain dengan Registri di luar INDONESIA wajib mengikuti ketentuan Nama Domain yang ditetapkan oleh Registrinya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 29

Registrar Nama Domain dengan Registri di luar INDONESIA wajib mengikuti ketentuan sebagai pengelola Nama Domain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN PENGELOLA NAMA DOMAIN

Article 30

Correction

(1) Pengelola Nama Domain ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Forum Nama Domain INDONESIA. (2) Forum Nama Domain INDONESIA yang selanjutnya disebut Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, pakar, dan perwakilan asosiasi/organisasi terkait. (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Article 31

Pengelola Nama Domain yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berbadan hukum INDONESIA; b. memiliki Sertifikat Kelaikan Sistem Elektronik; c. memiliki jaminan stabilitas finansial dan jaminan ganti kerugian untuk menutup kewajiban pertanggungjawaban Pengelola Nama Domain; dan d. memiliki kompetensi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Article 32

(1) Calon Registri Nama Domain dan Registrar Nama Domain dengan Registri di luar INDONESIA mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan sebagai Pengelola Nama Domain. (2) Calon Registrar Nama Domain dengan Registri di INDONESIA mengajukan permohonan secara tertulis melalui Registri Nama Domain kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan sebagai Pengelola Nama Domain. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Dalam pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengelola Nama Domain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Article 33

(1) Menteri melakukan evaluasi terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2). (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek: a. Administrasi, paling sedikit meliputi: 1) data administrasi badan usaha; 2) surat ijin usaha; dan 3) landasan hukum pendirian usaha. b. Teknis, paling sedikit meliputi: 1) alat, perangkat, dan sistem yang digunakan; dan 2) spesifikasi teknis alat dan perangkat. c. Keuangan, paling sedikit meliputi: 1) bukti pajak; dan 2) laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik.

Article 34

Menteri memberikan surat persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2).

BAB V

PENGGUNA NAMA DOMAIN

Article 38

Correction

(1) Pengguna Nama Domain bertanggung jawab atas Nama Domain yang didaftarkannya. (2) Pengguna Nama Domain harus mematuhi segala ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Registri Nama Domain dan Registrar Nama Domain. (3) Pengguna Nama Domain harus menjamin penggunaan Nama Domain didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, tidak melanggar hak Orang lain dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal terjadi perubahan data Pengguna Nama Domain, maka Pengguna Nama Domain wajib memberitahukan kepada Registrar Nama Domain.

Article 39

(1) Instansi Penyelenggara Negara dan Badan Usaha Milik Negara wajib menggunakan Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA. (2) Badan Usaha dan organisasi yang berdomisili di wilayah INDONESIA dan memiliki Nama Domain selain Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA harus memprioritaskan penggunaan Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA. (3) Perusahaan Asing yang berkedudukan dan sistem elektroniknya berada di INDONESIA serta memiliki Nama Domain selain Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA harus memprioritaskan penggunaan Nama Domain Tingkat Tinggi INDONESIA. (4) Pengguna Nama Domain dapat mengelola subdomain sesuai kebutuhannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 40

(1) Pemegang merek internasional yang telah terdaftar di INDONESIA berhak mendaftarkan, menggunakan, dan memanfaatkan Nama Domain INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pendaftaran Nama Domain untuk pemegang merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui badan hukum yang berada di INDONESIA. (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperkuat dengan surat penunjukan sebagai kuasa pendaftaran Nama Domain.

Article 41

(1) Pengguna Nama Domain berhak memilih dan mengganti Registrar Nama Domain. (2) Dalam hal penggantian Registrar Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi masalah, maka Registri Nama Domain dapat memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut.

Article 42

Penggunaan Nama Domain berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2013 tentang PENGELOLAAN NAMA DOMAIN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 6

BAB Kesatu

Article 6

BAB Kedua

Article 8

BAB 1

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB 2

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB 3

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Ketiga

Article 19

Article 20

BAB 1

Article 19

Article 20

Article 21

BAB 2

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

BAB 3

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

BAB III

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

BAB IV

Article 35

Article 36

Article 37

BAB V

Article 38

Article 39

Article 40

Article 41

Article 42