Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 8 September 2011 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, TIFATUL SEMBIRING Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 9 September 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id
Lampiran : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Nomor : 18 /PER/M.KOMINFO/09/2011 Tanggal : 8 September 2011 PEDOMAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SISTEM PENGELOLAAN SUMBER DAYA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO (SISLASDA SFR) I.
KONFIGURASI INFRASTRUKTUR SISLASDA SFR Konfigurasi infrastruktur Sislasda SFR meliputi:
1. Arsitektur sistem
2. Persyaratan teknis.
1. Arsitektur Sistem
a. Pembangunan perangkat SMFR Sistem Monitoring Spektrum Frekuensi Radio (SMFR), dengan elemen sistem terdiri atas:
1) Stasiun Monitor yang memiliki fungsi receiver (MON) dan atau fungsi pencari arah direction finder (DF);
2) Stasiun Pengendali wilayah yang di tempatkan di UPT;
3) Pusat Monitoring Nasional (PMN) yang di tempatkan di Direktorat Jenderal.
Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) dikategorikan sebagai berikut:
1) Sistem HF yang beroperasi pada spektrum frekuensi sampai dengan 30 MHz.
2) Sistem VHF/UHF/SHF yang beroperasi pada spektrum frekuensi di atas 30 MHz.
Konfigurasi infrastruktur SMFR HF dengan rentang spektrum frekuensi sampai dengan 30 MHz.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Stasiun Monitor Tetap HF ada di 5 (lima) lokasi untuk memantau pancaran spektrum frekuensi radio HF untuk seluruh wilayah nasional INDONESIA.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Konfigurasi SMFR VHF/ UHF dengan rentang spektrum frekuensi di atas 30 MHz.
Sistem Monitor Frekuensi Radio (SMFR) adalah keseluruhan sistem pemantau spektrum frekuensi radio yang memiliki elemen-elemen (atau sub-sistem) yang tersebar di area pantauan, pusat pemantauan/pengendali wilayah (UPT) dan kantor pusat. Elemen-elemen ini terdiri dari:
1) Pusat Monitor Nasional (PMN) yang berada di kantor pusat dan yang terhubung dengan SIMF.
2) Stasiun Pengendali (SP) yang ditempatkan di kantor UPT (kecuali SP SMFR HF yang berada di kantor pusat) yang berfungsi untuk mengendalikan semua stasiun monitor yang ada di wilayah UPT.
3) Stasiun Monitor (SM) yang merupakan stasiun yang berisi fungsi penerima (MON) dan atau fungsi pencari arah (DF).
Untuk stasiun monitor VHF/UHF berupa stasiun remote (tidak berawak).
4) Keseluruhan elemen SMFR ini terhubung dengan jalur data TCP/IP LAN dan WAN dengan struktur sebagai berikut:
a) PMN – SIMF.
b) SP – PMN.
c) SM – SP.
www.djpp.kemenkumham.go.id
b. Pembangunan SIMF Sistem Informasi Manajemen Frekuensi (SIMF), yang merupakan sistem database dan jaringan yang menghubungkan Direktorat Jenderal dan UPT dengan aplikasi program yang meliputi:
1) Perizinan spektrum frekuensi (termasuk antara lain fungsi pembayaran dan administrasi);
2) Layanan e-license;
3) Analisa teknik berbagai macam sistem radio (engineering tools).
2. Persyaratan teknis Persyaratan teknis perangkat, mengacu kepada handbook sistem monitoring ITU serta rekomendasi-rekomendasi ITU di bidang spectrum management (ITU-SM).
a. Persyaratan Teknis pembangunan perangkat SMFR 1) Persyaratan Teknis PMN PMN memiliki aplikasi dan fungsi-fungsi dasar sebagai berikut:
a) Network Management system (NMS):
i. Memetakan semua elemen/node jaringan SMFR yang telah terpasang termasuk stasiun monitor bergerak;
ii.
Memantau kondisi node, jaringan, system resources secara real-time;
iii.
