PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi

PERMEN Nomor 16 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. 2. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi. 3. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok Alat Telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi. 4. Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian Tipe Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi terhadap Persyaratan Teknis dan/atau standar yang ditetapkan. 5. Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan Sertifikat. 6. Tipe Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi adalah model atau jenis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang mempunyai karakteristik tertentu dan bukan merupakan kategori serial. 7. Persyaratan Teknis adalah persyaratan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek elektris, elektronis, Iingkungan, keselamatan, keamanan, dan kesehatan. 8. Balai Uji Dalam Negeri adalah lembaga uji atau laboratorium uji Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi milik negara dan/atau milik swasta yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 9. Balai Uji Luar Negeri adalah lembaga uji atau laboratorium uji Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang terakreditasi dan berkedudukan di luar negeri serta diakui oleh Direktur Jenderal. 10. Label adalah certificate marking yang berisi keterangan mengenai barang yang berbentuk karakter yang memuat informasi tentang nomor Sertifikat dan Identitas Pelanggan. 11. Kode Quick Responce yang selanjutnya disebut QR Code adalah keterangan mengenai barang yang berbentuk kode matrik yang memuat informasi mengenai nomor Sertifikat dan Identitas Pelanggan yang tercantum dalam Sertifikat. 12. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diberikan Menteri kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 13. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. 14. Identitas Pelanggan yang selanjutnya disebut PLG ID adalah identitas yang komponennya meliputi nomor registrasi, user name, dan password yang dimiliki oleh pemohon dan/atau pemegang Sertifikat sebagai tanda pengenal yang bersifat unik. 15. Customer Premises Equipment yang selanjutnya disingkat CPE adalah Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi di sisi pelanggan. 16. Non-Customer Premises Equipment yang selanjutnya disebut Non-CPE adalah Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi di sisi jaringan, baik jaringan akses maupun jaringan distribusi. 17. Barang Bawaan adalah barang yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana transportasi atau pengangkut ke Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang masih dalam bentuk kemasan. 18. Pengujian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Pengujian adalah penilaian kesesuaian karakteristik Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi terhadap Persyaratan Teknis yang berlaku melalui pengukuran. 19. INDONESIA National Single Window adalah sistem nasional INDONESIA yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (single submission of data and information), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of data and information), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision- making for custom release and clearance of cargoes). 20. Uji Petik Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Uji Petik adalah kegiatan untuk memeriksa kesesuaian spesifikasi teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang masih beredar di pasaran dengan spesifikasi teknis yang berlaku. 21. Sampel adalah Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memiliki Sertifikat yang diperoleh dari Pasar atau dari tempat produksi untuk keperluan Uji Petik. 22. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan. 23. Lembaga Sertifikasi adalah Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. 24. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 25. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya mencakup bidang standardisasi perangkat pos dan informatika. 26. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Article 7

