PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2012 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAKUAN BALAI UJI NEGARA ASING

PERMEN Nomor 16 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

TATA CARA PENGAKUAN BALAI UJI NEGARA ASING

Article 3

Correction

Pengakuan balai uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Penetap berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Badan Penetap Mitra MRA kepada Badan Penetap dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. Salinan sertifikat penetapan (Certificate of Designation), atau surat penetapan dari Badan Penetap Mitra MRA beserta ruang lingkup penetapan; b. Salinan sertifikat akreditasi, yang menunjukan lingkup akreditasi dan informasi bahwa balai uji tersebut telah diakreditasi berdasarkan ISO/IEC 17025 atau revisinya yang termutakhir dan persyaratan teknis, serta standar atau spesifikasi yang disebutkan dalam lingkup penetapan oleh Badan Penetap Mitra MRA; dan c. Sampel salinan laporan pengujian yang digunakan.

Article 4

(1) Badan Penetap melakukan evaluasi terhadap kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Badan Penetap. (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim dapat meminta klarifikasi kepada: a. Badan Penetap Mitra MRA; b. Badan Akreditasi Mitra MRA; atau

Article 5

(1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Penetap dapat menyetujui atau menolak permohonan pengakuan Balai Uji sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian (Conformity Assessment Body/CAB). (2) Dalam hal permohonan disetujui, Badan Penetap menerbitkan Sertifikat Pengakuan (Certificate of Recognition) yang ditujukan kepada Badan Penetap Mitra MRA, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Dalam hal permohonan ditolak, Badan Penetap menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan penolakan. (4) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya permohonan dengan lengkap. (5) Daftar balai uji negara asing yang telah mendapat pengakuan dari Badan Penetap diumumkan melalui Situs Internet Badan Penetap.

Article 6

(1) Sertifikat pengakuan (Certificate of Recognition) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun atau selama masa laku penetapan oleh Badan Penetap Mitra MRA. (2) Badan Penetap dapat melakukan evaluasi terhadap kesinambungan kompetensi Balai Uji dengan memeriksa kualitas laporan hasil uji. (3) Setelah masa laku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Badan Penetap Mitra MRA dapat memperpanjang sertifikat pengakuan. (4) Badan Penetap dapat melakukan evaluasi ulang terhadap permohonan perpanjangan sertifikat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2012 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAKUAN BALAI UJI NEGARA ASING

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB IV

Article 7

BAB V

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB IV

Article 13

Article 14