Dilengkapi sistem alarm untuk elemen/jaringan yang abnormal atau terputus.
b) Pelaporan:
i. Hasil pengukuran/monitoring dan pencari arah untuk setiap Stasiun Monitor berupa:
Pendudukan spektrum frekuensi radio (spectrum occupancy), Data emisi frekuensi radio tidak berizin (illegal), Tabulasi data emisi frekuensi radio yang memuat antara lain lokasi emisi (dalam koordinat geografi), frekuensi pancaran, lebar pita, kuat medan, parameter Modulasi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
ii. Menerima dan menyajikan secara terstruktur hasil pengukuran dari stasiun monitor di UPT dalam format HTML, Excel, dan Pdf.
c) Aplikasi penugasan (work-order), tindak lanjut dan status proses penyelesaian.
d) Keamanan sistem :
i. Dilengkapi dengan data back up;
ii.
Memiliki fitur auto-recovery untuk menjaga integritas data apabila terjadi kegagalan sistem operasi;
iii.
Memiliki kemampuan menyimpan informasi histori atas penggunaan;
e) Sistem yang terbebas dari software bug yang timbul didalam pengoperasian.
2) Persyaratan Teknis Stasiun Pengendali Stasiun Pengendali (SP), memiliki fungsi-fungsi dasar sebagai berikut:
a) Network Management System (NMS) jaringan/node di wilayah UPT;
b) Menerima penugasan (work order) dari PMN (kantor pusat);
c) Memiliki fungsi penjadualan pengukuran yang dapat diprogramkan;
d) Melaksanakan berbagai macam pengukuran dan penentuan lokasi emisi frekuensi radio, antara lain:
i. Kanal Frekuensi (ITU-R SM.377-3);
ii. Pendudukan spektrum/Occupied Bandwidth (ITU-R SM 443-2);
iii. Kuat medan/Field Strength (ITU-R SM 378-6);
iv. Parameter modulasi/Modulation parameter.ITU Spectrum Monitoring Handbook
(2002) Chapter
4.6/9;
v. Lebar pita;
vi. Penentu arah sumber pancaran radio (Radio direction-finding) www.djpp.kemenkumham.go.id
vii. Identifikasi stasiun radio:
melalui lokasi atau, analisa signal (code recognition, number of elements, transmission rate).
e) Berbagai fungsi alarm dan notifikasi lainnya untuk kondisi abnormal atau pekerjaan yang perlu ditindak lanjuti;
f) Fungsi pengamanan (security system) yang memadai;
g) Fungsi pelaporan;
h) Sistem yang terbebas dari software bug yang timbul di dalam pengoperasian.
3) Persyaratan teknis Stasiun Monitor Stasiun Monitor (SM), memiliki fungsi-fungsi dasar sebagai berikut:
a) Dapat melakukan fungsi monitoring dan atau penentuan lokasi (DF) pada lokasi antar Stasiun Monitor Tetap. Penentuan lokasi harus didasarkan oleh analisa propagasi spektrum frekuensi radio serta simulasi/ analisa coverage RF.
b) Kemampuan mendeteksi sinyal yang transmit tidak kontinyu (misalnya beberapa detik dalam setiap jam).
c) Sistem DF harus mampu melakukan bearing dan penentuan posisi (koordinat) yang akurat.
d) Sistem harus dapat melakukan semua pengukuran sinyal untuk setiap bandwidth.
e) Kemampuan scan dapat menganalisa frekuensi untuk lebar pita yang berbeda.
f) Sistem berfungsi untuk melakukan pengukuran- pengukuran:
i. Kanal Frekuensi (ITU-R SM.377-3);
ii. Pendudukan spektrum/Occupied Bandwidth (ITU-R SM 443-2);
iii. Kuat medan/Field Strength (ITU-R SM 378-6);
iv. Parameter modulasi/Modulation parameter.ITU Spectrum Monitoring Handbook
(2002) Chapter
4.6/9;Pengukuran lainnya yang diperlukan;
v. Lebar pita.