Correction

(1) Kewajiban memenuhi Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku bagi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang: a. merupakan Barang Bawaan dan/atau barang yang dikirim melalui penyelenggara pos, yang digunakan untuk keperluan sendiri, tidak diperdagangkan, dan/atau tidak untuk tujuan komersial berupa: 1. CPE dengan jumlah paling banyak 2 (dua) unit, dengan merek, model/tipe yang sama maupun berbeda; dan/atau 2. Non-CPE dengan jumlah paling banyak 1 (satu) unit; b. digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan keperluan tertentu dalam kepentingan negara, dan/atau penanganan bencana alam yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lembaga Sertifikasi, dengan ketentuan: 1. tidak untuk diperdagangkan dan/atau tidak untuk tujuan komersial; 2. wajib memiliki izin stasiun radio (ISR) yang bersifat sementara dalam hal menggunakan spektrum frekuensi radio; dan 3. jangka waktu penggunaan paling lama 1 (satu) tahun; c. digunakan untuk keperluan uji coba teknologi Telekomunikasi, informatika, dan penyiaran dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. digunakan sebagai sampel uji dalam rangka Pengujian yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lembaga Sertifikasi; e. menggunakan standar militer dan digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan serta tidak diperjualbelikan untuk umum yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Kepala Kepolisian Republik INDONESIA; f. digunakan untuk perwakilan diplomatik dengan memperhatikan asas timbal balik; dan g. digunakan sebagai sarana untuk mengukur Alat dan/atau Perangkat telekomunikasi. (2) Permohonan untuk mendapatkan surat keterangan dari Lembaga Sertifikasi bagi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, keperluan tertentu dalam kepentingan negara, penanganan bencana alam dan/atau uji coba teknologi Telekomunikasi, informatika, dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, wajib mencantumkan informasi alamat lokasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang akan digunakan. (3) Dalam hal setelah jangka waktu penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c berakhir, Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dimaksud tetap akan dipergunakan, maka Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dimaksud wajib memiliki Sertifikat. (4) Dalam hal setelah jangka waktu penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c berakhir, Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dimaksud tidak akan dipergunakan, maka Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dimaksud wajib: a. direekspor ke negara asal dan dilaporkan kepada Lembaga Sertifikasi dengan melampirkan surat pemberitahuan ekspor barang yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau b. dilaporkan kepada Lembaga Sertifikasi dan tidak boleh digunakan kembali untuk Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dibuat dan/atau dirakit di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

BAB III

LABEL DAN TANDA PERINGATAN

Article 15

Correction

(1) Sebelum diperdagangkan dan/atau dipergunakan, setiap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memperoleh Sertifikat wajib dilekati Label dan QR Code yang ada dalam Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi. (2) Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi selain Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi berjangkauan pendek (short range device) wajib dilekati tanda peringatan oleh pemegang Sertifikat.

Article 16

(1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilekatkan pada setiap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memperoleh Sertifikat secara fisik atau secara digital. (3) Dalam hal tidak dapat dilekatkan pada Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Label dapat dilekatkan pada setiap kemasan/pembungkus Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memperoleh Sertifikat. (4) QR Code sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilekatkan pada setiap kemasan/pembungkus Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memperoleh Sertifikat.

Article 17

(1) Tanda peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2): a. berupa pernyataan bahwa setiap orang dilarang melakukan perubahan pada Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dapat menimbulkan gangguan elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya; dan b. dibubuhkan pada setiap kemasan/pembungkus Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memperoleh Sertifikat. (2) Bentuk tanda peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 18

Pemegang Sertifikat wajib melaporkan pelaksanaan pemberian Label, QR Code, dan tanda peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Lembaga Sertifikasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Sertifikat dengan mengunggah foto Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah dilekatkan Label, QR Code, dan tanda peringatan.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Article 34

Correction

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang beredar berupa: a. pemeriksaan tanda kesesuaian; dan b. Uji Petik. (2) Pemeriksaan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemeriksaan Label dan QR Code.

Article 35

Correction

Pengawasan dan pengendalian berupa pemeriksaan tanda kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dilakukan di: a. dalam kawasan pabean (border); atau b. luar kawasan pabean (post border).

Article 36

Pengawasan dan pengendalian berupa pemeriksaan tanda kesesuaian di dalam kawasan pabean (border) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 37

Pengawasan dan pengendalian berupa pemeriksaan tanda kesesuaian di dalam kawasan pabean (border) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan terhadap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 38

Pengawasan dan pengendalian berupa pemeriksaan tanda kesesuaian di luar kawasan pabean (post border) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 39

Dalam hal diperlukan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilaksanakan bersama instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 40

Ketentuan mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Article 41

(1) Pengawasan dan pengendalian berupa Uji Petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memiliki Sertifikat dan masih beredar di Pasar. (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal dengan melibatkan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 42

Uji Petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan dengan memperhatikan hal sebagai berikut: a. riwayat ketidaksesuaian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi; b. popularitas suatu Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi; c. adanya perbedaan harga yang signifikan dengan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi produk sejenis; d. menimbulkan gangguan baik terhadap jaringan Telekomunikasi maupun terhadap keamanan, keselamatan dan kesehatan manusia; dan/atau e. adanya laporan pengaduan.

