PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 11/PER/M.KOMINFO/07/2010 TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN TELEVISI PROTOKOL INTERNET (INTERNET PROTOCOL TELEVISION/IPTV)

PERMEN Nomor 15 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 11/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television/IPTV) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 diubahsehinggaberbunyi sebagai berikut:

Article 2

Article 26

Correction

(1) Konsorsium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id a. latar belakang; b. visi dan misi; c. data anggota konsorsium; d. aspek legalitas; e. aspek layanan; f. aspek konten untuk layanan multimedia; g. aspek teknis; dan h. aspek bisnis. (3) Aspek legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: a. salinan dokumen legal pendirian konsorsium berupa perjanjian kerja sama antar anggota konsorsium yang diperkuat dengan akta notaris; b. salinan akta pendirian perusahaan masing-masing anggota konsorsium beserta perubahannya; dan c. salinan Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (2a), dan ayat (2b). (4) Aspek layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang akan ditawarkan kepada Pelanggan dan rencana pengembangan layanan dalam 5 (lima) tahun yang akan datang. (5) Aspek konten untuk layanan multimedia sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf f meliputi: a. sumber konten; b. segmentasi target pelanggan berdasarkan konten; c. komposisi konten produksi dalam negeri dibandingkan dengan seluruhkonten; d. komposisi konten produksi penyedia konten independen dalam negeri dibandingkan dengan seluruh penyedia konten; dan e. uraian tentang keunggulan konten. (6) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi: a. standar dan spesifikasi teknis infrastruktur jaringan; b. standar dan spesifikasi teknis sistem peralatan yang akan digunakan; dan c. standar dan spesifikasi teknis Internet Protocol Set-Top-Box (IP-STB) yang akan digunakan. (7) Aspek bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi: a. rencana pengembangan usaha; b. perhitungan biaya investasi; www.djpp.kemenkumham.go.id c. kecukupan modal; d. proyeksi pendapatan dan arus kas 5 (lima) tahun ke depan; e. proyeksi jumlah pelanggan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan; f. kecukupan sumber daya manusia; g. struktur organisasi konsorsium; dan h. data komposisi kepemilikan saham oleh pihak asing pada masing- masing anggota.

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 11/PER/M.KOMINFO/07/2010 TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN TELEVISI PROTOKOL INTERNET (INTERNET PROTOCOL TELEVISION/IPTV)

Article I

Article 2

Article I

Article 2

Article 5

Article 7

Article 9

Article 11

Article 13

Article 26

Article II