PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

PERMEN Nomor 17 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

PENGELOLA LHKPN

Article 6

Correction

(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN. (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Koordinator LHKPN Kementerian Komunikasi dan Informatika yakni Sekretaris Jenderal; b. Koordinator LHKPN Unit Kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yakni: 1. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk unit kerja Sekretariat Jenderal; 2. Sekretaris Direktorat Jenderal untuk unit kerja Direktorat Jenderal; 3. Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk unit kerja Inspektorat Jenderal; dan 4. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk unit kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan c. Administrator LHKPN yakni Kepala Sub Bagian Disiplin Pegawai sebagai Admin Instansi. (3) Koordinator LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bertugas untuk melakukan koordinasi dengan KPK dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN untuk melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui aplikasi e- LHKPN. (4) Administrator LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas: a. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 (lima belas) Desember setiap tahun; b. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Aplikasi e- LHKPN; c. mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan d. membuat akun admin unit kerja; e. melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru; dan f. update perubahan data wajib lapor.

Article 7

(1) Setiap Satuan Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya harus membentuk Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e- LHKPN. (2) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN; b. membuat/update daftar wajib lapor; c. melakukan pendampingan pengisian/e-filling; dan d. memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi. (3) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN di masing- masing unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh: a. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Kepegawaian Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk lingkungan Sekretariat Jenderal; b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika untuk lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; c. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika untuk lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika; d. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika untuk lingkungan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika; e. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi dan Publik untuk lingkungan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi; f. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk lingkungan Inspektorat Jenderal; dan g. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Manusia untuk lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Manusia.

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

BAB V

Article 8

BAB VI

Article 9

Article 11