Article 43

Uji Petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi Uji Petik secara: a. berkala; dan b. khusus.

Article 44

(1) Uji Petik secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dan terprogram. (2) Uji Petik secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilaksanakan berdasarkan laporan pengaduan.

Article 45

Uji Petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan melalui tahapan: a. pemilihan Sampel; b. pengambilan Sampel; c. evaluasi Sampel; dan d. tindak lanjut. Paragraf Kesatu Pemilihan Sampel

Article 46

Pemilihan Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal dari basis data Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memiliki Sertifikat. Paragraf Kedua Pengambilan Sampel

Article 47

(1) Pengambilan Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal dengan cara: a. membeli Sampel dari Pasar secara acak dengan anggaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); atau b. meminjam Sampel dari tempat produksi atau gudang milik pemegang Sertifikat. (2) Dalam hal pengambilan Sampel dilaksanakan dengan cara meminjam Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktorat Jenderal membuat berita acara peminjaman Sampel dengan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 48

Pengambilan Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b paling banyak 3 (tiga) unit per Tipe Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi. Paragraf Ketiga Evaluasi Sampel

Article 49

(1) Evaluasi Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilaksanakan melalui: a. pemeriksaan dokumen Sampel (desk audit), berupa pemeriksaan terhadap dokumen data teknis, kesesuaian merek dan Tipe Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi, dan pencantuman Label, tanda peringatan dan QR Code; dan/atau b. pemeriksaan fisik Sampel (physical audit), berupa Pengujian Sampel yang dilaksanakan oleh balai uji. (2) Biaya pemeriksaan fisik Sampel (physical audit) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (3) Dalam hal dilakukan di Balai Uji Dalam Negeri di lingkungan Direktorat Jenderal, pemeriksaan fisik Sampel (physical audit) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya.

Article 50

(1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan fisik Sampel (physical audit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, Direktorat Jenderal mengajukan surat permohonan Pengujian kepada balai uji disertai Sampel dan dokumen administrasi teknis. (2) Penyerahan Sampel beserta kelengkapan dokumen administrasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Dalam hal diperlukan bantuan teknis dan/atau kelengkapan uji, Direktorat Jenderal dapat meminta bantuan kepada pemegang Sertifikat. (4) Hasil pemeriksaan fisik Sampel (physical audit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b berupa Laporan Hasil Uji (LHU) atau test report.

Article 51

Hasil evaluasi Sampel yang dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen Sampel (desk audit) dan/atau pemeriksaan fisik Sampel (physical audit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dibandingkan dengan Persyaratan Teknis yang menjadi referensi dalam Sertifikat dan/atau ketentuan Label dan tanda peringatan dalam Peraturan Menteri ini.

Article 52

Perbandingan hasil evaluasi Sampel dengan Persyaratan Teknis yang menjadi referensi dalam Sertifikat dan/atau ketentuan Label dan tanda peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dituangkan dalam laporan hasil evaluasi Sampel dengan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Paragraf Keempat Tindak Lanjut

Article 53

(1) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d berupa penyampaian laporan hasil evaluasi Sampel yang menunjukkan Sampel tidak sesuai dengan Persyaratan Teknis dan/atau ketentuan Label dan tanda peringatan oleh Direktorat Jenderal kepada pemegang Sertifikat. (2) Pemegang Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan sebanyak 1 (satu) kali kepada Direktorat Jenderal atas laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Article 54

(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil evaluasi. (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan pemeriksaan dokumen Sampel (desk audit) dan pemeriksaan fisik Sampel (physical audit) dari Sampel lain yang memiliki Tipe Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang sama dengan cara membeli dari Pasar bersama dengan Direktorat Jenderal. (3) Pemegang Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) menanggung biaya pembelian Sampel dan biaya Pengujian. (4) Proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. (5) Dalam hal hasil pemeriksaan Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis, Direktur Jenderal mencabut Sertifikat.