www.djpp.kemenkumham.go.id
b. Persyaratan Teknis Pembangunan SIMF Persyaratan teknis pembangunan SIMF meliputi:
1) Program Aplikasi Perizinan Spektrum Frekuensi Radio;
2) Program aplikasi layanan e-license;
3) Program analisa Teknis (engineering software tools) spektrum frekuensi Radio.
c. Persyaratan Teknis Fungsi Integrasi SMFR dan SIMF Persyaratan teknis fungsi integrasi SMFR dan SIMF adalah tersedianya perangkat/sistem antar muka (interface) antara SMFR dan SIMF atau sebaliknya.
II.
TAHAPAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SISLASDA SFR 2011- 2013
1. Tahapan Pembangunan Infrastruktur Sislasda SFR
a. Tahapan pembangunan Infrastruktur Sislasda SFR telah dilaksanakan mulai tahun 2009 dan berlanjut hingga tahun
2013. b. Pembangunan infrastruktur Sislasda SFR dikategorikan atas :
1) Sistem Induk (core system) yaitu sistem yang ada di Direktorat Jenderal (SIMF dan PMN).
2) SMFR di wilayah kerja UPT dibangun secara bertahap dan terhubung dengan sistem induk (core system).
c. Infrastruktur Sislasda SFR yang akan dibangun untuk memenuhi wilayah cakupan nasional dan dilakukan secara bertahap meliputi:
1) Sislasda SFR – HF; dan/atau 2) Sislasda SFR – VHF/ UHF/ SHF.
d. Kebutuhan perangkat pendukung yang tidak terintegrasi dengan SMFR pengadaannya dilakukan terpisah dari pengadaan infrastruktur Sislasda SFR ini.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2. Pembangunan Infrastruktur Sislasda SFR Tahun 2009-2010
a. Pembangunan 2009 – 2010 merupakan pembangunan Sistem Induk (core system) untuk wilayah monitoring terbatas, yang dimaksudkan untuk mendapatkan model SMFR yang ideal, baik dari aspek sistem perangkat, pengoperasian dan pemeliharaan.
b. Konfigurasi infrastruktur Sislasda SFR VHF/UHF pada tahun 2009 adalah sebagai berikut:
c. Pembangunan Tahun 2009 terdiri dari:
1) Sistem Induk yang berada di Direktorat Jenderal yaitu PMN yang terintegrasi dengan SIMF. Kemampuan dan kapasitas sistem induk ini dirancang untuk dapat mengintegrasikan sistem-sistem yang ada di wilayah UPT.
2) SMFR untuk wilayah UPT Surabaya terdiri atas:
a) Stasiun pengendali dan stasiun monitor VHF/UHF di kantor UPT Surabaya;
b) Stasiun DF VHF/UHF di Benowo, Sukodono dan Mulyorejo;
c) Stasiun monitor VHF/UHF di Kediri, Malang dan Probolinggo;
d) Stasiun Monitor bergerak VHF/UHF/SHF sebanyak 2 (dua) stasiun;
e) Stasiun DF bergerak VHF/UHF/SHF sebanyak 2 (dua) stasiun .
www.djpp.kemenkumham.go.id
d. Pembangunan infrastruktur Sislasda SFR tahun 2010 terdiri atas:
1) Sislasda SFR VHF/ UHF/ SHF;
2) Sislasda SFR HF.
e. Konfigurasi infrastruktur Sislasda SFR VHF/UHF dan Sislasda SFR HF pada tahun 2010 adalah sebagai berikut www.djpp.kemenkumham.go.id
f. Pembangunan tahun 2010 terdiri dari:
c. SMFR untuk wilayah UPT Batam yang terdiri dari:
a) Stasiun Pengendali di Kantor UPT Batam;
b) Stasiun monitor dan DF VHF/UHF di Kantor UPT Batam;
c) Stasiun monitor dan DF VHF/UHF Nongsapura;
d) Stasiun monitor dan DF VHF/UHF Tanjung Uban;
e) Stasiun monitor VHF/UHF Tanjung Balai Karimun;
f) Stasiun Monitor Bergerak dan DF VHF/UHF/SHF.