Article 55

(1) Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Sertifikatnya dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) dan ayat (6) diumumkan melalui: a. media cetak; b. media elektronik; dan/atau c. situs web Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2) Direktorat Jenderal menyampaikan pemberitahuan mengenai Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Sertifikatnya dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) dan ayat (6) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Article 56

(1) Setelah Uji Petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan: a. Sampel diadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. Sampel yang diperoleh dari meminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dikembalikan kepada pemegang Sertifikat. (2) Pengembalian Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam berita acara dengan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 57

(1) Permintaan dan pemberian informasi dari dan kepada negara lain terkait hasil Uji Petik yang bersifat rahasia dilakukan berdasarkan perjanjian timbal balik antar negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (2) Informasi yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Laporan Hasil Uji (LHU) atau test report; dan/atau b. keluhan terhadap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

BAB Ketiga

Uji Petik

Article 41

Correction

Article 42

Article 43

Uji Petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi Uji Petik secara: a. berkala; dan b. khusus.

Article 44

Article 45

Uji Petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan melalui tahapan: a. pemilihan Sampel; b. pengambilan Sampel; c. evaluasi Sampel; dan d. tindak lanjut. Paragraf Kesatu Pemilihan Sampel

Article 46

Article 47

Article 48

Pengambilan Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b paling banyak 3 (tiga) unit per Tipe Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi. Paragraf Ketiga Evaluasi Sampel

Article 49

Article 50

Article 51

Article 52

Article 53

Article 54

Article 55

Article 56

Article 57

BAB IX

SANKSI

Article 58

Correction

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (4), dan/atau Pasal 31 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan Sertifikat. (3) Pencabutan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu antar-peringatan selama 14 (empat belas) hari kerja. (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenai sanksi administrasi berupa pemberian surat peringatan. (5) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu antar-surat peringatan selama 14 (empat belas) hari kerja. (6) Pemegang Sertifikat yang tidak melaksanakan pelaporan pelaksanaan pemberian Label, QR Code, dan tanda peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan telah dikenai sanksi administrasi surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dikenai sanksi administrasi berupa tidak dapat mengajukan permohonan Sertifikasi selama 2 (dua) tahun. (7) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) tidak menghapuskan kewajiban pelaporan pelaksanaan pemberian Label, QR Code, dan tanda peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Article 59

(1) Pemegang Sertifikat yang tidak lulus Uji Petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dikenai sanksi administrasi pencabutan Sertifikat dan tidak dapat mengajukan permohonan Sertifikasi untuk Tipe Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang sama. (2) Pemegang Sertifikat yang tidak lulus Uji Petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dan telah dikenai sanksi administrasi pencabutan Sertifikat sebanyak 2 (dua) kali untuk Tipe Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang berbeda dikenai sanksi administrasi berupa tidak dapat mengajukan permohonan Sertifikasi selama 2 (dua) tahun. (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Sertifikat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Article 60

Correction

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 44/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Pelaksanaan Sistem Elektronik dalam Kerangka INDONESIA National Single Window di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika; b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelompok Alat dan Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 353); c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 882); d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 178); e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 2085); f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Petik Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 355); g. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 537/KEP/M.KOMINFO/10/2011 tentang Penetapan Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika sebagai Badan Penetap (Designating Autority/DA) dalam Rangka Mutual Recognition Arrangement (MRA) untuk Penerapan Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi; h. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 313/DIRJEN/2010 tentang Kelompok Alat dan Perangkat Telekomunikasi; dan i. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengawasan Impor Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 61

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2018 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK NDONESIA, ttd RUDIANTARA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB II

Article 13

Article 14

BAB III

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB IV

Article 19

Article 20

Article 21

BAB V

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB VI

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB VII

Article 32

Article 33

BAB VIII

Article 34

Article 35

Article 36

Article 37

Article 38

Article 39

Article 40

Article 41

Article 42

Article 43

Article 44

Article 45

Article 46

Article 47

Article 48

Article 49

Article 50

Article 51

Article 52

Article 53

Article 54

Article 55

Article 56

Article 57

BAB Kesatu

Article 34

BAB Kedua

Article 35

Article 36

Article 37

Article 38

Article 39

Article 40

BAB Ketiga

Article 41

Article 42

Article 43