d. SMFR Tetap di Wilayah Bali yang terdiri dari:
a) Stasiun Pengendali di Kantor UPT Denpasar;
b) Stasiun Monitor dan DF VHF/UHF Kuta;
c) Stasiun Monitor dan DF VHF/UHF Bajra;
d) Stasiun Monitor dan DF VHF/UHF Bangli.
e. SMFR bergerak VHF/UHF/SHF untuk wilayah:
a) UPT Samarinda;
b) UPT Medan;
c) UPT Banda Aceh.
f. SMFR Tetap HF terdiri dari:
a) UPT Banten;
b) UPT Kupang.
3. Pembangunan tahun 2011 – 2013 terdiri atas:
a. Pembangunan infrastuktur Sislasda SFR VHF/UHF/SHF tahun 2011 – 2013 mengacu pada model SMFR pembangunan yang telah dilakukan pada tahun 2009 dan 2010.
b. Pembangunan infrastuktur SMFR Tetap HF dilakukan di UPT Medan, UPT Samarinda dan UPT Merauke.
c. Pengadaan perangkat pendukung yang bersifat portable.
d. Tabel berikut ini adalah pembangunan tahun 2011 - 2013 untuk jenis infrastruktur Sislasda SFR.
www.djpp.kemenkumham.go.id
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SISLASDA SFR 2009-2013 NO
SISTEM TAHUN PEMBANGUNAN 2009 2010 2011 2012 2013 1 Sislasda SFR-VHF/ UHF:
a. Tetap 1 UPT 2 UPT 3 UPT 4 UPT 2 UPT
b. Bergerak 1 UPT 4 UPT 10 UPT 10 UPT 9 UPT 2 Sislasda SFR-HF - 2 UPT 2 UPT - 1 UPT
e. Pembangunan Infrastruktur Sislasda SFR tahun 2011 terdiri dari:
1) SMFR Tetap VHF/UHF/SHF di UPT Semarang, Banten dan Pekanbaru.
2) SMFR Bergerak VHF/UHF/SHF di UPT Padang, Jambi, Palembang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Balikpapan, Pontianak, Gorontalo dan Bangka Belitung.
3) SMFR Tetap HF di UPT Medan dan Samarinda.
f. Pembangunan Infrastruktur Sislasda SFR tahun 2012 terdiri dari:
1) SMFR Tetap VHF/UHF/SHF di UPT Medan, Jakarta, Yogyakarta dan Bandung;
2) SMFR Bergerak VHF/UHF/SHF di UPT Bengkulu, Lampung, Semarang, Mataram, Kupang, Banjarmasin, Manado, Makassar, Ambon dan Jayapura.
g. Pembangunan Infrastruktur Sislasda SFR tahun 2013 terdiri dari:
1) SMFR Tetap VHF/UHF/SHF di UPT Palembang dan Makassar;
2) SMFR Bergerak VHF/UHF/SHF di UPT Denpasar, Pekanbaru, Jakarta, Banten, Palangkaraya, Kendari, Palu, Ternate dan Merauke;
3) SMFR Tetap HF di UPT Merauke.
h. Prioritas penentuan pembangunan infrastruktur Sislasda SFR tahun 2011 - 2013 didasarkan atas:
1) UPT dengan fasilitas monitoring minimal;
2) UPT yang memiliki tingkat kepadatan pengguna frekuensi radio;
www.djpp.kemenkumham.go.id
3) UPT yang memiliki wilayah strategis misalnya wilayah perbatasan negara, wilayah yang diidentifikasi berpotensi untuk aktifitas illegal, dan lain sebagainya.
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, TIFATUL SEMBIRING www.djpp.kemenkumham.go.id